Pernyataan Menhan ini cacat dan menyesatkan. Seolah-olah mereka yang berjasa menghidupi warga, padahal justru warga sendiri yang membiayai operasional mereka lewat pajak.
Lagian, enak banget jadi pihak yang dijamin gajinya oleh pajak rakyat, lalu memposisikan diri seolah sedang menolong rakyat. Padahal, rakyatlah yang setiap hari berkeringat menanggung beban ekonomi yang sebenarnya. WTF!!
Kebalik logikanya!
Coba aja dibalik. Kl g ada batalyon, rakyat disitu akan sedih atau justru senang??
beredar surat tentang kegilaan cara kerja kopdes :
- Barang datang , dikordinasikan Babinsa, bukan pengurus Kopdes
- Barang dijual, oleh pegawai Agrinas yang ditempatkan di gerai
- Uang hasil jual, diambil PIC Agrinas setiap 2 hari, bukan ke pengurus
- UMKM lokal jualan, tapi bayarannya nunggu Agrinas, kapan tidak jelas dan tidak di kasih sampe hari ini
- Pengurus Kopdes, tidak dilibatkan sama sekali dalam rantai manapun
- Yang punya kontrol, Agrinas + Babinsa/Kodim
- Kopdes bukan milik desa nama desa dipinjam,
- tapi kendali penuh ada di Agrinas & militer.
- Pengurus hanya jadi pajangan
September 2025. Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih sudah resmi dicopot.
Sudah serah terima jabatan. Sudah jadi guru biasa.
Lalu Kasespri Presiden , bukan Mendikbud, bukan Gubernur, bukan Kepala Dinas Pendidikan, mengunggah satu Instagram Story:
"Saya akan telusuri dan saya akan kembalikan kehormatan Kepsek ini."
Keesokan harinya, kepala sekolah itu dilantik kembali.
Tidak ada surat perintah.
Tidak ada mekanisme hukum.
Tidak ada kewenangan formal di birokrasi mana pun.
Hanya Instagram Story.
Di negara hukum ini, siapa sebenarnya yang memerintah?
Komisaris PT Pertamina Retail , BUMN pengelola ribuan SPBU seluruh Indonesia:
Usia 27 tahun.
Latar belakang: Koordinator Nasional BISON, relawan pemenangan Prabowo-Gibran 2024.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur di hadapan KPF, Februari 2026:
"Ada pengakuan massa bayaran yang dipimpin oleh BISON."
Ginka , Koordinator Nasional BISON ,mengakui memerintahkan penggalangan 70 massa untuk demonstrasi 28 Agustus 2025.
Bulan-bulan berikutnya: diangkat Komisaris Pertamina Retail.
Tidak ada rekam jejak industri energi.
Tidak ada pengalaman korporasi.
Tidak ada penjelasan publik dari Pertamina soal kriteria pengangkatan ini.
Kalau ini bukan politik balas budi, tolong tunjukkan kriterianya ,supaya kita semua bisa daftar juga.
🙂
prabowo: "kenapa gaji guru tidak bisa baik? kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? kenapa anggaran selalu kurang? karna uangnya ga ada, diambil terus sodara sodara."
"kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang kurang lebih 150 miliar tiap tahun, 2500 triliun tiap tahun, sodara sodara sekalian, dan ini saya sedang saya perbaiki semuanya"
ada permintaan dari pengusaha MBG kepada prabowo:
- Tolak keras penutupan dapur MBG saat libur sekolah
- Dapur dibangun pakai uang pribadi mitra, bukan APBN banyak masih nyicil utang bank, belum balik modal
- Total investasi mitra ditaksir Rp80-120 triliun
- Kalau dapur tutup, balita dan ibu hamil (1000 hari pertama) ikut tidak terlayani
- Insentif mau dihapus saat libur dianggap melanggar kontrak
- relawan kehilangan penghasilan harian
- banyak relawan yang sudah ambil cicilan
- Sindir 200 dapur yang dibangun pakai dana APBN lewat BUMN malah mangkrak
- Soal pengadaan motor/mobil viral mitra tegaskan tidak dilibatkan sama sekali
- BGN dianggap ambil keputusan sepihak tanpa diskusi dengan mitra
- Minta Presiden Prabowo turun tangan tinjau ulang kebijakan BGN
BEASISWA SASTRA #4 : KELAS MENULIS FIKSI ORDE BARU
Hai Sobat Sastra! Kami mencari 20 peserta yang mau bergabung dalam Kelas Menulis Fiksi Orde Baru bersama Sindhunata, Dian Vita Ellyati dan Dwi Cipta. Kelas akan diadakan pada tanggal 28-29 Juni 2026.
setiap kritik pada lembaga ini pasti mental, karena ia sudah kadung jadi "jaring koneksi kekuasaan" di daerah-daerah. Alumninya, jadi pejabat daerah, punya anak yang disekolahkan di situ juga. Korban-korban kekerasan di sekolah ini, konon bukan yang anak pejabat tinggi.
Menurut gw pribadi, mending keberadaan IPDN itu ditinjau ulang deh…
Asal kelen tahu..
Ilmu-ilmu yang ada di IPDN itu udah diajarin di FISIP dan FIA di seluruh Indonesia.
Perbedaannya, IPDN itu ikatan dinas, biaya minim, dan juga semi-militer.
Lantas buat apa ada IPDN? Wong lulusannya juga jadi ASN. Anak FISIP dan FIA mah disuruh jadi ASN juga bisa.
Dan yang gw juga heran kenapa IPDN semi-militer?Padahal lulusannya itu ya jadi sipil semua…
Terus yang lebih ga nyaman lagi:
Tiap tahun, IPDN butuh ratusan miliar.
Kalian tahu ga? Berapa anggaran IPDN di 2026?
814 MILIAR!
Padahal tahun lalu hanya 517 miliar.
Mana masuk pos anggaran pendidikan lagi.
Dan ini diperuntukkan untuk 5-6 ribu orang praja..
Sayang banget menurut gw.
Duit 817 M itu bisa dipakai buat subsidi PTN-PTN di seluruh Indonesia.
Foto: Rakyat Merdeka dan Pos Jateng
List Professor (beneran) yang pernah gue undang/bantu-bantu undang dulu waktu jadi mahasiswa dan rate cardnya:
Prof. Boediono: 0 juta
Prof. Iwan Jaya Azis: 0 juta
Prof. Emil Salim: 0 juta
Prof. Bambang Brodjonegoro: 0 juta
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai, kritik eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto terhadap Presiden Prabowo Subianto tak pantas. Ia mempertanyakan kapasitas Tyo bila memimpin negeri.
"Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu? Yang mantan dari UGM itu, itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini?" kata Idrus saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati Prabowo sebagai Presiden. "Kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas, tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respons terhadap apa yang dilakukan oleh saudara siapa namanya? Saudara Tiyo itu," ucapnya.
#TiyoArdianto #BEMUGM #IdrusMarham #PartaiGolkar #Sindonews