Un accidente cerebrovascular a los 34 años.
Corre 5 km cada fin de semana.
Tiene la presión arterial normal.
No es diabético.
Y tampoco fuma.
Entonces, ¿qué pudo haberlo provocado?
Los médicos sospecharon de un hábito muy común que muchas personas utilizan para liberar el estrés y que, en este caso, podría haber contribuido a la ruptura de una arteria importante.
Este es el hilo médico sobre lo que realmente ocurrió:
ibu ini cerita kenapa Nadiem Disingkirkan:
- Digitalisasi ancam koruptor= mereka gk bisa korupsi lg
- kebijakan berbasis data bikin penyelewengan ketahuan
- Putus rantai vendor lama
- pindah ke Chrome OS bikin vendor Microsoft & pelatih lama kehilangan income
- Hapus ujian nasional
- hilangkan proyek kertas, buku, soal ujian bernilai miliaran
- hapus jual beli kunci jawaban
- Dana BOS jadi transparan
- laporan terintegrasi, tidak bisa lagi lapor fiktif
- Angkat 700.000 guru PPPK
- ganggu sistem jual beli jabatan yang sudah lama berjalan
- Tidak paham adat
- masuk kolam kotor tapi mau bersih-bersih
- Nadiem disingkirkan karena terlalu banyak pihak kehilangan uang dari pusat sampai daerah
Selamat Nonton Insidious Tales (2026)
-Dalam "Insidious Tales" (2026), teror tak terlihat menghantui kehidupan sehari-hari. Cerita ini mengisahkan orang-orang biasa yang tanpa sengaja tertarik ke dalam dunia supranatural yang menakutkan. Mereka harus berhadapan dengan kekuatan jahat yang mengintai dan memanipulasi pikiran mereka, memicu ketakutan dan kegilaan. Apakah mereka dapat selamat dari cengkeraman kegelapan ini?
Selamat Nonton 18-Year-Old Virgin (2009) 🙂🙂🙂🫡🫡☕☕☕
- Kate punya misi: kehilangan keperawanan sebelum wisuda agar bisa mendapatkan Ryan Lambert, cowok impiannya. Masalahnya? Ryan menolak bercinta dengan perawan. Maka, dimulailah petualangan konyolnya mencari "pencabut perjaka" pengganti, dari kencang buta hingga salah sasaran.
Guys, ada dua hal yang Luhut bilang dalam wawancara ini yang menurut gue jarang keluar dari mulut pejabat senior Indonesia dan keduanya perlu lo dengar dengan serius.
MBG bolong sana bolong sini dan Luhut bilang itu sendiri:
Luhut tidak membela MBG secara membabi buta. Dia bilang tegas:
programnya baik,
tapi eksekusinya masih ada bolong sana bolong sini
dan harus diperbaiki ramai-ramai.
Yang jadi masalah bukan programnya tapi cara menjalankannya.
Luhut menyebut bahwa idealnya MBG dilakukan bertahap dan targeted ke kelompok paling miskin,
bukan langsung diserbu ke puluhan juta orang sekaligus di seluruh Indonesia.
Dan ini yang paling menohok:
ada laporan bahwa banyak makanan MBG yang tidak dimakan anak-anak yang di rumah sudah makan lebih enak dipaksa terima MBG di sekolah,
akhirnya tidak dimakan dan jadi sampah.
Itu bukan cerita dari pengkritik itu yang diakui sendiri ada di lapangan.
Luhut optimis kalau sistem Govtech dan data yang lebih akurat sudah berjalan, Presiden bisa membuat keputusan lebih tepat:
daerah mana yang betul-betul butuh diprioritaskan, mana yang kondisi gizinya sudah cukup dan bisa ditunda dulu alokasinya ke yang lebih membutuhkan.
Koperasi Desa Merah Putih jangan ulangi kesalahan yang sama:
Rencana rollout Koperasi Desa Merah Putih ke puluhan ribu titik sekaligus sudah di depan mata.
Dan Luhut secara terang-terangan memperingatkan: jangan buru-buru, jangan langsung skala besar sebelum tata kelolanya beres.
