Handy

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.

Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.

Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:

Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.

Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.

Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.

Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.

Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.

Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.

Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.

Bukan insiden tunggal ini pola:

Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.

"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."

"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."

"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."

Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."

"Maksa banget," kata Indira.

Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.

Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.

Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.

Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.

Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.

Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:

Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.

Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,

bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.

Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.

Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:

Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.

Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.

Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.

Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

[Jeya • English Hacks @sourvive]

Dengan logika yang sama, harusnya:
- Maling bisa minta keringanan hukuman karena tangannya lecet pas memanjat pagar.
- Penipu boleh minta keringanan karena jarinya pegel ngetik chat tipuannya.
- Pembakar hutan minta keringanan hukuman karena matanya perih kena asap.

Dasar aneh.

Pelaku tidak otomatis menjadi korban hanya karena ikut merasakan konsekuensi kecil dari tindakan yang sengaja dia lakukan sendiri.

[HinduGL @GlHindu]

Di bidang astronomi, jarak yg sangat jauh diukur dgn satuan “tahun cahaya”

Di Indonesia ada satuan baru dlm perhitungan harga/biaya yg sangat mahal, yaitu “hari MBG”

* Anggaran beasiswa LPDP: 5 hari MBG
* Subsidi BPJS Kes: 40 hari MBG
* Biaya pembangunan Whoosh: 94 hari MBG

😁

[Handy @handyjoli]

A slightly disappointing culmination of a story from a masterpiece series. #PeakyBlinders #TheImmortalMan

[Korban Ceklist Satu ༊ ⋆𐙚 ˚ @AnKiiim_]

"Moment @prabowo 'kesurupan' saat diwawancarai oleh Najwa Shihab"

Wowo ini salah satu penghalang orang masuk surga, liat dia ngomong bawaannya pen banget maki² ajg 😭

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

Ratusan Gen Z menjadi tahanan politik pada rezim Prabowo. Mereka ditangkap pasca-demo Agustus 2025 dalam ‘pemburuan terbesar sejak Reformasi’.

BBC News Indonesia bersama @projectm_org membedah demografi mereka.

Utas.
https://t.co/hFZZWEplwK

[🍉iwin🍉 @niwseir]

Dini hari ini, temanku Andrie Yunus disiram air keras ketika sedang mengendarai motor. Dia mengalami luka yang cukup parah.

Andrie adalah pemberani yang terus melawan kejahatan HAM, militerisme dan ketidakadilan. Dia tidak pernah bisa dibungkam.

Mengerikan sekali negara ini.

[Quds News Network @QudsNen]

Despite presenting itself as a strong defender of Palestinian rights, Indonesia granted a geothermal concession on Halmahera to PT Ormat Geothermal Indonesia, a company linked to Israel’s economic system.

The move risks undermining Indonesia’s political stance on Palestine while placing a fragile forested environment under increased industrial pressure.

On January 8, 2026, the Energy Ministry awarded the Telaga Ranu geothermal project as part of its Net Zero Emissions 2060 plan.

While expanding renewable energy is important, critics argue it should not come at the cost of political consistency or environmental protection.

[Javed @javedaslamsays]

No dragons in A Knight of the Seven Kingdoms.

No white walkers. No massive battles for the throne.

Just a young hedge knight trying to prove his worth at a tournament.

Sometimes the smallest stories hit the hardest.

#AKnightOfTheSevenKingdoms

[zhil @zhil_arf]

Biaya pembangunan KRL Bekasi-Cikarang: Rp 2.7 triliun.

Biaya pembangunan KRL Cikarang - Karawang: tidak beda jauh.

Biaya MBG: Rp 6 triliun / minggu.

[The Spectator Index @spectatorindex]

BREAKING: Death toll from Indonesia floods and landslides rises to 417

[Handy @handyjoli]

@tempodotco Hebat2 memang pemerintah kita kalau soal2 beginian.

Rekan kantor gw lagi biztrip ke sibolga sampai saat ini belum ada kabar. Keluarga semua khawatir. Hotline2 terkait juga gaada yg bisa angkat. Listrik padam, jaringan hilang.

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

Belum kelar sama rasa sakitnya penetapan Soeharto sebagai Pahlawan.

Sekarang kita dihadapi sama pengesahan RKUHAP super bahaya yang dikebut oleh DPR.

#TolakRKUHAP ❗️❗️

[love drops @lovedropx]

“We write to taste life twice, in the moment and in retrospect.”

–Anais Nin, “In Favor of the Sensitive Man, and Other Essays”

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

Kalo pilem Dirty Vote yang dulu dianggap terlambat karena keluarnya mepet sebelum pencoblosan.

Nah kalo yang sekarang bakalan dirilis secepatnya! Kayaknya enak nih nanti nonton bareng warga.

Dirty Vote O3: Membaca Kartu-Kartu Politik Oligarki.

#DirtyVote #DirtyVoteO3

[Alfredo Pasaribu @alfredopsb]

wartawan tv one ditangkap guys
- live nya dimatiin.
- video live streaming hilang

[NA WILLA BELUM TURUN BIOSKOP ✨ @Adriandhy]

Valid ini permainan provokasi. Terlalu kebaca.

1. KPI rilis surat larangan aksi demo disiarkan di TV.

2. Tiba-tiba TV nyiarin cuma soal halte dibakar.

3. Pendemo asli ngga punya urgensi ngebakar halte. Buat apa?

4. Api sebesar & semerata itu arson. Butuh alat dan akselerator.

[無 @smekdoncat]

selain militer, harus diingat kalau darah sipil malam ini juga ada di tangan anggota dewan yang beberapa minggu terakhir melempar bensin di tengah kemarahan rakyat dengan komentar-komentar tololnya.

[Handy @handyjoli]

@grok @farzyness How about me