Mang Ato

[Mang Ato @h68052]

@dimarsasongko98 Ya Allah, masih berapa lama kita dijajah bangsa sendiri? Mohon segera turunkan azabMu ke mereka yang menindas bsngsanya sendiri. Aamiin.

[Mang Ato @h68052]

@ozgeppn 76901 and 64

[Dimar @dimarsasongko98]

Wihadi Wiyanto.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR , salah satu dari lima orang yang memutuskan ke mana Rp 3.600 triliun uang rakyat di APBN mengalir setiap tahun.

Ada catatan yang perlu publik tahu.

2016: KPK memeriksa Wihadi sebagai saksi kasus suap Rp 500 juta , pengalokasian Dana Alokasi Khusus proyek 12 ruas jalan Sumatera Barat di APBN-P 2016.

Dalam dakwaan jaksa, terdakwa I Putu Sudiartana disebut "mengontak anggota Banggar Wihadi Wiyanto" untuk memuluskan anggaran tersebut.

Wihadi di sidang: mengaku bertemu Putu di Gedung DPR pada 27 Juni 2016 , sehari sebelum APBN-P disahkan ,tapi mengklaim pertemuan itu hanya untuk "tukar barang-barang."

Jaksa KPK langsung mencecar: soal kuota alokasi anggaran miliknya di Banggar.

Putu Sudiartana divonis 6 tahun penjara.
Wihadi tidak pernah menjadi tersangka.

Lompat ke 2024: Wihadi terpilih kembali ke DPR. Langsung duduk sebagai Wakil Ketua Banggar , jabatan yang memberinya kewenangan atas anggaran yang jauh lebih besar dari yang dipermasalahkan KPK delapan tahun lalu.

Pertanyaannya bukan soal hukum , pengadilan sudah selesai.

Tapi kalau namamu disebut jaksa KPK dalam sidang korupsi anggaran, lalu kariermu justru naik ke puncak lembaga yang mengurus anggaran itu ,apakah ini sistem yang sedang melindungi rakyat, atau melindungi dirinya sendiri?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Mahfud MD baru bicara paling blak-blakan tentang korupsi MBG.
Dan menurut gue ini adalah analisis paling jujur dari seseorang yang punya pengalaman langsung di dalam sistem pemerintahan.

Mahfud tidak kaget.
Dan itu sendiri sudah mengatakan segalanya.

Pertama Mahfud sudah prediksi ini dari awal:

"Persis sejak awal kita sudah bilang kalau dikelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya.
Hanya orang bodoh yang mengatakan tidak ada dugaan korupsinya."

Pengelolaan ugal-ugalan.
Makanan tidak berstandar nasional.
Anggaran tidak jelas pertanggungjawabannya.
Pengawasan tidak ada.
Rantai distribusi terlalu panjang.

Semua tanda-tanda itu sudah terlihat sejak awal.
Tapi setiap kali dikritik yang mengkritik dituduh anti-MBG dan anti-rakyat.

Dan ini yang paling mengerikan proyek dikerjakan yayasan milik mereka sendiri:

Kejaksaan menemukan bahwa banyak proyek di dalam BGN dikerjakan oleh yayasan yang berafiliasi langsung dengan tiga orang yang kini jadi tersangka.

Mereka yang memegang anggaran sekaligus yang dapat proyeknya.
Mereka yang menentukan siapa yang menang tender sekaligus pemenangnya.

"Itu jahat betul.
Menurut saya harus hukuman m4t1."

Mahfud tidak main-main.
Di tengah obrolan yang relatif santai dia menyebut hukuman mati.

Karena menurut dia mengkhianati program yang tujuannya memberi makan anak-anak miskin adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi.

Dan ini tentang seberapa jauh kejaksaan harus menyelidiki:

Mahfud menyebut jaringan korupsi MBG sangat luas. Ada anggota DPR yang terlibat.
Ada keluarga menteri.
Ada pejabat daerah.
Ada deputi internal BGN sendiri.

Sony Sonjaya mantan Wakil Kepala BGN disebut sudah menyebutkan 26 nama kepada penyidik dari isi HPnya.

Mahfud langsung merespons:
jangan dilokalisir.
Jangan hanya berhenti di tiga orang yang sudah ditangkap.

"Ibarat anggur ini banyak sekali rangkaiannya ke bawah. Semuanya harus dibongkar oleh kejaksaan dari pusat sampai ke daerah."

Dan ini tentang Sony yang mau jadi justice collaborator:

Sony menyatakan bersedia membongkar semuanya sebagai justice collaborator.

Mahfud menjelaskan mekanismenya dengan sangat spesifik.

Justice collaborator bisa jalan tapi ada syaratnya.
Sony tidak boleh menjadi pelaku utama.
Kalau dia pelaku utama dia tidak bisa dapat perlindungan sebagai justice collaborator.

Dan Mahfud mengingatkan satu risiko yang sangat nyata: silent collaborator network.

Artinya jaringan yang terlibat justru berkolaborasi untuk saling melindungi dan mengadakan kesaksian Sony sebagai bohong.

"Di polisi ada silent blue code.
Di jaringan ini bisa ada silent collaborator net code jaringan saling melindungi dan menutup satu sama lain."

Dan ini solusi yang Mahfud tawarkan yang paling konkret:

Hentikan MBG selama satu bulan.
Gunakan waktu itu untuk evaluasi totalsiapa sasarannya, bagaimana distribusinya, bagaimana pengawasannya, bagaimana standar kualitasnya.

