🍜🍉PeracikCwieMie🍉🍝

Meyakini, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa

[🍜🍉PeracikCwieMie🍉🍝 @harijairo]

@ainurohman Iya mang 💩 dia tu

[kiv z @triwul82]

Laporan analisis terbaru Harian Kompas melempar alarm ekonomi paling mengerikan tahun ini: Setelah fenomena "MANTAP" (Makan Tabungan), kini masyarakat kelas menengah-bawah meluncur ke fase "MATANG" (Makan Utang) hanya demi mencukupi kebutuhan perut sehari-hari.
​Ketika Istana sibuk mengklaim "fundamental ekonomi bagus" & pertumbuhan di atas 5%, data OJK & Bank Indonesia per Mei 2026 justru membongkar kenyataan berdarah-darah di lapangan.

1. Pinjaman Konsumtif Meroket Rp160,7 Triliun.

Total saldo utang dari Pinjol (Pindar), Kartu Kredit, dan Paylater melonjak 26,4% (YoY) menembus Rp160,7 Triliun. Pinjol memegang porsi terbesar hingga Rp103 Triliun, sementara pembiayaan Paylater tumbuh paling liar mencapai 42,04%.

2. Pegadaian Kebanjiran Warga yang Gadai Barang.

Pembiayaan industri Pegadaian meledak 57,97% (YoY) menjadi Rp131,2 triliun, di mana 84% di antaranya adalah rakyat yang terpaksa menggadaikan barang berharga demi bertahan hidup.

3. Tsunami PHK Sektor Riil
Sebab utamanya dibeberkan oleh CELIOS (Nailul Huda): badai PHK sektor riil kian tak terkendali. Data Kemnaker per Juni 2026 mencatat korban PHK melonjak 23 kali lipat dalam sebulan (dari 829 orang di Mei menjadi 19.530 orang di Juni).

4. Konsumsi Semu Hasil Numpuk Cicilan
Guru Besar FEB Unand (Prof. Syarifuddin Karimi) menegaskan: tingginya angka belanja warga hari ini bukan karena pendapatan riil naik, melainkan ditopang utang berulang . Warga terjebak lingkaran setan cicilan yang siap meledak menjadi krisis kredit macet (NPL) dan pemicu kriminalitas sosial.

Inilah dampak nyata dari kebijakan fiskal ugal-ugalan: APBN dibakar ratusan triliun untuk proyek pemborosan non-produktif, sementara sektor riil dibiarkan sekarat, BBM dinaikkan, dan daya beli rakyat dihancurkan. Mengelola negara itu menggunakan rasio ekonomi riil, bukan modal omon-omon klaim statistik di atas kertas.

Video ; kompas tv

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Andi Pramaria yg dulu sangat gencar mengatakan ijazah Jokowi asli dan mereka diwisuda bersama-sama.

Sekarang menghilang dan tak pernah ikut dalam reuni reunian yg dilakukan Jokowi

Kenapa?
Ini jawabannya 👇

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Gibran telah mencederai sistem pendidikan di negara ini.
Gibran juga telah melukai hati para anak bangsa yg telah susah payah selama tiga tahun berjuang untuk mendapatkan ijazah SMA,sementara dia dgn mudahnya memperoleh surat keterangan penyetaraan yg tak melalui prosedur yg seharusnya.

Wahai @gibran_tweet mundurlah dengan sukarela sebelum hukum yg memaksamu untuk mundur.

[🍜🍉PeracikCwieMie🍉🍝 @harijairo]

@kasehsaulmouk @regar_op0sisi @ThE_ELm007 😅ijin copas lek

[Massimo @Rainmaker1973]

If you love gardening you can't miss these grafting techniques.

[🍜🍉PeracikCwieMie🍉🍝 @harijairo]

@miradreaamy 38 ya

[🍜🍉PeracikCwieMie🍉🍝 @harijairo]

@Uyacengdem @ShenoWirang Ijin copas y

[🍜🍉PeracikCwieMie🍉🍝 @harijairo]

@regar_op0sisi @Kemhan_RI @sjafriesjams Emang gendeng!

