[SIARAN PERS]
Pemerintah Ancam Kebebasan Pers dalam Liputan Bencana
Pada bencana banjir di tiga provinsi, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengeluarkan pernyataan agar media tidak memberitakan kekurangan pemerintah.
-utas-
Beliau dokter yang juga merangkap tukang masak. Mengurus yang sakit sampai yg kelaparan.
Ia kelelahan, tapi menolak menyerah. Setiap kali merindukan rumah, ia terbayang bgm korban di Tamiang.
Namanya Riry Yanti. Ia dokter yang penuh dedikasi di tengah para pengungsi Aceh.
Mengapa pemerintah tidak memfasilitasi inisiatif warga menggalang donasi di tengah keterbatasan pemerintah dalam merespons bencana tersebut? https://t.co/AG4f4tLoxB
811 NYAWA DAN LUMPUR YANG TAK KUNJUNG KERING
Teman-teman, hentikan sejenak kesibukanmu. Saya akan ajak Anda melihat neraka yang sesungguhnya, bukan di layar kaca, tapi di hati saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ini adalah tragedi yang diciptakan. Per hari ini, data terbaru mencatat 811 orang tewas dan 623 orang masih hilang. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah 811 orang tua, anak, dan saudara yang jasadnya tertimbun lumpur, dan 623 keluarga yang menunggu kabar di tenda pengungsian.
Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ada 143 korban tewas. Di Aceh, 1,5 juta orang terpaksa mengungsi. Bayangkan, satu setengah juta orang kehilangan segala-galanya, dan harus tidur di tempat seadanya.
Air dan Kelaparan
Penderitaan paling kejam ada di Aceh Tamiang. Setelah tujuh hari bencana, warga terpaksa minum air sisa banjir yang keruh. Kenapa? Karena bantuan air bersih dan makanan tidak sampai.
Sementara warga berjuang menahan haus, Pemerintah Pusat (melalui Seskab) justru sibuk menjamin dana dan logistik "tersedia penuh". Jaminan itu adalah kebohongan yang melukai. Mereka menjamin ketersediaan logistik di Jakarta, tapi membiarkan warga di Palembayan, Agam, harus menggotong korban sesak napas melewati jembatan reot karena tidak ada layanan medis yang layak.
Logika mereka terbalik: Mereka mampu mengirim Starlink dan helikopter, tapi gagal menyediakan air minum yang bersih.
Kenapa semua ini terjadi? Kenapa bantuan hanya ala kadarnya?
Karena Pemerintah menolak menetapkan Status Bencana Nasional. Penolakan ini adalah dinding yang melindungi kepentingan elit:
Mereka takut Status Nasional akan memicu Audit Ekologis Total yang akan membongkar izin-izin korporasi (Sawit, HTI) yang merusak hutan di hulu. Mereka takut izin yang dipegang erat oleh lingkaran kekuasaan akan terancam.
Mereka memilih menjaga anggaran APBN dan aset konsesi agar tetap aman, daripada menggunakan dana triliunan untuk menyelamatkan nyawa dan membangun kembali 10,4 ribu rumah yang hancur.
Nyawa 811 korban ini adalah tumbal politik yang dibayar demi menjaga kekebalan segelintir orang.
811 jiwa tewas itu bukan angka, itu adalah pengkhianatan yang berdarah; mereka tewas karena negeri ini memilih melindungi aset yang ada di kertas, daripada menjaga nyawa yang ada di dada.
#SUMATERABUTUHSTATUS
Jangan biarkan duka mereka hanyut tanpa pertanggungjawaban!
"Only when the last tree has been cut down, the last river been poisoned, and the last fish been caught, will we realize we cannot eat money," -Native American Wisdom-
Critically endangered Sumatran elephant dies from blood poisoning after being ensnared near an oil palm plantation.
(https://t.co/yDsfG3ezyH)
(https://t.co/z6j89TjXr0)
(https://t.co/84B7gJuyp3)
(https://t.co/cchbNe4mxv)
Tesso Nilo harus diselamatkan sebelum terlambat. Mari bersuara untuk gajah dan seluruh satwa liar yang kehilangan tempat tinggalnya. Mereka berhak hidup aman di habitat yang sejak awal menjadi milik mereka.
#SAVETESSONILO#WeStandForTessoNilo#SelamatkanGajahSumatra