Berita di TV Taiwan:
- MBG penuh masalah, termasuk keracunan
- Liputan korupsi Dadan CS: memperkaya diri
- Penunjukan vendor tidak jelas, pengadaan gak jelas
- Meskipun begitu Prabowo bersikeras melanjutkan program MBG
Dari sekian banyak pidato, pidato kali ini bener bener nyesek
Rakyat yang bayar gaji kalian, dikritik malah dibales:
“EMANG GUE PIKIRIN” dan disambut tepuk tangan yang meriah
Saya rangkum penjelasannya:
Negara menunggak hutang ke PLN.
PLN jadi kurang duit buat beli batu bara.
Sumber batu bara kurang -> pemadaman bergilir.
Pemerintah nunggak hutang kenapa??
Uang buat bayar hutang ini dari APBN.
Yang mana APBN paling banyak buat program mega bintang apa sodara sodara????
JAWA-BALI TERANCAM REAL KEGELAPAN !!!
BUKAN KARENA BATUBARA INDONESIA SUDAH HABIS,
BUKAN KARENA SEMUA BATUBARA DI EKSPOR
TAPI KARNA TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN,
KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG AMBURADUL
- RKAB DIPOTONG 60% (VOLUME BATUBARA TURUN JAUH)
- HARGA DMO YANG HAMPIR 50% DIBAWAH HARGA PASAR
- KEBIJAKAN YANG BERUBAH-UBAH
LALU, DARI CERITA INI ADA PERTANYAAN JUGA
APAKAH INI SERANGAN PARA KONGLO BATUBARA?
PLTU Pacitan, salah satu tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali, dilaporkan hanya memiliki stok batubara untuk dua hari operasi. Bukan cuma Pacitan.
Sejumlah PLTU besar di sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali) sudah masuk lampu merah, termasuk Paiton, Rembang, Indramayu, Tanjung Awar-Awar, Cilacap, hingga Celukan Bawang.
Standar aman PLN itu 26 hari operasi (HOP). Kenyataannya, banyak PLTU hanya punya stok 11-12 hari,
bahkan ada yang tinggal 2 hari.
Pertanyaannya: Kenapa bisa sampai separah ini?
Pertama, DMO harga murah diabaikan produsen.
Batubara untuk PLTU dijual dengan harga DMO hanya USD 70 per ton. Sementara untuk pabrik semen, harganya USD 90 per ton. Untuk smelter dan ekspor, harga pasar jauh lebih tinggi.
Jelas, produsen lebih pilih jual ke luar negeri atau ke industri lain ketimbang pasok PLTU.
Akibatnya, pembangkit listrik jadi "pelanggan prioritas terakhir" para produsen.
Kedua, RKAB batubara dipangkas drastis. Di awal 2026, pemerintah memotong kuota produksi batubara nasional dari 790 juta ton (realisasi 2025) menjadi hanya 600 juta ton, alias dipangkas hampir 24%. Beberapa perusahaan tambang bahkan kena potong 40% hingga 70% dari kuota yang mereka ajukan. Alasannya stabilisasi harga global dan efisiensi SDA.
Volume batubara yang tersedia untuk pasokan dalam negeri ikut menyusut.
Ketiga, persetujuan RKAB lambat dan berlarut-larut. Di awal tahun 2026, banyak perusahaan tambang belum mengantongi persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM. Artinya mereka tidak bisa produksi penuh.
Pasokan batubara ke PLTU pun ikut tersendat.
Keempat, royalti batubara dinaikkan progresif. Sejak April 2025, berlaku PP No. 18/2025 yang menaikkan royalti batubara secara progresif berdasarkan harga acuan (HBA). Jika HBA di bawah USD 70 per ton, royalti 15%. Jika HBA mencapai USD 180 per ton ke atas, royalti bisa sampai 28%. Bagi produsen kecil dan menengah, beban ini sangat berat, sehingga banyak yang memilih kurangi produksi atau alihkan pasokan ke sektor yang lebih menguntungkan.