[🍜🍉PeracikCwieMie🍉🍝 @harijairo]

@reftif_ Hanya disini, di Indonesia ini, nyawa manusia ga da nilainya..memang bangsaaattttt!!!

[🍜🍉PeracikCwieMie🍉🍝 @harijairo]

@anantambah @LambeSahamjja 😅

[ᶜⁱᶜᵃᵍ ᵈⁱ ᴰⁱⁿᵈⁱⁿᵍ @creeping5ilence]

Apa yang terjadi jika IJASAHNYA terbukti PALSU ?! simak sampe habis...!!

segala permasalahan ini akan berdampak pada sistem Politikz hukum, ekonomi, sosial dan kepercayaan seluruh bangsa

Jadi ini yg selama ini dibuat tarik ulur melibatkan orang banyak, karna akan berujung bencana besar terutama bagi keluarga Mulkurap

[𝕵𝖊𝖏𝖆𝖐 𝕾𝖊𝖔𝖗𝖆𝖓𝖌 𝕸𝖚𝖘𝖆𝖋𝖎𝖗🇮🇩🇵🇸 @Alfakir2770]

MAYJEN SOENARKO : ROY SURYO & TIFA DITANGKAP, PRESIDEN & DPR HARUS TANGGUNG JAWAB !

[ᶜⁱᶜᵃᵍ ᵈⁱ ᴰⁱⁿᵈⁱⁿᵍ @creeping5ilence]

Mantan Danjen kopassus ini komentari penangkapan Roy Suryo dan dokter Tifa,
"Presiden dan DPR harus bertanggungjawab!!"

[| A K | @__AnakKolong]

𝗗𝗘𝗟𝗜𝗥𝗜𝗨𝗠 |
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑏𝑢𝑎ℎ 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘² 𝑎𝑏𝑠𝑢𝑟𝑑 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑟𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛, & 𝑘𝑒𝑘𝑢𝑎𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑖𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑟𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑟, 𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑝𝑢𝑘 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔.
________________________

Ketika proyek² "megalomania" yg menyedot uang rakyat dari brankas APBN dijalankan, mulai dari MBG, KDMP, hingga rencana pembentukan 150 Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) per tahun dgn target total 514 batalyon di seluruh kabupaten/ kota ;

𝗗𝗜𝗔𝗟𝗢𝗚 𝗧𝗔𝗞 𝗧𝗘𝗥𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗥.

Namun, ketika kritik publik memekakkan telinga & mengusik ego penguasa, pun beberapa "𝙗𝙤𝙤𝙩𝙡𝙞𝙘𝙠𝙚𝙧" kekuasaan diusir mahasiswa dari panggung propaganda yg mereka bangun sendiri, tiba² kata "dialog" seolah - olah menjadi sedemikian penting.

Ironisnya, jika Bundaran HI dianggap bukan tempat yg tepat bagi massa aksi mahasiswa, maka dapur MBG dan KDMP juga bukan tempat bagi TNI pun POLRI utk menjalankan tupoksi utamanya.

𝗟𝗮𝗹𝘂, 𝘂𝘁𝗸 𝗮𝗽𝗮 𝗿𝗮𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗹𝘆𝗼𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗶𝘁𝘂 𝗱𝗶𝗯𝗲𝗻𝘁𝘂𝗸 ?

Padahal,
Indonesia bukan hamparan daratan yg dikelilingi lautan, melainkan hamparan laut yg ditaburi pulau².

Maka, logika pertahanannya bertumpu pada laut & udara, bukan pada obsesi memperbanyak struktur teritorial di "𝗱𝗮𝗿𝗮𝘁"-an.

