Badan Gizi Nasional (BGN) belanja tablet, motor,
kaos, sampai semir sepatu dengan total triliunan rupiah pada 2025.
Apa saja rinciannya dan kenapa pengadaan ini dikritik sebagai "alarm serius bagi tata kelola keuangan negara"? https://t.co/DumAVg6faa
BGN Hamburkan Rp 113 Miliar untuk Sewa Jasa Event Organizer
Dadan: "BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri."
Guys, lu pada tau gak?
Ketua BGN baru aja klarifikasi soal anggaran makan gratis,
tapi jujur ya,
denger penjelasannya
malah bikin gue makin pengen nanya:
Ini Mau Ngasih Makan Anak Sekolah
Atau Mau Buka Toko Elektronik?
Gue beneran gagal paham sama logikanya.
Dia bilang datanya meluruskan tapi buat gue ini mah malah makin bengkok.
Nih, kita pretelin satu-satu biar lu tau yang dia bilang:
1. Laptop 5.000 Unit:
Klarifikasi Dia:
Bukan 32.000 unit kok,
cuma 5.000 unit doang di tahun 2025.
Logika: Woy, Pak! 5.000 unit itu kalau satu laptop harganya 10 juta (standar kantor),
totalnya 50 miliar
Itu baru urusan administrasi doang.
Pertanyaannya:
Ini Badan Gizi atau Call Center?
Emang anak-anak di pelosok kalau laper mau disuapin motherboard?
2. Alat Masak 245 Miliar:
Klarifikasi Dia:
Pagu alat dapur cuma Rp 252 Miliar,
realisasinya Rp 245 Miliar buat 315 titik.
Logikanya:
Berarti satu dapur jatahnya sekitar 780 juta
Lu bayangin,
modal 780 juta cuma buat beli alat masak di satu lokasi?
Itu mah udah bisa buka resto
fine dining di Jakarta Pusat
Rakyat itu pengen liat dapurnya ngebul pake bahan makanan lokal,
bukan liat perabotan dapur seharga mobil mewah yang ujung-ujungnya mungkin cuma dipake buat masak mie instan kalau anggarannya bocor.
3. Bayar EO 113 Miliar
Klarifikasi Dia:
BGN ngaku butuh EO karena internal belum siap.
Logikanya :
Ini paling ngeri.
Lu bikin badan baru
dapet duit triliunan
tapi lu bilang Gue gak siap kerja,
makanya gue sewa orang lain?
Terus gaji lu buat apa?
Rp 113 Miliar cuma buat bayar EO itu pemborosan
Itu duit bisa buat gaji ribuan Ibu-ibu PKK di desa buat masakin anak-anak mereka sendiri.
Kenapa duitnya malah lari ke pengusaha EO di Jakarta?
Bau-bau bagi-bagi jatah proyeknya kenceng banget di sini
4. Drama Kaos Kaki
Klarifikasi Dia:
Itu pengadaan Universitas Pertahanan, bukan BGN.
Logikanya:
Saling lempar tanggung jawab??
klasik Mau Unhan, mau BGN,
itu semua pake DUIT APBN,
duit pajak gue dan lu semua
Publik nanya kenapa program makan gratis ada bau-bau belanja kaos kaki lewat kampus militer?
Jawabannya malah teknis "swakelola".
intinya mah sama aja:
Duit rakyat diputer-puter di antara mereka sendiri sampe kita pusing ngelacaknya
Jangan mau dibego-begoin pake istilah Paguatau Realisasi"
Intinya simpel:
Anggaran makan gratis ini rawan banget lumer di jalan buat beli barang-barang yang gak ada hubungannya sama perut anak sekolah.
Mereka lebih sibuk belanja laptop dan bayar EO daripada mastiin peternak ayam dan petani lokal dapet orderan.
Klarifikasi ini cuma strategi "pemadam kebakaran" biar rakyat bisa tenang sementara, padahal lubang boroknya makin kelihatan.
Gimana menurut lu, Guys?
Masih percaya sama klarifikasi gajelas kayak gini, atau lu ngerasa ada yang lagi pesta pora pake duit makan siang anak-anak?
Guys, Mahfud MD baru keluarkan kritik yang menurut gue salah satu yang paling tajam dan paling berbobot sejak pemerintahan Prabowo berjalan.
Bukan karena Mahfud asal ngomong.
Tapi karena dia menggunakan buku Prabowo sendiri sebagai standar penilaiannya.
Senjata yang dipakai Mahfud: buku Paradoks Indonesia:
Sebelum menjabat Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia yang bahkan dibagikan ke setiap anggota kabinet.
Di dalamnya Prabowo menekankan tiga hal: strategi yang benar, manajemen pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang bersih.
Mahfud menggunakan standar yang Prabowo buat sendiri itu untuk menilai implementasinya sekarang.
"Itu standar yang beliau buat sendiri. Namun sekarang, demokrasi kita melemah. DPR hampir tidak pernah lagi mempersoalkan kebijakan Presiden secara kritis."
Tiga poin kritik utama Mahfud:
Satu melemahnya checks and balances.
