"Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke TNI, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG," kata Iman Zanatul Haeri, seorang guru, di hadapan Mahkamah Konstitusi.
guys lu pada tau kan hari ini
prabowo, bahlil dan teddy ada pidato
tapi tak satu pun dari mereka
menyinggung tentang kenaikan pertamax
kenapa dan bagaiamana nya lohh
Masih inget ga, dulu SBY mau naikin harga bensin 400 perak aja sampai pidato live di TV, minta maaf berkali-kali dengan wajah yang beneran sedih.
bahkan ada pengumuman seminggu
sebelum dinaikkan
Beliau punya banyak kekurangan tapi momen itu susah dilupain.
Pas Tsunami Aceh, beliau stay di lokasi bencana dan turun langsung. Bukan sekadar konferensi pers dari Jakarta.
Itu bukan hal yang luar biasa sebetulnya itu memang standar minimum seorang pemimpin. Tapi terasa luar biasa karena sekarang jadi langka.
Karena yang rakyat butuhkan dari seorang pemimpin di saat krisis sebenarnya sederhana:
Diakui. Ditemani. Dan kalau terpaksa ada kebijakan yang menyakitkan minimal dikasih penjelasan yang jujur, bukan denial.
Presiden kita ini benar benar tidak punya rem untuk tidak mengambur hamburkan uang negara. Coba istana jelaskan ke rakyat secara gamblang tentang hasil nyata dari tiap kunjungan yang dilakukan hampir tiap minggu melawat ke luar negeri? Berapa anggaran negara yg dihabiskan hanya untuk berpergian? Pantaskah itu dilakukan saat rupiah terpuruk terhadap dollar, harga saham merosot dan remuk di mata investor, serta banyak rakyat sedang kesulitan ekonomi karena harga harga kebutuhan yang makin mahal? Apa tidak ada orang di sekeliling presiden yg bisa menasehati agar pak Prabowo lebih punya empati, hingga mendahulukan bekerja berdasarkan prioritas dan akuntabilitas?
Saya rangkum poin-poin penting dari tulisan @TheEconomist terkait Indonesia terbaru. Silakan renungkan sendiri:
The Economist menilai pemerintahan Prabowo Subianto terlalu boros secara fiskal dan makin otoriter secara politik.
Program makan gratis dan koperasi desa dianggap membebani anggaran di tengah penerimaan pajak melemah dan subsidi energi membengkak.
Defisit mendekati batas 3% PDB, dengan risiko penurunan rating utang, pelemahan rupiah, dan keluarnya modal asing.
Pencopotan Sri Mulyani Indrawati disebut sebagai tanda melemahnya disiplin fiskal.
Kekuasaan politik dan ekonomi dinilai makin tersentralisasi melalui Danantara, BUMN, dan pelemahan independensi Bank Indonesia.
Artikel juga menyoroti menguatnya peran militer dan melemahnya oposisi parlemen, memunculkan kekhawatiran kembalinya pola Orde Baru. The Economist menyebut gaya sentralisasi dan kontrol elite Prabowo lebih mirip Sukarno, tetapi kekhawatiran publik terhadap militerisme mengingatkan pada era Soeharto.
Meski begitu, The Economist mencatat Prabowo belum sepenuhnya represif dan masih menunjukkan beberapa sikap moderat.
Kesimpulan utamanya: Indonesia dinilai sedang bergerak menjauh dari semangat Reformasi, dengan risiko ekonomi dan demokrasi yang sama-sama meningkat.
Kemarin, @TheEconomist mempublikasikan dua artikel soal Indonesia
Judul artikel pertama: Presiden Indonesia sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi
Subjudulnya: Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter
Perlu diketahui, Spendthrift artinya orang yang menghamburkan uang secara tidak bijak. Diksi ini lebih keras dari sekadar “boros”. Dalam konteks negara, ada kesan ceroboh dan tidak bertanggung jawab secara fiskal.
========
Judul artikel kedua: Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar, sedang menempuh jalur yang berisiko
Subjudulnya: Prabowo Subianto sedang menggerogoti keuangan negara—dan demokrasinya.
Di artikel ini, pemilihan diksi “Eroding” rasanya memperkuat artikel lainnya. Jeopardising (membahayakan) masih bicara soal risiko ke depan. Eroding (menggerogoti) berarti prosesnya sudah berlangsung. Rasanya pelan, diam-diam, tapi nyata. Bagaikan batu yang berlubang oleh tetesan air.
Sampe hari ini masih belum faham sama konsep lapor pajak.
Kita yang kerja, lembur, dikejar deadline, digibahin temen sekantor, umpel-umpelan dikereta, kita yang bayar, kita juga yang disuruh laporan.
Harusnya kan kita yang dikasih laporan dikemanain aja itu duit pajaknya.