Setelah satu bulan jalankan lagi dengan tata kelola yang benar-benar baru.

Dan yang paling penting: ubah orientasinya. Prioritaskan daerah 3T terluar, terdepan, tertinggal. Bukan sekolah-sekolah favorit di kota besar yang anak-anaknya tidak butuh program ini.

"Di SMA 1 Jogja 48 orang keracunan.
Itu bukan sasaran program ini.
Yang di luar-luar itu yang harusnya jadi prioritas.
Yang di kota besar ini tidak perlu uangnya lebih baik untuk keperluan lain."

Dan ini yang paling miris program lain berpotensi bernasib sama:

Mahfud secara terbuka menyebut dua program besar lain yang menurut dia patut diwaspadai.

Sekolah rakyat dari informasi yang dia terima langsung di lapangan: tidak jelas mutunya, tidak jelas perbedaannya dengan sekolah yang sudah ada, terkesan dipaksakan.

Semua murid sudah tertampung di sekolah negeri lalu untuk apa membuat sekolah eksklusif baru yang mutunya tidak jelas?

Koperasi Desa Merah Putih konsepnya tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang sesungguhnya.
Modal datang dari atas bukan dari bawah.
Siapa anggotanya tidak jelas.

Bagaimana bagi hasil tidak jelas.
Mahfud bahkan melihat sendiri dari mobil saat lewat Kediri: koperasi desa sudah ada yang tutup.
Kursi ada, pintu buka tapi tidak ada orang dan tidak ada barang.

"Kalau pola yang sama terus dipakai korupsi MBG akan berulang di program-program berikutnya."

Mahfud MD menyimpulkan satu hal yang menurut gue paling penting dari seluruh diskusi ini:

Program MBG tujuannya mulia.
Niat Prabowo mulia.
Tapi orang-orang yang dipasang di dalamnya dari awal sudah berniat jahat.

Dan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dibaca dari tanda-tanda yang sudah ada sejak awal.

Yang harusnya menjadi pelajaran:
jangan tunggu sampai jaksa menangkap untuk sadar bahwa ada yang salah.

Tanda-tandanya selalu ada.
Dan selama tidak ada yang berani mengakui ada masalah sejak awal korupsi akan terus dinikmati dalam diam.

"Sejak dulu indikasi korupsi itu gampang dibaca.
Kalau kita pernah duduk di pemerintahan kita sudah tahu. Kenapa baru sekarang bertindak?"

[Dimar @dimarsasongko98]

Sebelum jadi politisi, Irma Suryani Chaniago adalah aktivis buruh. Hidupnya dibangun di atas satu prinsip: bela yang lemah dari kesewenangan yang kuat.
Lalu 2021 datang.

75 pegawai KPK ,termasuk Novel Baswedan, penyidik Hambalang, e-KTP, BLBI , disingkirkan lewat Tes Wawasan Kebangsaan yang oleh Komnas HAM dinyatakan melanggar setidaknya 11 hak asasi manusia.

Saat publik marah, Irma tampil di media. Bukan untuk membela yang disingkirkan. Tapi untuk mengingatkan mereka:

"Mereka tidak boleh merasa paling pantas untuk bisa tetap di KPK. Mereka tidak identik dengan KPK dan sebaliknya."

Lima tahun kemudian, 2026.

Pandji Pragiwaksono menyebut Prabowo "penculik aktivis" di depan 10.000 penonton ,fakta yang tercatat dalam keputusan resmi Dewan Kehormatan Perwira TNI 1998 dan diakui sendiri oleh Prabowo.

Irma tampil lagi:
"Ketika Pandji mengatakan Pak Prabowo penculik aktivis... menurut saya ini enggak bener."

Penyidik antikorupsi terbaik negeri ini disingkirkan lewat tes janggal yang melanggar HAM: jangan merasa paling pantas.

Komika yang mengucapkan fakta sejarah resmi tentang penghilangan paksa: enggak bener.

Dulu berjuang untuk yang lemah melawan yang berkuasa.

Sekarang berjuang untuk yang berkuasa melawan yang bersuara.

Sebagai anggota DPR yang digaji rakyat untuk mengawasi kekuasaan , kekuasaan mana yang sebenarnya sedang dia bela?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Mahfud MD dan Ahok baru ngobrol bareng di satu forum dan menurut gue ini adalah percakapan paling jujur dan paling berani tentang satu masalah yang selalu ada tapi tidak pernah benar-benar diselesaikan di Indonesia.

Korupsi.
Dan kenapa sampai hari ini masih amburadul.

Dan jawabannya menurut keduanya sangat sederhana tapi sangat menyakitkan untuk diakui.

Semuanya tergantung satu orang.
Presiden.
Mau atau tidak.
prabowo mau beresin ini atau tidak

Pertama — Mahfud bilang ini dengan sangat keras:

"Hanya orang bodoh yang mengatakan tidak ada dugaan korupsi di situ.
Kalau dikelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya."

Mahfud tidak bicara soal MBG saja.
Dia bicara soal pola yang sudah dia lihat selama puluhan tahun di dalam sistem di DPR, di eksekutif, di penegakan hukum.

Korupsi di Indonesia bukan anomali.
Bukan kecelakaan.
Ini sudah menjadi sistem yang berjalan dengan sangat teratur dan sangat terstruktur.

