Muhammad Afdillah

Lecturer of interreligious studies at the Department of Religious Studies, UIN Sunan Ampel Surabaya

[Muhammad Afdillah @iam_afdillah]

Food of thought worthy of reading amid the current Israel-Iran war.

Top Things You Still Think You Know About Iran that are Not True https://t.co/qAKlqQrAmi via @jricole

[Muhammad Afdillah @iam_afdillah]

Update : tempat kecelakaan di jalur sby-lamongan (deket) lancar walau lambat, untuk arah sebaliknya padat merayap

[Narasi @narasitv]

Ini baru tiga konten, bayangkan dari konten-konten lainnya!🔥

Artinya, baik yang turun ke jalan maupun yang bersuara lewat media sosial, suaramu sama-sama menggema!

Menggemakan suara rakyat dan hukum yang dirampas kalangan tertentu. Semoga suara-suara ini membuahkan hasil.

Tetap kawal putusan MK, karena pembatalan revisi UU Pilkada belum resmi dilakukan DPR.✊

| Narasi

#JadiPaham #Narasi

[Mahkamah Konstitusi @officialMKRI]

Masyarakat sipil yang terdiri guru besar, akademisi, aktivis ’98, aktivis pro-demokrasi, dan mahasiswa mendatangi MK pada Kamis (22/8) pagi. Mereka menyampaikan aspirasinya serta memberikan dukungan dan mengawal Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 terkait norma pasal Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dinilai pro-demokrasi.

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI

[Narasi @narasitv]

Email [email protected] diduga telah diretas pada Kamis (22/8/2024). Email yang dikirimkan oleh Admin DPRNOW berisi pesan utama perlawanan.

Email dikirimkan ke berbagai alamat, termasuk redaksi media nasional.

"HARI INI KITA TURUN BERSAMA UNTUK MELAWAN KETIDAKADILAN "BERSATU KITA TEGUH, BERPECAH KITA RUNTUH, ATAU KITA AKAN KEHILANGAN NEGERI INI SELAMANYA!", tulis email tersebut.

| Narasi

#JadiPaham #Narasi

[Narasi Newsroom @NarasiNewsroom]

Para guru besar, aktivis 98, mahasiswa dan akademisi turut memberi aspirasi terkait penolakan Revisi Undang-Undang Pilkada di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (22/8/2024).

| Narasi Daily

[Mahkamah Konstitusi @officialMKRI]

#Courtizen yuk simak cuplikan putusan 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat usia pasangan calon Pilkada. Jangan lupa diunduh juga putusannya supaya paham 😎

Buat #Courtizen di luar sana yang selalu semangat mengawal konstitusi, salam sayang dari #Courtmin! ❤️

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
#ergaomnes

[LBH JAKARTA @LBH_Jakarta]

Bagi teman-teman peserta aksi, silahkan save nomor ini jika sewaktu-waktu membutuhkan bantuan hukum.

Mari saling jaga sesama kawan!

#DemokrasiDihabisi #kawalkeputusanMK

[Narasi Newsroom @NarasiNewsroom]

Demokrasi Indonesia saat ini berada dalam keadaan darurat. Tiga pilar demokrasi kini sudah dalam keadaan rawan. Reot dan nyaris runtuh.

Atas rentetan kejadian yang terjadi dalam kurun satu periode, kini mencatat saja tidak cukup.

| Narasi Daily

[Mata Najwa @MataNajwa]

PERINGATAN DARURAT

Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan PERINGATAN DARURAT, ini memang darurat.

Teman-teman, ini perlu kita sebarkan. Pertama, karena kita marah, dan berhak untuk itu.

Kedua, supaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat.

Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang Putusan Mahkamah Konstitusi.

Simak Catatan Najwa selengkapnya dalam video.

| Mata Najwa

[Mahkamah Konstitusi @officialMKRI]

Teruntuk #Courtizen yang belum paham tapi masih semangat nyimak putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas persentase pencalonan paslon Pilkada, sini #Courtmin kasih kisi-kisinya!

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI

[Pandji Pragiwaksono @pandji]

Yang bilang “Eh kenapa lo ikut2an? Itu kan pilihan elo” mending tutup mulut.

Kita butuh sebanyak2nya pasukan. Orang mau merapatkan barisan kok malah didorong menjauh?

Mau menangin Bangsa atau mau menangin ego?

[Nurfatoni @m_nurfatoni]

Sikap Resmi Muhammadiyah soal Rempang

Proyek Rempang Eco City sangat bermasalah ternyata payung hukumnya baru disahkan pada tanggal 28 Agustus 2023 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023.

Demikian pernyataan bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rilisnya, Rabu (13/9/2023).

Ketua LHKP Ridho Al-Hamdi dan Ketua MHH Trisno Raharjo mengatakan, penggusuran masyarakat Rempang Kepulauan Riau adalah bukti pemerintah gagal laksanakan mandat konstitusi .

”Pemukiman dan warga tercatat telah ada sejak 1834, tempat tinggal dan pemukiman itulah yang saat ini mau digusur untuk proyek Rempang Eco-City,” kata Ridho Al Hamdi.

Rempang Eco City sekarang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menimbulkan demonstrasi warga dan kekerasan aparat.

