Hadi Santosa

[Masoud Pezeshkian @drpezeshkian]

To the people of the United States of America

[Hadi Santosa @Hadik4_HS]

@RakyatBerbisik Minus

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

Pak Presiden @prabowo @setkabgoid @Kemhan_RI @sjafriesjams mohon hentikan penambangan & logging saat ini. Geser semua peralatan mereka untuk merevitalisasi desa2 pemukiman masyarakat dari lumpur, kayu dan puing2 lainnya. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

Pak Presiden @prabowo @Kemhan_RI @setkabgoid @KompasTV @tvOneNews @BBCIndonesia @CNNIndonesia

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

Pak Presiden @prabowo @setkabgoid @kompascom @KompasTV @tvOneNews @Metro_TV @CNNIndonesia @BBCIndonesia

[ET Hadi Saputra 🍉🦉🇮🇩🏴‍☠️ @ethadisaputra]

Pulau Propos dan Bauksit yang Hilang

Sudah habis. Pulau kecil itu kini mirip punggung sapi yang dikuliti hidup-hidup demi dagingnya, sementara kita masih asyik meributkan prosedur izin di meja kerja berparfum otomatis.

Penulis: ET Hadi Saputra, SH. (17-12-2025)

Saya baru melihat foto satelit Pulau Propos di Kepri. Sedih. Atau lebih tepat, merasa dikerjai. Pulau itu kecil sekali, luasnya tak seberapa dibanding ego pengusaha tambang. Tapi di foto itu, hijaunya hilang. Yang tersisa hanya hamparan tanah merah membara karena bauksit dikeruk habis-habisan.

Bauksit jadi aluminium: kaleng soda, badan pesawat. Tapi bagi warga Kepri, hanya menyisakan lubang dan air sumur asin.

Kita bangsa lucu. Punya UU No. 1 Tahun 2014 yang tegas melarang tambang di pulau kecil. Tapi kenyataannya, aturan itu seperti macan kertas: indah dipajang, tapi tak bisa menggigit.

Dunia tambang kita seperti pertarungan elang dan ayam sayur. Elangnya pemodal besar dengan izin misterius. Ayamnya ekosistem pulau kecil. Elang mencengkeram, membawa harta, lalu ayam mati pelan karena rumahnya hancur.

Saya tak habis pikir. Pemerintah menyegel Pulau Citlim—bagus. Tapi bagaimana dengan Propos? Subi Besar dengan sepuluh izin pasir kuarsa? Satu pulau dikeroyok sepuluh izin: bukan tambang, tapi mutilasi geografis. Seperti menjual genteng rumah demi rokok—rokok habis, rumah bocor.

Ahli hukum debat kedaulatan: pulau kecil tenggelam, batas negara bergeser. Tapi bagi pengusaha, kedaulatan dompet lebih penting. Mereka tahu celah hukum lebih baik daripada isi kantong sendiri.

Istilah sekarang hilirisasi, tapi yang terjadi "habisisasi": tanah dikupas, mangrove dibabat, lalu ditinggal. Kita sok tahu konservasi di forum internasional, tapi di halaman belakang, pulau-pulau diperkosa sistematis.

Pulau kecil cadangan air tawar terbatas. Dikeruk, air laut masuk. Rakyat minum apa? Air aluminium? Ini bukan ekonomi mikro, tapi kemanusiaan terkubur di tanah merah.

Cucu kita mungkin hanya tahu nama pulau dari buku sejarah, karena fisiknya rata dengan laut.

Ironis: pengawasan seperti cicak lawan buaya. Cicaknya petugas lapangan sedikit. Buayanya korporasi raksasa berbeking kuat. Cicak bunyi "cek-cek-cek" sambil ekor putus. Buaya kenyang, lanjut ke pulau lain.

Kita perlu tegas: cabut izin, sita alat berat, paksa reklamasi setiap jengkal rusak. Jika tidak, Kepulauan Riau tinggal nama—laut luas dengan bekas luka.

Alam tak punya pengacara, tak bisa gugat. Hanya hati nurani kita yang bicara. Tapi nurani sering kalah dengan angka bermaterai. Ini komedi hitam paling tidak lucu di negeri ini.