Ini peringatan yang sangat serius karena artinya orang yang duduk di Dewan Ekonomi Nasional yang tiap Senin laporan ke presiden pun tidak yakin kesiapan teknisnya cukup matang untuk dijalankan serentak di skala nasional.
Kalau MBG saja yang sudah jalan lebih dulu masih bolong sana bolong sini, apa jaminannya program baru yang lebih besar tidak akan bernasib sama?
Gaya komunikasi Prabowo yang bikin investor takut dan Luhut mengakuinya:
Ini bagian yang paling jujur dan paling berani dari seluruh wawancara.
Pewawancara menanyakan langsung: presiden sering ngancam-ngancam di pidato, kesan yang dibangun adalah suasana ketakutan, dan itu berpengaruh ke investor.
Luhut tidak mengelak.
Dia paham kejengkelan Prabowo melihat angka-angka yang selama puluhan tahun dimanipulasi wajar marah.
Tapi dia bilang tegas: sudah cukup itu. Sekarang waktunya tata ulang, bukan terus mengancam.
Dan yang lebih mengejutkan Luhut mengaku sudah bilang langsung ke Presiden: "Bapak jangan terlalu baik juga jadi orang."
Kalimat itu terdengar aneh tapi maknanya dalam: jangan terlalu mudah dikasihani dan dilobi,
tapi juga jangan sampai suasana ketakutan yang dibangun justru membuat pengusaha tidak berani bergerak,
tidak berani investasi, tidak berani ekspansi.
Karena ketakutan itu bukan hanya merusak suasana itu merusak ekonomi secara nyata.
Soal rumor hostile takeover dan hukum tanpa pengadilan:
Luhut menegaskan dua hal sekaligus.
Pertama: semua harus diputuskan lewat pengadilan.
Jangan ada yang dihukum sebelum ada keputusan hukum yang sah sekeras apapun tindakan seseorang dianggap salah.
Kedua: soal rumor yang beredar bahwa ada orang-orang dekat presiden yang mengancam atau mengambil alih saham perusahaan secara paksa Luhut bilang itu tidak ada.
Dan dia meminta publik tidak menyebarkan berita tanpa bukti.
Tapi dan ini yang perlu dicatat fakta bahwa Luhut merasa perlu merespons rumor itu secara publik justru menunjukkan bahwa rumor itu sudah cukup tersebar dan cukup dipercaya oleh kalangan pengusaha sampai perlu diklarifikasi oleh orang seniornya langsung.
Yang paling berharga dari dua poin ini bukan optimisme Luhut soal masa depan itu sudah bisa ditebak dari seorang Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Yang berharga adalah kejujurannya yang tidak biasa: MBG bolong, gaya komunikasi presiden bermasalah, dan rollout program besar-besaran berikutnya perlu direm dulu.
Itu bukan bahasa orang yang asal senangkan presiden. Itu bahasa orang yang cukup senior dan cukup dipercaya untuk bisa ngomong jujur dan berharap didengar.
Apakah Presiden benar-benar mendengar?
Itu yang harus kita kawal bersama.
Guys, Menkeu Purbaya baru pulang dari pertemuan dengan deretan lembaga keuangan terbesar di dunia Goldman Sachs, Fidelity, IMF, World Bank, sampai rating agency S&P.
Dan yang dia ceritakan cukup bikin gue angkat alis.
Yang terjadi di pertemuan dengan investor besar:
Purbaya ketemu 18 investor besar dalam satu sesi termasuk Goldman Sachs dan Fidelity.
Pertanyaan utama mereka?
Satu hal yang bikin mereka bingung sejak lama:
Kenapa Indonesia bisa tumbuh lebih cepat tapi anggarannya tetap terkendali?
Purbaya bilang dia jelaskan dengan detail dan investor senang dengan jawabannya.
Bahkan sudah ada sinyal akan masuk ke pasar modal Indonesia dalam waktu tidak lama.
Yang paling menarik percakapan dengan IMF:
Purbaya tanya langsung ke Direktur IMF Kristalina Georgieva:
apakah IMF punya kebijakan khusus untuk membantu negara-negara di tengah ketidakpastian global ini?
Jawaban IMF:
tidak punya otoritas untuk itu.
