Ike Florina

penyuka donald duck.. 😘

[kiv z @triwul82]

Laporan analisis terbaru Harian Kompas melempar alarm ekonomi paling mengerikan tahun ini: Setelah fenomena "MANTAP" (Makan Tabungan), kini masyarakat kelas menengah-bawah meluncur ke fase "MATANG" (Makan Utang) hanya demi mencukupi kebutuhan perut sehari-hari.
​Ketika Istana sibuk mengklaim "fundamental ekonomi bagus" & pertumbuhan di atas 5%, data OJK & Bank Indonesia per Mei 2026 justru membongkar kenyataan berdarah-darah di lapangan.

1. Pinjaman Konsumtif Meroket Rp160,7 Triliun.

Total saldo utang dari Pinjol (Pindar), Kartu Kredit, dan Paylater melonjak 26,4% (YoY) menembus Rp160,7 Triliun. Pinjol memegang porsi terbesar hingga Rp103 Triliun, sementara pembiayaan Paylater tumbuh paling liar mencapai 42,04%.

2. Pegadaian Kebanjiran Warga yang Gadai Barang.

Pembiayaan industri Pegadaian meledak 57,97% (YoY) menjadi Rp131,2 triliun, di mana 84% di antaranya adalah rakyat yang terpaksa menggadaikan barang berharga demi bertahan hidup.

3. Tsunami PHK Sektor Riil
Sebab utamanya dibeberkan oleh CELIOS (Nailul Huda): badai PHK sektor riil kian tak terkendali. Data Kemnaker per Juni 2026 mencatat korban PHK melonjak 23 kali lipat dalam sebulan (dari 829 orang di Mei menjadi 19.530 orang di Juni).

4. Konsumsi Semu Hasil Numpuk Cicilan
Guru Besar FEB Unand (Prof. Syarifuddin Karimi) menegaskan: tingginya angka belanja warga hari ini bukan karena pendapatan riil naik, melainkan ditopang utang berulang . Warga terjebak lingkaran setan cicilan yang siap meledak menjadi krisis kredit macet (NPL) dan pemicu kriminalitas sosial.

Inilah dampak nyata dari kebijakan fiskal ugal-ugalan: APBN dibakar ratusan triliun untuk proyek pemborosan non-produktif, sementara sektor riil dibiarkan sekarat, BBM dinaikkan, dan daya beli rakyat dihancurkan. Mengelola negara itu menggunakan rasio ekonomi riil, bukan modal omon-omon klaim statistik di atas kertas.

Video ; kompas tv

[Ike Florina @idea_flo]

Hakim MK Cecar Perwakilan Presiden soal Gaji Dosen, Sorot "Pemaksaan" Re... https://t.co/cQQEtEzc3m

[Ismail Fahmi @ismailfahmi]

Analisis percakapan tentang Pesta Babi by Drone Emprit

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.

Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.

Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:

Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.

Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.

Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.

Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.

Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.

Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.

Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.

Bukan insiden tunggal ini pola:

Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.

"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."

"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."

"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."

Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."

"Maksa banget," kata Indira.

Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.

Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.

Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.

Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.

Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.

Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:

Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.

Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,

bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.

Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.

Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:

Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.

Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.

Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.

Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Empat belas tahun lalu, film dokumenter Alkinemokiye juga pernah mengalami pelarangan pemutaran.

Film Alkinemokiye selengkapnya dapat disaksikan di kanal YouTube Watchdoc Documentary.
https://t.co/rJTzpSeMpT

Film ini mendokumentasikan perjuangan sekitar 8.000 buruh Freeport dalam menuntut kenaikan upah, dalam aksi yang disebut sebagai salah satu pemogokan terbesar dan terpanjang sejak perusahaan tambang itu mulai beroperasi di Indonesia pada 1967.

Meski layar utama dimatikan, penonton tetap menyaksikan film melalui telepon genggam mereka masing-masing. Diskusi tetap berlangsung setelah pemutaran.

#Alkinemokiye #PestaBabi #PapuaBukanTanahKosong

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

bj habibie cuma punya 37 menteri
tapi bisa sepower itu
dan itu dalam setahun

lah prabowo punya 112 menteri ++
dan udah 1,5 tahun
malah amburadul
rupiah kemana mana

[Abul Muzaffar Ambadinedjad @abulmuzaffar10]

Just info saja..