#ethadisaputra #majalahforumkeadilan #stopmining #savekepri #pulauPropos #tambangilegal #kementeriansosial #lingkunganhidup #hukumpesisir #indonesiaemas2045
@mohmahfudmd @susipudjiastuti @kkpgoid @greenpeaceid @walhinasional

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

Pak Presiden @prabowo @setkabgoid @KemensetnegRI

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

Terimakasih KLH yg telah menyatakan dengan benar 🙏🙏

[Hadi Santosa @Hadik4_HS]

@BosPurwa Eit.. parah nih.

[ET Hadi Saputra 🍉🦉🇮🇩🏴���☠️ @ethadisaputra]

📰 Gerbang Logistik Kriminal: Ketika Private Air Cargo Mengalahkan Kedaulatan Negara

Jika Anda berpikir penyelundupan logam mahal hanya terjadi di pelabuhan kecil yang kumuh, Anda salah besar. Justru, kejahatan paling rapi sekarang terjadi di terminal kargo udara yang dikelola korporasi besar, di mana pengawasan negara seolah sengaja dihilangkan, membuka jalan bagi hilangnya aset strategis bangsa.

Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian. Belakangan ini, saya termenung setelah mendengar sebuah cerita yang sangat mengganggu. Bukan cerita horor, tapi cerita tentang kedaulatan negara yang dibobol bukan oleh tank, melainkan oleh jet eksekutif kecil.

Bayangkan, seorang ahli geo-ekonomi ulung dari New York, yang saya sepersenjatai dengan nama Mira, datang ke Jakarta dan langsung menunjuk satu titik kerentanan paling mematukan: terminal kargo udara dengan akses terkontrol. Atau bahasa populernya, private air cargo terminals di kawasan industri.

Mira bilang, area ini adalah titik buta logistik. Blind spot, kata dia.
Kenapa bisa begitu? Karena terminal ini sengaja didesain untuk minim pengawasan institusional. Anda cari pos Bea Cukai permanen di sana? Belum tentu ada. Anda cari komando TNI/Polri yang bersiaga 24 jam? Jangan harap.

Secara hukum kepabeanan (customs law), setiap jengkal pelabuhan atau bandara adalah area pabean yang wajib diawasi. Ini adalah pertahanan terdepan negara. Tapi, ketika kendali diserahkan penuh kepada operator swasta, negara seolah berkata, “Silakan urus diri sendiri, kami percaya.”

Inilah ironinya. Kita sangat ketat di pelabuhan umum, tapi kita sangat santai di gerbang-gerbang khusus. Kita tunduk pada standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (OACI) yang kaku untuk penerbangan komersial, tetapi kita longgarkan untuk jet-jet pribadi yang terbang entah ke mana.

Ini bukan kelalaian, dear pembaca. Ini adalah desain struktural. Tujuannya satu: menciptakan jalur keluar-masuk yang sunyi senyap bagi komoditas bernilai tinggi dan bervolume kecil. Kargo itu bisa disamarkan sebagai spare part mesin atau testing samples. Siapa yang curiga bubuk konsentrat di dalam sealed pouch?

Mira kemudian membuka kotak Pandora yang lebih besar: Logam Langka Teknis (Technical Rare Metals).

Bukan emas, bukan timah biasa. Ini adalah Germanium, Indium, Tantalum—bahan baku chip, teknologi pertahanan, fiber optics. Harganya fantastis, dan volumenya sangat kecil. Satu tas tangan berisi bubuk konsentrat sudah bernilai jutaan Dolar AS.

Anda tidak perlu kontainer yang menarik perhatian. Anda hanya perlu jet eksekutif yang bisa terbang langsung ke Zurich atau Shanghai. Anda tidak perlu izin ekspor mineral yang rumit di bawah Undang-Undang Pertambangan. Anda cukup menyuap beberapa oknum di pintu keluar. Selesai.

Inilah kejahatan yang elegan. Kejahatan mineral terorganisasi yang dimungkinkan oleh kelonggaran hukum yang dibuat oleh negara sendiri. Mira memberi analogi dari berbagai belahan dunia—dari Andes sampai Mekong—pola selalu sama: airstrip swasta menjadi arteri bagi ekonomi bayangan (shadow economy).