Dan ini yang paling mengerikan korupsi di DPR bahkan terjadi sebelum uangnya ada:

Mahfud menjelaskan pola yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan hampir tidak pernah dibahas secara terbuka.

Ketika menyusun APBN anggota DPR bisa menerima pesanan mata anggaran dari bupati, gubernur, atau pihak manapun yang ingin proyeknya masuk ke RAPBN.

Caranya: seseorang minta tolong anggota DPR untuk memasukkan proyek tertentu senilai misalnya Rp100 miliar. Anggota DPR minta 7% di muka.
Uang belum ada.
Anggaran belum disahkan.
Tapi uang 7 miliar sudah berpindah tangan.

"Anggaran belum ada, korupsinya sudah ada.
Sudah muncul."

Dan begitu anggarannya jadi ada lagi permainan di penunjukan rekanan, di pengadaan barang, di pengawasan. Berlapis-lapis. Dari hulu ke hilir.

Dan ini tentang sistem ij jaringan mafia hukum yang Mahfud ungkap:

Di dunia penegakan hukum Indonesia ada yang disebut sistem ij.

Sebelum sebuah kasus masuk ke pengadilan sudah diatur dulu hasilnya.

Polisinya diatur.
Pasalnya ditentukan.
Naik ke jaksa diatur lagi.
Naik ke hakim diatur lagi.
Semua sudah dinegosiasikan sebelum sidang pertama bahkan dimulai.

"Oleh sebab itu kunci utama memang ada pada Presiden. Kalau presiden mau apapun bisa."

Mahfud bicara bukan sebagai pengamat dari luar.
Dia bicara sebagai orang yang pernah ada di dalam sistem itu. Yang tahu persis bagaimana jaringannya bekerja.

Dan ini tentang akar masalahnya yang Ahok dan Mahfud sama-sama sepakati:

Ahok menyebut satu kata yang menurut dia menjadi akar dari semua masalah republik ini.

Korupsi.

"Kalau kita mau beresin bangsa ini dasarnya itu enggak boleh ada korupsi. Cuma itu. Sebetulnya itu akarnya."

Dan Ahok membandingkan dengan Singapura dan New Zealand bukan karena mereka kaya sumber daya alam. Justru sebaliknya.

New Zealand lebih banyak dombanya daripada manusianya. Tapi investasi mengalir ke sana karena satu hal: pemerintahnya bersih dan hukumnya jalan.

"Uang itu enggak kenal primordialisme.
Kamu hukum jelas, kamu enggak malakin gua, kamu adil saya taruh duit sama kamu."

Dan Mahfud menambahkan dengan data yang sangat spesifik: kekayaan alam hanya menyumbang 23% dari kemajuan sebuah bangsa.
44% ditentukan oleh satu hal saja hukum.

Dan ini tentang kenapa korupsi tidak bisa diberantas — menurut Ahok:

Ahok tidak muter-muter. Dia langsung.

"Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh.

Mereka berpikir: rakyat mau apa?
Semakin bodoh, semakin miskin semakin gua berkuasa."

Dan dia melihat kebijakan-kebijakan yang ada sebagai bukti dari logika itu.

Kenapa tidak kasih laptop dengan koneksi internet ke setiap anak sekolah?

Kenapa tidak kasih akses pendidikan setara dengan anak-anak di Kanada atau Amerika?

Karena rakyat yang cerdas adalah ancaman bagi mereka yang ingin tetap berkuasa.

Ahok bilang dia tidak bisa nuduh secara langsung.
Tapi keyakinannya sudah jelas.

Dan ini tentang solusi yang Ahok tawarkan yang paling konkret dan paling tidak pernah dilakukan:

Ahok punya dua usulan besar yang menurut dia bisa mengubah Indonesia secara fundamental.

Pertama royalti sumber daya alam yang adil.
Bukan bagi saham.
Bukan bagi untung yang bisa dimanipulasi. Tapi bagi hasil fisik.

Kalau pengusaha angkat 100 ton emas
dari desa saya 10 ton milik desa.
Rakyat desa tahu persis berapa yang diangkat karena mereka yang mengawasi.
Dan desa punya aset nyata yang bisa dikembangkan.

Kedua subsidi langsung berbasis NIK dengan voucher digital. Setiap keluarga yang penghasilannya di bawah UMP dapat voucher listrik, pangan, dan kebutuhan dasar.

Voucher tidak bisa dijual, tidak bisa dipindahtangankan, dan hangus kalau tidak dipakai dalam sebulan.
Tidak ada lagi subsidi yang bocor ke orang yang tidak berhak.

"Semua utang bisa lunas.
Semua rakyat miskin bisa dijamin. Asal mau."

Dan ini tentang mengapa ini tidak pernah dilakukan yang paling menyakitkan:

Mahfud menyebut satu istilah yang menurut gue paling tepat menggambarkan kondisi politik Indonesia:
saling sandera.

Perjalanan karir politik seseorang di Indonesia hampir selalu terhubung dengan jaringan kepentingan yang saling melindungi.

Ketika seseorang naik ke puncak kekuasaan dia sudah terlanjur punya utang politik ke banyak pihak. Dan utang itu dibayar dengan membiarkan korupsi berjalan.

Bukan karena presidennya tidak tahu.
Bukan karena tidak mampu.
Tapi karena tidak bisa.
Atau tidak mau.

"Semboyan-semboyan dan pidato-pidato yang keras itu kadangkala di bawahnya tidak jalan.

