IHCS

Aktifitas : Advokasi litigasi, Non-Litigasi, Penelitian dan Monitoring, Pendidikan publik, Membangun Jaringan, Publikasi serta inisiatif untuk Keadilan Sosial

[IHCS @ihcs1]

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan http://t.co/ob1Cn3LHdu (via @masinunk) @jokowi @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

Yaitu Rahmi Hertanti (IGJ), Irhas Ahmady (Walhi) dan Wensislaus Fatubun (Pusaka) @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

Untuk mengawal proses, Koalisi ormas Indonesia mengirim 3 orang delegasi ke Jenewa @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

di bidang pertanian pangan, pertambangan, perikanan dan lainnya. @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

yg belum berhasil menegakan kedaulatannya di muka perusahaan transnasional @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

Resolusi Dewan HAM PBB memiliki arti penting sekarang ini di tengah pemerintah Indonesia @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

ketenagakerjaan, keuangan yang mengakibatkan capital violence yang didukung judicial violence @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

& mempergunakan prodesur demokrasi untk menciptakan produk hukum yg meliberalkan sumber2 agraria, @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

2. Mendukung rezim pelanggar HAM melalui penanaman modal asing, menyediakan fasilitas, @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

lembaga keuangan internasional dan organisasi perdagangan dunia @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

subversi sbg politik luar negeri & perjanjian internasional dilakukan dg mempergunakan negara2 maju, @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

Model pembangunan yang timpang masuk ke kebijakan nasional suatu negara melalui perang agresi, @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

1. Menciptakan sistem pembangunan yang ditimpang melalui struktur hubungan internasional yang menyebabkan pelanggaran HAM di level nasional.

[IHCS @ihcs1]

perusahaan transnasional terlibat pelanggaran HAM dengan karateristik sebagai berikut : @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

yang merupakan korban dari perusahaan perusahaan transnasional dari era kolonialisme hingga sekarang. @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

yg merupakan korban dari perusahaan perusahaan transnasional dari era kolonialisme hingga sekarang. @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

Resolusi tersebut muncul karena dukungan dari negara negara Asia, Afrika dan Amerika Latin @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

yang mengikat bagi perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya. @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

untuk menyusun instrumen dan mekanisme HAM yang memiliki kekuatan hukum @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI

[IHCS @ihcs1]

sebagaimana Mandat Resolusi 26/9 tahun 2014 Dewan HAM PBB @jokowi @humaskemenlu @Portal_Kemlu_RI