penonton

it is what it is

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

bapak ini terlalu jujur tentang unek uneknya sampe moderator speechless

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

FIRAUN PUN KALAH DIBANTAI MENTERI PU DARI PARTAI DEMOKRAT INI

Daftar Pejabat PU yang Dicopot

Ditjen Sumber Daya Air

1. Lilik Retno (Dirjen SDA)
2. Dwi Purwantoro (Dirjen SDA)
3. Adenan Rasyid (Direktur Bendungan)
4. Adek Rizaldi (Direktur Bina OP)
5. Ismail Widadi (Direktur Irigasi Rawa)
6. Dian Al Maruf (Ka BBWS Citarum)
7. Suryadarma Hasyim (Ka BBWS Pompengan Jeneberang)
8. Hendra Ahyadi (Ka BBWS Brantas)
9. T. Maksal Saputra (Direktur Sungai Pantai)
10. Duki Malindo (Direktur Bendungan)
11. Yosiandi Radi (Plt. Direktur Irigasi Rawa)
12. Bastari (Direktur ATAB)
13. Anggia Satrini (Kasubdit W2 Supan)
14. Anggun Etika (Kasubdit Rentek Supan)
15. Marasi Deon (Ka BBWS Citarum)
16. David Partonggo (Ka BBWS Cilcis)
17. Fikri Abdurrahman (Dir SS)
18. Muhammad Rizal (Dir KI)
19. Brendjanda (Dir Bintek)
20. Maryadi Utama (Ka BBWS Serayu Opak)
21. Naryo Widodo (Ka BWS Sumbar)
22. Joni Rahalsyah (Ka BWS Jambi)
23. Dedi Supriyadi (Ka BWS Kalsel)
24. Tampang (Ka BWS Sulbar)
25. Fery Moun Hepy (Ka BWS Maluku)
26. Novia Rosalita (Ka Baltek Sungai)
27. Teguh Widodo (Ksd Jafung SDA)
28. Ade Satyadharma (Kabag UTU BBWS SO)
29. Eka Nugraha Abdi (Ka BBWS NT I)

Ditjen Bina Marga

1. Budiamin (Sesditjen BM)
2. Gunadi (Kepala BPJN Jatim)
3. Stanley Cicero (Kepala BPJN Sumut)
4. Hery Yugiantoro (Ka BPJN Aceh)
5. Asep Syarip Hidayat (Dir Pembangunan)
6. Oktaviano Dewo Satriyo Putro (Dir SSPJU)
7. Vincentius Untoro Kurniawan (Dir KI)
8. Rina Kumalasari (Ka BBPJN DKI–Jabar)
9. Yana Astuti (Ka BPJN Maluku)
10. Dedy Hariadi (Ka BPJN Jambi)
11. Primawan Avicenna (Ka BPJN Banten)
12. David E. Pasaribu (Ka BPJN Papua Selatan)
13. Navy Anugrah (Ka BPJN Maluku Utara)
14. Rakhman Taufik (Dir Pembangunan Jembatan)
15. Hendro Satrio MK (Dir Preservasi Wil. I)
16. Yudi Hardiana (Ka BBPJN Kaltim)
17. Dian Asri Moelyani (Ksd Keselamatan & Keamanan JJ)
18. M. Ali Duhairi (Ka BPJN Lampung)
19. Togap Herianto (Ka BPJN Malut)
20. Wilan Oktavian (Kepala BPJT)
21. Mery CP Silalahi (Kabid di BBPJN DKI Jabar)
22. Marlia DS Hardjito (Kabid di BBPJN DKI Jabar)
23. Getamika (Kabid di BBPJN DKI Jabar)
24. Suharto (Kasatker PJN Wil. II Banten)
25. Ratno Adi (Kasatker PJN Wil. IV Jabar)

Ditjen Cipta Karya

1. Dewi Chomistriana (Dirjen CK)
2. Riono Suprapto (Sesditjen CK)
3. Anang Muchlis (Direktur Air Minum)
4. Hary Prasetya (Direktur Air Minum)
5. Cakranagara (Direktur PKS)
6. Johannes Wahyu (Direktur BPB)
7. Ratria Anggraini (Ksd Air Minum)
8. Kusrianti (Ksd BPB)
9. Yanuar Seto (Ksd BGRN)
10. Prasetyo (Direktur Sanitasi)
11. Oscar Siagian (Direktur Air Minum)
12. Rozali Indra (Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman)
13. Teuku Davis (Direktur Kepatuhan Intern)
14. Qurattu Aini (Kabalai BPBPK Jakarta Metro)