Tidak bisa ada penegakan hukum yang sungguh-sungguh karena jaringannya sudah gila."

Dua orang yang paling berani bicara tentang korupsi di Indonesia yang sama-sama pernah ada di dalam sistem, yang sama-sama pernah merasakannya dari dalam menyimpulkan hal yang sama.

Kuncinya ada di presiden.
Bukan di KPK.
Bukan di DPR.
Bukan di masyarakat sipil.

Karena presiden yang mengangkat Jaksa Agung. Presiden yang mengontrol KPK.
Presiden yang menentukan siapa yang naik ke eselon 1. Presiden yang bisa mengeluarkan Perpu.
Presiden yang bisa memutus jaringan korupsi dari atas.

Kalau presiden sungguh-sungguh mau apapun bisa.

Dan kalau tidak jalan itu bukan karena tidak bisa. Tapi karena tidak mau.

Rakyat yang membayar harganya setiap hari.

[Dokter Tifa @DokterTifa]

Alhamdulillah

Di tangan saya ada 26 lembar
Salinan dokumen yang dijadikan syarat JKW maju PILPRES 2014.

Saya dapatkan dari sumber sangat terpercaya.

Ke 26 Dokumen ini sudah lebih dari cukup untuk bahan persidangan, jika sidang memang ada.

Dan sangat memungkinkan dilakukan laporan balik, dengan macam-macam pasal, minimal Pasal 272 ayat 2 penggunaan dokumen palsu

Tetapi preseden ini tidak bagus untuk negara. Kalau sampai sidang, tak bisa saya bayangkan karena teman-teman Diaspora berkomitmen kirim media-media internasional untuk meliput sidang Ijazah ini.

Yang jelas saya minta kepada seluruh Aparat Penegak Hukum, jangan Hukum dijadikan alat melayani Penguasa.

Apalagi Penguasa yang sudah jadi Mantan.

Saya sengaja taruh "Ijazah SMA abal-abal ini di paling depan*

Sebab, aduh, ini fatal banget sih. Lebih parah dari Ijazah Sarjana.

[Mang Ato @h68052]

@dimarsasongko98 Hebatlah. Negara ini dimakan rame² oleh kelompok pendukung penguasa.
Penguasa macam gini yang mau membuat rakyatnya sejahtera??
Bikin muntah rakyat sih iya!
Untung aku nggak ikut nanggung dosa karena nggak milih pengkhianat!

[Dimar @dimarsasongko98]

Namanya Yasika Aulia Ramadhani. Usia 20 tahun. Pembina Yayasan Yasika Group.

Di usia yang kebanyakan orang masih mikirin skripsi, dia udah mengelola 41 dapur MBG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.

Inspiratif banget. Tapi tunggu dulu.

Aturan BGN: maksimal 10 dapur per yayasan, per provinsi.

Cara Yasika punya 41: daftar lewat beberapa yayasan berbeda-beda. BGN-nya sendiri yang ngaku ke publik:

"Tahunya itu dari cerita orang. Yang kami baca cuma dokumen."

Jadi sistem dilangkahi , dan yang melangkahi bukan sembarang orang.

Ayahnya: Yasir Machmud. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Partai Gerindra.

Fungsi utama DPRD: mengawasi penggunaan anggaran publik.

Program MBG dibiayai Rp 335 triliun anggaran negara , dari pajak lo, dari pajak gue.

Trus anak Wakil Ketua DPRD mengelola 41 dapur dari program yang seharusnya diawasi oleh ayahnya sendiri.

Saat wartawan tanya ke Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel soal konflik kepentingan ini:

"Aduh, saya tidak bisa berkomentar soal itu."

Saat wartawan coba konfirmasi ke Yasir dan Yasika: tidak direspons.
Kolom komentar Instagram keduanya langsung ditutup.

Dan BGN bilang tidak bisa menghentikan 41 dapur itu karena:

"Kasihan anak-anak yang sudah terima manfaat."

Bukan tuduhan.

Ini fakta yang sudah dikonfirmasi BGN sendiri, diliput Liputan6, Tempo, Kompas , dan diinvestigasi ICW, yang menemukan 102 yayasan mitra MBG di 38 provinsi terafiliasi politisi, militer, dan polisi.

Gerindra: partai paling banyak afiliasinya dengan 7 yayasan.

Program ini katanya untuk anak-anak kurang gizi.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang paling bergizi dari program ini?

[Mang Ato @h68052]

@allegrisaurus @LambeSahamjja Apa si sinting mau bilang di negara ini yang boleh bicara cuma penguasa, dan di negara ini rakyat tak punya hak bicara atau hak kritik ?

[Mang Ato @h68052]

@bangherwin Di TPS boleh ku-sobek² lembar surat suara jadi sepihan² kecil?
Memangnya kita sudah tidak punya calon² pemimpin yang berotak?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, gue mau rangkum semua yang sudah terjadi soal isu ini karena sudah berkembang jadi beberapa babak dan banyak yang belum tahu kronologi lengkapnya.

Babak satu kritik Dino Patti Djalal:

Dino Patti Djalal mantan Wakil Menteri Luar Negeri, mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat, Ketua Dewan Pembina Foreign Policy Community of Indonesia — secara terbuka mengkritik intensitas kunjungan luar negeri Prabowo.

Datanya spesifik:
sejak dilantik Prabowo menghabiskan sekitar satu dari setiap enam hari masa jabatannya di luar negeri.

