Suku Korowai di Papua baru “ditemukan” dunia sekitar tahun 1970-an.
Sebelum itu? Mereka hidup tanpa tahu ada peradaban lain di luar hutan mereka.
Rumah mereka dibangun di atas pohon, ketinggian sampai 50 meter, setara gedung 15 lantai.
Populasinya sekitar 4.000 orang. Bahasa mereka unik, nggak mirip suku Papua mana pun.
Di antara jutaan manusia yang scroll medsos sekarang, ada ribuan orang yang hidupnya masih seperti ini.
Dan mereka baik-baik saja.
■ Indonesia: 70 Juta Lansia Tanpa Pensiun dalam 20 Tahun ke Depan
Karyawan perusahaan swasta besar di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program Jaminan Pensiun. Dari total 48 juta penduduk usia produktif, sekitar 15 juta orang telah terdaftar sebagai peserta.
Sementara itu, karyawan di perusahaan lain dapat mengikuti program ini secara sukarela, sehingga sebagian besar dari mereka tidak terdaftar. Selain itu, karena program ini baru dimulai pada tahun 2015 dan masa kepesertaan minimum ditetapkan selama 15 tahun, karyawan yang memasuki usia pensiun sebelum tahun 2030 hanya akan menerima uang tunai pensiun sekaligus (manfaat pensiun dini).
Artinya, mereka dipastikan tidak akan menerima manfaat pensiun bulanan. Karena sedikitnya karyawan yang diwajibkan menjadi peserta dan tidak adanya langkah-langkah penyelamatan meskipun telah ditetapkan masa kepesertaan minimum, jumlah orang tanpa pensiun setelah usia pensiun perusahaan (55 tahun) terus meningkat.
Pada tahun 2050, 25 tahun mendatang, dari 70 juta lansia, diperkirakan hanya sekitar 3 juta orang yang dapat menerima manfaat Jaminan Pensiun.
Jumlah peserta program pensiun bagi militer dan pegawai negeri sipil (ASN) sekitar 5 juta orang, sehingga total peserta pensiun publik usia produktif paling banyak diperkirakan sekitar 20 juta orang. Selain itu, tidak ada program pensiun publik yang tersedia bagi sekitar 69 juta pekerja mandiri, 30 juta ibu/bapak rumah tangga, dan 6 juta pengangguran dari kalangan usia produktif. Akibatnya, kemungkinan besar sekitar 100 juta penduduk usia produktif ini akan hidup tanpa pensiun.
Seperti halnya di Jepang, Indonesia memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari total 285 juta penduduk, sebanyak 223 juta orang telah terdaftar, sehingga sekilas tampak tidak ada kekhawatiran mengenai biaya rawat jalan dan rawat inap di hari tua. Namun, hanya 79 juta orang yang membayar iuran, sementara pemerintah menanggung iuran 144 juta orang dari sumber pajak.
Selain itu, terdapat 55 juta orang yang menunggak iuran — mereka tidak mendapat pembebasan iuran, namun juga tidak membayar. Utang para penunggak terus membengkak bagaikan bola salju, dan semakin banyak warga yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan.
Pemerintah yang khawatir dengan kondisi ini pernah mempertimbangkan untuk menghapus utang iuran JKN guna memperluas cakupan kepesertaan, namun hingga kini hal tersebut belum dilaksanakan.
Memang, meski utang dihapus pun, para lansia tanpa pensiun tidakerta-merta akan mulai membayar iuran. Dengan sedikitnya peserta yang membayar iuran dan ditetapkannya nol persen biaya layanan kesehatan yang ditanggung peserta, keberlangsungan finansial program kesehatan ini menjadi masalah mendesak.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan pengenalan Long-term Care Insurance. Jika ini terwujud, semakin banyak warga yang dapat menggunakan layanan perawatan jangka panjang dengan biaya terjangkau, dan penduduk usia produktif pun dapat terus bekerja.
Namun, dalam kondisi di mana para lansia tidak memiliki pendapatan pensiun, siapakah yang akan membayar iuran Long-term Care Insurance dan biaya layanan perawatan yang menjadi tanggungan pribadi?
Menciptakan masyarakat di mana seluruh warga negara memiliki pendapatan pensiun secara berkelanjutan dan mampu menanggung biaya hidup, biaya kesehatan, serta biaya perawatan merupakan tantangan yang sangat mendesak. Jika tidak, semakin banyak lansia yang hidup dari bantuan sosial, dan penggunaan dana pajak akan terus meningkat. Dana tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada generasi muda yang produktif di masa depan.
Jika sistem pensiun tidak direformasi secara menyeluruh sekarang, beban yang sangat besar akan diwariskan kepada masyarakat 20 tahun mendatang.
Mari kita pikirkan masalah penuaan populasi dan penurunan angka kelahiran di Indonesia dari sudut pandang keamanan ekonomi Jepang.