Tapi menyediakan dana bantuan untuk negara yang membutuhkan.
Dan Purbaya langsung menjawab dengan kalimat yang cukup keras untuk ukuran diplomasi keuangan:
Indonesia tidak membutuhkan.
Anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan 420 triliun.
IMF yang biasa didatangi negara-negara dalam kondisi krisis untuk minta dana talangan kali ini bingung karena Indonesia datang bukan untuk minta bantuan, tapi untuk menjelaskan kenapa mereka aman.
Respons IMF soal ketahanan Indonesia:
Kristalina mengakui sempat bingung kenapa Indonesia bisa bertahan di tengah kondisi global yang berat seperti sekarang.
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan sudah diubah sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah kelihatan. Ekonomi sedang mengalami percepatan justru ketika ada tekanan global tambahan dari harga minyak yang tinggi.
Kita bisa menyerap syok yang terjadi.
Dan IMF mengakui akan memberitahukan ke seluruh dunia negara mana saja yang performanya bagus. Indonesia masuk dalam daftar itu.
World Bank dan rating agency:
Purbaya bilang keduanya amat puas dengan penjelasan strategi fiskal Indonesia.
Keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan fiskal yang baik sekaligus menciptakan pertumbuhan sepertinya sudah hilang.
World Bank bahkan menggali kemungkinan kerja sama lebih dalam yang saling menguntungkan.
Yang perlu dicermati dari semua ini:
Kalau pernyataan Purbaya akurat ini adalah pergeseran narasi yang signifikan.
Indonesia biasanya datang ke forum seperti ini sebagai pihak yang menjelaskan diri dan meminta kepercayaan.
Kali ini posisinya terbalik lembaga-lembaga globalnya yang bingung dan Indonesia yang menjelaskan.
Bantalan fiskal 420 triliun yang disebut Purbaya itu angka yang konkret dan bisa diverifikasi.
Kalau benar tersedia ini adalah buffer yang cukup besar untuk menghadapi gejolak global yang sedang berjalan.
Tapi ada pertanyaan yang tetap perlu dijawab: a
pakah pertumbuhan yang lebih cepat ini sudah terasa di level bawah?
Di warung.
Di petani.
Di pekerja harian.
Karena investor global yang senang tidak otomatis berarti rakyat sudah merasakannya.
Purbaya membawa sinyal yang cukup kuat dari forum internasional Indonesia dipandang sebagai salah satu yang paling stabil di tengah ketidakpastian global.
IMF bingung.
Investor senang.
World Bank mau kerja sama lebih dalam.
Dan Indonesia yang ditawari dana talangan menolak karena tidak butuh.
Itu bukan hal kecil kalau memang berjalan sesuai yang diceritakan.
Guys, ada yang baru terjadi di Mahkamah Konstitusi hari ini dan ini adalah salah satu pernyataan paling berani dan paling jujur yang pernah diucapkan di depan sidang resmi oleh seorang akademisi hukum Indonesia.
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Profesor Zainal Arifin, dihadirkan sebagai ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Peradilan Militer.
Dan di tengah sidang itu dia melontarkan satu kalimat yang menurut gua harus didengar oleh setiap orang Indonesia.
Sebodoh apakah kita membiarkan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu?
Dia tidak berbasa-basi.
Dia tidak pakai kalimat diplomatik yang biasa dipakai akademisi waktu bicara di forum resmi.
Dia tanya langsung sebodoh apakah kita?
Dan untuk memahami kenapa kalimat itu sangat penting, kita perlu paham dulu apa masalahnya.
Undang-Undang Peradilan Militer yang sekarang berlaku dibuat di tahun 1997 di era Orde Baru, di zaman ketika militer punya privilege yang sangat kuat dan hampir tidak bisa disentuh oleh hukum sipil.
Waktu itu masuk akal dalam tanda kutip karena memang sistemnya didesain untuk melindungi militer dari akuntabilitas publik yang sesungguhnya.
Tapi kemudian reformasi 1998 datang.
Konstitusi diubah.
TAP MPR tahun 2000 sudah tegas bilang anggota TNI yang melanggar hukum pidana umum harus diadili di pengadilan umum, bukan pengadilan militer.