Biaya setiap kunjungan presiden bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah mencakup tim pendahulu, penerbangan kepresidenan, pengamanan, akomodasi, dan logistik.

Saran Dino juga konkret:
gunakan video conference untuk pertemuan bilateral yang bisa dilakukan jarak jauh, manfaatkan forum multilateral untuk banyak pertemuan sekaligus, dan percayakan misi teknis kepada Menlu Sugiono yang biaya perjalanannya jauh lebih kecil karena rombongannya kecil.

Babak dua respons Habiburokhman dari DPR:

Ketua Komisi III DPR dari Gerindra langsung merespons. Dan responnya bukan membantah data.
Tapi menyerang hak Dino untuk mengkritik.

"Sebagai mantan Wamenlu juga kurang etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo."

Argumen Habiburokhman: di negara-negara maju mantan pejabat membatasi diri mengkritik penerusnya. Dan kritik Dino dinilai tidak akurat serta terkesan serangan politik.

Tapi tidak satu pun data Dino yang dibantah dengan data tandingan.

Dan ini yang paling menarik soal kualifikasi Dino yang justru diabaikan:

Habiburokhman bilang kritik Dino
"tidak berbasis informasi yang akurat."

Tapi Dino adalah orang yang hidupnya dihabiskan untuk menjalankan diplomasi Indonesia.

Kalau dia tidak punya kualifikasi untuk menilai kebijakan luar negeri siapa yang punya?

Dan justru karena dia mantan Wamenlu dia tahu persis berapa biaya satu kunjungan presiden, bagaimana mekanisme pertemuan bilateral bisa dilakukan tanpa harus terbang, dan seberapa besar perbedaan biaya antara kunjungan presiden penuh dengan kunjungan menlu saja.

Pengalamannya bukan kelemahan dari kritiknya. Pengalamannya adalah sumber kredibilitas kritiknya.

Dan ini tentang argumen Trump yang paling tidak tepat:
Habiburokhman menggunakan Trump yang mengunjungi China sebagai pembenaran bahwa kepala negara harus proaktif keluar negeri.

Tapi Trump pergi ke China dengan satu agenda spesifik negosiasi perdagangan senilai ratusan miliar dolar dengan hasil terukur.

Bukan untuk tiga kunjungan ke satu negara dalam setahun yang pulangnya membawa instruksi bahasa baru tanpa roadmap.

Frekuensi bukan masalahnya.
Apa yang dibawa pulang itulah yang dipertanyakan.

Dan ini kalimat paling jujur yang mungkin tidak disadari Habiburokhman:

"Kritik mantan pejabat kepada penerusnya bahkan bisa menjadi bumerang jika publik membanding kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat."

Kalau kinerja yang sekarang lebih baik perbandingan itu justru menguntungkan pemerintah yang berjalan. Perbandingan hanya jadi masalah kalau hasilnya tidak menguntungkan pihak yang sedang berkuasa.

Jadi secara tidak langsung Habiburokhman sedang mengakui bahwa dia tidak mau ada perbandingan dilakukan.

Dino mengkritik dengan data dan saran konkret.
DPR merespons dengan mempersoalkan hak Dino untuk mengkritik bukan dengan membantah datanya.

Di demokrasi yang sehat kritik dari orang berkualifikasi tinggi disambut sebagai masukan berharga.
Bukan dibungkam dengan label "kurang etis."

Dan yang paling ironis:
orang yang paling tepat untuk menilai apakah kebijakan luar negeri presiden efisien atau tidak justru adalah mantan pejabat luar negeri.

Bukan anggota DPR Komisi III yang bidangnya adalah hukum dan keamanan.

Kalau cara merespons kritik adalah mempersoalkan siapa yang boleh bicara bukan apa yang dibicarakan maka yang sedang terjadi bukan debat kebijakan.

Itu adalah upaya menutup percakapan sebelum jawabannya harus diberikan.

[Dimar @dimarsasongko98]

Prabowo 53 kali ke luar negeri dalam 20 bulan, tapi buat nerima surat kepercayaan Dubes asing yang datang ke Jakarta aja susah ngatur jadwal.

Dino Patti Djalal , mantan Dubes RI untuk AS, orang yang hidupnya di dunia diplomasi , baru aja posting: ada 17 Dubes asing yang udah tiba di Jakarta tapi masih NUNGGU presiden.

Ada yang nunggu sampai 8 bulan. Termasuk dari negara ASEAN , tetangga sendiri.

FYI: selama belum serahkan surat kepercayaan, Dubes belum bisa kerja resmi.

Ini aturan internasional baku (Vienna Convention). Bukan protokol sepele.

Jadi "diplomasi aktif" yang diklaim itu: rajin keliling dunia, tapi Dubes yang datang ke rumah sendiri ditelantarin berbulan-bulan.🤷‍♂️

[Dimar @dimarsasongko98]

Pandu Sjahrir , CIO Danantara, orang yang ngelola strategi investasi Rp 14.000 triliun aset negara.

Yang perlu lo tau dulu: dia adalah keponakan Luhut Binsar Pandjaitan.
Ibunya adik kandung Luhut.

Dan perusahaan batubara miliknya, PT TBS Energi Utama (TOBA)? Didirikan bareng Luhut sendiri.

Belum selesai.

Sebelum masuk Danantara, dia Komisaris BEI (2020–2023).

Sekarang Danantara mau jadi pemegang saham BEI, dan dia yang nentuin strategi investasinya.

