KPU PUSAT TIDAK TAHU IJAZAH JOKOWI TANPA TANGGAL LEGALISIR!
Hari ini sidang
Geleng-geleng kepala
Sambil ngelus dada berusaha sabar dengan Majelis Hakim yang mulia, yang lagi-lagi membatasi waktu saya dan Advokat dalam melakukan pembuktian.
Bagaimana tidak!
Kemarin dengan dua saksi yang sama, Majelis Hakim memberi keleluasaan Tim Advokat Roy Suryo dalam melakukan cross examination sehingga sidang berlangsung dari jam 09.00-14.00
Sementara saya, baru jam 10.00 Majelis Hakim sudah memburu-buru dan mengancam waktu saya tinggal sedikit.
Lagi-lagi, untuk ke sebelas kalinya saya mengalami penzaliman dari Majelis Hakim!
Dan yang bikin saya geleng-geleng kepala adalah:
Fotokopi ijazah Joko Widodo, dilegalisir tanpa tanggal!
Yang mana saja itu?
Semuanya?
Mulai dari ijazah tahun 2005 dan 2010 untuk Walikota
Tahun 2012 untuk Gubernur
Tahun 2014 dan 2019 untuk Presiden
Semua tanpa tanggal legalisir!
Padahal sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 angka 3 PMPN 59/2008
Peraturan jelas dan tegas bahwa tanda pengesahan fotokopi ijazah harus dengan
Tanggal, bulan, dan tahun
Pejabat (dalam hal ini Dekan)
Unit Kerja
Tanda tangan
Nama pejabat
FAKTANYA, lima lembar legalisir 2005, 2010, 2012, 2014, 2019
Semua tanpa tanggal!
Allahuakbar!
Dan lebih parahnya lagi, Pejabat yang ne legalisir, yaitu nama Dekan Prof Muhammad Naim,
Tanda tangannya dipakai untuk legalisir ijazah tahun 2005, 2010, 2012, dan 2014
Sementara, Prof Muhammad Naim, menjadi Dekan hanya di periode 2008-2012.
Masa beliau tandatangan sebagai Dekan untuk legalisir ijazah tahun 2005, sebelum menjadi Dekan
Dan tandatangan legalisir ijazah tahun 2014, ketika beliau tidak lagi menjabat sebagai Dekan!
Lebih parah dari yang terparah adalah soal NIP (Nomor Induk Pegawai) PNS yang sesuai Undang-Undang PKBKN no 22/2007 seluruh PNS berubah NIPnya dari 9 digit menjadi 18 digit.
Tetapi pada NIP yang tertera di bawah nama Prof Dr Muhammad Naim untuk legalisir ijazah Joko Widodo tahun 2010, 2012, dan 2014 NIP nya masih 9 digit.
Allahuakbar kabira walhamdulillah katsiro......
Sungguh pengibulan, pembohongan, manipulasi, yang begitu terang-terangan dilakukan demi meraih jabatan Walikota, Gubernur, Presiden sehingga total 20 tahun, diraih semua jabatan ini dengan ijazah odong-odong!
Dan apesnya lagi
Kedua Pejabat KPU tersebut, atas nama Andi Bagus dan Binsar Siagian
Sejak 2007 mereka bekerja di KPU sampai 2026, BELUM PERNAH SEKALIPUN MELIHAT IJAZAH ASLI JOKOWI.
Jadi mulai dari Termul yang jadi saksi sampai Pejabat KPU, semuanya sama seragam belum pernah sekalipun melihat ijazah Joko Widodo!
Kalo ada rambut yang ikhlas saya jambak, boleh ya saya jambak.
Gemesss banget soalnya.
https://t.co/TMnaPgStv8
Bagaimana negara mau maju jika yang dipilih jadi pemimpin sebagian besar alumni perguruan tinggi kampus Ruko.
Alumni perguruan tinggi ternama dan berkualitas disingkirkan.
Ya ampun ternyata hari ini ada demo KOMDIGI!! Kek dibungkam Algo 💔
Sejumlah jurnalis, media independen
dan masyarakat sipil mendatangi Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Digital RI di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Gambir, Jakarta Pusat.
Terus lawan, desak Komdigi!
🚨 DETIK-DETIK BANJIR BANDANG MENERJANG SUNGAI SENGKARANG!
Air bah datang tiba-tiba dengan arus deras, membawa material batu-batu besar hingga membuat warga panik.
Beruntung, sejumlah warga berhasil menyelamatkan diri dan berpindah ke tempat yang lebih aman sebelum debit air semakin tinggi.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa banjir bandang bisa datang sewaktu-waktu tanpa banyak waktu untuk menyelamatkan diri.