Undang-Undang TNI tahun 2004 sudah mengatur hal yang sama di pasal 65.
Semua landasan hukumnya sudah berubah total 180 derajat berbeda dari politik hukum Orde Baru yang jadi fondasi UU Peradilan Militer 1997.
Tapi undang-undangnya tidak pernah diubah. Selama hampir 30 tahun.
Dan ini yang paling mengejutkan bukan karena tidak ada yang tahu masalahnya.
Jimly Asshiddiqie sudah menulis soal ini tahun 2008.
Fajrul Falaakh tahun 2012.
Berbagai ahli hukum sudah berulang kali mengingatkan.
Dan setiap kali ada pertanyaan kenapa belum diubah jawabannya selalu sama, direproduksi terus-menerus dari tahun 2016, 2017, 2018 sampai sekarang.
Ada pasal 74 yang bilang tetap berlaku sampai ada undang-undang baru.
Pasal 74 ini dijadikan alasan pembenaran selama hampir dua dekade untuk tidak mengubah apapun.
Dan inilah yang membuat Zainal Arifin tidak bisa menahan diri.
Dia bilang masalahnya bukan inability bukan ketidakmampuan.
Indonesia punya akademisi hukum terbaik.
Punya DPR.
Punya pemerintah.
Punya semua sumber daya untuk menyelesaikan ini.
Masalahnya adalah unwillingness.
Ketidakmauan.
Implikasinya sangat konkret dan sangat menyentuh orang biasa.
Ketika anggota militer melakukan tindak pidana terhadap warga sipil kasus kekerasan, kasus pembunuhan, kasus apapun mereka diadili di pengadilan militer yang hakimnya juga militer, yang prosesnya tidak sepenuhnya terbuka, dan yang hasilnya sering kali membuat keluarga korban tidak pernah benar-benar mendapat keadilan yang setara dengan yang mereka dapatkan seandainya kasusnya diadili di pengadilan umum.
Ini bukan teori.
Ini sudah terjadi berulang kali.
Dan korbannya selalu yang paling tidak punya kuasa untuk melawan.
Zainal Arifin menutup kesaksiannya dengan melempar bola panas langsung ke Mahkamah Konstitusi.
Dia bilang ini adalah tantangan besar buat MK apakah mereka mau jadi institusi yang mendorong selesainya pekerjaan rumah yang sudah dibiarkan mengambang hampir 20 tahun dan sudah mereproduksi ketidakadilan secara berulang-ulang?
Intinya guys ada undang-undang yang sudah jelas ketinggalan zaman, sudah jelas berseberangan dengan konstitusi yang berlaku, sudah jelas merugikan korban sipil, dan sudah jelas diketahui oleh semua pihak yang berwenang.
Tapi tidak ada yang mau menyentuhnya.
Bukan karena tidak bisa.
Tapi karena ada yang diuntungkan oleh situasi yang dibiarkan mengambang itu.
Dan Profesor Zainal Arifin hari ini di depan Mahkamah Konstitusi punya keberanian untuk menyebut itu dengan nama yang sebenarnya.
Kisah 6,5 Juta Gulden Sultan Hamengkubuwono IX untuk Kas Negara, Sukarno pun Menangis
Sultan Hamengkubuwono IX menyumbang 6,5 juta gulden untuk Indonesia melalui Sukarno. Dana itu dijadikan kas negara di awal kemerdekaan RI.
Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada 23 April 1912 di Yogyakarta. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ayu Murtiningsih. Sejak usia muda, ia menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap dunia politik dan kepemimpinan. Setelah menempuh pendidikan di beberapa lembaga pendidikan, Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Sultan pada tahun 1940, menggantikan ayahnya, yang saat itu sudah berusia lanjut.
Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 diumumkan oleh Sukarno dan Moh. Hatta, Hamengkubuwono IX segera mengambil sikap tegas. Dua hari setelah proklamasi, beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator.
Selamat hari Sabtu kawan @GNFI, pada siang hari ini @GNFI akan membahas mengenai Monako yang pernah protes mengenai warna bendera Indonesia, penasaran? Yuk simak!