Pas ditanya kenapa dia yang dipilih, dia cerita Prabowo bilang langsung: "Kamu adalah satu-satunya yang paling sedikit bermasalah tapi punya track record bagus."

Standar kelayakan untuk kelola aset terbesar dalam sejarah Indonesia: paling sedikit bermasalah.

Bukan terbaik.
Bukan paling kompeten.
Paling sedikit bermasalah , dan kebetulan keponakan orang paling berpengaruh di lingkaran kekuasaan.

Ini bukan meritokrasi.

Ini oligarki yang nggak malu-malu lagi.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

wahhh gila sih kalo beneran
jadi beberapa hari yang lalu
mama yasinta melaporkan film babi
yang menayangkan dirinya tanpa izin

tapi kemaren pihak keluarga memberi
klarifikasi bahwa mama yasinta di larikan
tanpa sepengetahuan keluarga
tanpa ada komunikasi
tiba tiba mama yasinta udh ada di jkt

keluarga meminta untuk mama yasinta
dipulangkan kembali kerumah
dan mempertanyakan komnas HAM
pdaahl ketua menteri HAM
asalnya dari papua loh
apkah ini termasuk kasus penc*l*kan?

[Mallam Abdulsalam Ahmad @Abdul_Ahmad_]

Praise be to Allah! At a university in Germany, they conducted a test on cows to determine the amount of pain the cows feel during slaughter, according to Islamic method through a process called EEG.

They were monitoring the cow's brain electrical activity chart, and through it, they could tell whether the cow felt pain or not, and what the extent of the pain was?

Surprisingly, they took the cow and slaughtered it for the test....

In the first 3 seconds, no change occurred in the brain electrical activity, and this is evidence that it did not feel any pain.

In the next 3 seconds, the cow lost consciousness and fell completely asleep due to severe blood flow from the slaughter and the absence of the largest amount of blood from the brain.

After 6 seconds, the EEG stopped the brain electrical activity, meaning that the cow died without any pain.

Praise be to Allah, for the religion that shows mercy to animals even during slaughter.

[Dimar @dimarsasongko98]

Bahlil Lahadalia punya dua pencapaian yang susah ditandingi menteri manapun dalam satu kabinet.

Pertama: 1 Februari 2025, dia larang pengecer jual gas LPG 3 kg.

Rakyat antre berjam-jam.

Seorang ibu lansia di Pamulang meninggal kelelahan di antrean.

Bahlil bilang "tidak ada kelangkaan."

Warga di depan mukanya teriak: "anak kami lapar, Pak."

Kebijakan itu bertahan 4 hari sebelum Prabowo sendiri yang batalkan.

Kedua: Oktober 2024, dia lulus S3 di UI dalam 1 tahun 8 bulan, cumlaude.

Disertasinya kemudian ketahuan: similarity index 95% dengan karya mahasiswa UIN Jakarta di Turnitin.

Dewan Guru Besar UI rekomendasikan pembatalan disertasi.

Empat pelanggaran akademik ditemukan.

UI minta maaf ke publik. Gelar doktor-nya ditangguhkan.

Bahlil menanggapi soal gas LPG: "Kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa."

Menteri yang kebijakan energinya dibatalkan presiden sendiri dalam 4 hari.

Dan gelar akademiknya ditangguhkan karena pelanggaran etik.

Keduanya dalam satu periode jabatan yang sama.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada satu pertanyaan yang sudah lama menggantung di kepala banyak orang Indonesia tapi jarang dijawab dengan serius.

Kenapa Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa dipecat oleh presiden manapun?

Bukan karena dia kebal hukum.
Bukan karena dia punya backing militer.
Jawabannya jauh lebih kompleks dan jauh lebih mengejutkan dari yang kebanyakan orang bayangkan.

Mulai dari fakta yang paling menggelikan sekaligus paling mencengangkan:

Di puncak jabatannya Luhut memegang secara bersamaan: Menko Maritim, merangkap Plt Menteri ESDM, merangkap Menteri Kelautan ad interim, merangkap Koordinator PPKM saat COVID, merangkap Ketua Komite Kereta Cepat, merangkap Koordinator Polusi Jakarta.

Itu yang tercatat di Perpres.
Luhut sendiri mengaku punya 27 tugas tambahan.
Usianya waktu itu: 75 tahun.

Dan 19 Oktober 2024 dia mengumumkan
pensiun di Instagram. Video viral.
Semua menonton.
Dua hari kemudian dua jabatan baru sudah menunggunya di era Prabowo.
Dan tidak ada satu orang pun yang kaget.

Dan ini tentang bisnis yang selalu ada di balik setiap kebijakan yang paling perlu dipahami:

Di balik semua jabatan pemerintahan itu hampir selalu ada jaringan bisnis yang mengikuti.
Tambang batu bara di Kalimantan.
Kebun sawit 8.000-an hektar.
Pembangkit listrik di Sulawesi.

Motor listrik di jalanan Jakarta.
Semua di bawah PT Toba Sejahtera didirikan 2004 Luhut memegang 99% sahamnya.
Diakui sendiri di persidangan.

LHKPN 2024 mencatat kekayaannya Rp1,51 triliun naik dari Rp655 miliar pada 2018.

Dan kasus yang paling menggambarkan polanya: Oktober 2021 saat COVID.
Luhut sebagai Koordinator PPKM mewajibkan tes PCR untuk semua penumpang pesawat.

