demo tuh yah emang harus distruptif, bikin macet, ngeganggu kegiatan sehari-hari, karena tujuan demo ya biar di denger pejabat dan bikin mereka TERGANGGU untuk merubah kebijakan, kalau ada "area khusus demo" ngapain coba? teriak2 dilapangan ga didenger?
RUU TNI > RUU KUHAP > RUU Porli. Anjir triple kill demokrasi. Dalam kurun waktu 1 tahun kecepatan yang gak wajar. makin keliahatan kalau rezim ini memang bertujuan untuk menghapuskan supremasi sipil.
Kalimat ini secara terang-terangan seperti negara nantangin rakyat sendiri.
Kita berhutang pada Affan Kurniawan, 135 korban tragedi Kanjuruhan, orang2 yang mengalami kekerasan dan kriminalisasi korp coklat
Hutang itu seharusnya bisa dibayar dengan merevolusi institusi Polri sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya
Tapi apa yg dilakukan negara?
Sedikit advice untuk tim kabinet dan pejabat:
Tolong jika lain kali ketika ada video kritik yg viral, jangan buru2 direspons.
Bedah per menit, respons dengan data.
Hindari bahasan personal.
Menggeser kritikan ke arah personal, itu menghilangkan inti dari video balasan.
#intinyadeh Sumatra mati listrik massal (blackout) sejak 22 Mei.
4 warga tewas keracunan gas monoksida dr genset.
2 pelajar di Kab. Tanah Datar (1 lainnya kritis), saat cas HP di masjid.
2 wanita pekerja di Kab. Batu Bara (2 lainnya kritis), di konter HP tempat kerja mereka.
Menurut gw tetap nggak ya. Apalagi setelah nonton ini jadi tahu bahwa:
a. PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) ini akan literally jadi eksportir tunggal tiga komoditas strategis: batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
b. Dibentuk dengan kecepatan yang tidak wajar: Akta notaris 18 Mei, SK Kemenkumham 19 Mei, Diumumkan Presiden 20 Mei, total: 3 hari tanpa satu pun rapat publik, tanpa DPR, tanpa asosiasi pengusaha. UU IKN yang kontroversial dan dikritik terburu-buru aja butuh 43 hari.
c. DSI emang nggak ngambil aset atau operasional perusahaan masing-masing. Yang "diambil" adalah hak jual langsung ke pembeli luar negeri. Relasi dagang yang dibangun bertahun-tahun, kepercayaan buyer internasional, fleksibilitas negosiasi harga, semuanya hilang. Itu kayak lo punya restoran tapi nggak boleh terima tamu sendiri, mereka cuman bisa nyicip masakan lo dari jauh.
Masalahnya kan ada kontrak yang sudah berjalan.
- Banyak perusahaan sudah punya kontrak jangka panjang dengan buyer internasional yang ditandatangani jauh sebelum DSI ada
- Pemerintah bilang secara lisan "kontrak lama tetap jalan" tapi tidak ada jaminan hukum tertulis sampai sekarang
- Dalam hukum perdagangan internasional ada prinsip pacta sunt servanda: kontrak mengikat kedua pihak, tidak bisa diubah sepihak
- Kalau buyer luar negeri merasa rekan dagang mereka tiba-tiba diganti ke DSI tanpa persetujuan, mereka bisa gugat lewat arbitrase internasional. Yang kena gugatan perusahaan Indonesia, bukan pemerintah
Jadi risikonya datang dari dua arah sekaligus. Dari luar, buyer internasional bisa gugat karena kontrak dilanggar sepihak. Dari dalam, tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas untuk DSI itu sendiri.
Single buyer, single seller, tanpa audit independen. DSI ambil alih seluruh transaksi ekspor tanpa saingan, jual ke luar negeri tanpa pembanding. Tidak ada yang bisa koreksi kalau mereka main harga. Ironisnya, ini persis modus yang sama dengan transfer pricing yang mau diberantas, tapi sekarang yang melakukannya adalah negara sendiri.
Kalau badan ini tidak transparan, kita tidak nutup pintu korupsi, kita cuma mindahin lokasinya ke satu titik yang lebih susah diawasi.
Indonesia punya preseden. Badan Urusan Cengkeh era Orba dibentuk dengan niat serupa, ujungnya dibubarkan paksa karena merugikan negara dan petani sendiri.
Dibentuk dalam 3 hari, tanpa kajian publik, tanpa jaminan hukum tertulis.
Ingat bapak/ibu Pemerintah yang terhormat, yang datang dengan cepat biasanya hancur dengan cepat juga.
"Kalo tau bakal begini ga bakal gw dukung"
Ngga, lo bukan gatau, tapi bodoh aja. Dari program kerja, riwayat hidup, sampe debat pun lo harusnya udah bisa nilai.
Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.
Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.
Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.
Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.
Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.
Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.
Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.
Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.
Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)
Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.
Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.
Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.
Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.
Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.
Muslims always gets the stereotypical terrorist bomber jokes just because of 9/11, yet Americans can bomb countries every year but somehow they're not the terrorists? Somehow they're not the monsters? Okay.
Guys Rafah hilang. Champign "All eyes to Rafah" dua tahun lalu yang direpost jutaan orang itu nggak ada bekasnya. Februari ini seluruh kota di bawah kendali Israel.
Sekarang 81% bangunan di Gaza udah dirusak sama mereka ☹️
Jangan berhenti speak up, usahakan terus boycot.
Tidak minta maaf atas:
1. Arogansinya mengatakan "Semua urusan di republik ini, saya tinggal pegang palu, selesai".
2. Menghardik orang yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan sopan dengan tuduhan arogan dan argumen "kalau tidak belajar pemerintahan tidak boleh komentar"
A child cries while carrying his younger sister on his shoulders, walking along the long displacement route from northern Gaza to the south... a scene that captures the suffering of innocent children under the horrors of war.
Ada yang dipenjara ga sih kalo gini? At least sanksi berat. This is not normal. Jangan dikerdilkan problemnya.
Akibat bukan pengusaha makanan, dikasi proyek kali ya. Karbitan semua. Mengelola makanan higienis dalam jumlah besar, ga punya ilmunya.
🚨Protests Erupt in Indonesia.
In Jakarta thousands have been protesting against corruption and exploitation:
🚔 At least one civilian was killed after being run over by a Brimob vehicle
📢 Students are demanding an end to lawmakers’ obscene privileges — housing allowances worth 50M rupiah a month while ordinary people struggle to survive.
✊ Workers are on the streets, calling for an end to outsourcing and fighting for dignity, fairness, and protection on the job.
🚔 The government responds with tear gas, water cannons, and repression, but the people refuse to be silenced.
📱 Authorities are even pressuring social media platforms to censor voices of dissent.
The protests aren’t just about allowances or outsourcing. It’s about justice. It’s about ordinary Indonesians saying enough is enough.