Keledai kita mayoritas impor => dollar naik, harga tahu-tempe naik

Gandum kita mayoritas impor => dollar naik, harga gorengan akan naik

Pakan kita masih banyak impor => dollar naik, harga unggas akan naik

Hewan ternak masih banyak impor => dollar naik, harga daging akan naik

Energi kita masih impor => ga hanya bensin, plastik pun naik => bahan kebutuhan sehari2 (consumer goods) itu juga akan naik

Jelaslah orang kampung pasti kena dampak jika dollar melemah.

Bukan cuman orang kota dan yang hobi ke luar negeri seperti yang Presiden bilang.

Saya ga mau perjelas lagi, silakan teman-teman menilai sendiri pernyataan ini.

Semoga ga otw 17.845 ya guys. Aamiin!

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Nasib +62 seminggu terakhir :

- Putusan MK : Jakarta tetep ibu kota, gak jadi IKN
- Sambo Kuliah S2 di lapas
- Nadiem divonis 18 + 9 tahun
- Ibam divonis 4 tahun
- Andrie Yunus gak sopan dan ber etika, makanya disiram air keras
- Nonton Film Dokumenter dilarang
- Lembaga tinggi negara bikin cerdas cermat aja, juri nya blunder

Ada yg mau nambahin?

[Ike Florina @idea_flo]

@ardisatriawan Pola yg terus berulang.. Dan emg relate dg banyak kejadian nyata..

[Narasi Newsroom @NarasiNewsroom]

KPK resmi menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh. Isunya: ada dugaan mark up biaya dalam proyek ini dan bahkan biayanya 3 kali lipat dari proyek serupa di China.

Nilai proyeknya Rp118 triliun, sebagian besar proyek ini dibiayai utang. Kini, KPK bahkan berpeluang memanggil Ketua Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung Luhut Binsar Pandjaitan untuk dimintai keterangan.

[Ismail Fahmi @ismailfahmi]

Analisis Naratif: Pola Framing Dominan, Variasi, dan Konsekuensinya

Dari data yang disajikan, terlihat jelas adanya fragmentasi narasi yang tajam mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tidak ada satu bingkai tunggal yang mendominasi, melainkan beberapa narasi yang saling bersaing, seringkali ditentukan oleh jenis dan platform media.

1. Problem Definition: Pertarungan Antara Narasi Ekonomi, Politik, dan Moral

Bingkai Ekonomi (Dominan di Media Arus Utama)

Media seperti Antara News, https://t.co/luwg5ujnCB
(Money),dan https://t.co/4e9eSZmywN secara konsisten mendefinisikan isu ini sebagai persoalan teknokratis-ekonomi. Inti masalahnya adalah bagaimana kebijakan "gebrakan" Purbaya, terutama injeksi likuiditas Rp200 triliun, dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan tanpa menciptakan risiko sistemik. Judul seperti "Likuiditas deras era Purbaya, tantangan besar sektor riil menanti" (Antara News) membingkai kebijakan ini bukan sebagai kemenangan atau kekalahan, melainkan sebagai sebuah tantangan kompleks yang memerlukan kehati- hatian.

Bingkai Politik (Tersirat di Banyak Media)

Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya dibingkai sebagai sebuah pergeseran paradigma politik-ekonomi. Media seperti https://t.co/fsnSQPN0ig menggambarkannya sebagai "sinyal kuat datangnya era baru" di bawah Presiden Prabowo, yang memilih "jalur lebih agresif". Ini mendefinisikan masalah sebagai pertarungan antara filosofi fiskal konservatif (era Sri Mulyani) melawan filosofi ekspansif dan berisiko (era Purbaya).