⚠️ Jangan menunggu air semakin tinggi. Jika melihat debit sungai meningkat drastis, arus berubah deras, atau terdengar suara gemuruh dari arah hulu, segera menjauh dari bantaran sungai dan cari tempat yang lebih tinggi.
Keselamatan jiwa jauh lebih berharga daripada harta benda.
Semoga seluruh warga terdampak selalu dalam perlindungan Allah SWT. 🤲
#BanjirSungaiSengkarang #WaspadaBencana #KeselamatanWarga
teori dari netizen
Penyebab APBN boncos yang sebenarnya:
- Procurement awur-awuran MBG
- Bangun gedung kosong sarang setan KDMP
- Beli alutsista tidak prioritas jor-joran
- Dividen BUMN lenyap ditelan Danantara
- Kabinet Jumbo
- Dollar naik gila-gilaan akibat kebijakan pro-Isam dan pro-Hashym yang buat investor kabur
- Bayar influencer teman sendiri untuk kegiatan ga jelas
Yang disalahkan Pemerintah:
- Bencana Alam
- Antek antek asing
- Pengusaha selain Isam dan Hashym
- Rakyat karena kurang bayar Pajak
PRAMONO TOLAK HUTAN UI JADI SEKOLAH RAKYAT
jadi gini guys, gubernur dki jakarta pramono anung bilang menolak kalau kawasan hutan kota universitas indonesia (ui) dialihfungsikan jadi lokasi sekolah rakyat, ia bilang pemprov dki justru ingin mempertahankan area itu sebagai ruang terbuka hijau (rth), ia menanggapi rencana membangun sekolah rakyat di lahan sekitar 8 hektare di kawasan hutan kota ui, kutipannya di balai kota jakarta, selasa (17/11/2026), "tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini (hutan kota ui) peruntukannya dialihkan, hal yang berkaitan dengan sekolah rakyat ketika kemarin bersama dengan bapak menteri sosial (saifullah yusuf)"
pramono menjelaskan pemprov dki sebelumnya sudah mengusulkan dua lokasi sekolah rakyat ke menteri sosial saifullah yusuf (gus ipul), yaitu di jakarta barat dan jakarta timur, masing-masing sekitar 2 hektare, yang di jakarta timur ada di wilayah cakung, kedua lokasi itu disiapkan untuk penambahan kuota sekolah rakyat dari presiden prabowo subianto, ia menegaskan pembangunan sekolah rakyat kewenangan pemerintah pusat, tapi pemprov dki mendukung dengan menyediakan lahan, kutipannya, "jadi, untuk hal yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, sekali lagi saya tegaskan jakarta membutuhkan itu, sehingga tidak ada yang dirubah dari apa menjadi bukan ruang terbuka hijau lagi"
alih-alih jadi sekolah, pramono berencana menjadikan hutan kota ui kebun raya kalau pengelolaannya diserahkan ke pemprov dki, ia bilang pemprov siap mengambil alih pengelolaan kalau ui tidak lagi sanggup mengelolanya, karena menurutnya mengelola hutan kota tanggung jawab yang cukup berat bagi perguruan tinggi, pemprov tidak keberatan memakai anggaran daerah, dan kebun raya itu bisa dipakai untuk edukasi dan pelatihan masyarakat, kutipannya, "saya akan gunakan jakarta akan punya dua kebun raya, satu kebun raya mangrove di jakarta utara, satu lagi adalah kebun raya yang ada di ui tadi, kita gunakan menjadi kebun raya"
jadi bahasa gampangnya, gubernur pramono bilang hutan kota ui jangan dijadikan sekolah rakyat, sekolahnya bisa dibangun di lahan lain yang disiapkan pemprov, dan hutan ui bisa jadi kebun raya kalau pengelolaannya diserahkan ke pemprov
nah menurut kalian guys, kalau ada dua pilihan lahan, mana yang lebih dulu dipertimbangkan, lahan hijau atau lahan kosong lain untuk sekolah?
PERNYATAAN SIKAP TENTANG TAMAN ANSIONAL UJUNG KULON DAN TRANSLOKASI BADAK JAWA
Hutan di ujung barat Pulau Jawa itu menyimpan sesuatu yg tidak dimiliki tempat lain di muka bumi. Di sanalah badak jawa, satwa bercula satu yg jumlahnya kini tidak sampai seratus ekor, menjalani hidupnya. Di Vietnam, spesies ini sudah dinyatakan punah sejak 2011. Artinya, kalau kita gagal menjaga Ujung Kulon, tidak ada lagi tempat lain untuk menebus kegagalan itu.