Penuaan populasi dan penurunan angka kelahiran di Indonesia akan menggerus daya beli masyarakat, memperlebar kesenjangan, dan memicu keresahan sosial. Dalam masyarakat tanpa pendapatan pensiun dan sistem perawatan jangka panjang, kaum muda terpaksa tidak hanya mengeluarkan biaya untuk diri sendiri, tetapi juga meningkatkan kiriman uang kepada orang tua dan kakek-nenek mereka di desa.
Frekuensi pulang kampung untuk merawat keluarga pun akan meningkat, dan dalam beberapa kasus, mereka mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan di perkotaan. Selanjutnya, semakin banyak penduduk usia produktif yang kembali ke daerah pedesaan yang minim industri dan menjalani usaha mandiri sambil merawat anggota keluarga.
Secara keseluruhan, produktivitas tenaga kerja nasional akan menurun, dan semakin sulit bagi perusahaan-perusahaan Jepang untuk memastikan ketersediaan basis produksi yang mereka harapkan.
Selain itu, dengan menurunnya pendapatan disposabel dan daya beli masyarakat, pasar Indonesia tidak lagi dapat menjadi tujuan penjualan yang menarik bagi perusahaan Jepang.
Sebaliknya, apa yang akan terjadi jika Indonesia memperkenalkan Jaminan Pensiun Nasional?
Seluruh warga negara akan memiliki jaminan pendapatan setelah pensiun, yang dari pendapatan tersebut mereka dapat membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Long-term Care Insurance, sehingga para lansia dapat menjalani hidup secara mandiri. Beban pajak dan iuran jaminan sosial bagi penduduk usia produktif pun dapat ditekan, memungkinkan mereka menggunakan uang untuk kebutuhan rumah tangga mereka sendiri.
Produktivitas dan daya beli masyarakat secara keseluruhan pun akan terjaga.
Jepang adalah negara dengan tingkat penuaan penduduk paling maju di dunia, sehingga memiliki lingkungan bisnis yang paling matang untuk melayani masyarakat lanjut usia. Jika pasar terbentuk di mana para lansia Indonesia memiliki pendapatan pensiun dan mampu membayar layanan perawatan, perusahaan-perusahaan Jepang akan dapat memasarkan bisnis yang telah mereka kembangkan di dalam negeri ke pasar lansia Indonesia yang sangat besar.
Untuk menciptakan siklus yang menguntungkan ini, Indonesia perlu memperkenalkan Jaminan Pensiun Nasional dalam waktu 5 tahun ke depan. Lima tahun bukanlah angka yang dipilih sembarangan.
Rencana Pembangunan Nasional Indonesia dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR secara eksplisit mencantumkan revisi undang-undang jaminan sosial, pengkajian Long-term Care Insurance, dan penanganan masalah penuaan populasi hingga tahun 2029. Untuk memperkenalkan Jaminan Pensiun Nasional dan Long-term Care Insurance, keduanya perlu dimasukkan dalam revisi undang-undang jaminan sosial tersebut.
Selain itu, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang terus meningkat. Sebagian besar dari mereka pulang ke Indonesia dengan membawa uang tunai pensiun sekaligus dari Jaminan Pensiun Jepang.
Antara Jepang dan Indonesia belum terdapat perjanjian jaminan sosial bilateral. Artinya, masa kepesertaan Jaminan Pensiun di Jepang dan masa kepesertaan Jaminan Pensiun di Indonesia tidak dapat digabungkan, sehingga semakin tinggi kemungkinan mereka yang bekerja di Jepang justru menjadi tidak memiliki pensiun sama sekali.
Para pekerja memang membuat keputusan sendiri untuk menerima uang tunai pensiun sekaligus, namun bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, hal ini justru memperparah masalah penuaan populasi dan ketiadaan pensiun. Dan pada akhirnya, hal ini berputar kembali menjadi hilangnya kawasan ekonomi potensial bagi Jepang di masa depan.
Lima tahun ke depan merupakan fase yang sangat krusial dalam menentukan masa depan Indonesia — dan juga sangat penting dari sudut pandang keamanan ekonomi Jepang.
Pengenalan Jaminan Pensiun Nasional di Indonesia, pengenalan Long-term Care Insurance, kewajiban kepesertaan Jaminan Pensiun bagi seluruh karyawan, dan percepatan penandatanganan perjanjian jaminan sosial antara Jepang dan Indonesia — mewujudkan kebijakan-kebijakan ini diyakini akan membawa manfaat bagi kedua negara.
The silent disappearance of fireflies is linked to pollution, habitat destruction, and the excessive use of pesticides.
If we don't act now, we could be the last generation to see fireflies…
Resepnya udah bener. Bahannya udah lengkap. Takarannya udah pas. Tapi hasilnya tetap “kurang mantap"
Kemungkinan besar masalahnya ada di satu langkah yang kamu anggap remeh dan buru-buru yaitu: cara kamu memperlakukan rempah sebelum masuk ke masakan
Sebuah Utas🧵
A rare Urutau Gigante (Great Potoo) rescued by firefighters in Rondônia, Brazil. This bird has nocturnal habits and is also known as “the ghost bird” due to its ability to remain motionless for several hours, mimicking a dead branch