Lalu, di mana peran penegak hukum? Mira, si analis dari New York itu, pernah bilang, “Penutupan bandara privat biasanya selalu melibatkan militer. Konspirasinya kompleks.”
Ketika penindakan harus melibatkan militer, itu artinya masalah ini sudah melampaui batas kejahatan ekonomi biasa. Ini sudah menjadi ancaman keamanan nasional (national security threat). Ini bukan lagi urusan penyelundupan, tapi urusan penghilangan aset strategis sebuah bangsa.

Apakah kita akan terus membiarkan private terminal ini menjadi black hole hukum yang menguras masa depan teknologi kita?

Negara harus segera memaksa supremasi hukum di atas kepentingan operasional swasta. Jika tidak, terminal kargo mewah itu hanya akan menjadi monumen kesaksian betapa mudahnya kedaulatan kita dibeli, bahkan hanya dengan janji logistik yang efisien.

Terima kasih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita pikirkan ini dengan jernih.

#ethadisaputra #majalahforumkeadilan #geopolitik #rareearth #kriminalekonomi #hukumpublik #kedaulatan #beacukai #logistik #privateairport @susipudjiastuti @BosPurwa

[ET Hadi Saputra 🍉🦉🇮🇩🏴‍☠️ @ethadisaputra]

Saya harus akui, jantung saya berdetak kencang, ingatan saya kembali menyergap tajam saat melihat berita bencana di Sumatera pekan ini.

Dulu, hampir dua dekade lalu, saya ada di sana. Bukan sebagai pengacara, melainkan penerbang sipil yang dipanggil negara, berdesakan di lambung pesawat tua. Ya, pesawat TNI AU uzur.
Kami terbang gila-gilaan, hampir tidak kenal pagi, siang, atau malam. Seringkali, kami sudah harus take off dari Halim sebelum subuh. Tujuannya: Banda Aceh.

Kami bawa Hercules C-130 yang sudah sepuh itu. Pesawat itu, Bapak-Ibu sekalian, adalah potret jujur bangsa ini: tua, berisik, kurang terawat, tapi untungnya sangat andal dan pekerja keras.
Di dalam perutnya yang gelap, kami duduk di jaring samping. Telinga berdengung raungan Allison T56.

Jika Anda mau tau, bau di dalam kabin itu adalah campuran unik: solar, minyak mesin yang bocor halus, keringat relawan yang tidak mandi tiga hari, dan aroma timpahan mi instan basi.

Intensitasnya? Luar biasa. Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) mendadak menjadi terminal paling sibuk di dunia. Ada Hercules TNI, ada C-17 Amerika, ada Ilyushin dari Rusia, semua berebut slot. Air Traffic Controller (ATC) kita seperti pesulap. Semua ingin cepat, semua jadi pahlawan tanpa berharap bintang.

Ironinya adalah pada sistem logistik kita.
Di satu sisi, kita punya Hercules TNI yang bertempur mati-matian, mengangkut puluhan ton barang. Di sisi lain, muncul pahlawan yang datang dari sektor yang paling tidak kita duga: Maskapai Sipil.
Ya, maskapai-maskapai besar seperti Lion Air dan Batavia Air ikut menyumbangkan free lift dari Jakarta. Mereka menggunakan pesawat komersial, kursi dilepas, diisi karung beras. Mereka bergerak karena kemanusiaan, mendahului banyak surat izin dan nota dinas yang mungkin masih diketik di kantor-kantor pusat.

Dan pahlawan sejati di udara adalah Susi Air. @susipudjiastuti Saat pesawat-pesawat besar TNI dan asing fokus ke Banda Aceh, Meulaboh dan Simeulue masih jadi titik buta. Landasan hancur, Susi dengan dua pesawat kecil Cessna Caravan-nya mengangkut obat-obatan dan susu bayi. Susi dan crew pilot asingnya terbang nekat, masuk ke landasan perintis. Mereka adalah antitesis dari birokrasi yang kaku. Contoh nyata bagaimana rule of law itu sejenak harus tunduk pada rule of need. Kebutuhan lebih dulu, baru administrasi.