Karena itu saya tidak bisa diam ketika dalam sepekan terakhir muncul dua kabar yg membuat banyak orang gelisah. Pertama, gagasan memindahkan sebagian badak jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, yg disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, di sela COP31 di Antalya, Türkiye pada 12 November 2026. Kedua, terungkapnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yg sejak 12 Februari 2026 memasukkan perairan di sekeliling Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan.
Dua kabar itu datang hampir bersamaan, dan wajar kalau masyarakat bertanya: apakah badak hendak dipindahkan supaya jalan menuju tambang menjadi lapang? Saya menyampaikan pernyataan ini bukan untuk menuduh. Saya menyampaikannya karena pertanyaan sebesar ini berhak mendapat jawaban yg jujur dan terbuka.
Saya sudah membaca penjelasan pemerintah. Kementerian Kehutanan, lewat siaran persnya pada 16 November 2026, menyebut habitat kedua masih gagasan jangka panjang. Alas Purwo baru kandidat, dan belum ada jumlah badak, metode, maupun jadwal yg ditetapkan. Peta lampiran Kepmen ESDM itu juga tidak memasukkan daratan taman nasional sebagai wilayah yg boleh ditambang. Saya menghargai penjelasan itu. Namun penjelasan yg baru datang setelah publik gaduh belum cukup untuk menenangkan.
Taman Nasional Ujung Kulon bukan hanya hutan. Dari sekitar 105 ribu hektare luasnya, lebih dari 44 ribu hektare adalah laut. Pesisir, muara, terumbu, dan hutan di belakangnya adalah satu kesatuan yg saling menghidupi. Lumpur dan limbah dari kegiatan tambang di laut tidak pernah berhenti di garis batas yg digambar di atas peta. Ketika seluruh perairan di sekeliling kawasan konservasi diarsir sebagai wilayah usaha pertambangan, yg terancam bukan cuma laut di luar pagar, tetapi juga rumah yg ada di dalamnya.
Kecurigaan soal emas juga tidak lahir dari ruang hampa. Pandeglang punya sejarah tambang emas di Cibaliung, dan Dinas ESDM Banten sendiri menyebut formasi batuan Honje berpotensi mengandung emas. Gunung Honje adalah bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon. Sampai hari ini memang belum ada bukti yg mengaitkan wacana pemindahan badak dengan kepentingan tambang, dan saya tidak ingin menyebarkan prasangka. Justru karena itu pemerintah perlu menutup ruang kecurigaan dengan keterbukaan, bukan dengan bantahan singkat.
Saya juga tidak menutup mata bahwa menaruh seluruh populasi di satu tempat memang berisiko. Tsunami Selat Sunda pada Desember 2018 ikut menerjang kawasan ini, dan gagasan populasi kedua sudah dibicarakan para ahli sejak awal 1990-an. Tetapi kita juga baru saja berduka. Musofa, badak jantan yg dipindahkan sejauh 14 kilometer di dalam taman nasional sendiri pada November 2025, mati hanya dua hari setelah tiba. Pemerintah menyatakan ia mati karena sakit yg sudah lama dideritanya, bukan karena pemindahan. Saya menerima penjelasan itu, tetapi tetap tidak bisa melupakan pertanyaannya: kalau perjalanan 14 kilometer saja menyisakan duka, bagaimana dengan perjalanan lebih dari seribu kilometer ke ujung timur Jawa, ke hutan yg kesesuaiannya bagi badak belum pernah dikaji secara terbuka?
Ancaman terbesar bagi badak jawa selama ini justru datang dari tangan manusia. Menurut pengakuan para pelaku yg sudah diadili, 26 ekor badak dibunuh pemburu di Ujung Kulon sepanjang 2019 sampai 2023. Itu hampir sepertiga dari populasi yg tersisa, hilang bukan karena gempa atau gunung api, tetapi karena kelengahan kita menjaga. Jika memang ingin menyelamatkan badak, pekerjaan rumah itulah yg harus dituntaskan lebih dulu.
Saya juga mendengar suara orang Banten sendiri. Wakil Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, pimpinan adat Baduy, dan kelompok masyarakat sipil sudah menyatakan keberatan. Bagi mereka, badak jawa bukan sekadar satwa langka. Ia bagian dari sejarah, identitas, dan amanah leluhur yg dijaga turun-temurun. Keputusan yg menyangkut amanah sebesar itu tidak boleh diambil tanpa mendengar mereka.