DJPI

1. Harya Muldianto (Direktur Pembiayaan SDA)

BPIW

1. Melva Eryani (Kapus 2)
2. Bob Arthur Lambogia (Ka BPIW)

Setjen

1. Endra S. Atmawidjaja (Sampu)
2. Mohamad Zainal Fatah (Sekjen)
3. Darwanto (Karo BMN)
4. Pujiono (Karo Hukum)
5. Pantja Dharma Oetojo (Karo Kompu)
6. Samuel EDP Tampubolon (Karo PBMN)
7. Budi Setiawan (Karo Keuangan)
8. Dewa Aji (Kabag BKO)
9. Taufan Madiasworo (Kabag Kompu)
10. Maretha Ayu Kusumawati (Kabag Kompu)
11. Ratih Kusumawati (Kabag PBMN)
12. I Gde Arya (Kabag PBMN)
13. Eri Arista (Kabag Biro Umum)
14. Fitra (Kabag Biro Keuangan)
15. Fajar Agus (Kabag Biro Keuangan)
16. Lisniari Munthe (Karo Kompu)
17. Ahmad Taufik (Kapusaka)
18. Eko Suhendratma (Kapusaka)
19. Budianto Prasetyo (Karo Umum)
20. Galih Baskara (Plt. Karo PBMN)
21. Chairul Salam (Kabag Biro Umum)
22. Wida Nurfida (Sekjen)
23. Abram Elisajaya Bars (Sampu Ekonomi)
24. Muh. Arsyad (Sampu Sosbud)
25. Edy Juharyah (Sampu Keterpaduan Pembangunan)
26. Dewi Azhar (Kabid Pusaka)
27. Rosnah Indratiningsih (Kabag PP BMN)
28. Indah Agustina Dewi (Kabag Dokhub Media)
29. Komang Sri Hartini (Kapusdatin)
30. Fransiska Dini A (Kabag KLN)

SAMBUNG DI REPLY LAGI WAK ....

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

- KITA ADA PILIHAN POTONG GAJI PEJABAT.
- KITA ADA PILIHAN TARIK BIAYA TUNJANGAN.
- KITA ADA PILIHAN SURUH MEREKA BAYAR PAJAK.
- KITA ADA PILIHAN STOP MBG, STOP KOPDES

TAPI YANG MEREKA PILIH

- KITA DISURUH HEMAT
- PAJAK DINAIKKAN
- CONTENT CREATOR REMAHAN DIPAJAKIN
- UMKM KENA PAJAK SEPERTI PT
- LISTRIK MENYALA BERGILIR
- BBM DINAIKKAN
- SUKA BUNGA DINAIKKAN
- KALO NGK SUKA DSURUH PINDAH WARGA NEGARA

NASIB +62

[Prabowo Subianto @prabowo]

Fraksi Partai @Gerindra terus memperjuangkan aspirasi rakyat untuk melakukan penolakan kenaikan harga BBM

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita dari Pandeglang hari ini yang menurut gue paling menggambarkan betapa rusaknya sistem pemerintahan daerah kita.

Seorang pejabat yang berstatus tersangka kasus menabrak kerumunan siswa SD menew4sk4n satu anak dan satu pedagang baru saja dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Pandeglang.

Bukan dicopot.
Bukan dinonaktifkan.
Dilantik naik jabatan.

Ini faktanya dulu agar tidak ada yang bilang lebay:
30 April 2026.
Ahmad Mursidi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandeglang menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5 di Kecamatan Majasari.

Korban: sembilan orang.
Dua meningg4l duni4
Muhamad Milal, seorang siswa.
Dan Dewi Handayani, seorang pedagang.

13 Mei 2026 polisi menetapkan Ahmad Mursidi
sebagai tersangka setelah gelar perkara.

26 Mei 2026 dua minggu setelah ditetapkan tersangka Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melantiknya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

Ahmad Mursidi bahkan mengikuti
pelantikan secara daring.
Tidak hadir langsung.
Tapi tetap dilantik.

Dan ini yang paling menampar kalimat Bupati dalam sambutannya:

"Kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak."

"Masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berdampak."

"Jangan terjebak dalam rutinitas kerja."

Pidato tentang inovasi.
Tentang transparansi.
Tentang pelayanan publik yang berdampak.

Disampaikan di hari yang sama ketika tersangka kasus menewaskan anak SD dilantik jadi pejabat baru.

Tidak ada ironi yang lebih sempurna dari ini.