Saya ingat, interaksi kami dengan crew Susi itu terasa sangat kontras. Di dekat Hercules yang penuh serdadu, mereka berdiri di samping Caravan kecil, mengenakan kaos, mengangkut sendiri kardus-kardus tanpa forklift mewah. Salah satu pilot asingnya pernah menyindir, "Saya pikir tugas saya hanya lobster, ternyata saya juga delivery harapan kemanusiaan." Tawa kami pecah. Tawa terdengar pahit tapi kejujurannya nyata hanya berharap pahala.

Saat ini, kita kembali menghadapi bencana di Sumatera. Apa yang berubah? Infrastruktur mungkin lebih baik. Teknologi komunikasi pasti lebih canggih. Namun, saya khawatir, jiwa gotong royong yang non-bureaucratic itu justru semakin menipis. yang jelas saya tidak dipanggil lagi menerbangkan pesawat, mungkin pilotnya sudah banyak. Mungkin juga karena memang tak ada landasan yang bisa didaratin fix wing. Mungkin juga kita makin terbiasa menunggu instruksi pusat, menunggu dana cair, menunggu SOP selesai dicetak.

Padahal, semangat yang dibutuhkan saat bencana adalah semangat Susi Air: bergerak cepat, tidak bertanya izin, dan langsung menuju titik yang paling terluka. Semangat yang harusnya diwarisi oleh setiap aparatur sipil dan militer.

Sudah saatnya kita belajar dari Hercules tua dan Cessna kecil.
Aset terbaik bangsa ini bukanlah pesawat baru atau regulasi yang tebal, melainkan keberanian mengambil risiko dan keikhlasan untuk bergerak tanpa menunggu tepuk tangan.

Jika tidak, setiap bencana hanya akan jadi pengulangan tragedi birokrasi yang mematikan.

#ethadisaputra #majalahforumkeadilan #tsunamiaceh #operasikemanusiaan #hercules #susiair #dahlaniskan #hukumdanlogistik #militersipil #bencanaindonesia

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

Betapa baiknya masyarakat kita. 😭😭😭😭😭

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

Pak Presiden @prabowo investigasi berapa banyak pendapatan negara yg dr industri kayu seperti ini, hentikan segera bila ternyata pendapatan negara dari industri penebangan kayu tidak seimbang dg kerugian negara & rakyatnya ketika terjadi bencana seperti ini.

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

😭😭😭😭😭😭����😭😭😭😭

[Trend Asia @TrendAsia_Org]

Di Halmahera, Melindungi Hutan Adat dari Tambang Nikel Milik Crazy Rich Dianggap Kejahatan

Hari ini (16/10/2025), hakim memutuskan 11 masyarakat adat Maba Sangaji resmi dinyatakan bersalah karena menjaga hutan adatnya. Sementara itu, Halmahera Timur dikepung tambang nikel. Sekitar 172 ribu hektare, atau 26 persen dari total wilayahnya, telah dikaveling izin tambang.

[Hadi Santosa @Hadik4_HS]

@Opposite6888 kalau ke kampus otaknya gak nyampe..

[Hadi Santosa @Hadik4_HS]

@susipudjiastuti @prabowo @KemensetnegRI @setkabgoid @DediMulyadi71 Idem Bu Susi..

[Jaringan GUSDURian @GUSDURians]

Ada sebuah film menarik soal data pribadi. Judulnya "The Great Hack" (2019).

Film dokumenter ini menyajikan perjalanan David Caroll, seorang akademisi, untuk menuntut perusahaan media sosial karena merasa data pribadi dirinya dijual perusahaan kepada pihak lain untuk tujuan pemilu. Hal ini buntut kasus Cambridge Analytica (CA) yang disebut terlibat dalam agenda politik Amerika, Inggris, dan sejumlah negara lain di dunia. CA mengambil data pengguna untuk menganalisis prilaku yang ujungnya memberi rekomendasi ke politisi untuk melakukan strategi politik tertentu untuk menggaet massa.

David Caroll memperjuangkan privasi digital sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh semua pihak. Sebab hak digital adalah hak asasi manusia.

Di era digital, data punya nilai yang tinggi seperti minyak. Menjual data, atau memberikan data ke pihak lain, sama saja menyerahkan sumber daya bernilai. Tentu saja ini bentuk pelanggaran konstitusi.

[Hadi Santosa @Hadik4_HS]

@kpu_blitar PKPU 5/2022