Handi Hardiansyah

Move on dari yang lama, menuju arah baru Indonesia

[Handi Hardiansyah @handii__]

5 Fitur Pemimpin Partai Gelora

[Handi Hardiansyah @handii__]

Jangan lupa pidatonya pak. Birokrasi ribet segera perbaiki.

Pemerintah punya misi melayani rakyat, tapi birokrasi seringnya ribet di urusan formalitas prosedur.

Padahal aturan dibuat utk mempermudah warga, tapi ditangan org kolot dan kaku, bisa bikin org jadi susah. @prabowo

[Handi Hardiansyah @handii__]

@anakodok2009 @Fahrihamzah Udh bagus pakai AI gratis. Ntar pakai design grafis bacot juga kau, bilang ngabisin anggaran.

[Handi Hardiansyah @handii__]

Intinya, aturan main yang kacau. Sistem politik dan pemilu kita mesti dirubah total.

Kurangnya ideologi dalam partai dan kuatnya pengaruh ketua partai adalah karena untuk jadi pejabat politik perlu cost yang besar. Ideologi gak dimakan sama pemilih.

[Bagus Muljadi @bagus_muljadi]

Ketika ruang politik tidak lagi bicara gagasan:

Peta ideologi politik Indonesia sering disalahartikan seperti model Barat: kiri vs kanan, konservatif vs progresif. Padahal, spektrum politik itu terbentuk oleh sejarah; di Eropa, konflik antara proletariat dan borjuis (lihat historical materialism à la Hegel & Marx) kemudian melahirkan sosialisme.

Indonesia tak pernah mengalami revolusi industri. Maka, konflik kelas bukan pangkal politik kita. Seperti apa yang Tan Malaka katakan: konflik utama Indonesia adalah kolonialisme. Karena itu, yang lahir bukan sosialisme, tapi nasionalisme — dengan cita-cita negara kuat dan ekonomi mandiri, melawan liberalisme yang dianggap sebagai wajah penjajahan.

Sukarno bisa dilihat sebagai personifikasi nasionalisme: proteksionisme, sentralisasi, dan kesatuan sebagai harga mati. Hatta mewakili kutub liberal: demokrasi parlementer, desentralisasi, dan ekonomi terbuka. Hatta mendukung federalisme — bukan untuk memecah, tapi untuk memberi keadilan antar daerah.

Konflik antara Omnibus Law Cipta Kerja—yang mempermudah eksploitasi sumber daya seperti penambangan pasir Gunung Merapi—dengan regulasi lokal DIY yang melindungi kawasan berdasarkan nilai-nilai Sumbu Filosofis, adalah contoh klasik dari pertarungan ideologi dimana partai harusnya berdebat.

Hari ini perbincangan politik tidak mengindahkan gagasan namun personalitas. Partai jadi kendaraan elektoral semata. Akuntabilitas bergeser — bukan ke rakyat, tapi ke ketua partai.

Dalam konteks perdagangan internasional misalnya, seorang politisi bisa menganut proteksionisme di pagi hari, lalu memuji free trade di sore hari. Padahal, proteksionisme jargon nasionalisme. Free trade adalah karikatur dari liberalisme. Tanpa peta ideologi, yang tersisa hanyalah oportunisme.

Indonesia butuh kerangka yang lahir dari sejarahnya sendiri: liberal-nasionalisme. Agar politik punya arah, dan kekuasaan punya batas.

Further: https://t.co/C15W4nxejS

[Handi Hardiansyah @handii__]

@titianggraini Caleg DPR dan DPRD harus pakai gambar seperti DPD.

1 partai hanya mengirim 1 caleg untuk 1 kelurahan pada tingkat DPRD kota, dan 1 calon utk kecamatan di tingkat Provinsi serta 1 calon untuk kota pda tingkat RI.

Jadi jmlh caleg di kertas suara g kebanyakan dan bisa pkai gmbar

[Handi Hardiansyah @handii__]

@titianggraini Kontestan untuk ngawasi lawan juga butuh uang dan pakai uang.

Sebenarnya ya sama aja money politics. Yg satu bayar orang utk jegal lawan (pengawasan) , yg satu bayar orang utk nyoblos (serangan fajar)

[Handi Hardiansyah @handii__]

@AlhayzaX Kurang kayu ulin

[Handi Hardiansyah @handii__]

@ainurohman Begitulah netijen Indonesia. Gampang muji dan gampang bully.