Atas dasar itu, dengan penuh tanggung jawab saya menyatakan sikap sebagai berikut:
Pertama, saya menolak setiap rencana memindahkan badak jawa keluar dari Ujung Kulon selama belum ada kajian ilmiah yg independen, terbuka, dan bisa diuji publik. Kajian itu harus mencakup kesesuaian habitat Alas Purwo, kondisi kesehatan setiap individu, risiko perjalanan, serta pelajaran yg jujur dari kematian Musofa.
Kedua, saya mendesak Menteri ESDM meninjau ulang Kepmen Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dan mengeluarkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dari Wilayah Usaha Pertambangan. Sebelum itu dilakukan, peta beserta koordinat lengkapnya harus dibuka kepada publik.
Ketiga, saya meminta Presiden memberikan jaminan tertulis bahwa tidak sejengkal pun kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk Gunung Honje, akan dialihfungsikan untuk tambang, dan tidak akan ada izin atau lelang wilayah tambang di perairannya.
Keempat, saya meminta pemerintah memisahkan dengan tegas urusan konservasi dari urusan investasi. Jika habitat kedua kelak dibiayai dana internasional atau investor, sumber dana dan syarat-syaratnya harus diumumkan secara terbuka.
Kelima, saya meminta perlindungan habitat yg ada didahulukan: patroli diperkuat, jaringan perburuan dan pembeli cula dibongkar sampai ke akarnya, perluasan habitat di dalam kawasan Ujung Kulon sendiri dikaji, dan rencana penyelamatan saat bencana disiapkan dengan sungguh-sungguh.
Keenam, saya meminta masyarakat Banten, masyarakat adat Baduy, warga desa penyangga, para akademisi, dan organisasi lingkungan dilibatkan dalam setiap keputusan tentang masa depan Ujung Kulon dan badak jawa.
Badak jawa tidak bisa bersuara di ruang rapat kementerian. Ia tidak bisa membaca peta wilayah tambang, dan tidak bisa memilih ke mana ia akan dibawa. Karena itulah kita yg harus bersuara untuknya. Menjaga Ujung Kulon adalah menjaga titipan yg kelak akan ditanyakan kepada kita oleh anak cucu, dan oleh Dia yang menitipkannya, Allah swt.
Saya berharap pemerintah menerima pernyataan ini sebagai ajakan, bukan perlawanan. Pembangunan dan investasi memang penting, tetapi ada hal-hal yg sekali hilang tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Badak jawa adalah salah satunya.
Hormat saya,
Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia.
Penelusuran dugaan kekerasan polisi dalam demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 tidak berhenti pada rekaman video dan keterangan resmi.
Reporter Tempo menelusuri dugaan kekerasan polisi di Yogyakarta melalui keterangan Kompolnas, Komnas HAM, dan mahasiswa UGM.
Sebelumnya, analisis rekaman CCTV menunjukkan gas air mata masuk ke lingkungan kampus, terutama dari sekitar pukul 21.00 hingga dini hari. Mahasiswa juga mengumpulkan rekaman yang diduga memperlihatkan aparat memukul dan menendang peserta aksi.
Sejauh mana hasil pengusutan tersebut?
#TempoPlus
Untuk cari kerja di zaman sekarang, syaratnya rata2 harus S1 dan ada pengalaman kerja.
Cek aja seleksi ASN/PNS
Tapi, justru banyak pejabat yg terpilih riwayat pendidikannya ga jelas dan disembunyikan.
Gaza’s floods have made a horrific humanitarian crisis even worse. Three children and their mother were killed when a sand dune collapsed on their tent.
Yet Israel keeps restricting aid. Denying civilians aid is a war crime.
Israel must let aid in NOW.
Dua setengah tahun lalu, ekonom Faisal Basri memprediksi bahwa Prabowo Subianto akan meninggalkan Jokowi. Pecah kongsi paling lambat terjadi pada 2026.
Padahal ada opsi
1. Pangkas tunjangan dan pensiunan DPR
2. Pajakkin 9 naga dan 9 haji
3. Pajakkin nomad digital yg sering kerja di Bali
4. Audit BUMN secara menyeluruh
5. Audit anggaran biar ga bayar RA
6. PAJAKKIN KONGLOMERAT
7. PAJAKKIN WNA YG BUKA TAMBANG NIKEL DI SULAWESI DAN MALUKU
8. HENTIKAN MBG DAN KOPDES
9. HENTIKAN GENTENGISASI DAN BECAK MOTOR
KENAPA HARUS MINTA DUKUNGAN MASYARAKAT YANG HIDUPNYA SUDAH DALAM KEADAAN SURVIVAL TIAP HARI????