Dirut kompas TV: Rosianna Silalahi Anda hebat, Bu
ceo tribun :Ahmad dahni anda hebat pak
Di saat media lain bungkam dan tidak ada berani siarkan live aksi massa hari ini.
ada juga di situasi ini malah share pernikahan artis
yang mau dukung mereka bisa mampir ke channel mereka bantu support live, share , dan subs guys
diantara ratusan media di indonesia
salut sama 2 media ini masih bisa independent
Demi Tuhan saya kok tidak habis mengerti dengan manusia satu ini. Rakyat dianggap apa dimata mereka. Dianggap sekedar barang pelengkap untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedang mereka tidak ada masalah dengan kondisi apapun yang terjadi. Karena hidup mereka dijamin negara.
Maka wajar kalau bicaranya sering menyinggung dan merendahkan masyarakat. Kok pejabat model begini masih dipakai sih. Goblok banget orang yang menunjukannya
sc:threadsthoyibhudha
Jadi sebenere boleh kritik government ga ini?
Soale tiap kritik dicounter, seolah2 yg kritik tu “ga nasionalis” bahkan dijawab “nyenyenyenye”
Ditanya “trus solusimu apa!”
Banyak juga yg udah kasi solusi. Ttp aja dibales dengan narasi offensive.
Mode SOMBONG partai @Gerindra
🔴 2015 "Dollar hampir 14000 tanda kegagalan pemerintah."
🔴 2018 "padahal presidennya bukan Prabowo"
SEKARANG 18.000 DAN NAIK TERUS
Gerindra & gangs pun sibuk cari alasan.
-Para gubernur mengeluh dana kurang
-Para pppk terancam gak di gaji
-Para pemilik MBG udh protes ngk dibayar
- PNS mengeluh efisiensi dimana2
- Pasar saham kehilangan uang
- Masyarakat ngeluh ekonomi susah
- Pedagang ngeluh pasar lesu
- UMKM mulai meredup
Serius ini duit se-Indonesia kemana dah?
Kok kayak semuanya merasa kurang,
Padahal M2 Money BI makin banyak...
リメイクシリーズ完結編
『FINAL FANTASY VII REVELATION』
2027年春 全プラットフォーム同時発売決定
PlayStation 5 / Nintendo Switch 2 / Xbox Series X|S / Microsoft Store on Windows / Steam / Epic Games Store
#FF7リベレーション#FF7R
GLOBAL INVESTOR MULAI SERIUS !!
SELL INDONESIA MASSIVE DI PEMBICARAAN INTERNASIONAL !!
MEREKA AJA SUDAH MUAK DENGAN PRABOWO???
KETIKA DUNIA MEMILIH PERGI DARI INDONESIA
Judul itu bukan provokasi.
Itu istilah yang kini beredar di meja-meja trading global.
The Straits Times menerbitkannya hari ini,
investor asing sedang keluar dari Indonesia secara masif, dan Prabowo dianggap salah satu alasannya.
Ini bukan gosip.
Ini angka.
Dua tahun lalu kita masih tenang di kisaran Rp15.000-16.000. Kini, lihat sendiri angkanya:
Sepanjang 2024, rata-rata kurs rupiah berada di Rp16.162 per dolar AS.
Desember 2025 sempat menguat ke Rp16.601 per dolar, titik terkuat dalam enam bulan terakhir.
Lalu semua berubah di 2026. Pada 21 Mei 2026, Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga acuan ke 5,25% kenaikan pertama dalam dua tahun karena rupiah terus mencatatkan rekor terendah baru, kala itu di level Rp17.600 per dolar.
Dan kemarin, 4 Juni 2026: kurs USD/IDR menembus Rp18.044 rekor terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Rupiah sudah melemah 7,2% sejak awal tahun, menjadikannya salah satu mata uang emerging market dengan performa terburuk di dunia.
