@cariaeosa -Syarat S1 sudah relevan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi dianggap sebagai hambatan yang terlalu eksklusif bagi warga negara yang berniat mengabdi sebagai wakil rakyat.
-Mari Kita Berjuang Untuk Indonesia Yg Lebih Baik Melalui Reformasi DPR/DPRD
@cariaeosa Mengapa Anggota DPR / DPRD harus S1 :
-Pendidikan S1 melatih seseorang untuk membaca literatur berat, berpikir sistematis, dan menyusun argumen berbasis data.
@cariaeosa -Latar belakang S1 membantu legislator memiliki kemandirian berpikir & mengambil keputusan kritis.
-Aturan S1 memaksa parpol utk merekrut & mengkader caleg berdasarkan kapasitas intelek & rekam jejak,bkn sekadar mengandalkan popularitas instan (selebritas)/kekuatan modal semata.
@cariaeosa -DPR berhadapan dgn menteri,dirjen,pejabat negara yg mayoritas S1 hingga S3.
Begitu pula di bidang hukum:hakim, jaksa, & advokat yg menjalankan/menafsirkan UU diwajibkan bergelar S1, sehingga tdk proporsional jk pihak yg membuat UU justru memiliki standar pendidikan yg lbh rendah
@kandaabahlul -Syarat S1 sudah relevan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi dianggap sebagai hambatan yang terlalu eksklusif bagi warga negara yang berniat mengabdi sebagai wakil rakyat.
-Mari Kita Berjuang Untuk Indonesia Yg Lebih Baik Melalui Reformasi DPR/DPRD
@kandaabahlul Mengapa Anggota DPR / DPRD harus S1 :
-Pendidikan S1 melatih seseorang untuk membaca literatur berat, berpikir sistematis, dan menyusun argumen berbasis data.
@kandaabahlul -Latar belakang S1 membantu legislator memiliki kemandirian berpikir & mengambil keputusan kritis.
-Aturan S1 memaksa parpol utk merekrut & mengkader caleg berdasarkan kapasitas intelek & rekam jejak,bkn sekadar mengandalkan popularitas instan (selebritas)/kekuatan modal semata.
@kandaabahlul -DPR berhadapan dgn menteri,dirjen,pejabat negara yg mayoritas S1 hingga S3.
Begitu pula di bidang hukum:hakim, jaksa, & advokat yg menjalankan/menafsirkan UU diwajibkan bergelar S1, sehingga tdk proporsional jk pihak yg membuat UU justru memiliki standar pendidikan yg lbh rendah
@hadismz_@a_01pr@LambeSahamjja Yg ditekankan disinin itu Standar kualitas caleg S1-S3 untuk dipilih, kalau bicara hak semua WNI mempunyai hak yg sama.
Semua org bisa jadi gojek (HAK), tapi untuk menjadi gojek anda harus punya kualitas standar yg diterima sama perusahaan gojek dan ini tdk termasuk diskriminasi
@hadismz_@a_01pr@LambeSahamjja Bedakan antara "hak" dan "standar kwalitas"
Setiap orang punya hak menjadi "dokter" tapi "standar kwalitas" dokter menempuh S1 - S3.
Begitupun setiap WNI punya hak memilih & dipilih tapi "standar kwalitas" untuk dipilih harus S1-S3.
@LambeSahamjja -Syarat S1 sudah relevan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi dianggap sebagai hambatan yang terlalu eksklusif bagi warga negara yang berniat mengabdi sebagai wakil rakyat.
-Mari Kita Berjuang Untuk Indonesia Yg Lebih Baik Melalui Reformasi DPR/DPRD
@LambeSahamjja Mengapa Anggota DPR / DPRD harus S1 :
-Pendidikan S1 melatih seseorang untuk membaca literatur berat, berpikir sistematis, dan menyusun argumen berbasis data.
@LambeSahamjja -Latar belakang S1 membantu legislator memiliki kemandirian berpikir & mengambil keputusan kritis.
-Aturan S1 memaksa parpol utk merekrut & mengkader caleg berdasarkan kapasitas intelek & rekam jejak,bkn sekadar mengandalkan popularitas instan (selebritas)/kekuatan modal semata.
@LambeSahamjja -DPR berhadapan dgn menteri,dirjen,pejabat negara yg mayoritas S1 hingga S3.
Begitu pula di bidang hukum:hakim, jaksa, & advokat yg menjalankan/menafsirkan UU diwajibkan bergelar S1, sehingga tdk proporsional jk pihak yg membuat UU justru memiliki standar pendidikan yg lbh rendah