Dan ini yang paling fundamental dan yang paling jarang dibicarakan:
Indonesia punya aturan yang sangat jelas tentang pejabat yang berstatus tersangka.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan berbagai regulasi turunannya mengatur bahwa pejabat yang terkena kasus hukum seharusnya dinonaktifkan bukan dipromosikan selama proses hukum berjalan.

Tapi di Pandeglang aturan itu tidak berlaku.
Atau lebih tepatnya tidak dianggap perlu untuk dipatuhi.

Dan tidak ada satupun pejabat di atas Bupati Pandeglang yang bergerak untuk menghentikan ini.
Tidak ada teguran dari Gubernur.

Tidak ada intervensi dari Kemendagri.
Tidak ada reaksi dari siapapun dalam hierarki pemerintahan yang seharusnya mengawasi.

Dan ini yang paling menyakitkan:

Muhamad Milal siswa SD yang tew4s pergi ke sekolah pagi itu seperti biasa.
Dia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi yang terakhir.

Dewi Handayani pedagang yang berjualan di depan sekolah itu pergi kerja pagi itu untuk mencari nafkah.
Dia juga tidak pulang.

Dan orang yang menabrak mereka dua minggu setelah ditetapkan tersangka dilantik sebagai pejabat baru oleh pemerintah daerah yang kata-katanya berbicara tentang transparansi dan pelayanan publik yang berdampak.

Dampak apa yang dimaksud?
Dampak kepada siapa?

Dan ini yang paling relevan dengan konteks yang lebih besar:

Prof. Siti Zuhro dari BRIN sudah bilang:
nawait menjadi pejabat di Indonesia sudah bukan untuk mengabdi tapi untuk mencari kaya dan mempertahankan posisi.

Mahfud MD sudah bilang:
hukum di Indonesia sudah menjadi sandiwara.

Dan kasus Pandeglang ini adalah bukti paling konkret dan paling tidak bisa dibantah dari kedua pernyataan itu.

Tersangka menewask4n an4k SD.
Dua minggu kemudian dilantik jadi Staf Ahli Bupati.
Bupatinya berpidato tentang transparansi dan inovasi.
Tidak ada yang menghentikan ini.

Ini bukan anomali.
Ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang dirancang untuk melindungi orang dalam,
bukan untuk melindungi rakyat.

Negeri ini sedang dalam kondisi di mana tersangka pembunuhan karena menabrak kerumunan anak SD sampai dua orang tewas bisa dilantik jadi pejabat dua minggu setelah ditetapkan tersangka.

Dan tidak ada satu pun mekanisme pengawasan yang bekerja untuk menghentikannya.

Bupatinya berpidato tentang inovasi dan transparansi.
Gubernurnya diam.
Kemendagrinya diam.
Semua diam.

Yang tidak diam hanya keluarga Muhamad Milal
siswa SD yang tidak akan pernah pulang ke sekolah lagi.

Dan sistem yang seharusnya memberi mereka keadilan justru mempromosikan orang yang mengambil nyawa anak mereka.

Apakah ini negeri yang sedang kita pertahankan?
apakah sudah tidak ada keadilan untuk rakyat biasa?

[Prabowo Subianto @prabowo]

14. Anggaran perjalanan dinas: Rp. 20 T per tahun. Ini pemborosan. Harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI plesiran ke LN.

[penonton @hanry_kf]

@YaudahTerimaAja @ezash Masih

[penonton @hanry_kf]

@buburchicken @ezash Udah kak

[penonton @hanry_kf]

@buburchicken @ezash Masih kak

[penonton @hanry_kf]

@flat0nes @ezash Pake garskin kak bukan case

[penonton @hanry_kf]

@samp0ernam1ld @ezash Serang, Banten kak

[penonton @hanry_kf]

@pocongkincong @ezash Blum masih ada

[penonton @hanry_kf]

They’re looked happy

[penonton @hanry_kf]

@krisna_6666 Biasa aja lang bang ini

[penonton @hanry_kf]

Se-fruits

[penonton @hanry_kf]

@krisna_6666 Arep melu po? Wkwk

[penonton @hanry_kf]

Ketika mantan ngechat..

[penonton @hanry_kf]

@NdikAndik6 Itu bentuk sebuah ajakan bukan sebuah perhatian

[penonton @hanry_kf]

@teeggaar Kebutuhan jiwa ragaku sudah terpenuhi monggo mas @teeggaar yg blum terpenuhi klo minat tak dm no nya wkwk