Kubu Solo mulai bergerak loh.
1) Jokowi mau mulai safari keliling Indonesia buat menemui basis pendukungnya.
2) Jangan lupa Kaesang adalah ketua partai. PSI.
3) Kabarnya banyak kader partai lain yang "bedol desa" ke PSI. Nasdem muncul di berita, kadernya pindah ke PSI. Loyalis Jokowi di PDIP juga banyak pindah ke sana.
4) Meskipun di pusat mereka gak punya kursi DPR, di daerah, mereka banyak punya kursi DPRD. Banyak kadernya punya posisi.
5) Jokowi di salah satu pidatonya pas acara PSI bilang, akan mengorganisir sampai tingkat RT/RW.
6) Kapolri, jelas kubu mereka, baru dikasih perpanjangan usia pensiun, tujuannya apa hayo? Jangan lupa istilah "parcok" datang dari mana.
7) Gibran sepanjang jadi Wapres udah mengunjungi hampir semua provinsi. Tinggal dikit lagi.
8) Acaranya Gibran juga yang relate ke grassroot: bakti sosial, kerja bakti, bagi sembako, bantuan sosial.
9) Program unggulan Presiden mulai goyah: MBG kena kasus korupsi. KDMP pemborosan anggaran. BBM tiba-tiba naik. Lawatan ke luar negeri terus. Bisa dimainin isu-isu itu.
10) Pendengung alias buzzernya juga udah mulai pecah kongsi. Ada loyalis sini dan loyalis sana.
2029?
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.
Pernah mendengar Tragedi Elixir Sulfanilamide tahun 1937? Tragedi ini terjadi di Amerika Serikat dan termasuk salah satu sejarah kelam dalam Dunia Farmasi.
Kenapa Tragedi Elixir Sulfanilamide ini bisa terjadi? Utas ini akan membahas lengkap.
Siap? Let’s go!
Hahaha, iya nih 𝗔𝗖𝗘𝗧𝗬𝗟𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗜𝗡 (atau N-acetylcysteine, NAC) emang terkenal bau banget, kayak telur busuk/kentut atau belerang! 😭 Kira kira kenapa yaa obat ini baunya kaya telur busuk yang bikin hidung ga nyaman🤔
Yuk kita bahas
Lets go!
Hari ini (7/4/2025), perwakilan dari berbagai elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Bareng Warga kembali mendirikan tenda dan mengadakan panggung terbuka di depan Gerbang Pancasila DPR, Jakarta Pusat.
Inisiasi ini dilakukan sebagai bentuk aksi simbolik menunjukkan kekecewaan mereka terhadap pengesahan Revisi UU TNI tanpa partisipasi rakyat dan konsistensi mereka sebagai masyarakat sipil atas suara mereka.
Mereka turut mengadakan aktivitas-aktivitas yang terbuka untuk publik, seperti ngobrol santai, membaca, belajar meronce, dan memoles kuku. Panggung pun dibuka bagi siapa pun yang ingin tampil bernyanyi, membaca puisi, senam, dan sebagainya.
Lewat X @barengwarga, mereka menyatakan bahwa aksi ini dibatasi hingga 18.00 WIB.
"Kami diminta untuk membubarkan diri di jam 6. Tapi kami disini akan terus bertahan meskipun kami sudah diminta untuk membubarkan diri ✊🏻," cuit @barengwarga.
📸: Bareng Warga
#BatalkanRUUTNI #SupremasiSipil
Ita Fatia Nadia, salah satu founder Komnas Perempuan 1998. Tim Relawan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan, salah satu investigator kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa 1998. A true badass ✨
Sudah 3 hari ini petani Pundenrejo (Pati-Jateng) terus menerus didatangi aparat TNI. Hari ini ketika petani sedang melakukan ibadah puasa dan menyiapkan kebutuhan untuk hari raya, TNI kembali datang ke rumah petani meminta data KTP milik petani dengan dalih perintah dari atasan.
kata bung hatta gerakan politik yg kuat adalah yg tak bubar malah semakin mekar membesar ketika pemimpin merkea ditangkap, patah satu tumbuh seribu... zaman bergerak kawan, ayo bergerak!
Menyusul aksi di Jakarta, #SuaraIbuIndonesia pun menggelar unjuk rasa di Titik Nol Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu (29/3/2025). Aksi ini dipicu keprihatinan atas berbagai tindak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran #CabutUUTNI di berbagai daerah di Indonesia. Mereka juga mendesak pembatalan UU TNI dan #TolakRUUPolri.
"Kita sedang tidak berperang," seru sejarawan dan perempuan aktivis, Ita Fatia Nadia dalam orasi di tengah keriuhan Titik Nol. "Untuk apa alat-alat militer? Itu untuk menindas rakyat. Kita harus kritis dan terus bergerak melawan militerisme."
Tak hanya mahasiswa, tindakan represif aparat juga dilakukan terhadap tim medis dan jurnalis. Bahkan mahasiswa yang terluka juga kembali mendapat tindak kekerasan aparat saat menjalani perawatan.
Reportase dan dokumentasi: Pito Agustin, kontributor https://t.co/7M6NyBtoFY