Hakim Garis

Menghubungkan realita sosial dengan kepastian hukum.

Pahami hakmu, ketahui hukumnya. Klik follow untuk update harian. 👇

[Hakim Garis @hakimgariss_]

DANA MAKAN GRATIS WAJIB DIPISAH DARI DANA PENDIDIKAN! 📢

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengetok Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang sangat krusial terkait masa depan anggaran negara. Aturan main program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diubah!
Sebuah Utas 🧵👇

[Hakim Garis @hakimgariss_]

@duitsss Ingat duit ingat semangat kak 😅

[Hakim Garis @hakimgariss_]

@TribunLFC_Indo @FabrizioRomano Lumayan, setidaknya ada opsi cb untuk semusim ini.

[Hakim Garis @hakimgariss_]

@ausarmea Sepertinya sistem updatenya ga real time kak, mungkin dalam waktu tertentu.

[Hakim Garis @hakimgariss_]

@tbros6868 Betul kak, kasihan pedagangnya jadi rugi.

[Hakim Garis @hakimgariss_]

Kasus pisang Rp2,1 juta Dapur MBG yang dibatalin mendadak ini pelajaran mahal banget buat UMKM. Banyak pedagang rugi bukan karena barangnya gak laku, tapi karena kena jebakan "Calo Procurement". 🤦‍♂️🚨

Modusnya klasik: Calo ngaku dapet proyek gede (bawa-bawa nama program pemerintah), pesan barang tanpa DP, pas urusan dia gagal, dia lepas tangan gitu aja. Yang ketempuhan rugi ya pedagang kecilnya.

​Secara hukum perdata, pesanan via chat WA/telepon itu sah sebagai perjanjian (Pasal 1320 KUHPer). Pembatalan sepihak yang bikin rugi materiil begini bisa dikategorikan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

​Tapi realita hukumnya pahit: Biaya & waktu buat nuntut ke pengadilan sering kali lebih mahal dibanding nilai ruginya.

​Makanya benteng hukum paling ampuh buat pedagang UMKM itu ada di pencegahan awal:
1. ​Wajib DP minimal 30–50% yang sifatnya non-refundable (hangus kalau batal sepihak).
2. ​Jangan pernah jalanin/kirim pesanan sebelum DP masuk, mau setinggi apa pun jabatannya atau sebawa-bawa apa pun nama programnya.

​Kalau calo itu emang dari awal niat bohong demi untung pribadi, ini udah masuk ranah Pidana Penipuan (Pasal 492 KUHP).

Disclaimer: Unggahan ini disusun murni untuk kepentingan edukasi hukum & literasi publik berdasarkan norma hukum pidana dan perdata yang berlaku.

[Hakim Garis @hakimgariss_]

@KABAR_CHELSEA Seperti tidak asing 👽

[Hakim Garis @hakimgariss_]

@LambeSahamjja Jangan masuk ke lubang buaya

[Hakim Garis @hakimgariss_]

@BetaKopites MU yang apes ya, ingat banget iklan 3 (Tri) nya 😅

[Hakim Garis @hakimgariss_]

@ardisatriawan Iya sama, tayangannya tidak bertambah juga. Mungkin ada yang eror.

[Hakim Garis @hakimgariss_]

Baru sebatas dituduh, tanpa bukti jelas, pemuda di Asahan ini malah diikat di tiang terus digebukin rame-rame sampai meninggal. Sumpah, miris banget liat kelakuan main hakim sendiri yang makin gak berakal gini. 💔🚨

​Aparat harus sikat habis semua yang terlibat, gak cuma 1 orang doang. Secara hukum pidana (KUHP Baru), pengeroyokan rame-rame sampai orang tewas itu ancaman penjaranya gak main-main—bisa sampai 12 tahun penjara (Pasal 466 jo. Pasal 262 UU 1/2023).

​Biar pada sadar: mau korban beneran maling atau bukan, status itu sama sekali gak bisa jadi pembenaran buat ngebunuh orang di jalanan.
​Heran banget, kenapa ya masyarakat kita masih gampang banget kesetanan dan maen hakim sendiri kayak gini? 🛑

​📌 Disclaimer: Unggahan ini disusun murni untuk kepentingan edukasi hukum & literasi publik berdasarkan norma hukum pidana yang berlaku.

[Hakim Garis @hakimgariss_]

📌 Disclaimer: Unggahan ini disusun murni untuk kepentingan edukasi hukum & literasi publik berdasarkan norma hukum pidana yang berlaku

[Hakim Garis @hakimgariss_]

Langkah Polsek Jenar Sragen yang menyelesaikan kasus pencurian jagung demi kebutuhan bayi lewat Restorative Justice (RJ) ini patut diapresiasi!

​Secara hukum pidana, ini 2 ketentuan penting dari Mahkamah Agung yang berlaku:

​1. Batasan Tipiring & RJ (PERMA No. 2/2012): Kasus dengan nilai kerugian di bawah Rp2,5 juta masuk kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Penyidik diimbau tidak melakukan penahanan dan wajib mengedepankan penyelesaian damai/RJ.

