Top Tweets for #PPUU

almost 2 years ago

Tahun ini saya masuk alat kelengkapan #PPUU DPD RI Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) mempunyai tugas: 1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; 2. ⁠Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; 3. ⁠Melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD; 4. ⁠Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna; 5. ⁠Melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna; 6. ⁠Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh komite; 7. ⁠Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang; 8. ⁠Melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah; 9. ⁠Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD; 10. ⁠Mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan RUU yang tidak menjadi lingkup tugas komite; 11. ⁠Mengoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite; dan 12. ⁠Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas: 1. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum; 2. ⁠Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain 3. Mengoordinasikan secara substansi & fungsional Pusat Law Center DPD

0

5

0

850

about 2 years ago

Kunjungan Kerja #PPUU PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DPD RI ke Universitas Nuslim Nusantara AL WASHLIYAH #Medan , untuk lakukan FGD Uji Sahih RUU tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan. . UU Administrasi Pemerintah hakikatnya adalah buku pedoman dan guidance bagi pelaksanaan pemerintahan yang good governance. Undang-Undang ini sejatinya sangat diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. . Penerapan UU Administrasi Pemerintah diharapkan mewujudkan keadilan dimana Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat tidak boleh diterapkan secara serampangan. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. . Semoga Sumatera Utara mampu secara optimal menerapkan mandat UU Administrasi Pemerintah, Mewujudkan pelayanan masyarakat yang optimal dan tentunya pemerintahan yang good governance bagi semua. #fahiraidris #fahiraidrisdpdri #fahiraidrisdpdridkjjakarta #fahiraidrissenatorjakarta #dpdri #dpdridkjjakarta #dpdrijakarta

0

6

1

0

693

about 2 years ago

Kunjungan Kerja #PPUU PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DPD RI ke Universitas Nuslim Nusantara AL WASHLIYAH #Medan , untuk lakukan FGD Uji Sahih RUU tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan. . Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar2nya kepada Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang telah bersedia menjadi tuan rumah acara ini, serta kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, maupun LSM. Kehadiran Bapak/Ibu/Saudara-saudara sekalian menunjukkan komitmen bersama dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan regulasi administrasi pemerintahan di Indonesia. . Seperti yang kita ketahui bersama, UU Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum bagi segala tindakan, perilaku, kewenangan, hak, dan kewajiban dari setiap administrator negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari melayani masyarakat. UU ini juga mengatur tentang prosedur, produk administrasi pemerintahan, kewenangan, upaya administrasi, hingga sanksi administrasi. . Tujuan utama UU Administrasi Pemerintahan adalah menciptakan tertib administrasi, akuntabilitas, kepastian hukum, perlindungan, pelayanan, dan pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk menghambat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam administrasi pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan akuntabel. . Meskipun demikian, masih terdapat beberapa celah dan permasalahan dalam implementasi UU Administrasi Pemerintahan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan untuk memastikan bahwa undang-undang ini tetap relevan dan dapat mengatasi tantangan yang ada. . Kegiatan Uji Sahih ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan telaah dari para pakar, akademisi, masyarakat, dan pemerintah daerah guna memperkaya materi dari Naskah Akademik yang telah disusun. Kami berharap FGD ini dapat menghimpun masukan dan pandangan konstruktif dari narasumber dan peserta terhadap naskah akademik dan draft RUU yang telah disusun. . Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi penyempurnaan RUU Perubahan UU Administrasi Pemerintahan, sehingga kita dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. #fahiraidris #fahiraidrisdpdri #fahiraidrisdpdridkjjakarta #fahiraidrissenatorjakarta #dpdri #dpdridkjjakarta #dpdrijakarta

0

12

2

0

817

almost 3 years ago

@Simonovis Señor @GerardoBlyde, usted y los demás miembros de la delegación #PPUU @unidadvenezuela, que firmó el #AcuerdoBarbados en nuestra representación, son los únicos "habilitados" de responder sobre el cumplimiento de estos puntos, por parte del régimen chavista-madurista.

0

4

0

682

almost 3 years ago

@monitoreamos Señor Coordinador de la delegación #PPUU @unidadvenezuela @GerardoBlyde este posteo de @monitoreamos, tiene la lista de nuevos presos políticos del régimen, anunciado por el @MinpublicoVEN @TarekWiliamSaab, con la excusa del reclamo de la soberanía del Esequibo.

1

7

5

0

2K

almost 3 years ago

@jpenalver Sr @jpenalver esa es la pregunta 64mil lochas,que deben ser responder el facilitador del #AcuerdoBarbados @NoruegaMexCA y el coordinador delegación #PPUU @GerardoBlyde,cómo carrizo,se puede recurrir una sentencia ante @TSJ_Venezuela de un recurso que no existe de,hecho y derecho

0

3

1

0

275

almost 3 years ago

@omarestacio Sr coordinador de la delegación #PPUU @unidadvenezuela, @GerardoBlyde, no lo digo yo, que después de todo,soy una simple ciudadana de pie,lo dice un colega suyo, el Dr @omarestacio, el #AcuerdoBarbados, no fue eficiente en la defensa de los derechos políticos de los venezolanos.

1

8

3

0

452

almost 3 years ago

@GerardoBlyde Le hablo al ciudadano @GerardoBlyde usted conoce, porque es profesional del derecho, como funciona la justicia chavista-madurista y que el. @TSJ_Venezuela es de facto su brazo judicial, ahora les hablo al "árbitro mediador" y al coordinador de delegación #PPUU @unidadvenezuela 1/

1

2

1

271

almost 3 years ago

@AlbertoRodNews Sr coordinar delegación #PPUU @unidadvenezuela @GerardoBlyde, aunque sabemos que el dirigente del partido oposición, oficial , oficialista y oficiosa al régimen, @aecarri, esta haciendo méritos para ser designado"candidato de consenso",no puede obviarse que el objetivo final 1/

1

2

1

0

387

almost 3 years ago

@delsasolorzano @Nelsonpvzla1 @EnCiudadanoVzla @ONU_derechos Sr coordinador de delegación #PPUU @unidadvenezuela @GerardoBlyde, le envío posteo del precandidata primarias @delsasolorzano denunciado el allanamiento de morada y detención, sin orden judicial, del dirigente de su partido, @Nelsonpvzla1 por la policía política del régimen. 1/

1

5

0

303