DPR yang seharusnya jadi penyeimbang kekuasaan hampir tidak pernah mengkritisi kebijakan presiden secara substantif. Koalisi yang terlalu besar membuat fungsi pengawasan parlemen praktis tidak berjalan.
Dua autocratic legalism.
Mahfud menyoroti fenomena di mana hukum dibentuk hanya untuk melegitimasi kehendak penguasa tanpa partisipasi publik yang bermakna. Hukum dipakai sebagai alat bukan sebagai pagar.
Tiga penegakan hukum yang tebang pilih.
Ini bukan tuduhan baru tapi Mahfud menegaskannya dengan konteks yang lebih besar soal arah demokrasi Indonesia.
Soal desakan mundur yang mulai bermunculan:
Mahfud juga merespons soal sejumlah tokoh yang menyuarakan desakan agar Prabowo mundur.
Posisinya jelas: itu bukan makar. Itu bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
"Kritik yang muncul bukanlah upaya menggulingkan pemerintah. Ini adalah bagian dari demokrasi."
Dan ini penting karena ada kecenderungan untuk melabeli kritik keras sebagai destabilisasi atau makar. Mahfud secara eksplisit membantah framing itu.
Yang membuat kritik Mahfud berbeda:
Mahfud bukan oposisi ideologis yang dari awal menentang Prabowo. Dia mantan Menko Polhukam yang punya akses langsung ke dalam sistem.
Dan dia tidak menyerang dari luar dia menggunakan dokumen yang Prabowo buat sendiri, yang bahkan disebarkan ke seluruh kabinet, sebagai tolok ukurnya.
Ini bukan serangan personal. Ini audit berbasis janji tertulis.
"Objektivitas seorang pemimpin bisa dinilai dengan membandingkan janji tulis dan implementasi di lapangan."
Hanya di era Presiden Prabowo kita tidak sulit menemukan menteri yang KOSONG, ini salah satunya.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tampak GELAGAPAN saat ditanya oleh DPR soal programnya sendiri.
Apa mungkin kena virus KOPONG ala Gibranitarianisme?
Hadeeehhh...📍📍📍
Terang-terangan begini tapi @KPK_RI@KejaksaanRI@BPKPgoid pada mingkem, rakyat di paksa percaya dengan semua kebobrokan tang di pertontonkan.
Dadan H ketua BGN, gak bisakah @prabowo pecat orang ini?!, menkeunya juga letoy!, yg lain suruh ngirit, gimana ceritanya BGN, seakan akan tanpa tersentuh hukum, dan berfoya foya!
Jauh lebih berbahaya pejabat, bukan pengamat, yg tdk sesuai background.Juga, pejabat yg salah data atau nggak pakai data (mis. bilang Aceh sdh pulih). Tanggung jawabnya hukum tuh bkn hanya etik.
Total ada : 21.801 unit
Harga : 56,8 Juta
Total : 1,238 Triliun Rupiah
Kita ambil asumsi rata-rata gaji guru (gabungan honorer dan ASN) di angka Rp4.000.000 per bulan.
Angka 1,238 Triliun itu setara dengan:
- Membayar gaji 309 ribu guru selama satu bulan.
- Atau membiayai 860 guru dari mulai mereka pertama mengajar sampai pensiun (30 tahun).
- Skala Nasional: Di Indonesia, total ada sekitar 149.000 SD. Jadi, uang itu bisa menggaji 20% (seperlima) dari seluruh guru SD di Indonesia secara bersamaan dalam satu bulan.
- Skala Kota: Satu kota besar (seperti Jakarta atau Surabaya) biasanya memiliki sekitar 1.000 hingga 2.000 sekolah. Artinya, uang tersebut bisa menggaji seluruh guru di 15 sampai 20 kota besar sekaligus.
- Barisan Sekolah: Jika 30.957 gedung sekolah SD tersebut dijejerkan berdampingan, barisannya bisa memanjang sekitar 900 kilometer, atau hampir sepanjang Pulau Jawa (dari Jakarta sampai Surabaya).
Uang ada emang udah ada dari dulu
tapi emang guru itu dipandang sebelah mata
pendidikan itu kagak cuan soalnya
susah di tilep walaupun udah bnayka yang di tilep
Rest in Peace Dharam ji. You were nothing short of a father figure to me… thank u for showering me with blessings and love the way you did. An inconsolable and irreplaceable loss to not just his family, but to cinema and film lovers world over. You are immortal… and your soul will live through your films and your beautiful family forever. Love you always.
RUU KUHAP seharusnya jadi pagar pelindung bagi warga, bukan jadi pintu masuk kekuasaan yang tak terkendali.
4 Alasan Tolak RKUHAP: https://t.co/0CZt2vq3Co
RUU KUHAP seharusnya membatasi aparat, bukan memberi peluang untuk menabrak aturan.
Kalau ini disahkan tanpa perbaikan, bersiaplah…
Kamu, saya, kita dan semua bisa kena.
#TolakRKUHAP
#SemuaBisaKena
#RUUKUHAP
#Watchdoc