Bingkai Moral & Sosial (Dominan di Media Sosial)

Di platform seperti Twitter dan Facebook, isu ini sering kali direduksi menjadi masalah moralitas dan karakter. Pernyataan awal Purbaya tentang "suara sebagian kecil rakyat" dan kontroversi perilaku putranya mendefinisikan masalah sebagai arogansi elite yang terputus dari realitas publik. Cuitan dari akun seperti tanyakanrl menjadi viral bukan karena analisis kebijakan, tetapi karena menyoroti kesenjangan moral antara pejabat dan rakyat.

Causal interpretation...

[Ismail Fahmi @ismailfahmi]

Tabel: Analisis Gabungan Entman & Edelman Berdasarkan Sampel Media

[Ismail Fahmi @ismailfahmi]

Drone Emprit Notes #1 - Senin, 15 September 2025

Analisis Framing Media: Pelantikan dan Gebrakan Awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Analisis ini mengkaji pembingkaian media (framing) terhadap pelantikan dan kebijakan awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terutama terkait kebijakan injeksi likuiditas Rp200 triliun dan kontroversi publik yang menyertainya. Dengan mengintegrasikan kerangka analisis framing Robert Entman (1993) dan kategorisasi isu-aktor Murray Edelman (1993), penelitian kualitatif ini membedah data dari berbagai platform yang mencakup berita online, media sosial (Twitter, Facebook, TikTok), dan YouTube untuk mengidentifikasi pola narasi yang dominan dan bersaing.

Hasil analisis menunjukkan tidak adanya narasi tunggal, melainkan fragmentasi framing yang tajam berdasarkan jenis dan platform media. Media arus utama dan ekonomi cenderung membingkai isu sebagai tantangan teknokratis (Opportunity with Threat), fokus pada potensi pertumbuhan dan risiko kebijakan. Sebaliknya, media kritis/alternatif membingkainya sebagai ancaman terhadap keadilan sosial (Threat), memposisikan Purbaya sebagai Villain yang berpihak pada konglomerat. Polarisasi paling ekstrem terjadi di media sosial: TikTok secara dominan membangun citra Purbaya sebagai Hero yang tegas dan solutif, sementara Twitter menonjolkan isu moral dan personal, membingkainya sebagai Villain yang arogan dan
menciptakan Crisis kepercayaan.

Implikasi dari fragmentasi ini signifikan: pembingkaian yang terpolarisasi ini berisiko menyederhanakan isu kebijakan fiskal yang kompleks menjadi pertarungan citra personal, mengikis evaluasi publik yang berbasis kinerja, dan menciptakan 'gelembung realitas' (reality bubbles) yang menghambat dialog publik yang konstruktif. Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap aktor dan kebijakan ekonomi menjadi rentan terhadap narasi emosional yang dominan di platform masing-masing, bukan pada analisis substantif.

Langkah analisis...

[Caelum @DROlTURE]

KITA HIDUP DI NEGARA TANPA TELINGA

#TolakRUUTNI #TolakRevisiUUTNI #PeringatanDarurat #IndonesiaGelap #TolakDwifungsiABRI #ArtistBersuara #KembalikanTNIkeBarak

[Ike Florina @idea_flo]

Malam hari masih sj d tlp oleh mrk.. Kali ini sy isengin aja, bilang bhw sy sudah punya smua yg mrk tawarkan dn berbaik hati untuk memberikan hadiahnya kpd si penelepon saja..

Eh dia marah donkz... Wkwk

[Ike Florina @idea_flo]

Ada yg meneleponx mengaku dr perusahaan minyak Filma lg bagi" berbagai macam hadiah

Hanya d minta menghubungi CS dg nmr tertentu tuk di catat alamat sy.
*tentunya tdk sy tlp

Yg menarik, si penelepon bolak balik mngingatkan untuk menolak segala permintaan dana dlm bentuk apapun

[Ike Florina @idea_flo]

Belum selesai sy mmbuat postingan ini pun, sy d hubungi kembali dg nomor berbeda, brtanya apakah sudah menghubungi nomor CS nya? Dan lagi" seolah mngingatkan untuk memvideo atau merekam orang yang akan minta dana..

Lets see what happen next.. Hihi

[YB @yudhabrajamusti]

suatu hari di februari ..

2024 : oke gas oke gas ~
2025 : mana gas mana gas ~