Ini bs jadi skandal IT internasional besar yg melibatkan oknum di negara kita.
Jd ada perusahaan berbasis di Indonesia (yg merupakan anak usaha induk yg ada di Singapura), mengimpor GPU Nvidia dr US ke Indonesia. Tp setelah dilakukan penggeledahan oleh kepolisian yg bekerjasama dgn FBI hanya ditemukan rak2 server kosong tanpa ada GPU di dlmnya.
Diduga GPU tsb ud dikirim ke China (negara yg sedang dibatasi akses impornya oleh US).
Sepakat, semenarik apa pun perempuan, kalo gapunya kecerdasan emosional yang baik, tetap big no ya boys.
Bayangin kalo setiap marahan malah dibales "pikir aja sendiri", diajak diskusi dibales "ya itukan tugas kamu mikir", gak berani diajak ngobroin hal yang gak nyaman, kita lagi pusing bukannya disupport malah dipaksa ngikutin moodnya Wkkwk jangan deh, seumur hidup itu lama. Kita berhak dapet pasangan yang setiap ada masalah mau nurunin egonya, bukan malah nuntut mulu. Yang mau ngobrol, saling memahami, dan nyelesaiin masalah antara kita dan dia.
Ternyata cabut gigi bungsu di RSGM Dr Soedome se sat set itu dateng jam 11, antri 15 menit, konsul 10 menit, nunggu persiapan ruangan 30 menit, tindakan 30 menit, bayar dan nebus obat 15 menit, (kebetulan lagi ga banyak antrian pasien) + murah karna rujukan dari GMC
baru sadar Indo average ternyata se-ableist ini 😭
kita masih debat universal design itu wajib atau enggak,
sementara negara lain udah mikirin gimana tech dan infrastucture bisa actively adapt buat kebutuhan penyandang disabilitas
di kita, tactile paving aja dari sticker?!?!
Kandidat A:
IPK 3.9 mantan ketua himpunan
Kandidat B:
IPK 1.1 pernah dikeluarin dari unit
Kandidat C:
IPK 3.5 aktif organisasi, mantan ketua himpunan
Pilih mana?
Gue sebagai user, jelas gak pilih B. Tapi yang bikin keputusan bukan gue doang, jadi yang dipilih B 🤣😅
Dari 4 hakim anggota, 2 hakim vonis Ibam 4 tahun, tapi 2 hakim lainnya justru minta suami saya dibebaskan.
Sampai dua hakim menyatakan keyakinan berbeda lewat dissenting opinion terhadap tiga hakim lainnya jarang sekali kejadian.
Bagi keluarga kami, ini tanda nyata kalau sebenarnya ada keraguan yang sangat mendalam dari majelis hakim sendiri soal perkara Ibam.
Rasanya sedih banget, kenapa putusan yang menentukan masa depan keluarga kami penuh keraguan seperti ini?
Bahkan di ruang peradilan, hakim ketuanya pun terlihat ragu-ragu untuk memutus berdasarkan pertimbangan vonis 4 tahun seperti 2 hakim anggota yang lain.
Padahal Bapak Presiden @prabowo selalu ingatkan kalau putusan penegakan hukum itu nggak boleh ada keragu-raguan sedikit pun.
Sedangkan, dua hakim anggota yang berkeyakinan Ibam secara terang benderang seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan dalam putusan kemarin, dari matanya tampak kalau tidak ada keragu-raguan untuk menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa Ibam seharusnya bebas.
Aku terharu banget, ternyata masih ada hakim yang sangat amanah dan objektif melihat kasus Ibam, terlebih ketika puluhan isi keyakinan kedua hakim yang mulia tersebut dibacakan di sidang.
Semuanya tentang Ibam yang aku kenal, semuanya berisi tentang keadilan yang muncul dari fakta persidangan yang dipahami secara utuh.
Tapi kenapa, putusan akhirnya penuh kejanggalan dan kezaliman? Ini sangat jauh dari keadilan yang didasarkan fakta persidangan.
Keyakinan kedua hakim tersebut bantu memperkuat keyakinan keluarga kami juga, kalau Ibam seharusnya bebas. Bikin kami makin yakin juga untuk terus berjuang demi keadilan.
Mohon terus bantu kawal ya, teman-teman.
Tolong bantu suarakan juga ke Komisi III DPR dan Pak Presiden Prabowo, supaya keraguan yang sangat kentara terlihat ini bisa berganti jadi kepastian hukum.
Jangan sampai ada lagi orang yang niatnya bantu negara dengan keahliannya malah dikriminalisasi.
Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. 🙏
“Kok bisa Kok Bisa jadi mitra pemerintah?!” 😖
Nggak ya guys. 🙅♀️ Dengan ini mimin dan semua tim Kok Bisa termasuk Kobi, Sasa, sampe si Oyen mau bilang: kami gak hadir di pertemuan bareng BAKOM RI dan gak ngejalin kemitraan sbg media pendukung pemerintah. 😺
Stay curious! ⚡
Recap kronologi kenapa Owner Sepatu Stradenine sampai klarifikasi terkait sepatu yang dipakai murid Sekolah Rakyat:
1. Kemsos mengalokasikan anggaran sekitar Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat pada 2026. Jika dirinci, per pasang seharga Rp700 ribu.
2. Di salah satu foto yang beredar (gw cek sih acara tanggal 2 Mei 2025), nampak Menteri Sosial Gus Ipul dan Gubernur Jatim Kofifah, memakaikan sepatu brand Stradenine.
3.Warga jadi rame bahas bahwa harga sepatu Stradenine ga ada yang sampe 700rb. Harga di marketplace di kisaran 100-300rb.
