하츠투하츠는 카르멘 #협찬
하츠투하츠 @hearts2hearts
IN @cartier
WITH @dazedkorea
The Digital Cover for 2026 SEPTEMBER issue of <DAZED> KOREA
"다음 계획이요? 있죠. 아, 모르겠어요! 아직은 비밀이에요.” 쉿! 카르멘의 눈웃음 뒤에 숨어버린 하츠투하츠의 다음 페이지.
"Our next plan? Of course we have one. Ah, I don't know! It's still a secret." Shh! The next page of Hearts2 Hearts, hiding right behind Carmen's playful smile.
director MILKY
editor SSONG
text DAMA, MYUNG
fashion KIM WOOK
photography RONI AHN
art SERI, HACHI
hair KIM SOHYUN, NAM MIKYUNG
makeup KIM SUYEON, CHOI DAYOUNG
nail LIM MISUNG
set LEE YESEUL
assistant KKUM
하츠투하츠와 함께한 <데이즈드> 9월호는 8월 31일 오전 11시부터 프로필 링크를 통해 구매가 가능합니다. <DAZED> KOREA orders open via link in bio at 11AM KST, August 31.
KORBAN KONTEN🚨
Bantuan Berujung Perundungan Ketika Kekuasaan Pejabat Dijadikan Alat Permalukan Rakyat demi Konten!
Sebuah tren mengkhawatirkan kembali menjadi sorotan publik wak, potongan video Gubernur Jawa Barat KDM, yang berulang kali merendahkan verbal bullying mahasiswa Unpad di depan kamera.
Mulai dari ucapan menohok ENGGAK BOLEH PUNYA MENTAL GESER, emang yang mau BANTU SIAPA, hingga membeberkan masalah privasi keluarga warga ke ruang publik secara terbuka.
Bagi sebagian orang, gaya ini mungkin dikemas sebagai PENDIDIKAN MENTAL atau KETEGASAN SEORANG PEMIMPIN. Namun, mari kita membongkar realitas di balik kamera ini secara jernih wak.
1. Ketimpangan Relasi Kuasa POWER IMBALANCE
Seorang Gubernur memegang kekuasaan politik, anggaran, dan sorotan media. Sementara warga terutama mahasiswa atau rakyat biasa berada di posisi rentan yang datang untuk meminta solusi atau bantuan.
Menggunakan posisi kekuasaan tersebut untuk mempermalukan, menyindir, atau menghakimi urusan pribadi rakyat di depan kamera bukanlah bentuk edukasi, melainkan PERUNDUNGAN VERBAL /verbal abuse yang dilindungi oleh tirai popularitas.
2. Eksploitasi Kerentanan Demi Algoritma & Monetisasi Konten
Jika niat seorang pejabat publik murni untuk membantu rakyat yang mengalami kesulitan finansial atau masalah pendidikan
- Mengapa harus ada proses intimidasi verbal di depan lensa kamera?
- Mengapa privasi dan kehormatan keluarga warga harus dikorbankan demi mengejar durasi video, ENGAGEMENT, dan VIEWS di media sosial?
Bantuan dari uang rakyat atau anggaran daerah adalah HAK WAKAF MASYARAKAT, bukan kemurahan hati pribadi pejabat yang harus dibayar dengan harga diri dan martabat warga!
3. Bahaya Laten Normalisasi BULLYING oleh Pejabat
Ketika seorang Kepala Daerah mencontohkan pola komunikasi yang gemar merendahkan warga kecil, hal ini mengirimkan pesan berbahaya bagi masyarakat luas wak, seolah-olah siapa pun yang memiliki uang dan jabatan berhak membully pihak yang lebih lemah.
Negara ini dibentuk atas dasar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tugas pejabat adalah memfasilitasi solusi kebijakan secara bermartabat, bukan menciptakan panggung PENGADILAN MORAL harian di akun media sosialnya.
Rakyat butuh Gubernur yang bekerja secara terstruktur melalui sistem dan kebijakan publik, bukan konten kreator yang menjadikan kesulitan warga sebagai bahan olokan dan pencitraan politik!
Bagaimana pandangan kalian wak? Apakah gaya komunikasi pejabat yang suka mempermalukan warga demi konten ini masih bisa dimaklumi, atau sudah melampaui batas etika kepemimpinan?