Satu bulan kemudian Tempo mengungkap:
PT Toba Sejahtera memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia lab PCR terbesar saat itu.
Dua entitas Toba memegang 16,3% saham gabungan.
Estimasi bisnis PCR saat itu: Rp3 triliun.

Deputinya sendiri mengakui:
"Saya kurang hati-hati mengingatkan Pak Luhut terkait saham GSI sehingga muncul potensi conflict of interest."

Kasus dilaporkan ke KPK.
Tidak berlanjut.
Dan dua minggu setelah terungkap kewajiban PCR dicabut.

Dan ini tiga mekanisme yang membuat Luhut tidak bisa digantikan yang paling penting untuk dipahami:

Mekanisme pertama: Mr. Fix It.

Dalam teori organizational behavior ada konsep yang disebut Strategic Contingency Theory bahwa dalam setiap organisasi ada zona ketidakpastian.
Masalah lintas departemen.
Berisiko tinggi.
Semua orang menghindarinya karena takut namanya tercatut kalau gagal.

Siapapun yang mampu masuk ke zona itu dan menyelesaikannya dialah yang punya power sesungguhnya.

Luhut selalu masuk ke zona itu.
PPKM. Kereta Cepat.
Polusi Jakarta.
Freeport.
Setiap krisis nasional yang kementerian teknis tidak bisa selesaikan satu nama selalu muncul:
Luhut Binsar Panjaitan.
Dan setelah dia masuk masalahnya selesai atau at least berhasil dikelola.

Analoginya: bayangkan kamu punya pabrik dengan satu mesin besar dan hanya satu mekanik yang bisa memperbaikinya.
Mekanik itu sering datang terlambat.
Sering tidak balas WA.

Tapi kamu tidak bisa memecatnya karena harga kehilangan dia jauh lebih mahal dari harga mentolerir semua kelakuannya.

Itulah Indonesia dengan Luhut. Luhut adalah key man risk-nya Indonesia.

Mekanisme kedua: Structural Holes.

Sosiolog Ronald Burt dari University of Chicago menemukan bahwa orang paling berpengaruh dalam sebuah jaringan bukan yang punya koneksi terbanyak tapi yang mampu menghubungkan dua dunia yang tidak terhubung.

Luhut menghubungkan: TNI dan sipil.
Indonesia dan China.
Oligarki Soeharto dan reformis Jokowi.
Militer dan teknokrat. Politik dan bisnis.

Tidak ada satu orang pun di Indonesia yang duduk di semua persimpangan itu sekaligus.
Dan itu bukan kebetulan.
Itu dibangun selama 40 tahun lebih.

Mekanisme ketiga: Trust Before Power.

David Meister dari Harvard punya rumus trust: kredibilitas ditambah reliabilitas ditambah intimacy dibagi self orientation.

Dan yang paling langka dari semua komponen itu adalah intimacy yang tidak bisa dibangun lewat shortcut.

Hubungan Luhut dan Jokowi tidak dimulai dari politik. Dimulai dari bisnis bersama di 2008 PT Rakabu Sejahtera Luhut 49%, Jokowi 51%.
Lima tahun sebelum Jokowi jadi presiden.

Hubungan Luhut dan Prabowo tidak dimulai dari 2024. Dimulai dari Kopassus 1982 43 tahun yang lalu Luhut mendirikan dan memimpin Detasemen 81, Prabowo adalah wakilnya.

Ada video yang beredar:
setelah dilantik jadi presiden
Prabowo hormat kepada Luhut.
Bukan sebaliknya.

Trust yang dibangun sebelum ada kekuasaan yang perlu dibagi adalah trust yang paling tahan lama.
Tidak bisa dibeli.
Tidak bisa ditiru dalam semalam.

Dan setiap presiden yang ingin menggantikan Luhut harus menjawab satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab:

siapa orang yang bisa kamu percaya seperti kamu mempercayai seseorang yang sudah kamu kenal selama 40 tahun?

Tidak ada jawaban.
Dan karena itu Luhut tetap ada.

Dan ini satu pola yang paling menarik dari semua video dan wawancara Luhut:

Luhut tidak pernah sekalipun mengkritik presiden di depan publik.
Tidak pernah berbeda pendapat secara terbuka.
Tidak pernah menunjukkan bahwa dia lebih pintar dari bosnya.

Selalu: "Yang dilakukan Presiden sudah benar.
Saya hanya mengikuti arahan Presiden.
Yang hebat itu Pak Jokowi.
Yang hebat itu Pak Prabowo."

Ini bukan kebetulan. Ini adalah aplikasi sempurna dari hukum pertama kekuasaan yang ditulis Robert Greene dalam 48 Laws of Power:
Never outshine the master.
Jangan pernah bersinar lebih terang dari tuanmu.

Pemimpin yang merasa bawahannya mengancam dia tidak akan mempertahankan bawahan itu.
Pemimpin yang merasa bawahannya membuat dia terlihat lebih baik akan mempertahankan bawahan itu selamanya.

Luhut paham ini lebih baik dari siapapun.

Luhut tidak bisa dipecat bukan karena dia kebal.
Tapi karena dia membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dari jabatan:
ketidakbisaan untuk digantikan.

Dia adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke zona krisis yang semua orang hindari dan menyelesaikannya.

Satu-satunya yang menghubungkan dunia-dunia yang tidak terhubung.

Satu-satunya yang punya trust yang dibangun puluhan tahun sebelum kekuasaan itu ada.

