tuhan melindungi setiap langkah mereka yang turun ke jalan hari ini. terima kasih sudah memperjuangkan kepentingan semua orang. doa baik selalu. ✊🇮🇩 tinju ke atas.
Jadi sebenere boleh kritik government ga ini?
Soale tiap kritik dicounter, seolah2 yg kritik tu “ga nasionalis” bahkan dijawab “nyenyenyenye”
Ditanya “trus solusimu apa!”
Banyak juga yg udah kasi solusi. Ttp aja dibales dengan narasi offensive.
kelar ruu tni, muncul ruu polri. dan rakyat makin gak ada harga dirinya. semua serba tertutup, tanpa transparansi tanpa partisipasi dari sipil. kalau gw sih stateless ya.
Terbongkar! Intimidasi terhadap mama Yasinta dilakukan oleh TNI dan PT Jhonlin Group yang dimiliki oleh Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.
___
Tanah Air, Kemerdekaan, dan Perdamaian!
#laolao_papua
dibilang antek-antek asing saya diam,
dibilang ndasmu saya diam,
dibilang warga desa tidak pakai dolar saya diam,
dibilang “tidak bermimpi kaya raya?”
SAYA AKAN LAWAN!!!
18 tahun. Itu tuntutan jaksa buat seseorang yang udah ngabisin waktu bertahun-tahun mencoba memajukan negara ini. Terlepas dari kamu setuju atau gak sama pandangan politiknya, coba deh renungin baik-baik angka itu.
Ini bukan kejadian yang pertama kali. Indonesia itu punya pola yang diam-diam menghancurkan: orang-orang pinter, kompeten, dan punya niat tulus masuk ke pemerintahan, tapi ujung-ujungnya malah dihancurin sama sistem. Gak selalu karena mereka bersalah, tapi seringnya cuma karena kehadiran mereka "dianggap mengganggu".
Tapi anehnya, kita terus-terusan nyuruh anak-anak muda terbaik kita: "Masuk dong ke pemerintahan. Mengabdi dong buat negara. Bawa perubahan."
Siapa juga yang mau kalau mereka ngelihat langsung kejadian kayak gini di depan mata?
Siapa pun dalang di balik semua ini, mereka sama sekali gak lagi ngelindungin Indonesia. Mereka justru lagi ngajarin satu generasi orang-orang berbakat kalau jalan paling aman itu ya mending diam aja. Atau sekalian pergi ke luar negeri.
Buat yang suka nyinyir, "Ya udah, pergi aja sana!", tolong berhenti nutupin ego kalian dari kenyataan. Banyak kok orang Indonesia yang super cerdas dan bener-bener cinta sama negara ini. Mereka tetap stay di sini. Mereka ngebangun sesuatu. Mereka nyari cara lain buat berkontribusi di luar pemerintahan, karena masuk ke dalam sistemnya itu terlalu bahaya.
Tapi ini realita yang lebih pahit: sehebat apa pun startup, kreator, atau inovator kita di kancah dunia, KALAU pemerintahnya tetap korup dan gila kuasa, KALAU aturannya gak ngelindungin rakyat atau gak ngasih ruang buat industri berkembang dengan sehat, terus kita sebagai masyarakat bisa berharap apa?
Ini momen yang sedih banget buat Indonesia. Bukan cuma karena ada satu orang yang lagi diadili, tapi karena pesan yang ditangkap sama semua orang pintar dan idealis yang lagi ngelihatin kasus ini: bahwa negara ini sepertinya belum siap buat ngelindungin orang-orang yang berani membawa perubahan.
Gw ibu pekerja dan mengurus anak-anak dengan tangan sendiri, tapi gw marah luar biasa membaca case penitipan anak di Jogja.
Lebih marah lagi membaca bagaimana banyak orang justru menyalahkan ibu instead of mempertanyakan sistem yang tidak mendukung ibu bekerja dan kepemilikan day care yang katanya tanpa proses standarisasi/sertifikasi.
Kasus day care kejam ini bukan pertama kali. Tapi kita belum melihat respon kebijakan yang serius dan sistematis.
Padahal ini bukan isu kecil. Ini soal keselamatan anak di usia paling krusial dalam hidupnya.
Day care bukan sekadar tempat “menitipkan”, ini adalah ruang tumbuh.
Artinya, yang mengelola tidak cukup hanya bisa “jagain anak”. Mereka harus paham pedagogi anak usia dini, perkembangan emosi, dan keselamatan dasar.
Kalau tidak, yang terjadi bukan pengasuhan tapi potensi risiko. Di titik ini, negara punya tanggung jawab terbesar.
Pertama, negara harus melakukan standarisasi wajib. Setiap daycare harus memenuhi standar minimum:
1. Tenaga pengasuh terlatih (bukan sekadar “suka anak-anak”)
2. Rasio pengasuh–anak yang jelas
3. Pelatihan keselamatan dan pertolongan pertama
4. SOP pengasuhan, disiplin, dan penanganan kondisi darurat
5. Fasilitas yang aman dan layak
6. Lengkapi dengan teknologi yang memungkinkan orangtua bisa memantau anak.
7. Mekanisme pelaporan dan pengaduan yang transparan
Kedua, pemerintah wajib melakukan sertifikasi dan perizinan yang ketat. Tidak boleh ada daycare yang beroperasi tanpa lisensi resmi dan audit berkala.
Ketiga, pemerintah juga wajib melakukan pengawasan aktif, bukan reaktif. Bukan hanya bergerak setelah ada kasus.
Tapi inspeksi rutin, monitoring, dan penegakan hukum yang jelas.
Lalu siapa yang paling bertanggung jawab? Menurut saya, harusnya lintas sektor.
Kementerian Sosial: perlindungan anak dan pengawasan layanan pengasuhan
Kementerian Pendidikan (PAUD): standar pedagogi dan kurikulum usia dini
Kementerian Kesehatan: aspek kesehatan dan keselamatan anak
Pemerintah daerah: izin operasional dan pengawasan langsung di lapangan
Keselamatan anak bukan tanggung jawab ibu atau orangtua saja. Ini tanggung jawab bersama dimana negara seharusnya memimpin terdepan.