@Henrysofyan80@realistis_0@LambeSahamjja Caleg di calonkan oleh parpol, dipilih oleh masyarakat, apa semua caleg yg di ajukan parpol hanya tamatan SMA? Makanya edukasi maayarakat untuk mwngenali calon yang akan di coblos
Kalau tdk setuju aturan minimal tamat SMA ya ajukan ke MK
@realistis_0@Henrysofyan80@LambeSahamjja Semua org berhak ada di kertas suara dan juga semua org berhak memilih wakilnya, jdi kalau banyak wakil rakyat cuman tamatan SMA ya salah rakyatnya kenapa lebih memilih tamatan SMA di banding S1, S2, S3
@Henrysofyan80@a_01pr@LambeSahamjja Makanya karna hak dipilih dan memilih tsb maka usulan anda akan di tolak karna bertentangan dengan UUD 1945, kalau tdk percaya silahkan ajukan gugatan ke MK
@a_01pr@Henrysofyan80@LambeSahamjja Sekali lagi ini soal hak untuk memilih dan dipilih yg di jamin UUD 1945, suka tdk suka , spakat atau tdk sepakat, begitulah aturan mainnya di indonesia yg berdasarkan UUD 1945
@a_01pr@Henrysofyan80@LambeSahamjja Kalau begitu sama aja S1, S2 atau S3 juga sama tdk menjaminnya karena bisa saja kuliah cuman formalitas atau kuliah di univ abal abal, makanya tiap anggota DPR boleh mengangkat staf ahli beberapa org
@Henrysofyan80@a_01pr@LambeSahamjja Kalau mau yg terpilih cuman S1-S3 ya edukasi masyarakat agar memilih yg cuman lulusan S1-S3, bukan mendiskriminasi hak seseorang untuk dipilih
@Henrysofyan80@a_01pr@LambeSahamjja Kalau anda menggunakan standar kualitas minimal S1 berarti anda melakukan diskriminasi terhadap hak konstitusional dan hak asasi seseorang serta mengabaikan perintah UUD 1945
@windewaoke@bukan4non@LambangDC5 Operasi politik tingkat tingginya dimana? Semua jelas terbukti di sidang mahkamah konstitusi, 9 hakim sepakat dan tdk ada disenting opinion, semua pihak diberikan kesempatan yg sama dalam sidang untuk membuktikan
@Henrysofyan80@LambeSahamjja Hak memilih dan dipilih itu di jamin dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional serta hak asasi sebagai warga negara, jadi bukan soal sesuai atau tdk sesuai dengan logika di kepala anda, kalau keberatan silahkan ajukan gugatan ke MK
@windewaoke@bukan4non@LambangDC5 Makanya MK tdk membatalkan suket, MK mengatakan itu kewenangan lembaga lain, dan akhirnya MA yg membatalkan suket berdasarkan bukti materil dalam pertimbangan MK
@Henrysofyan80@LambeSahamjja Knapa minimal SMA/Sederajat, karena dalam pemilu ada hak konstitusional seseorang untuk memilih dan dipilih, jdi mengubah jadi minimal S1 akan menghilangkan hak seseorang untuk dipilih karena wajib belajar di indonesia hanya 13thn yaitu TK 1thn, SD 6thn, SMP 3thn dan SMA 3thn