Kelima, ekspor batubara kini wajib lewat Danantara.
Pemerintah menetapkan bahwa mulai Juni 2026, semua ekspor batubara harus disalurkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sistem satu pintu ini masih dalam transisi dan memunculkan ketidakpastian bagi eksportir. Di tengah masa peralihan ini, rantai distribusi batubara domestik ikut terganggu.
Ada narasi yang beredar, krisis stok batubara ini sengaja diciptakan untuk menekan pemerintah agar mencabut atau melunak soal kebijakan DMO, RKAB, royalti, dan DSI.
Logikanya, jika listrik padam, pemerintah panik, dan akhirnya produsen batubara bisa "negosiasi ulang" syarat yang lebih menguntungkan mereka.
Kalau dilihat, nama-nama besar di balik tambang batubara Indonesia memang bukan orang sembarangan. Grup Bakrie (BUMI), Grup Indika (INDY), Grup Barito (PTRO), hingga pemain PKP2B lama lainnya punya pengaruh politik dan ekonomi yang sangat besar.
Ketika RKAB dipangkas hingga 70%, wajar jika ada tekanan balik.
Tapi apakah ini benar-benar "serangan terkoordinasi"?
Belum ada bukti eksplisit.
Yang jelas, kombinasi kebijakan yang menghantam semua sisi produksi dibatasi, royalti dinaikkan, ekspor diatur ulang membuat produsen enggan prioritaskan pasokan dalam negeri yang harganya paling murah.
Lampu listrik yang redup di Jawa-Bali bukan sekadar soal stok batubara. Ini cerminan dari tarik-menarik kepentingan antara negara, konglomerat tambang, dan kebutuhan rakyat akan energi yang murah dan andal.
Kebijakan dengan implementasinya kacau dan rantai pasok tidak dijaga, rakyatlah yang paling merasakan
dirut PLN minta maaf akan ada pemadaman listrik bergilir di pulau jawa dengan alasan:
- Kekurangan pasokan batu bara
- 2 pembangkit besar swasta (IPP) lagi rusak
- cadangan batu bara PLN semakin tipis
- butuh waktu untuk koordinasi untuk pembelian batu bara yang baru
Makin kesini negara makin sana-sini. Ini petinggi diatas kira lagi main monopoly apa yang kalo kalah tinggal ngulang dari awal. Negara isi nya manusia pak, butuh ada putaran ekonomi dan uang untuk hidup. Pajak aja yang dibilang kewajiban harus bayar trus negara kewajibannya apa?
Pemerintah memutuskan untuk menghentikan Makan Bergizi Gratis selama periode hari libur.
Dari jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif selama 18 hari, negara melakukan efisiensi sebesar Rp3.400.560.000.000 (Rp3,4 triliun).
Sebarkan!!!!
MAHASISWA HARUS MENUNTUT INI BESOK
1. Hentikan pemborosan APBN
2. Hentikan proyek Koperasi Desa Merah Putih.
3. Naikkan UMR/UMP minimal 20-30%.
4. Hentikan militerisme di urusan sipil. Presiden Prabowo harus akui kesalahan dan terima kritik publik.
5. Hentikan proyek IKN yang boros APBN.
6. Tangkap dan adili Jokowi atas dugaan pelanggaran
7. Kembalikan Indonesia ke sistem federal.
8. Evaluasi program MBG, prioritaskan orang miskin dan daerah 3T.
9. Kurangi jumlah menteri dan staf kementerian
10. Turunkan anak haram konstitusi atau prabowo yang harus turun.
Stop wak......✋️✋️✋️
Yang di pulau Jawa wajib tahu, kenapa di Jawa mati lampu, alasan sebenarnya bukan karna pemeliharaan tapi karna skandal. Silahkan di baca
Ini sudah keterlaluan si pln kalo bener