Dalam dua tahun, rupiah sudah kehilangan lebih dari 11% nilainya.
Ini bukan koreksi biasa.
Ini alarm.
DANA ASING KELUAR: BERAPA BESARNYA?
MSCI dalam review Mei 2026 menghapus 18 saham Indonesia dari indeksnya jauh lebih banyak dari perkiraan otoritas.
Dampaknya langsung terasa:
estimasi passive outflow antara Rp28 triliun hingga Rp31,5 triliun. IHSG sudah anjlok 20% ke level 5700
Khusus di kuartal pertama 2026, asing melakukan net sell sebesar Rp26,06 triliun di pasar saham dan Rp25,1 triliun di obligasi pemerintah.
Total tekanan keluar dari dua instrumen ini saja menyentuh lebih dari Rp51 triliun hanya dalam tiga bulan.
Belum cukup? Indonesia juga mencatatkan defisit neraca pembayaran sebesar 9,1 miliar dolar AS di Q1 2026 salah satu yang terbesar dalam sejarah sementara defisit transaksi berjalan melebar dari 0,7% ke 1,1% PDB.
Sejak awal 2026 saja, dalam tiga minggu pertama Januari, capital outflow sudah mencapai 1,6 miliar dolar AS. Tren ini terus berakselerasi seiring eskalasi geopolitik yang mengubah persepsi risiko global secara dramatis.
Sepanjang periode ini, elite Indonesia sendiri ikut memindahkan kekayaan mereka ke luar negeri:
ke emas, properti, kripto, dan stablecoin USDT. Individu dengan aset bersih antara 100 juta hingga 400 juta dolar dilaporkan telah mengonversi 10% portofolio mereka ke aset digital di luar negeri. PPATK mencatat dana keluar dari Indonesia mencapai Rp602 triliun hanya dalam Maret 2025.
Di sisi investasi riil, LG membatalkan proyek baterai nikel mereka di Indonesia. BYD dan VinFast mengalami gangguan operasional akibat tekanan dari ormas-ormas tertentu.
KENAPA INVESTOR KABUR? INI PENYEBABNYA
Otoritas moneter dinilai terjebak dalam "kebijakan burung unta" mengecilkan memburuknya kondisi pasar demi mempertahankan narasi stabilitas makroekonomi, padahal kenyataan di lapangan terus memburuk.
Moody's dan Fitch keduanya mengubah outlook Indonesia menjadi negatif pada 2026, meski peringkat investment grade masih dipertahankan.
Cadangan devisa juga turun ke level terendah dalam dua tahun terakhir akibat intervensi agresif Bank Indonesia untuk menahan rupiah.
FAKTOR PRABOWO: APA YANG BIKIN INVESTOR GELISAH?
The Straits Times hari ini menulis langsung:
investor global terganggu oleh agenda populis dan intervensionis yang dikejar Prabowo. Tiga hal yang paling sering disebut:
Pertama, UU P2SK yang memberi presiden kewenangan memecat Gubernur BI sinyal buruk bagi independensi bank sentral.
Kedua, ekspansi anggaran besar-besaran untuk program MBG di tengah tekanan fiskal, yang memunculkan spekulasi downgrade rating.
Ketiga, gaya kepemimpinan yang lebih mengandalkan militer dan ekspansi pengaruh negara ke sektor swasta.
Rupiah di Rp18.000 bukan sekadar angka,
asing kluar bukan politik.
MAU SAMPE KAPAN DENIAL..??
INI SIH MENGERIKAN
🇮🇩 “Balik ke Era Soeharto?”
Media Jepang lagi menyoroti Indonesia setelah DPR mengesahkan revisi UU yang bikin prajurit TNI aktif bisa menempati lebih banyak posisi di kementerian dan lembaga negara.
Banyak yang kemudian membandingkan Presiden Prabowo dengan Soeharto. Soalnya, keduanya sama-sama punya latar belakang militer.