Sebab ancaman strategis Indonesia tak datang dari sawah, kebun sawit, dapur, atau ruang kelas, melainkan dari tantangan menjaga kedaulatan wilayah laut & ruang udara yg jauh lebih luas dari "𝗱𝗮𝗿𝗮𝘁"-an.

Tidak semua yg bisa dibangun, perlu dibangun, & tidak semua yg dilegalkan UU otomatis jd prioritas yg di-"tuhan"-kan.
.
.
.
#cenasuwok

[Jejak digital. @ARSIPAJA]

135 nyawa melayang? Saya jawab di lain waktu

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada analisis dari analis intelijen militer Selamat Ginting yang menurut gue adalah salah satu kritik paling substansif bukan soal politik semata, tapi soal sistem militer yang dirusak yang perlu dipahami semua orang.

Dan ini bukan serangan personal terhadap Teddy. Ini tentang preseden berbahaya yang sedang dibangun.

Mulai dari fakta yang paling dasar:
Teddy Indra Wijaya Seskab baru saja naik pangkat menjadi Letkol.
Dia lulusan Akmil 2011.
Dan menurut Peraturan Panglima TNI 2022 lulusan 2011 baru bisa menjadi Letkol setelah 23 tahun masa dinas.
Artinya baru layak sekitar 2034.

Sekarang 2026.
Dia baru jadi Letkol.
Selisihnya: 8 tahun lebih cepat dari yang seharusnya.

Dan ini bukan pertama kalinya:
Naik dari Kapten ke Mayor sudah melebihi teman seangkatannya.
Naik dari Mayor ke Letkol melebihi lagi.

Dan semuanya menggunakan mekanisme yang menurut Selamat Ginting tidak ada dalam aturan TNI: disebut "kenaikan pangkat reguler dipercepat" istilah yang menurutnya diadakan-adakan karena Teddy juga tidak memenuhi syarat untuk KPLB kenaikan pangkat luar biasa yang biasanya diberikan kepada prajurit yang mengorbankan jiwa raga di medan tempur.

KPLB pun sudah pernah diberikan kepada Teddy dua kali sebelumnya tanpa ada prestasi tempur yang setara dengan pengorbanan yang biasanya menjadi syarat.

Soal posisi Seskab dan ini yang paling kritis secara hukum:

UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47 menyebut ada 10 posisi sipil yang boleh diduduki perwira aktif TNI tanpa harus pensiun dulu.

Daftarnya: Kemenko Polkam, Kemenhan, Lemhannas, Wantanas, BIN, BSSN, Basarnas, BNN, Mahkamah Agung kamar militer, dan Sekretaris Militer Presiden.

Sekretaris Kabinet tidak ada dalam daftar itu.

Artinya — secara hukum Teddy seharusnya pensiun atau mundur dari dinas militer dulu sebelum menjabat Seskab.
Seperti yang dilakukan AHY ketika mau ikut Pilkada Jakarta 2017.
Seperti yang dilakukan Sugiono, Iftitah Sulaiman, dan perwira lain yang memilih jalur politik.

Tapi Teddy tidak melakukan itu.
Dia tetap aktif di TNI sambil menjabat Seskab.

Dan ada keanehan lain yang Selamat Ginting soroti:
Kalau Seskab setara eselon 2 seperti yang diklaim pemerintah maka pangkat yang sesuai adalah Brigadir Jenderal bukan Letkol.

Artinya Teddy sekarang sebagai Letkol bahkan belum memenuhi syarat pangkat untuk jabatan Seskab yang dia pegang.

Proyeksi yang mengerikan menurut analisis Ginting:

2026 — Letkol.
2027 — Kolonel.
2028 — Brigadir Jenderal
baru memenuhi syarat pangkat untuk Seskab.

Naik pangkat tiap tahun.
Melompati angkatan-angkatan di atasnya.
Termasuk melampaui 6 angkatan senior yang belum Letkol sampai sekarang.

Dampak ke moral dan sistem TNI dan ini yang paling serius:

Selamat Ginting bilang dia menerima banyak pesan WhatsApp dari perwira tinggi bintang 1 sampai 4 yang resah dengan kasus Teddy.