​ 2. Semangat Pemaafan / Judicial Pardon (PERMA No. 3/2026): Bahkan jika sampai ke pengadilan pun, aturan baru MA (Judicial Pardon) memberikan ruang bagi Hakim untuk memaafkan dan TIDAK menjatuhkan pidana pada perbuatan ringan yang dilakukan karena alasan terdesak/kemanusiaan.

​Menurut kalian, Polsek di daerah kalian udah seproaktif ini dalam menerapkan RJ atau masih kaku? 🧐

[Hakim Garis @hakimgariss_]

YANG PUNYA RATUSAN SENJATA API DI SEKOLAH TERNYATA SUDAH MEN*NGGAL🧐🚨

Ini artinya kasusnya langsung ditutup dan selesai gitu aja atau gimana sih?

​Secara hukum pidana, ini 2 ketentuan utama yang bekerja:
​⚖️ 1. Gugurnya Penuntutan Pidana: Sesuai Pasal 132 ayat (1) huruf a UU No. 1/2023 (KUHP Baru), kewenangan penuntutan memang GUGUR demi hukum karena tersangka meninggal dunia. Negara tidak bisa menyidang jenazah.

​⚖️ 2. Status Barang Bukti: Meski pidana orangnya gugur, ratusan senjata itu barang ilegal! Berdasarkan UU Darurat No. 12/1951, barang bukti tersebut tetap WAJIB DISITA & DIRAMPAS UNTUK NEGARA/DIMUSNAHKAN.

​(📌 Disclaimer: Unggahan ini disusun murni untuk kepentingan edukasi hukum & literasi publik berdasarkan norma hukum pidana yang berlaku).

[BeritaSatu @Beritasatu]

Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru dalam penyelidikan temuan ratusan senjata di sebuah sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Polisi memastikan pemilik satu-satunya senjata api berinisial DS telah meninggal dunia.

[Hakim Garis @hakimgariss_]

Disclaimer: Unggahan ini disusun murni untuk kepentingan edukasi hukum & literasi publik berdasarkan norma hukum pidana serta putusan peradilan yang berlaku

[Hakim Garis @hakimgariss_]

Cuma ngirim tanaman hias bisa dipenjara 5 bulan? 🚨

​Ahmad Subhan divonis 5 bulan penjara & denda Rp40 juta karena ngirim 2.697 tanaman hias tanpa sertifikat resmi.

​⚖️ Landasan Hukum: Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a UU No. 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
​
• Pasal 35 (Kewajiban): "Setiap orang yang melalulintaskan media pembawa antar-area... wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari area asal."
• Pasal 88 (Sanksi): "Pelanggar dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp2 Miliar."

Berdasarkan putusan PN Surabaya, terdakwa terbukti secara sah melalulintaskan ribuan tanaman hias antarwilayah (Jawa Timur ke NTB) tanpa melaporkan kepada pejabat karantina dan tanpa melengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan.

Menurut kalian, hukuman ini udah adil atau terlalu ketat?

[Hakim Garis @hakimgariss_]

@narkosun Mantap pak, nilai diri sendiri, hanya kurang 1 dari Tuhan.

[Hakim Garis @hakimgariss_]

Aturan baru monetisasi X makin ketat dan tayangan terverifikasi makin seret? Jangan panik dulu. Ini 3 langkah mitigasi biar akunmu aman dan tetep kualifikasi payout: 🚨

​Stop Polos Ngedrop Media: Algoritma baru galak banget sama unoriginal content. Kalau mau comot foto atau berita viral, wajib kasih analisis atau sudut pandang sendiri (Fair Use).

​Pancing Balasan Komentar: Satu reply diskusi dari sesama akun terverifikasi punya bobot algoritma jauh lebih tinggi dibanding puluhan like. Fokus pancing orang buat ngetik komentar.

​Fokus Dwell Time: Bikin konten yang bikin orang berhenti scrolling. Makin lama orang tahan membaca postinganmu, makin gede peluang didorong ke beranda Premium.

​Bookmark dulu biar nggak lupa pas mau posting! 🛑 #HakimGaris #PopLegal #MonetisasiX

[Hakim Garis @hakimgariss_]

📌 Disclaimer: Unggahan ini murni untuk edukasi hukum & literasi publik berdasarkan ketentuan UU Kehutanan & KUHP Baru (UU 1/2023) yang berlaku di Indonesia.

[Hakim Garis @hakimgariss_]

Kebakaran hutan di kawasan konservasi Gunung Gede bukan sekadar musibah, tapi ada ancaman pidananya! 🚨

​⚖️ Sanksi Hukum: Pasal 308/309 KUHP Baru (UU 1/2023) jo. UU Kehutanan — kelalaian/kesengajaan memicu kebakaran hutan diancam penjara hingga denda berat.

​Jika ada kelalaian pendaki/oknum, wajib diusut! 🛑 #HakimGaris #KUHPBaru #fyp