🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩

Kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

SEPAKAT...

[feri amsari @feriamsari]

Kita mpertanyakan & menuntut Prabowo-Gibran atas kebijakan2nya yg alpa. Tapi, kita tidak lupa kerusakan ini juga disebabkan oleh rezim Jokowi yg memanfaatkan MK dg pamannya. KPK jg dirusak oleh solois itu. Mengeritik Prabowo-Gibran jg mngeritik Jokowi!

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

Sekarang kondisi sudah seperti ini Pa. Langkah apa yang akan Bapak ambil untuk mereka ?

[Prabowo Subianto @prabowo]

Jangan sampai rakyat putus asa, tidak percaya kepada pemimpinnya, tidak percaya kepada wakil-wakilnya dan mengambil langkahnya sendiri

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

Pa, mohon pimpin kami untuk demo supaya mereka turun dan diadili.

[Prabowo Subianto @prabowo]

17. Kalau mereka tidak mau turun, saya akan menjadi orang yang memimpin demo agar mereka turun dan diadili.

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

@indepenSumatera Tenang, F4 sedang coding dengan AI supaya menang debat.
Jika terpojok "Ya tidak tau saya, ko tanya saya"

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

@mapunzell Semua harus lengser dan putus 3 generasi untuk menjadi pejabat untuk menghindari pergantian pemain di sistem yang sama dan harus berdasarkan kompetensi bukan loyalitas buta.
#ResetIndonesia

[salam4jari @salam4jari]

‼️UNDANGAN KONSOLIDASI AKBAR‼️

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

Yang buat ini sudah amnesia, karena sudah duduk manis di KEKUASAAN.

[Partai Gerindra @Gerindra]

14. Jangan seperti saat ini, rupiah belum stabil, sudah diteruskan dengan kenaikan BBM, disusul dengan gas, kemudian tarif dasar listrik.

[Partai Gerindra @Gerindra]

Diam-diam Sengsarakan Rakyat

Sudah beberapa kali Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dengan diam-diam.

@cumarachel

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

@alfinrizalisme Intinya harus ketemu angka 8 bagaimanapun caranya. Dan yang lebih parahnya yang memberikan tepuk tangan dengan riuh, ya makin tidak sadar atas kekeliruannya.

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

Kalau menurut Bapak kondisi Rupiah dan ekonomi saat ini akibat apa ? Bapak sudah memimpin Republik ini kurleb 18bln tapi kondisi masih belum baik2 saja.Semoga ada solusi terbaik untuk Rakyat yang Bapak pimpin.

[Prabowo Subianto @prabowo]

Kondisi rupiah saat ini adalah bukti ekonomi bangsa telah salah urus bung @DavidEfendhi. Hampir semua nilai tambah, dinikmati bangsa asing.

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

Semua akan amnesia pada waktunya, kapan waktunya ?
Yaitu ketika sedang memegang KEKUASAAN.
Telinga jadi TULI, Kuping jadi BUDEK dan hati jadi tidak peka terhadap penderitaan Rakyat yang telah memilihnya.

[Partai Gerindra @Gerindra]

11. Kenaikan harga beras dan BBM memberikan sumbangan yang besar pada kenaikan jumlah penduduk miskin ini.

[feri amsari @feriamsari]

Konoha-ra
[kau orang harus lakukan tiga peritah Rakyat]
1. Turunkan harga dan pajak rakyat
2. Cabut program MBG dan KopDMP
3. Hentikan budaya hidup mewah, plesiran, buzzer sbg jubir, dan korupsi pejabat

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

@boxxtoc Begini hasil menjadi anggota @DPR_RI lewat jalur uang dan dapat beli suara Rakyat, hasilnya dapat dilihat sekarang hanya menjadi pengetok palu pemerintah bahkan ada yang jadi jubir pemerintah. Rakyat hanya objek 5tahunan & setelah terpilih mengikuti keputusan Ketum partainya.

[Komisi Wasit @MafiaWasit]

Untuk pertama kalinya, lewat akun ini tagar kami naikan: #TeddyOut

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

@detikcom Bicara tanpa melampirkan data biaya perjalanan adalah OMON OMON, dimana transparasinya. Ditambah telah menghina Pa @dinopattidjalal dengan memyebutnya 3bulan. Rekam diplomat beliau tidak perlu diragukan. Kalau mau membela sekalian beberkan data2 bukan hanya OMON OKON belaka.

[Dimar @dimarsasongko98]

Prabowo tunjuk jenderal purnawirawan untuk pimpin Bea Cukai , alasannya: "butuh sosok yang berani."

Orangnya: Letjen Djaka Budi Utama, eks Tim Mawar yang dihukum pengadilan militer atas penculikan aktivis 1998, orang dekat Prabowo sejak lama.

Setahun kemudian, jaksa KPK di persidangan menyebut namanya menerima suap dari perusahaan kargo , totalnya Rp61,3 miliar mengalir ke pejabat Bea Cukai dari Juli 2025 sampai Januari 2026.

Caranya: barang impor diloloskan tanpa jalur merah.

Namanya sudah disebut dalam dakwaan resmi KPK.

Menkeu Purbaya ditanya soal nasibnya: "Ya kita lihat saja."

Djaka sampai hari ini belum dicopot, belum dinonaktifkan.

Prabowo sendiri yang bilang di DPR 20 Mei 2026: "Kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti."

Presiden sudah bilang sendiri.

