We still remember that Jokowi’s impulsiveness and his tendency to dislike structured planning led to inefficiencies (e.g., Kertajati), but the current regime goes far beyond that
"keraguan terhadap lemampuan bangsa sendiri" itu cuma retorika utk menghindari kritik dan dialog. narasi2 nasionalistik dipake sbg tameng berbagai proyek rejim yg boros, impulsif, nir-rencana, rent-seeking.
I think there would be only 3 countries in SEA that can achieve the high income status: singapore (of course), malaysia, and vietnam. Indo will stay at the middle income. Just like many latin american countries
- Semiconductor assembly di Penang
- Data center, manufacturing tumbuh di Johor karena JS-SEZ
- Regional head offices pindah ke KL
- EV merek AS sampai China buka pabrik
Gue amazed sih baca berita-berita ekonomi Malaysia. Seems poised to ride high for the rest of this decade 🇲🇾
Singapore has no CGT. It was poorer than Australia per capita and now it is almost twice as rich. They didn't do it by taxing everyone harder. Jim Chalmers and Albo take note.
wakil rakyat kita terlalu kaya untuk mewakili kita. Penghasilannya sekitar 14.7 kali GDP/capita, nomer dua tertinggi di dunia setelah filipina. gimana bisa connect sama rakyatnya. itupun masih minta naik terus
La apa mau dibuat kaya sistem marking di Australia yg pake distribusi normal? Sistem ini pun masih ada kritikannya:
1. Yang sebenarnya “bagus” dan layak dapet H1/HD dimasukkan ke H2A karena penerima H1 udah kebanyakan
2. Kalo yg jelek banyak, ga bisa juga semuanya ga dilulusin
Gw mau ngomel agak panjang. Monggo dibaca.
Dalam supply-demand, ketika supply naik, harga jadi turun.
Hal yang sama terjadi pada IPK tinggi dan cum laude.
Kalau semua orang cum laude, maka cum laude berhenti jadi istimewa.
Ketika terlalu banyak lulusan berpredikat cum laude, nilai IPK sebagai sinyal kualitas jadi turun "marwah"-nya.
Gw pernah liat wisuda suatu kampus, rektornya dengan bangga mengumumkan rata-rata IPK adalah 3,65.
Peserta sidang wisuda tepuk tangan.
Gw bingung karena implikasinya jadi ada beberapa kemungkinan:
1. >50% mahasiswanya pintar sekali
2. Kurikulumnya super mudah
3. Dosen2nya mengamalkan hadits "Barangsiapa memudahkan urusan orang lain yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat" di dunia perkuliahan alias Dosen Bonus
Fenomena ini ga langka, malah cukup aman disebut "jamak", yaitu: Fenomena "false signalling"
Semua orang tampak unggul di transkrip, tapi memble saat uji kompetensi di dunia nyata.
Sama halnya di level wajib belajar 12 Tahun. Mulai jarang gw dengar cerita anak tidak naik kelas. Tapi justru makin sering terdengar berita anak SMA tidak bisa perkalian dasar.
Balik lagi ke soal IPK.
Kalau terlalu banyak orang cum laude, predikat itu berhenti jadi istimewa. Nilai IPK sebagai sebuah indikator sinyal : disiplin, kualitas kognitif, dan pencapaian akademik, jadi turun nilainya.
Market akhirnya mencari sinyal lain yang relevan: portofolio, sertifikasi, prestasi, pengalaman, atau balik lagi dari mana kampus asalnya.
Gw gatau bagaimana cara mengakhiri omelan ini, masih panjang sebenernya. Dan gw pun enggak tau solusinya mulai dari mana. Tapi gw cuma mau bilang:
"Ketika sistem pendidikan berhenti menjadi juri yang jujur, Market menghukum dengan berhenti percaya"
[Omelan ini terinspirasi setelah baca tulisan Guru Besar UGM Eduardus Tandelilin di bawah ini]
Indonesia’s top diplomat said the country will not pursue tolls on ships passing through the Strait of Malacca, seeking to calm concerns after its finance minister raised the idea this week https://t.co/7rDcsvCcsz
This is the world we're living in:
'Trump’s executive order sanctioning Albanese prohibited any American person or entity from providing her with “funds, goods or services” – a description so broad it has been compared to a “civil death”. Her apartment in Washington, bought when she and her family were living in the US capital, has been seized. She can no longer use a credit card anywhere in the world, as almost all such transactions are processed by US-based services. “I go around with cash or I have to borrow from friends or from family members,” she says.
