@aldhyrio @percaya_dukun Habis di terima masih harus pendidikan sekitar 2 tahun. Faktanya rekrutmen calon hakim per tahun 2017 banyak menerima lulusan lawyer kantor besar, beralih karena biasanya pasionnya litigasi bukan corporate.
@aldhyrio @percaya_dukun Apakah jadi lawyer kantor gede lebih sulit dari jadi hakim? Bisa jadi karena penyaringan awal lawyer kantor gede biasanya berdasarkan univ sementara jadi hakim gak, asal univ akreditas min B bisa,kyk cpns. Tapi hakim masa rekrutmennya random, bisa 5 tahun sekali, 7 tahun sekali.
@Reggga__ @ArrosyidAkmal @yesitsdcdm@anindyan3 @helmi_stbd Ya dibatasi akses penggunaannya. Ini kan sama aja logikanya kayak barang impor yg lebih murah dibatasi peredarannya agar industri lokal gak mati.
@itsTimWijaya Di bandara>mau ngecek jadwal on schedule apa gak>papan pengumuman jauh>mager>foto zoom. Semua fitur guna kalau orang punya akal.
@rdimasss_ @UmarSyadatHsb__ Intinya perkara gantung, bisa suatu saat sebelum dalawuarsa dilimpahkan lagi ke pengadilan sementara kalau masuk proses pembuktian maka keluar putusan hakim yg apabila tidak ada pihak mengajukan upaya hukum maka putsn itu berkekuatan hukum ttp sehingga perkara selesai sepenuhnya.
@rdimasss_ @UmarSyadatHsb__ Lucu juga ada yg ngira NO cuma perdata. NO bisa di pidana dalam arti dakwaan tidak dapat di terima/tuntutan tidak dapat diterima sementara dalam perdata NO itu gugatan tidak dapat diterima. Konsekuensinya kalo NO baik pidana maupun perdata artinya perkara bisa diajukan ulang.
@FatihSuher@alandakariza Kalo patokannya gini bikin paspor dipungut biaya udah bisa masuk kategori gak adil. Orang miskin blm tentu punya duit 350 rb utk bikin paspor.
@ardisatriawan Putusan masuk dalam dokumen keterbukaan informasi publik sesuai UU, namun khusus perkara kesusilaan,anak dan cerai harus di anomisasi dulu sebelum di unggah ke sistem informasi dan bisa diakses umum.