Dan selama tidak ada orang lain yang mampu mereproduksi kombinasi dari tiga hal itu secara bersamaan setiap presiden baru akan menemukan alasan yang sama untuk tetap membutuhkan Luhut.

Videonya pamit pensiun.
Dua hari kemudian jabatan baru sudah menunggu.
Dan tidak ada satu orang pun yang kaget.

Karena kita semua sudah tahu: di bawah langit ini memang semua ada waktunya tapi waktu itu tampaknya belum datang untuk Luhut Binsar Panjaitan.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita dari Pandeglang hari ini yang menurut gue paling menggambarkan betapa rusaknya sistem pemerintahan daerah kita.

Seorang pejabat yang berstatus tersangka kasus menabrak kerumunan siswa SD menew4sk4n satu anak dan satu pedagang baru saja dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Pandeglang.

Bukan dicopot.
Bukan dinonaktifkan.
Dilantik naik jabatan.

Ini faktanya dulu agar tidak ada yang bilang lebay:
30 April 2026.
Ahmad Mursidi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandeglang menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5 di Kecamatan Majasari.

Korban: sembilan orang.
Dua meningg4l duni4
Muhamad Milal, seorang siswa.
Dan Dewi Handayani, seorang pedagang.

13 Mei 2026 polisi menetapkan Ahmad Mursidi
sebagai tersangka setelah gelar perkara.

26 Mei 2026 dua minggu setelah ditetapkan tersangka Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melantiknya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

Ahmad Mursidi bahkan mengikuti
pelantikan secara daring.
Tidak hadir langsung.
Tapi tetap dilantik.

Dan ini yang paling menampar kalimat Bupati dalam sambutannya:

"Kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak."

"Masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berdampak."

"Jangan terjebak dalam rutinitas kerja."

Pidato tentang inovasi.
Tentang transparansi.
Tentang pelayanan publik yang berdampak.

Disampaikan di hari yang sama ketika tersangka kasus menewaskan anak SD dilantik jadi pejabat baru.

Tidak ada ironi yang lebih sempurna dari ini.

Dan ini yang paling fundamental dan yang paling jarang dibicarakan:
Indonesia punya aturan yang sangat jelas tentang pejabat yang berstatus tersangka.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan berbagai regulasi turunannya mengatur bahwa pejabat yang terkena kasus hukum seharusnya dinonaktifkan bukan dipromosikan selama proses hukum berjalan.

Tapi di Pandeglang aturan itu tidak berlaku.
Atau lebih tepatnya tidak dianggap perlu untuk dipatuhi.

Dan tidak ada satupun pejabat di atas Bupati Pandeglang yang bergerak untuk menghentikan ini.
Tidak ada teguran dari Gubernur.

Tidak ada intervensi dari Kemendagri.
Tidak ada reaksi dari siapapun dalam hierarki pemerintahan yang seharusnya mengawasi.

Dan ini yang paling menyakitkan:

Muhamad Milal siswa SD yang tew4s pergi ke sekolah pagi itu seperti biasa.
Dia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi yang terakhir.

Dewi Handayani pedagang yang berjualan di depan sekolah itu pergi kerja pagi itu untuk mencari nafkah.
Dia juga tidak pulang.

Dan orang yang menabrak mereka dua minggu setelah ditetapkan tersangka dilantik sebagai pejabat baru oleh pemerintah daerah yang kata-katanya berbicara tentang transparansi dan pelayanan publik yang berdampak.

Dampak apa yang dimaksud?
Dampak kepada siapa?

Dan ini yang paling relevan dengan konteks yang lebih besar:

Prof. Siti Zuhro dari BRIN sudah bilang:
nawait menjadi pejabat di Indonesia sudah bukan untuk mengabdi tapi untuk mencari kaya dan mempertahankan posisi.

Mahfud MD sudah bilang:
hukum di Indonesia sudah menjadi sandiwara.

Dan kasus Pandeglang ini adalah bukti paling konkret dan paling tidak bisa dibantah dari kedua pernyataan itu.

Tersangka menewask4n an4k SD.
Dua minggu kemudian dilantik jadi Staf Ahli Bupati.
Bupatinya berpidato tentang transparansi dan inovasi.
Tidak ada yang menghentikan ini.

Ini bukan anomali.
Ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang dirancang untuk melindungi orang dalam,
bukan untuk melindungi rakyat.

Negeri ini sedang dalam kondisi di mana tersangka pembunuhan karena menabrak kerumunan anak SD sampai dua orang tewas bisa dilantik jadi pejabat dua minggu setelah ditetapkan tersangka.

Dan tidak ada satu pun mekanisme pengawasan yang bekerja untuk menghentikannya.

Bupatinya berpidato tentang inovasi dan transparansi.
Gubernurnya diam.
Kemendagrinya diam.
Semua diam.

Yang tidak diam hanya keluarga Muhamad Milal
siswa SD yang tidak akan pernah pulang ke sekolah lagi.

Dan sistem yang seharusnya memberi mereka keadilan justru mempromosikan orang yang mengambil nyawa anak mereka.

Apakah ini negeri yang sedang kita pertahankan?
apakah sudah tidak ada keadilan untuk rakyat biasa?

[Mang Ato @h68052]

@Mi9aWempy Terus, daripada dibebasin (apa itu maunya lu (sekalian mewakiĺi koruptor²?)), MENDING TEMBAK MATI!