Prof Mahfud : PSI kalau terbukti ikut andil gerakan bersama LSP maka partai itu bisa dibubarkan dan orang orangnya bisa ditangkap.
Menurut Prof Mahfud, partai ini cukup dekat dengan LSP apalagi jelang Pemilu kmrn.
Suket dicabut, saya jadi penasaran akhirnya dengan PNS Kemdikdasmen yang ttd surat tersebut. Pak Dr. Sutanto, S.H.,M.A., kira-kira bisa tidur gak ya? Apa malah berak-berak?
Ketika dia keluar dari PDIP, Bu Mega dan partainya dijelek-jelekkan, diinjak-injak, bahkan dianggap seperti sampah yang tidak ada gunanya. Bermodalkan foto selfie Mbak Puan dengan latar belakang bapaknya dan Bu Mega, muncul narasi bahwa Bu Mega tidak menghargainya. Padahal, itu hanya berdasarkan sebuah foto. Di sisi lain, Bu Mega sudah memberikan rekomendasi kepada dia, bapaknya, dan adik iparnya untuk maju menjadi kepala daerah di setiap tingkatan. Anda pernah berjuang dan tahu bagaimana sulitnya mendapatkan rekomendasi dari partai politik hanya untuk sekadar ikut Pilbup?
Kalau belum, silakan coba sendiri, lalu tulis atau buat testimoninya. Hari ini Anda menangis karena dia mundur? Silakan, itu hak Anda. Tapi bagi saya, dia tidak layak mendapatkan air mata Anda karena tidak pernah menghargai tempat yang sudah membantunya dan memberikan semua yang dia inginkan, kecuali satu hal: mengakali konstitusi.
Silakan membenci PDIP, bukankah itu sudah biasa? Bahkan, peran PDIP sering kali diremehkan. Tapi ingat, kursi PDIP di parlemen bukan 2%, melainkan masuk dua besar.
Silakan ikuti narasi seolah paling tersakiti, teraniaya, dan paling menderita. Lupakan PDIP dan Bu Mega yang juga mengalami hal serupa dan tetap dihina. Silakan sesumbar bahwa pada 2029 kita akan merebut semuanya. Silakan jumawa soal pria itu, efeknya, dan segala kosmetiknya.
Satu hal yang pasti, semesta tahu kapan harus menginjak mereka yang terbiasa menginjak-injak orang lain.
Sebagai penutup, izinkan saya mengutip pidato Presiden Prabowo, “Hiduppppp Jokoweeee!”
Di periode ke-2 era Pemerintahan Jokowi, kita banyak mendengar desas-desus mengenai maraknya praktek konspirasi, abuse of power, konflik kepentingan, kolusi petinggi dgn oligarki atau “mafia” tertentu, blackmail sbg modus operandi politik, pelanggaran hukum, “weaponization” hukum, penggalangan dana secara masif dalam cara yg tidak wajar dan bahkan ilegal, kriminalisasi lawan politik, mobilisasi buzzer dlm skala besar entah dananya dari mana, manipulasi institusi Polri, penyalahgunaan KPK, kejaksaan dan pajak sbg instrumen utk menekan lawan politik, dlsbnya. Elit politik tidak pernah habis cerita, gosip dan spekulasi mengenai hal-hal ini, namun semuanya tiarap karena takut atau mau cari aman.
Kasus penyadapan komplotan LSP mulai membuka tabir yang sebelumnya tertutup rapih bahwa sebagian (besar) dari desas desus ternyata benar adanya, dan bahkan lebih parah dari yg diperkirakan.
Mudah2an tragedi ini bisa menjadi awal yang baik bagi Presiden Prabowo untuk memulai berbagai upaya korektif thdp sistim yang sudah banyak dirusak. Salut thdp KaPolri Suyudi yang mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Polri. Semoga bersih2 ini bisa diikuti yang lain.
Yusril ini ibarat perpustakaan hukum berjalan, kalo perpustakaan hukum itu berupa manusia, ya Yusril ini.
dulu kita hampir punya Presiden dari Sumatera tapi dijegal sama MPR
Prof Yusril bs dibilang tokoh yg selalu berada di sekitar momen bersejarah :
Soeharto turun, dia yg buat pidatonya
LPJ Habibie ditolak MPR, hadir
Gus Dur naik ada, Gus Dur dekrit ada, Gus Dur dimakzulkan ada, Mega terpilih ada
SBY jd presiden ada
Gibran mundur jadi wapres, ada
Ketua MPR Bacakan SURAT PENGUNDURAN DIRI Wakil Presiden!
Dengan hormat,
Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
[Tidak ada alasan yang disebutkan di sini, masih panjang]
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran, demi kepentingan bangsa dan negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah.
Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.
AWAL MULA TERBONGKAR
PENYADAPAN -
Kapolri Jenderal Suyudi
Ario Seto mengungkapkan awal mula terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Jenderal Suyudi mengatakan kasus itu terungkap setelah adanya perintah pembubaran grup WhatsApp (WA) dan penghapusan data hasil penyadapan yang menimbulkan kecurigaan.
BREAKING:
KEMENDIKDASMEN MENGEKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG!!!
RESMI MENCABUT SURAT KETERANGAN 2019 GIBRAN!
MENUTUP SATU-SATUNYA JALAN HUKUM GIBRAN KE MAHKAMAH AGUNG:
"PERLAWANAN PIHAK KETIGA"
KARENA HANYA BISA DILAKUKAN *SEBELUM* EKSEKUSI.