Menurut Ridhol Al Hamdi, proyek ini tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang terdampak. Hampir setiap pembangunan Proyek Strategis Nasional  pemerintah selalu mobilisasi aparat secara berlebihan yang berhadapan dengan masyarakat.

Pengadaan tanahnya terindikasi kerap merampas tanah masyarakat yang tidak pernah diberikan hak atas tanah oleh pemerintah.

Atas dasar itu, LHKP dan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengecam kebijakan publik pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau demi kepentingan industri swasta.

Pola pelaksanaan kebijakan yang tanpa konsultasi dan menggunakan kekuatan kepolisian dan TNI secara berlebihan bahkan terlihat brutal, pada 7 September 2023, ini sangat memalukan.

”Pemerintah terlihat ambisius membangun proyek bisnis dengan cara mengusir masyarakat yang telah lama hidup di Pulau Rempang, jauh sebelum Indonesia didirikan,” tuturnya.

Tanggapi Mahfud MD

LHKP dan MHH PP Muhammadiyah menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyatakan bahwa “tanah di Pulau Rempang itu belum pernah digarap” sangat keliru.

Faktanya, masyarakat di sana telah ada sejak tahun 1834. Menko Polhukam tampak jelas posisinya membela kepentingan investor swasta dan menutup mata pada kepentingan publik, termasuk sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di pulau tersebut.

LHKP dan MHH menilai penggusuran di Pulau Rempang ini menunjukkan kegagalan pemerintah menjalankan mandat konstitusi Indonesia. Dalam UUD 1945 disebutkan, tujuan pendirian negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

”Negara gagal menjalankan pasal 33 yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” katanya.

Melalui penggusuran paksa itu, negara mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka berupa Proyek Eco City seluas 17.000 hektare.

Karena itu, LHKP dan MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdiri bersama berbagai elemen gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang sudah turut bersolidaritas menyatakan sikap:  Pertama, meminta presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN.

Kedua, Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik.

Ketiga, mendesak pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati serta mengedepankan perspektif HAM, mendayagunakan dialog dengan cara-cara damai yang mengutakaman kelestarian lingkungan dan keadilan antar generasi.

Sejarah proyek ini bermula tahun 2001, Pemerintah Kota Batam datang ke Jakarta mengajukan pengembangan Kawasan Rempang berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan Kota Batam.

Mereka mengundang pengusaha nasional dan investor dari Malaysia dan Singapura dengan PT Mega Elok Graha, grup Artha Graha milik Tommy Winata dipilih untuk mengelola dan mengembangkan kawasan tersebut selama 30 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun.

Tahun 2007 proyek Rempang Eco-City ini diketahui masyarakat secara luas dan mendapatkan penolakan.

Pada Juli 2023, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group dari Cina untuk investasi sebesar 11,5 miliar USD dalam pembangunan pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang, sebagai bagian dari konsep Rempang Eco City.

Meskipun proyek ini memiliki potensi besar untuk menarik investasi Rp 318 triliun hingga 2080, rencana ini menyebabkan warga tergusur, termasuk permukiman warga asli dan 16 kampung tua yang telah ada sejak 1834. (*)

Editor Sugeng Purwanto

Baca di https://t.co/rQyfsiuLuu

#Rempang #RempangMelawan #rempanggalang #Muhammadiyah

Foto Antara

[Muhammad Afdillah @iam_afdillah]

@jeremymenchik @curareligion Many congrats, @jeremymenchik

[Muhammad Afdillah @iam_afdillah]

@KAI121 @e100ss Terima kasih untuk klarifikasinya. Ini pertama kali delay lebih dari 2 jam. Jadi lumayan ngelus dada. Semoga ke depan pelayanan @KAI121 semakin membaik.

[Muhammad Afdillah @iam_afdillah]

Numpang mengeluh ke @e100ss Rencana naik Penataran Dhoho (367) Sidoarjo-Malang jam 5.13, hingga saat ini belum berangkat. Tanya petugas katanya jam 7 kereta baru sampai Sidoarjo. Jadwal perjalanan jadi terganggu semua. Mohon @KAI121 memperbaiki ketepatan jadwal kereta 🙏🏼

[Fulbright Indonesia @FulbrightID]

Besok, tanggal 3 Februari 2023, pukul 16.00-17.00 WIB - AMINEF akan hadir sebagai narasumber di acara "Sosialisasi Beasiswa Fulbright Master's dan PhD ke Amerika Serikat" untuk Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi KIP-Kuliah Nasional (Permadani Diksi KIP-K Nasional).

[khalid yousef @khalidsyossef]

📖
"Missions and Preaching: Connected and Decompartmentalised Perspectives from the Middle East and North Africa (19th-21st Century)"
eds. Norig Neveu,...
PUB: Brill, 2022
Available in Open access as PDF
https://t.co/JLbLsdWrqO
Direct Access Link (PDF) 🎯
https://t.co/BnBMlyGEiJ

[khalid yousef @khalidsyossef]

📖
"Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia"
by: Chiara Formichi
Brill, 2012
Available in Open access as PDF.
https://t.co/cS84ztMvRR
https://t.co/dl63gMEBWG