Tragedy Jogja Marathon.
.
Saat Jogja Marathon, ada kejadian menarik yg viral. Seorang peserta, membawa ajudan. Lucunya, ikut lari tapi gak dibelikan tiket 😀.
Oleh marshall, tentu dicegah. Eh, peserta ini mau marah marah....😫🫢
Melihat potongannnya, netizen lgsg menduga dia seorang tentara. Eh, ternyata bener. Dia Danrem 😀😀.
Danrem Pamungkas, Yuniar Dwi Hantono.
.
Begitulah.
Serdadu kita banyak yg tdk paham aturan aturan kehidupan sipil (civil society). Semua dilihat dengan dogma pangkat bisa menyelesaikan semuanya. Inilah yg pada th 98 dipreteli oleh gerakan reformasi, yg menjatuhkan mertua presiden saat ini. Melihat bantaknya hal hal yg mengarah kembalinya militer di banyak sendi penyelenggara negara, ini bisa dianggap lampu kuning.
.
@Kemhan_RI@Puspen_TNI@tni_ad , apa gak ada program pendidikan untuk para anggota tentang bagaimana hidup di kehidupan sipil?? Dikira semua itu di batalyon aja apa??
Orang kyk gini, psikologinya cacat. Ini kl gak ada orang banyak dan kamera pasti dah ngeluarin pistol.
👎👎
America bombed their homeland and then forced them to camp at Tijuana and travel 5 hours just to get to their match.
This is discrimination. THIS IS DISCRIMINATION!!!!!!!!!
“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.
Repost utk anak2 muda yg tanya apa maksud saya dgn "wisdom without fear". Intinya: menyuarakan kebenaran lebih nikmat dari mengejar kekuasaan. You should try it too. Boleh disebar.
Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?