Di kalangan pendukung demokrasi, muncul kekhawatiran kalau peran TNI yang makin luas bisa bikin Indonesia perlahan kembali ke pola yang mirip era Orde Baru.
Sebelumnya, prajurit aktif cuma bisa ditempatkan di beberapa lembaga tertentu seperti Kementerian Pertahanan dan BIN.
Setelah revisi UU ini, jumlah lembaga yang bisa diisi personel militer bertambah menjadi 14. Bahkan ada jabatan baru terkait pengawasan dan pengelolaan perbatasan yang juga bisa diisi anggota TNI.
Buat yang lupa, di zaman Soeharto dulu ada konsep “dwifungsi ABRI”. Jadi militer bukan cuma ngurus pertahanan, tapi juga ikut bermain di politik dan pemerintahan.
Banyak perwira yang duduk di DPR, jadi kepala daerah, sampai mengisi berbagai jabatan sipil.
Setelah Reformasi 1998, Indonesia berusaha membatasi keterlibatan militer dalam politik. Bahkan pada 2004 lahir aturan yang menegaskan kontrol sipil atas TNI.
Nah, revisi UU terbaru ini dianggap sebagian analis sebagai sinyal bahwa pemerintahan Prabowo ingin memberi ruang yang lebih besar bagi militer di pemerintahan.
Apalagi Prabowo sendiri merupakan mantan jenderal dan punya hubungan erat dengan era Soeharto karena pernah menjadi menantunya.
apakaah sekarang orde baru jilid 2?
@LambeSahamjja Salah seorg dosen bule sy pernah bilang begini : bangsa indonesia adl bangsa yg bengis krn beraninya jahat kpd bangsa sendiri, dan hal ini terjadi sejak jaman VOC
Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang.
150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan.
Bukan karena perusahaannya bangkrut.
Bukan karena kinerjanya buruk.
Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya.
Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat.
Dan ini yang paling miris:
Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan.
Dia datang meminta solusi.
"Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru.
Sekarang ekonomi semua sulit,
semua harga sudah naik,
kebutuhan makin tinggi.
Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup."
"Cari kerja sulit, Pak.
Kami banyak yang hanya tamatan SMA."
Kalimat itu
"cari kerja sulit, Pak"
menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka.
Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami:
Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong.
Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa.
Artinya sederhana:
gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah.
Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya.
Bukan karena ada keluhan dari konsumen.
Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu.
Dan ini yang paling pedas:
150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil.
Dan ini baru satu kabupaten.
Lombok Tengah.
Dengan 25 gerai yang ditutup.
Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama?
Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha:
Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja.
Bukan karena lo salah.
Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal.
Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan.
Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa
mereka takut masuk.
Hari ini Alfamart.
Besok siapa?
Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar:
Badai PHK sedang mengintai.
Rupiah di Rp17.700.
Lapangan kerja tidak tumbuh.
Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar.
Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana."
Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot.
Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar.
Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak.
Mereka hanya minta bisa tetap bekerja.
Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah
kondisi ekonomi yang sudah sulit.
Dan jawaban yang mereka dapat adalah:
datang ke kantor Bupati mengantri
memohon dengan harapan ada yang mendengar.
Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi.
Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.
BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI,
TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA?
BAU BUSUK DIMANA-MANA
The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri.
RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI
Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia.
Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya.
Yang luar biasa adalah:
hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan.
Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR.
Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia
Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri.
Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor.
Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan.
Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali.
Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas.
Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer:
keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang.
REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK
Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut.
Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS.
Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan.
Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara.
Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius.
Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak.
Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha.
Niat baik saja tidak cukup.
Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?
loh baru tau kalo anggota DPR
bisa gantikan oleh keluarga atau kerabat
jadi ayahnya dulu anggota DPR
tapi tiba tiba kepilih jadi hakim
di mahkamah konstitusi
njirr enak banget DPR tetap
Jadi juga juga tetap
rusak rusak sudah negeri ini