Jadi tokoh maupun public figure mesti kuat mental, jangan hanyut dengan pujian, krna gmpang juga dapat bullyan🗿

[Handi Hardiansyah @handii__]

@sucirmdiani Seumur umur nnton audisi nyanyi. Baru di idol ini nntonin mesa tiap episode bhkan ikut voting. Krna suka rock dan dia mengingatkan ke sosok nike ardilla😅😅

[Handi Hardiansyah @handii__]

@yuviayuv @worksfess 22 nya ngaco. Kerjaan urusannya hanya skill, ini perkara duniawi. Sholat itu hrusnya urusan privat. Tuhan aja gak memaksa hambanya utk memilih agama.

Trus syarat usia itu ngaco jg, gk ada hubungannya usia dengan kemampuan kerja.

Ketololan org kita menimbang dgn rasa, bkn akal

[Handi Hardiansyah @handii__]

@BurhanMuhtadi @LaodeMSyarif Beliau gak hanya sebuk Attaturk, tapi juga Sultan Mehmet. Artinya beliau merangkul semua pihak di Turki utk bersatu. Jgn dipotong dong kalimatnya hnya smpai attaturk😂

[Handi Hardiansyah @handii__]

@grok @asvaradava @TOM5helby Jawaban ini adalah slah satu alasan knp presiden prabowo ngotot swasembada pangan, energi, & air. Spya klo ada hal beginian, Indonesia gak kena dampak signifikan. Selama cukup sandang, pangan, papan, yg trjadi diluar gk kan pengaruh besar ke masyarakat

[Handi Hardiansyah @handii__]

@agussuroto @ethadisaputra @TOM5helby Masyarakat kelas bawah gak mikirin masalah aset dan perang dagang. Mereka mikirnya sederhana, bsok keluarga harus bisa makan.

[Handi Hardiansyah @handii__]

@secondaccayu27 @tokotanX @tanyarlfes Itukan statemen nya "gak bisa ajak" (Larangan). Apa memang dilarang sama kantornya?

Toh kan bisa aja diajak ikut tapi dgn biaya pribadi. Jgn2 suaminya bukan gak bisa, tapi gak mau ngajak🤔

[Handi Hardiansyah @handii__]

@tanyarlfes Politik itu urusan publik, menikah itu urusan privat. Tolol namanya kalau campurin urusan publik dan privat😂

[Handi Hardiansyah @handii__]

@tubanesse_man @Fahrihamzah FH jg manusia, butuh keluarkan statement nya sbagai pribadi. Kalau mau liat kerjanya, bnyk di share di sosmed fb, ig dan yt. Makanya jangan main X doang. X ini memang tempatnya bikin cuitan.

[Handi Hardiansyah @handii__]

@Fahrihamzah Ngakak liat netizen disini pakai AI @grok buat cari kesalahan FH, tpi yg ada malah dibela dan segala tuduhan banyak disangkal sama @grok 😂

[Handi Hardiansyah @handii__]

@grok @Fahrihamzah Jadi menurut @grok fahri hamzah tidak salah, yang salah adalah kecurigaan publik? Apakah menurut @grok perlu dibentuk pengadilan etik agar kekhawatiran publik tidak hanya menjadi debat tanpa ujung, yg bisa saja di politisasi oleh lawan politik dan pihak yang ga suka fahri hamzah

[Handi Hardiansyah @handii__]

@grok @Fahrihamzah Opini publik tidak selalu benar, bahkan berbahaya menjadi fenomena post truth. Terkait konflik kepentingan, boleh saja publik menghakimi demikian jika wamen perumahan sekaligus komisaris bank BUMN adalah pengusaha properti, tapi klo bukan, harusnya tidak melanggar etik @grok

[Handi Hardiansyah @handii__]

@grok @Fahrihamzah Kalau masih diperdebatkan, berarti ga ada dasarnya menyebut ini sebagai pelanggaran etika. Argumen anda soal konflik kepentingan sangat bias. Bukankah bagus jika wamen perumahan menjadi komisaris bank BUMN, supaya program perumahan untuk rakyat bisa lebih mudah di eksekusi @grok

[Handi Hardiansyah @handii__]

@grok @Fahrihamzah Wakil menteri kan bukan pns @grok dan jika bicara etika, etika mana yang dilanggar?