@LambeSahamjja Sudah kuduga lansia ini terjebak masa lalu jaman mertuanya, kdmp adalah lanjutan KUD jaman dulu, yg kita tahu gagal, mbg adalah lanjutan sd inpres jaman dulu
@afrkml Di podcast khb dan drl, dijelaskan memang regional, tidak global, hanya saja memang penyebaran manusia ya masih regional, belum global. Jadi banjir tersebut kena semua orang
@KapudS640 Dia berani ambil resiko maju nyapres dgn program kampanye tipe diskusi (desak Anies) yg dri jaman jebot model kampanye di kita cuma goyang2 gk jelas, dia sadar kok mgkin gk bakal laku untuk mayoritas sdm kita, dia udh naikin standar itu, itu yg bikin kita optimis.
Jawaban Abah Anies, saat ditanya gimana ngadepin pendemo, apakah 2029 akan nyapres lagi plus soal MBG..
Jawaban yang sederhana tapi masuk akal dan bisa dicerna dengan baik oleh orang² yg berakal sehat..
Ingat ya, 'ORANG² YG BERAKAL SEHAT"! ❤️🔥
Guys, ada satu bagian dari obrolan Anies di podcast Akbar Faisal yang menurut gue paling jarang dibahas tapi paling penting untuk dipahami semua orang.
Soal kenapa oposisi di Indonesia itu bukan sekadar pilihan yang tidak nyaman tapi pilihan yang bisa menghancurkan bisnis dan hidup seseorang.
Prabowo sendiri yang pernah mengakuinya:
Anies menyebut ini secara eksplisit Prabowo pernah menyampaikan bahwa ketika tidak berada di barisan pemerintah, kegiatan usahanya mengalami kesulitan.
Ini bukan gosip. Ini pengakuan langsung dari seseorang yang sekarang menjadi presiden bahwa sistem ini memang tidak ramah kepada mereka yang memilih berada di luar lingkar kekuasaan.
Caranya halus tapi mematikan:
Tidak ada surat edaran resmi yang bilang:
jangan layani pengusaha yang mengkritik pemerintah.
Tidak ada instruksi tertulis yang bisa dijadikan bukti.
Tapi semua orang di dalam sistem tahu bagaimana cara kerjanya.
Mau KPR di bank BUMN?
Prosesnya tiba-tiba berbelit.
Mau kredit usaha? Entah kenapa selalu ada kekurangan dokumen.
Mau kredit mobil?
Tunggu dulu, ada verifikasi tambahan.
Dan ketika ditanya semua pejabat bank
akan bilang hal yang sama:
tidak ada instruksi,
tidak ada diskriminasi,
semua prosedur standar.
Tapi hasilnya tetap sama.
Yang di barisan pemerintah lancar.
Yang di luar susah.
Yang membuat ini lebih sistemik dari yang terlihat:
Anies menggambarkan mekanismenya dengan sangat tepat.
Tidak ada yang memerintahkan secara eksplisit.
Tapi ketika satu orang di bawah mencoba melayani pihak yang dianggap lawan dan kemudian ditegur atasannya seluruh jajaran melihat.
Dan pesan implisitnya langsung terbaca:
lebih aman tidak melayani daripada ambil risiko.
Lalu ketika tidak ada yang ditegur karena tidak melayani pesannya juga terbaca dengan sama jelasnya: ini yang sebenarnya diharapkan.
Tidak perlu instruksi.
Kultur sudah bicara sendiri.
Dampaknya melampaui politik:
Ini bukan hanya soal siapa
yang menang Pemilu berikutnya.
Ini soal iklim usaha yang seharusnya netral tapi kenyataannya tidak.
Investor asing yang mau masuk Indonesia memperhatikan hal ini.
Ketika kontrak-kontrak besar senilai miliaran dolar lebih memilih ditandatangani di Singapura daripada Jakarta alasannya bukan hanya soal infrastruktur atau pajak.
Alasannya adalah kepastian hukum.
Keyakinan bahwa kalau ada sengketa pengadilan akan memutuskan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan siapa yang lebih dekat dengan kekuasaan.
Selama bank BUMN bisa partisan tanpa konsekuensi selama pengusaha yang beroposisi bisa dipersulit tanpa jejak maka kepastian itu tidak ada.
Dan tanpa kepercayaan itu investasi tidak akan mengalir sebesar yang diharapkan.
Yang seharusnya terjadi dan menurut Anies ini harus datang dari puncak:
Anies tidak mengharapkan semua orang tiba-tiba menjadi adil karena kesadaran sendiri.
Dia tahu itu tidak realistis.
Yang diharapkan adalah satu hal sederhana:
pesan yang jelas dari pemimpin tertinggi bahwa ini adalah negara demokrasi yang menghormati perbedaan.
Bahwa tidak ada kebijakan diskriminatif berdasarkan pilihan politik.
Bahwa bank BUMN melayani semua warga negara bukan hanya yang sejajar dengan penguasa.
Dan yang tidak kalah penting:
ketika ada yang melanggar prinsip itu ditegur secara terbuka.
Bukan dibiarkan.
Karena kalau dibiarkan seluruh jajaran membaca diam itu sebagai restu.
Demokrasi bukan hanya soal pemilu yang jujur dan adil setiap lima tahun.
Demokrasi adalah soal apakah orang yang memilih untuk tidak setuju dengan penguasa masih bisa hidup dengan normal masih bisa berbisnis,
masih bisa dapat kredit,
masih bisa berkarya.
Kalau jawabannya tidak maka yang kita punya bukan demokrasi.
Yang kita punya adalah demokrasi prosedural
dengan isi yang jauh lebih otoriter dari yang terlihat di permukaan.
Dan selama tidak ada keberanian dari puncak untuk memutus pola ini secara eksplisit oposisi di Indonesia akan terus menjadi pilihan yang terlalu mahal untuk dipilih oleh siapapun yang punya sesuatu untuk dipertaruhkan.
@Jateng_Twit She’s like a presentation group member who doesn’t contribute in presentation content or slides creation, join the meeting in the last minute and read the materials just before the presentation. 😅