Nggak. MBG sama Kopdes bukan yang bikin rupiah ambruk secara langsung. Tapi dua program ini turut bikin keuangan negara makin kepepet, dan itu berefek ke rupiah. Prosesnya gini: kalau pengeluaran negara jauh lebih gede dari pemasukannya, pemerintah harus ngutang lebih banyak lewat surat berharga. Investor asing yang pegang surat itu mulai ragu, karena makin gede defisitnya, makin mereka khawatir negara susah bayar utang. Makanya mereka jual, tukar ke dolar, cabut. Permintaan rupiah turun, dolar naik.
Mereka kan pantau terus berita kita, defisit APBN per April 2026 udah tembus Rp164,4 triliun, jauh lebih parah dibanding April tahun lalu yang cuma Rp4,3 triliun. Belum lagi dokumen APBN final 2026 tegas bahwa hampir sepertiga anggaran pendidikan, tepatnya Rp223,5 triliun dari total Rp769 triliun, digeser buat MBG.
Yang pasti bikin mereka tambah heran, tentang Kopdes. 80 ribu koperasi desa dikasih pinjaman dari bank BUMN buat modal usaha. Normalnya kan koperasi yang nyicil utang itu tiap bulan. Tapi di aturan terbaru, yang bayar cicilan pokok plus bunganya adalah negara, bukan koperasinya. Jadi koperasinya minjem, tapi yang nanggung utangnya APBN. Koperasinya rugi atau males pun, utangnya tetap kebayar. Beban itu nempel tiap bulan, dari 80 ribu koperasi sekaligus. Apa ga geleng-geleng kepala itu investor dan ekonom global.
Pemerintah udah gerak sih, hanya dinamikanya tetap belum meyakinkan (bahkan lucu). Purbaya udah bilang bakal motong anggaran MBG, ga sampe seminggu dibantah sama BGN. BI juga udah naikin suku bunga, rupiah tetap tembus 17.845. Tapi tetap gw apresiasi 2 upaya itu, khususnya MBG kalau bisa diturunkan lagi dananya, atau kalau tidak mau, fokus arahkan ke sekolah-sekolah di pelosok yang muridnya benar-benar membutuhkan.
Terus apa yang selanjutnya pemerintah harus lakukan?
Menurut keyakinan saya ada tiga hal.
Pertama soal defisit. Yang perlu dilakukan: tunda ekspansi Kopdes ke daerah yang belum siap, daripada maksa jalan tapi malah nambahin defisit baru. Yang lebih penting, buktiin ke pasar bahwa defisit nggak akan jebol 3% sampai akhir tahun. Investor nggak butuh janji, mereka butuh lihat konsistensinya.
Kedua soal cadangan devisa. Per April kata BI, cadangan devisa kita tinggal $146,2 miliar, turun dari $156,5 miliar di awal tahun. Artinya dalam 4 bulan BI udah habiskan $10 miliar buat jual dolar langsung di pasar supaya rupiah nggak makin nyungsep. Masih ada lumayan banyak sih, tapi kalau terus dikuras dengan laju segini, ruang geraknya makin sempit. Yang harusnya dilakukan bukan cuma jual dolar terus, tapi genjot dolar masuk: tarik investasi asing langsung. Dan ini butuh lebih dari sekadar Prabowo keliling dunia.
Kalau kita lihat, dalam 18 bulan Prabowo udah 49 kali keluar negeri, hampir setara 4 bulan penuh hari kerja, dan selalu pulang bawa "komitmen investasi" triliunan. Tapi investor terbesar Indonesia sampai sekarang tetap Singapura, Hong Kong, China, bukan negara-negara yang dikunjungi. Komitmen bukan realisasi. Yang bikin investor beneran masuk adalah kepastian hukum, kemudahan izin usaha, dan konsistensi kebijakan, bukan foto bareng pemimpin dunia.
Ketiga, dan ini yang paling kontroversial, tentang gimana caranya mendorong jumlah ekspor kita. Mulai 1 Juni 2026 eksportir CPO dan batu bara wajib simpen 100% devisa hasil ekspornya di bank BUMN selama 12 bulan. Ekspor komoditasnya juga mulai masuk masa transisi lewat BUMN baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Untuk saat ini eksportir masih boleh pakai mitra/sistem lama sih, tapi dokumentasinya sudah harus lewat DSI. Baru mulai 1 Januari 2027 nanti seluruh transaksi ekspor sepenuhnya diambil alih DSI, sebagai eksportir tunggal batu bara, sawit, dan ferro alloy.
Tujuannya mulia: supaya dolar dari ekspor nggak kabur ke luar dan kebocoran devisa lewat transfer pricing bisa ditekan. Tapi gw tetap khawatir melihat proses eksekusi dan kecepatannya. DSI dibentuk dalam 3 hari: akta notaris 18 Mei, SK Kemenkumham 19 Mei, diumumkan Presiden 20 Mei, tanpa satu pun rapat publik, tanpa DPR, tanpa asosiasi pengusaha. Lalu sekarang satu entitas ini pegang seluruh hak jual komoditas strategis Indonesia ke luar negeri, tanpa audit independen, tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Ironisnya, ini persis modus transfer pricing yang mau diberantas, tapi sekarang yang melakukannya adalah negara sendiri. Kalau badan ini tidak transparan, kita tidak nutup pintu korupsi, kita cuma mindahin lokasinya ke satu titik yang lebih susah diawasi.
Jadi balik ke pertanyaan awal tadi: emang kalau MBG dan Kopdes dihentikan rupiah bisa menguat? Jawaban singkatnya nggak, karena memang tidak sesimpel itu. Dan gw berharap pemerintah bisa notice tiga saran gw diatas. Karena selama defisit terus bengkak, cadangan devisa terus dikuras, dan kebijakan besar kayak DSI dibentuk dalam 3 hari tanpa kajian publik, pasar akan terus ragu. Yang akhirnya menghasilkan rupiah yang lemah, cerminan dari pemerintah yang juga kelihatan ragu-ragu...
@Assadillah1563@SiaranBolaLive Tetep Persib yang juara karena unggul head to head lawan Borneo.
Persib 3-1 Borneo (5 Desember)
Borneo 1-1 Persib (15 Maret)
@andrewramadhan Lebih ke siklus aja kayaknya pak. Waktu masih sekolah tau pemain sampe ke tim-tim gurem tapi bokap sempet bingung kok Ronaldo main di MU pas awal-awal.
Sekarang gantian gua begitu.
"Ini Joan Garcia siapeee jadi kiper Barca."
@bagzrzd Mau 40 hari ke depan atau ke belakang, mestinya muslim paham status/hukum alkohol itu apa dan bagaimana.
Plus, konsep 'closingan' ini juga cacat logika seakan-akan ibadah semacam saklar yang bisa on-off dan/atau menganggap Tuhan sebagai entitas yang naif.
ACEH
Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.
Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.
Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.
Wilayah yang disorot dengan garis ungu di peta—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—adalah kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat. Di banyak titik, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, tetapi peta ini menambahkan lapisan fakta lain: hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.
Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan dan telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.
Dengan demikian, bencana ini bukan hanya soal hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.