'She accuses pro-Israel activists based in Geneva of hounding her husband, Massimiliano Calì, a senior economist at the World Bank, in a campaign that led to him being removed from his lead position running its Syria file. “The World Bank was completely craven,” Albanese says. “He has stellar records of performance in all his positions.”'
https://t.co/w6j2l1gEYM
Polisi menemukan banyak bukti teror air keras kepada Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 dilakukan terorganisasi.
#Tempodotco#TempoPlus
@iMedKrisna Perlu juga mempertimbangkan ttg “missed opportunities”. Asumsikan kita tetap menggunakan kebijakan lama, apa yg bisa kita dapat dan apa yg kita korbankan? Begitu pula diaplikasikan dengan MBG
Presiden klaim MBG adalah kebijakan pemerataan baru, dgn memotong transfer daerah yang dianggap dikorupsi segelintir elit lokal (raja kecil). Tentu, kita tidak bisa bohong jika dana daerah banyak yang bocor dan tidak efisien sehingga terjadi misallocation of resources
Di paper kami, ini salah satu yg kami anggap misalokasi: bantuan fiskal malah mengalir ke daerah yg relatif 'mudah' (dan ga perlu), apalagi kalau konsekuensinya memotong transfer daerah. Di podcast dgn @FKP_Indonesia saya bilangnya "naruh garam di laut", sebuah misalokasi serius.
@iMedKrisna Jika memang demikian, yg perlu didiskusikan adalah mana yg lebih “baik”: misallocation of resources yg “lama” atau yg “baru”? Mana yg lebih destruktif?Tentu, idealnya tidak ada misallocation sama sekali
It’s a bit different—you have to understand it in context. Despite its massive organizational wealth, none of Muhammadiyah’s leaders are personally wealthy, particularly not from benefiting from the organization’s funds. Take a look at Syafii Maarif, AR Fachruddin
Recently, Israeli forces subjected a one-year-old child to abuse to pressure his father into giving confessions east of Al-Maghazi refugee camp in central Gaza, according to local and family sources.
The child's father, Osama Abu Nassar, suffered psychological trauma after the death of a horse he used for income. While taking his child to buy supplies a few days ago, he was caught in gunfire near his home and forced by soldiers to leave his 18-month-old son on the ground and approach the Israeli checkpoint, where he was stripped of his clothes.
According to witnesses, the army then took the child and interrogated the father at the checkpoint. The forces tortured the child in front of his father, including burning with cigarettes on his leg, pricking, and inserting a metal nail into his leg, as confirmed by a medical report.
The child, Karim, was released after 10 hours and handed over to his family through the International Red Cross, while the father remains in detention.
📷 Osama Al-Kahlout
An investigation by the Associated Press found that at least three flights since May have moved Palestinians from Gaza to countries including South Africa and Indonesia.
The operations were organized by the Israeli group Ad Kan, founded by former soldiers and intelligence officers, through a front company called Al-Majd to obscure Israeli involvement.
Its founder, Gilad Ach, has supported proposals by Donald Trump to resettle Palestinians from Gaza. Passengers said they were bused into Israel and allowed to board with only a few belongings.
One Palestinian was killed and others wounded as Israeli settlers attacked villages in Qusra and Rashayda in the occupied West Bank, shooting Palestinians and stealing livestock, local officials say https://t.co/DRGqmHmtcR
Dilema “platform besar”:
- ikut aktivisme disebut “merebut panggung”, “mematikan momentum”, “aktivisme borjuis” dll
- ga ikut disebu pengkhianat, diam di dalam ketidakadilan, “tak akan menjadi kami”