Don Kusumo @ibnuksm - Twitter Profile

Guys, ini kasus yang menurut gue lebih ngeri dari yang kelihatan di permukaan. Dan yang paling bikin gue marah bukan pelakunya — tapi respons institusinya. Kronologi yang perlu semua orang tahu: 2019 Andi Hakim Febriansyah, Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara, mendekati pengurus Credit Union Paroki Aek Nabara. Dia menawarkan produk investasi bernama "BNI Deposito Investment" dengan bunga 8% per tahun. Produk itu tidak pernah ada. Dia menciptakannya sendiri. Tapi siapa yang mau curiga? Dia pejabat bank resmi. Pakai seragam BNI. Datang dengan fasilitas pick-up service BNI yang sudah berlangsung sejak 2015. Menyerahkan bilyet deposito yang ternyata dicetak sendiri di kertas A4. Setiap bulan dia transfer uang ke rekening CU-PAN sebagai bunga supaya korban tidak curiga. Dia juga meminta tanda tangan di formulir kosong yang kemudian dia isi sendiri jumlah dan tanggalnya. Rapi. Sistematis. Bertahun-tahun. Uang Rp28 miliar itu uang siapa: Ini bukan uang korporat besar. Ini uang umat Katolik di Labuhanbatu yang dikumpulkan perak demi perak oleh jemaat biasa lewat koperasi simpan pinjam gereja mereka. Uang yang seharusnya untuk membangun sekolah. Untuk menyejahterakan jemaat. Untuk masa depan komunitas kecil di Sumatera Utara. Dipakai Andi untuk apa? Sport center. Kafe. Mini zoo. Uang sedekah umat dipakai buat bangun mini zoo. Cara ketahuannya dan ini yang menyedihkan: Februari 2026 CU-PAN butuh Rp10 miliar untuk pembangunan sekolah. Mereka minta cairkan deposito. Andi mulai mengelak. Minta bilyet asli dengan alasan pembaruan. Mencairkan deposito lain tanpa izin pengurus untuk menutupi. Lalu tiba-tiba datang pegawai BNI baru yang memperkenalkan diri sebagai kepala kas pengganti Andi. Suster Natalia bendahara CU-PAN baru sadar ada yang sangat salah. 23 Februari 2026 kepala kas baru mengkonfirmasi: BNI Deposito Investment bukan produk resmi BNI. Tidak pernah ada. Tujuh tahun. Baru ketahuan karena korban mau cairkan uang dalam jumlah besar. Yang Andi lakukan setelah ketahuan: 9 Februari ambil cuti. 18 Februari pensiun dini. 28 Februari kabur ke Australia bersama istri lewat Bali. Polda Sumut koordinasi dengan Interpol, Australian Federal Police, terbitkan red notice. 30 Maret 2026 Andi dan istrinya kembali ke Indonesia lewat Kualanamu. Langsung ditangkap. Dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin gue tidak bisa diam: Respons BNI. Setelah semua terbongkar BNI melakukan verifikasi internal sendiri. Tanpa transparansi ke korban. Tanpa penjelasan soal metodologi atau dasar perhitungan. Lalu pada 12 Maret 2026 BNI mengirim surat yang menyatakan mereka bersedia mengganti rugi Rp7 miliar. Dari total kerugian Rp28 miliar lebih. Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu secara sepihak ke rekening CU-PAN. Seolah dengan mentransfer uang itu kasus selesai. Akui kerugian sebagian. Anggap beres. Ini yang perlu dipahami secara hukum: Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawainya yang dilakukan dalam konteks pekerjaannya. Andi tidak beroperasi sebagai individu random. Dia menggunakan: Fasilitas pick-up service resmi BNI Sistem dan infrastruktur BNI Jabatan dan wewenang yang diberikan BNI Kepercayaan nasabah terhadap nama BNI POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya. Artinya: BNI tidak bisa bersembunyi di balik kata oknum. Dan kata oknum itu yang perlu kita bicarakan: Ini pola yang selalu sama di Indonesia setiap kali ada skandal institusi besar. Polisi korup? Oknum. Pejabat BUMN korup? Oknum. Pegawai bank gelapkan dana nasabah? Oknum. Kata "oknum" itu bukan hanya klarifikasi. Itu strategi. Cara untuk memisahkan institusi dari tanggung jawab. Cara untuk bilang ke publik: jangan salahkan sistemnya ini hanya satu orang nakal. Tapi pertanyaannya: bagaimana satu orang bisa menjalankan skema selama 7 tahun menggunakan sistem, fasilitas, dan nama institusi tanpa ada pengawasan internal yang mendeteksinya? Kalau jawabannya adalah pengawasan internal BNI yang gagal maka ini bukan hanya masalah oknum. Ini masalah sistem. Dan sistem itu tanggung jawab institusi. Yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi: BNI harusnya transparan sejak awal buka semua dokumen, jelaskan metodologi verifikasi, dan libatkan korban dalam proses. BNI harusnya tidak mentransfer Rp7 miliar secara sepihak seolah itu solusi final. BNI harusnya tidak membebankan pembuktian ke korba korban sudah mengikuti prosedur resmi, sudah percaya pada nama BNI, dan sudah ditipu dengan menggunakan fasilitas BNI. Kalimat yang paling gue ingat dari Suster Natalia: Tak pernah kami bayangkan bahwa ternyata bank-lah yang akan menghilangkan uang bukan saya yang menikmati uangnya Jemaat kecil di Labuhanbatu menyimpan uang di bank karena percaya bank lebih aman dari menyimpan di bawah kasur. Dan kepercayaan itu dikhianati bukan oleh orang asing, tapi oleh pejabat bank yang datang setiap bulan dengan seragam resmi. Andi Hakim adalah penjahat. Itu sudah jelas dan dia harus dihukum seberat-beratnya. Tapi BNI tidak bisa cuci tangan dengan kata "oknum" dan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan. Kalau bank BUMN yang dipercaya masyarakat dan dijamin negara bisa lolos dari tanggung jawab penuh hanya dengan menyebut pelakunya oknum, maka tidak ada lagi yang aman menyimpan uang di mana pun. Dan itu adalah krisis kepercayaan yang jauh lebih besar dari angka Rp28 miliar.

46

2K

1K

124

68K

ibnuksm retweeted