Tinggal tunggu kapan kata-katanya dia pegang

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

@Hilmi28 Orang kampung tidak menggunakan bahasa Perancis Pa Ustadz...🤭
Hanya digunakan oleh orang yang suka ke Perancis...😁

[🇮🇩 Save Indonesia 🇮🇩 @ichl4]

Cc.
Komisi I & III @DPR_RI
@kumham_imipas
Ket Komisi III @habiburokhman
Pa Mentri @Yusrilihza_Mhd

[MANTO @KangManto123]

Gimana menurut netizen..?

[Eko cahyo Putro @Sammi86Pilang]

Cadas🔥🔥🔥

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada putusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang sudah diabaikan selama satu tahun penuh oleh pemerintah dan hampir tidak ada yang membicarakannya.

27 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi memutuskan: negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di sekolah negeri MAUPUN swasta.

Hari ini sudah 27 Mei 2026.
Tepat satu tahun.
Dan putusan itu belum dijalankan.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ini bukan lagi kelalaian administrasi biasa.
Ini adalah tindakan inkonstitusional yang disengaja.

"Jika seorang Presiden bisa mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi di negara ini tanpa konsekuensi apapun maka kita tidak sedang dipimpin oleh hukum.

Melainkan sedang tunduk pada kekuasaan absolut yang menggunakan hukum sekadar sebagai instrumen stempel kekuasaan."

Ini bukan kalimat aktivis jalanan.
Ini adalah analisis konstitusional yang sangat serius bahwa membiarkan putusan MK mangkrak selama satu tahun adalah pelanggaran sumpah jabatan presiden secara nyata dan terukur.

Dan ini tentang anggaran yang paling mengejutkan:
Pemerintah selalu berdalih tidak ada ruang fiskal untuk membiayai sekolah swasta gratis.

Tapi di saat yang sama hampir 30% dari fungsi anggaran pendidikan 20% tersedot ke program MBG.

Bukan untuk membangun sekolah.
Bukan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak.
Bukan untuk menggaji guru honorer dengan layak.
Tapi untuk membiayai dapur SPPG dan logistik makanan.

JPPI menyebutnya dengan sangat tepat:
kanibalisme anggaran.
Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan dimakan oleh program lain yang kemudian diklaim sebagai anggaran pendidikan agar memenuhi kewajiban 20% konstitusional.

Dan Ubaid menyebutnya lebih keras lagi:
kebohongan statistik.

Pemerintah bangga mengklaim sudah memenuhi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 soal 20% anggaran pendidikan.
Tapi secara substansi uang itu dipakai untuk hal yang bukan pendidikan inti.

Dan ini yang paling menyakitkan yang langsung dirasakan rakyat sekarang:

SPMB 2026 sedang berjalan.
Ribuan anak tidak lolos masuk sekolah negeri karena kuota terbatas.
Dan orang tua dipaksa mencari sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri.

Padahal putusan MK sudah sangat jelas:
kalau anak tidak tertampung di sekolah negeri pemerintah daerah wajib secara aktif menyalurkan dan membiayai anak itu di sekolah swasta.

Bukan orang tua yang harus pusing.
Bukan orang tua yang harus cari pinjaman.
Negara yang wajib.

Tapi yang terjadi:
pemerintah daerah membiarkan orang tua berjuang sendiri.
Dan tidak ada konsekuensi apapun untuk itu.

JPPI menyebutnya pemerasan struktural oleh negara. Rakyat dipaksa cari jalan keluar sendiri padahal konstitusi memerintahkan negara yang harus memfasilitasi.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi:
Pemerintah bisa dengan cepat membiayai infrastruktur dapur SPPG MBG di seluruh Indonesia.
Bisa dengan cepat mensejahterakan karyawan SPPG.
Bisa dengan cepat mengumumkan Kopdes Merah Putih Rp240 triliun.
Bisa dengan cepat membeli sapi kurban Rp100 miliar dari APBN.

Tapi untuk mengeluarkan Perpres atau PP yang mengimplementasikan putusan MK soal pendidikan gratis butuh lebih dari satu tahun dan sampai sekarang belum ada.

Sementara itu Prabowo dari Paris mengumumkan Bahasa Prancis wajib diajarkan di semua sekolah. Tanpa roadmap.
Tanpa anggaran guru.
Tanpa kajian kesiapan implementasi.

Sekolah yang rusak tetap rusak.
Guru honorer tetap dapat Rp250.000.
Putusan MK tetap diabaikan.
Dan instruksi bahasa baru terus bertambah dari setiap kunjungan diplomatik.

Indonesia punya Mahkamah Konstitusi.
Punya putusan yang sudah mengikat.
Punya konstitusi yang menjamin pendidikan dasar gratis.
Punya presiden yang bersumpah menjaga dan menjalankan konstitusi.

Tapi satu tahun setelah putusan paling fundamental tentang hak pendidikan anak Indonesia tidak ada Perpres.
Tidak ada PP.
Tidak ada implementasi.
Tidak ada konsekuensi untuk yang mengabaikannya.

Putusan MK diabaikan selama satu tahun oleh presiden yang bersumpah menjaga konstitusi dan tidak ada yang bisa menghentikannya.

Kalau putusan lembaga peradilan tertinggi bisa diabaikan begitu saja tanpa konsekuensi lalu apa gunanya seluruh sistem hukum yang kita punya?