Dan ini bisa dipahami kenapa.

Bayangkan ada perwira lulusan 2006
5 angkatan di atas Teddy yang sudah seskoat,
sudah Diklatpim 2,
sudah semua syarat terpenuhi sampai sekarang belum Letkol.

Sementara Teddy lulusan 2011 tanpa memenuhi syarat pendidikan yang sama sudah Letkol karena dekat dengan Presiden.
Apa yang terjadi pada moralitas dan integritas sistem kenaikan pangkat TNI kalau ini dibiarkan?

Perbandingan sejarah yang paling mengena:
Selamat Ginting menyebut contoh dari Mesir panglima militer yang hanya berpengalaman sampai Mayor di lapangan, tapi karena dekat dengan lingkaran istana tiba-tiba jadi Jenderal dan memimpin pertempuran.

Hasilnya: memalukan Mesir secara militer.
Dan di dalam negeri sendiri ada preseden dari zaman Soekarno.
Ketika Presiden menempatkan tokoh yang tidak layak sebagai Kepala Staf AD TNI tidak terima.
Pelantikannya hanya dihadiri korp musik pemadam kebakaran.

TNI menolak hadir. Panglima tidak bisa masuk Markas Besar karena dikuasai yang menentang. Berujung pada Peristiwa 17 Oktober 1952.
Sejarah punya cara mengingatkan.

Rekomendasi Selamat Ginting — dan ini yang paling jelas:
Pensiunkan Teddy.
Kalau mau jadi Seskab, pensiun dulu dari militer.
Baru tempatkan di sana.
Kalau masih aktif di TNI, kembalikan ke Kopassus kirim ke Papua, pimpin Kompi menghadapi OPM.

Kopassus bukan tugasnya buka tutup pintu. Seharusnya buka tutup pertempuran."

Dan peringatan yang paling keras:
Kalau Prabowo teruskan ini bisa jadi hak angket di DPR mempersoalkan Presiden melanggar UU TNI. Prabowo bisa jatuh hanya gara-gara menyelamatkan orang-orang ini."

Ini bukan soal Teddy Indra Wijaya sebagai pribadi.
Dia mungkin orang yang kompeten dan loyal.

Ini soal sistem yang dirusak ketika loyalitas personal mengalahkan mekanisme yang sudah dibangun bertahun-tahun untuk menjaga integritas institusi militer.

TNI bukan perusahaan keluarga di mana bos bisa mempromosikan siapapun yang dia mau kapanpun dia mau.
TNI adalah institusi dengan hierarki, aturan kenaikan pangkat, dan persyaratan pendidikan yang dibangun bukan untuk menghalangi orang tapi untuk memastikan yang naik benar-benar siap memimpin.

Ketika aturan itu dilanggar karena kedekatan dengan presiden pesan yang diterima oleh ribuan perwira yang mengikuti aturan adalah: kerja keras dan prestasi tidak sepenting berada di lingkaran yang tepat.

Dan ketika TNI mulai berpikir seperti itu kita semua yang rugi.

[RahmaBaftim @rahmaniarbaftim]

🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘
⛔ STOP KESEWENANG2AN⛔
*Ayo Viralkan korupsi terselubung, rakyat ditipu puluhan tahun*

Sisa kuota/pulsa HP hrs nya berlaku sampai habis tdk berlaku hangus.

Penipuan terselubung 😮😮😮

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara?

Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu.

Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun.

Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.

Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai.

Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain.

Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi.

Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook.

Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa:

1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN.

2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal.

3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu.

4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan.

5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian.

Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam.

Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka.

Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam.

Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan.

Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.

Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja.

Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam.

Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek.

Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan.

JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun.

Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan.

Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga.

Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum.

Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi.

Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun...

Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit.

Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus.

Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini?

Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara?

Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian.

Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi.

Jakarta, 16 April 2026
Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)