Pada tanggal 14 Juli 1998,
DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan (Pasal 103 KUHP Militer); memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain (pasal 55 (1) ke-2 KUHP Militer dan Pasal 333 KUHP), dan penculikan (Pasal 55 (1) ke-2 dan Pasal 328 KUHP).
Jadi masih mau dukung pemerintahan @jokowi & @DPR_RI bikin giveaway gila-gilaan buat para investor lewat Omnibus Law? Kalau kami sih NO! Oligarki aja yang menang, rakyat sengsara, lingkungan makin hancur.
Yuk suarakan penolakanmu #TolakOmnibusLaw#JegalsampaiGagal
5. Bonus buat perusahaan pembakar hutan, dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja gak perlu tanggung jawab lagi kalau ada kebakaran di lahan kalian, cukup melakukan pencegahan dan pengendalian aja. Api itu emang susah diatur, percaya kok kalian telah berusaha.
#TolakOmnibusLaw
4. Karena investor yang utama, jadi jangan khawatir soal protes protes, siapa yang berani protes lahannya diambil paksa bisa dikriminalisasi. Tapi kalau investor yang melanggar, aman, cuma sanksi administratif aja. Mantuls kan giveawaynya.
#TolakOmnibusLaw
3. Investor gak usah pusing mikirin perpanjangan izin lahan, RUU Cipta Kerja akan kasih izin HGU selama 90 tahun dari yang sebelumnya 25-35 tahun, kalah aturan zaman kolonial yang cuma 75 tahun. Bebaslah itu hutan dan isinya mau diapain aja selama 90 tahun.
#TolakOmnibusLaw
2. Batasan kawasan hutan yang dipertahankan untuk DAS minimal 30% akan dihapus dalam RUU Cipta Kerja. Silahkan lho bagi para investor yang mau nambang-nambang sepanjang sungai, ancaman banjir kekeringan di daerah hilir gak usah dipikiran. Santai aja! 😎
#TolakOmnibusLaw
1. Bebas AMDAL dan gak perlu izin lingkungan buat para investor. Bonus jaminan gak ada protes masyarakat karena di RUU Cipta Kerja gak ada celah untuk melakukan gugatan. Pakar dan ahli pun juga gak perlu dilibatkan. Mantuls @jokowi !
#TolakOmnibusLaw
Jk pemerintah pusat, provinsi, & daerah TIDAK TEGAS/MENDIAMKAN masyarakat ttp pergi ke pusat keramaian (bandara, terminal, pusat perbelanjaan)= tidak mematuhi aturan PSBB, mk hal ini akan mendorong orang berpikir: orang mau ibadah dilarang, tp kl mau senang2 dibiarkan. Miris 😭🙏
Yth pak presiden @jokowi saya usul uji coba 2 minggu aja bapak turunkan banyak personel tentara dan polisi selama 24 jam penuh melakukan pengawasan pelaksanaan PSBB secara keras dan tegas, yang melanggar sikat siapapun itu.
Kita lihat hasilnya pasti bagus
Pemerintah menyatakan ancaman krisis pangan. Tapi bagaimana kebijakan negara terhadap petani sejak Soeharto hingga Jokowi?
Mengumpulkan rekaman video dari 17 lokasi, mulai Sumatera sampai Papua, inilah karya terbaru @watchdoc_ID. Sutradara @ari_trismana
https://t.co/xLRCubwbPf