Guys, gue mau minta lu bayangkan satu skenario.
Bayangkan ada perusahaan yang merekrut 30.000 karyawan baru.
Sudah 220.000 orang mendaftar.
Proses seleksi sudah berjalan.
Tapi tidak ada satu pun pejabat yang tahu siapa yang akan membayar gaji mereka.
Kalau itu terjadi di perusahaan swasta biasa
itu namanya penipuan rekrutmen.
Tapi ini bukan perusahaan swasta biasa.
Ini program nasional yang melibatkan APBN, BUMN, TNI, dan lima kementerian sekaligus.
Mari kita lihat siapa yang bertanggung jawab dan apa jawaban mereka:
TNI: "Kami yang pegang rekrutmen."
Menteri Koperasi: "Skema gaji akan dibicarakan nanti."
Menkeu Purbaya: "Saya belum tahu skema gajinya. APBN hanya menanggung cicilan bukan gaji manajer."
Bos Agrinas Joao Angelo: Saya nggak tahu, nggak tahu saya. Belum diajak ngomong.
Empat institusi.
Empat jawaban.
Tidak ada satu pun yang bisa menjawab pertanyaan paling dasar dari sebuah program rekrutmen:
Siapa yang bayar gaji?
Dan ini yang paling mengerikan:
Rekrutmen sudah dibuka sejak 15 April 2026.
Per 19 April sudah 220.364 orang mendaftar.
Proses seleksi sudah berjalan.
TNI sudah dilibatkan.
Tapi sumber dana gaji untuk 30.000 manajer yang akan direkrut belum ada.
Masih dikaji.
Masih dibicarakan nanti.
Artinya ratusan ribu orang mendaftar meninggalkan pekerjaan mereka sekarang, mempersiapkan diri, menginvestasikan waktu dan energi untuk posisi yang gajinya tidak jelas dari mana asalnya.
Bos Agrinas bilang "autopilot menurut SOP" dan ini yang paling absurd:
Joao Angelo mengatakan Agrinas sudah punya SOP. Tinggal dijalankan.
Tapi dia juga mengakui bahwa SOP tersebut belum mengatur proses rekrutmen dalam program Kopdes Merah Putih.
Jadi SOP-nya ada tapi tidak mencakup hal yang paling krusial: siapa yang direkrut, bagaimana direkrut, siapa yang bayar mereka, dan bagaimana mekanisme pengelolaannya.
Autopilot tanpa sistem navigasi.
Dan konteks yang membuat ini semakin serius:
Program Kopdes Merah Putih menargetkan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia.
Dengan anggaran pembangunan fisik Rp1,6 miliar per unit yang sudah terbukti ada indikasi 50% bocor ke kontraktor seperti yang dilaporkan ekonom Gede Sandra.
Motor listrik Rp1,2 triliun sudah diimpor padahal kita sudah bisa produksi pickup sendiri.
Dan sekarang 30.000 manajer direkrut tanpa kejelasan siapa yang bayar gajinya.
Yang paling kritis keterlibatan TNI dalam rekrutmen sipil:
TNI menyatakan mereka yang memegang proses seleksi 30.000 manajer koperasi desa.
Ini bukan rekrutmen tentara.
Ini rekrutmen manajer koperasi jabatan sipil yang seharusnya dikelola oleh institusi sipil.
Pertanyaan yang perlu dijawab:
apa dasar hukum TNI memegang rekrutmen manajer BUMN?
Apa kompetensi teknis TNI dalam menyeleksi manajer koperasi yang tugasnya mengelola simpan pinjam, distribusi pangan, dan operasional bisnis desa?
Dan kalau TNI yang rekrut siapa yang bertanggung jawab secara hukum kalau ada yang tidak beres?
Pola yang sudah terlalu sering terulang:
Ini adalah pola yang sudah gue catat berulang kali dalam program-program besar pemerintahan ini:
Program diumumkan dengan target besar dan timeline yang ambisius.
Rakyat antusias mendaftar.
Media meliput antusiasme itu.
Angka pendaftar ratusan ribu jadi headline.
Tapi di balik itu mekanisme dasar seperti sumber dana, struktur tanggung jawab, dan tata kelola belum ada atau masih dikaji.
Dan ketika ada yang bertanya semua pihak saling tunjuk.
Tidak ada yang berani bilang "saya yang bertanggung jawab penuh."
220.364 orang sudah mendaftar untuk menjadi manajer Kopdes Merah Putih.
Mereka mendaftar dengan harapan mendapat pekerjaan yang layak. Dengan kepercayaan bahwa program sebesar ini pasti sudah direncanakan dengan matang.
Kenyataannya:
Menkeu tidak tahu siapa yang bayar gaji.
Menteri Koperasi bilang nanti dibicarakan.
Bos Agrinas bilang tidak tahu dan belum diajak ngomong.
TNI yang pegang rekrutmen tapi tidak jelas dasar hukumnya.
Dan di tengah semua ketidakjelasan itu proses seleksi tetap berjalan.
Ratusan ribu orang tetap berharap.
Kalau ini adalah perusahaan swasta sudah ada yang dipenjara karena penipuan rekrutmen.
Tapi karena ini program pemerintah semua orang diam.
Semua saling tunjuk.
Dan yang menanggung ketidakpastian adalah rakyat yang sudah terlanjur mendaftar.
Wallahi we're finished kata salah satu komentar yang beredar. Dan menurut gue itu bukan lebay.
Itu reaksi yang sangat wajar dari orang yang melihat situasi ini secara jernih.
1/12
A 2024 lecture by Predictive History called the US–Iran war with frightening precision.
It called: Trump as the trigger. The Israel Lobby. Saudi Arabia's survival motive. The false nuclear pretext. The protest narrative.
All of it. A thread on why this war was structurally inevitable. 🧵
Hi @RoyalMailHelp,
I’m frustrated with my package marked as delivered on 5 December but not received.
I visited the Manchester South West Delivery Office twice, spoke to managers, and was told it was scanned to the wrong address, but no one has followed up.
Please resolve this.
MAIN "KUDA" DI KORUPSI TIMAH BANGKA
[Utas]
Utk menyamarkan hasil kejahatannya, suami Sandra Dewi ini menransfer uangnya ke Helena. Yuk, bikin berita ini seviral Zara & Safrina pusing pph 21, #Timnasday vs Thailand, Okin, Kyla, Bang Jay & Hotman makan Hokben bareng.
Pelayanan Kantor Imigrasi Yogyakarta, ada jeda 1 jam dari jam 12.00 sampai jam 13.00. Akan lebih baik kalau jam ishoma dilakukan bergantian agar pelayanan tetap bisa lanjut. Mohon kebijakannya karena 1 jam ini akan menghambat ke pelayanan Masy @ditjen_imigrasi@LaolyYasonna
Mariana Mazzucato, Professor of Economics at University College London, has a way forward for struggling economies.
Learn more: https://t.co/xZduBX6fdw @MazzucatoM@ucl
Jangan terlalu dikejar, jika memang jalannya pasti Allah memperlancar karena yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu.
(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)
The most important measure of success is not status, power, or wealth. It's how much freedom you have—and how much freedom you give.
Choosing how to spend your time and share your ideas is a right. Using your resources to help others gain that right is a responsibility.