Lagi dan lagi saya ingatkan. Jika ada pemilihan Presiden, pilihlah sipil. Siapapun itu. Memilih sipil adalah mutlak. Jauhilah militer. Percayalah dgn sejarah, jgn pernah berharap ada perubahan
Sekali lagi, pilihlah sipil, jangan memilih militer, apalagi milter ampas Orde Baru.
Bangsa Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam tugas mulia sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon.
Kami, saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa;
* Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar
* Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan
* Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon
Negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para pahlawan, menjaga kehormatan prajurit kita, serta memastikan pengorbanan mereka tidak pernah dilupakan.
Mari kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta tidak memberi ruang bagi siapa pun yang berusaha memecah belah kebersamaan dan kerukunan bangsa.
menunda punya anak ya jadi salah satu opsi buat banyak pasutri, orang vasektomi aja riweuh se Indonesia, aku yakin Allah itu maha penyayang maha pengerti, keseeel bgt liat argumennya oon banget ama yg ga setuju ma vasektomi ini, oon
karena pernah ngerasain menstruasi dan juga pernah hamil walaupun cuma 2 bulan, laki-laki oon emang ga akan pernah bisa ataupun mau mengerti kalau hal2 diatas itu bikin pusing, ya sakit ya mual ya ini ya itu, dan nanti ngurus anak pun pusingnya bakal 2x lipat lebih banyak jadi
nih ya yg rewel "masa pusat harus tau, kan uda dikeluarin anggarannya/presiden sibuk ga harus urusin urusan kecil2" BACAAAA ANJIR JANGAN DIPELIHARA OTAK BODOHNYAAA \(^_^)/(((^^;)
Saya baru dapat info dari teman yang bekerja di Pemda. Saat ini terjadi perbedaan pandangan yang cukup tajam antara Pemda dan pemerintah pusat. Pemda sudah menjelaskan kondisi riil di lapangan, tapi pusat sepertinya enggan mengakui atau menampilkan fakta sebenarnya.
Pemda mengajukan permohonan anggaran pemulihan sebesar Rp153 triliun, tapi hingga Maret ini pusat baru menyalurkan sekitar Rp5 triliun saja. Yang paling menyedihkan, Pemda diberi dua pilihan sulit oleh pusat
1. Dipaksa untuk membongkar semua tenda pengungsian yang masih ada, tanpa memberikan penjelasan atau solusi yang jelas kepada para korban bencana.
2. Atau akan diancam diproses hukum, dengan dicarikan 'kasus'-nya.
Sungguh miris kalau permainan politik seperti ini yang terjadi dari pusat.
Beginilah cerita pilu di republik Konoha
Kalo di Indonesia mah nggak, mana mungkin.
Presiden aja sayang rakyatnya, menterinya bagus semua, lembaga KPK nya beh sangat memuaskan kerjanya, apalagi MBG sangat mencerdaskan 🙃