Top Tweets for #savePLN

Ketika Laporan Keuangan Berbicara Lebih Keras dari Pernyataan Pers Pada 8 Juni 2026, lampu-lampu di Jawa mulai padam bergilir. Pemerintah menyebutnya insiden teknis — dua pembangkit IPP keluar dari sistem, ditambah kekurangan pasokan batubara. Semua penjelasan itu benar secara teknis. Tapi tidak satu pun menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa sistem dengan kapasitas 44.857 MW bisa lumpuh hanya karena dua unit bermasalah? Jawabannya tidak ada di konferensi pers. Ia ada di 223 halaman Laporan Keuangan PLN FY2025, yang ditandatangani 19 Mei 2026 — tujuh minggu sebelum pemadaman pertama. Revenue Rekor yang Menipu PLN membukukan pendapatan Rp582,7 triliun di 2025 — tertinggi sepanjang sejarah. Tapi laba bersihnya hanya Rp7,3 triliun, anjlok 65,8% dari Rp21,2 triliun setahun sebelumnya. Beban usaha tumbuh 10%, lebih cepat dari pendapatan yang hanya naik 6,8%. Rugi kurs meledak dari Rp6,8 triliun menjadi Rp12,5 triliun karena hampir seluruh utang investasi PLN berdenominasi USD, JPY, dan EUR. Yang lebih penting: dari Rp582,7 triliun pendapatan itu, Rp200,2 triliun — atau 34,3% — adalah subsidi dan kompensasi dari APBN. Tanpa transfer fiskal negara, PLN akan mencatat kerugian operasional yang sangat dalam. Kas Mengering, Piutang Menggunung Kas PLN menyusut Rp19,2 triliun dalam setahun. Penyebabnya bukan pengeluaran berlebih, melainkan uang yang tak kunjung masuk. Piutang dari pemerintah melonjak 156% menjadi Rp110,7 triliun — didominasi kompensasi Rp84,9 triliun yang belum dibayar. Dari total kompensasi 2025 sebesar Rp112,7 triliun, pemerintah baru mentransfer Rp27,9 triliun. Sisanya nyangkut di birokrasi. Untuk menutup lubang itu, PLN menarik utang bank jangka pendek hingga Rp125,2 triliun — hampir dua kali lipat tahun sebelumnya. Arus kas dari operasi pun tinggal Rp9,9 triliun, ambles dari Rp75,4 triliun di 2024. PLN pada dasarnya sedang meminjam uang untuk membiayai operasi sehari-harinya sendiri. Membayar Triliunan, Tapi Tidak Bisa Memerintah PLN membayar Rp195,2 triliun kepada IPP di 2025 — Paiton Energy Rp16,8T, Bhumi Jati Power Rp15T, Bhimasena Power Indonesia Rp11,3T, Jawa Power Rp8,8T. Jumlah yang luar biasa besar. Tapi tidak satu pun IPP itu bisa diperintah oleh PLN. Ketika dua unit mereka bermasalah, PLN hanya bisa meminta percepatan perbaikan. Kontrol operasional ada di tangan IPP, bukan pembeli. Inilah kelemahan struktural model single-buyer yang selama ini tidak pernah dipersoalkan secara serius: PLN menanggung seluruh risiko keandalan, tapi tidak memegang kendali atas aset yang menghasilkan pasokan. Tiga Tekanan yang Tidak Bisa Dilawan Sekaligus PLN terjebak dalam squeeze dari tiga arah. Dari atas, tarif dibekukan dan kompensasi dibayar lambat — PLN menanggung biaya dulu, reimburse belakangan. Dari bawah, harga DMO batubara yang tidak berubah sejak 2019 membuat produsen lebih memilih ekspor, sehingga pasokan ke PLTU Jawa menipis. Dari samping, Rupiah yang melemah menggelembungkan beban utang valas secara otomatis, menggerus laba yang sudah tipis. Di antara semua tekanan itu, PLN masih menyetor dividen Rp3,35 triliun ke Danantara. Angkanya mungkin tidak besar relatif terhadap total aset, tapi dalam konteks arus kas operasi yang hanya Rp9,9 triliun, setiap triliun yang keluar adalah pilihan yang nyata. Pertanyaan yang Tidak Dijawab Pemadaman Jawa bukan insiden teknis semata. Ia adalah output yang bisa diprediksi dari sistem yang sudah lama mengandung kelemahan struktural — dan laporan keuangan FY2025 adalah dokumentasinya yang paling jujur. Bukan "mengapa ada pemadaman?" Pertanyaannya adalah: apakah arsitektur bisnis PLN — yang menempatkannya sebagai single buyer tanpa kontrol operasional, menanggung utang valas raksasa, dan berfungsi sebagai eksekutor kebijakan energi murah dengan reimburse yang selalu terlambat — masih layak sebagai fondasi ketahanan energi nasional? Selama pertanyaan itu tidak dijawab serius, pemadaman berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. #PLN #MatiListrik #PemadalamPulauJawa