4. Hal ini terkonfirmasi melalui tweet owner brand stradenine di bawah. Intinya : Stradenine tidak pernah terlibat, mengetahui, atau menerima pesanana terkait pengadaan sepatu di sekolah rakyat. Untuk sepatu yang ada di foto beredar, harganya 179.900
cc: threadsjesseevelyn
Adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kali ini gw mau bicara tentang sesuatu yang sudah menyiksa rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Bukan korupsi. Bukan inflasi. Tapi sesuatu yang lo rasain setiap kali mau mudik atau liburan dan buka aplikasi Traveloka, lalu langsung menutup aplikasinya lagi karena tidak sanggup melihat angkanya.
Yes. Tiket pesawat domestik Indonesia. Yang harganya bisa lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Yang bikin relawan bencana harus muter lewat Malaysia dulu baru bisa ke Aceh. Yang udah dikeluhkan jutaan orang tapi tidak pernah beneran berubah.
Gw udah baca risetnya. Gw udah cek datanya. Dan sekarang gw mau cerita ke lo semua, pelan-pelan, dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang, kenapa ini terjadi dan siapa yang sebetulnya diuntungkan dari penderitaan kita bersama. 🧵
Ini Ririe istrinya Ibam. Makasih banyak atas dukungan yang terus mengalir untuk Ibam dari berbagai tempat.
Teruntuk yang belum paham perkara suami saya, atau yang tidak mengikuti sidang, saya mohon sebesar-besarnya untuk mempelajari kasus Ibam secara jujur agar tidak menzalimi keluarga saya dengan mengutip setengah-setengah informasi yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.
Sebagai seorang istri yang terus mendampingi Ibam dalam setiap persidangan, izinkan saya membagikan empat fakta yang telah terungkap sepanjang sidang hingga tuntutan:
1. Pertama, terungkap di persidangan, Ibam diminta peserta rapat 17 April 2020 untuk menjelaskan masukan terkait kebutuhan laptop hanya untuk aplikasi asesmen/ujian.
Namun, kemudian masukan Ibam dikutip tidak utuh oleh pejabat, dan dinarasikan seakan-akan masukan itu adalah "arahan" untuk SELURUH pengadaan.
2. Kedua, setelah rapat 17 April 2020 di atas, Ibam sudah memberi masukan tertulis spek yang netral, yaitu Windows dan Chromebook sekaligus, di tanggal 22 April 2020.
Faktanya, terungkap dari kesaksian Tim Teknis, pada 27 April 2020 mereka ditunjukkan satu potongan dokumen masukan Ibam, namun oleh pejabat dipelintir bahwa masukan tersebut hanya Chromebook.
Kemudian Tim Teknis diarahkan pejabat tersebut untuk buat survey dan kajian Chromebook, SEBELUM buat kajian Windows.
Terus bagaimana dengan kesaksian pejabat yang bilang "kajian sebelumnya diabaikan, dikasih yang baru, dan spesifikasinya sudah ditentukan"?
Tak lain tak bukan adalah upaya cuci tangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sepanjang sidang-sidang berikutnya.
Karena kemudian terungkap: pejabat itu sendiri yang ternyata menyuruh tim teknis untuk buat kajian Chromebook dulu, baru setelahnya buat kajian Windows.
Jadi sudah terungkap bahwa narasinya dibolak-balik, agar yang disalahkan atas agenda pejabat tersebut adalah Ibam.
Terungkap juga di fakta persidangan: pejabat tersebut mengubah spek masukan Ibam, membocorkan spek ke vendor, berkoordinasi dengan vendor untuk pilih merk pemenang, serta terima keuntungan dari vendor.
3. Ketiga, terkait narasi "Ibam buat kajian Chromebook", bahkan di dalam tuntutan akhir JPU sudah TIDAK ADA LAGI tuduhan Ibam sebagai yang buat kajian teknis Chromebook.
Hal ini karena sudah dipatahkan oleh fakta-fakta persidangan, seperti rekaman sidang di bawah.
Tim Teknis mengakui: Ibam tidak ikut pembuatan kajian Chromebook, 80% masukan Ibam ditolak dan tidak masuk kajian, bahkan bukti screenshot yang ditampilkan di sidang menunjukkan Ibam tidak tahu kapan kajian selesai dibuat.
4. Keempat, pegawai yang mengurusi pendanaan yayasan tempat Ibam jadi konsultan, sudah bersaksi di sidang, kalau gaji Ibam berasal dari CSR (donasi) dua perusahaan: Djarum Foundation dan Wardah.
Keduanya tidak ada hubungannya dengan pengadaan dan tidak punya konflik kepentingan. Mereka berdonasi sebagai perusahaan yang punya kepedulian atas pendidikan Indonesia.
Semuanya terang benderang, kalau saja lihat sidang secara keseluruhan, dan bukan sepotong-potong.
Sekarang sudah H-2 putusan. Insya Allah semua fakta tersebut sudah terbuka di depan majelis hakim. Saya tak hentinya berdoa semoga Allah membukakan mata hati para majelis hakim agar bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk Ibam.
Mohon juga dukungan dan doa teman-teman semua untuk yang terbaik bagi keluarga kami.
Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.
Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.
Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.
Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.
Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.
Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.
Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.
Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.
Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)
Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.
Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.
Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.
Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.
Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.
Tonton kepanikan pejabat saat upaya mengkambinghitamkan Ibam runtuh di sidang 👇🏼
Masukan netral Ibam, dipelintir pejabat jadi Chromebook, sambil bilang itu arahan Ibam.
Pejabat tersebut akui terima aliran dana, dan membocorkan spek Chromebook ke vendor pemenang.
Tapi dia bebas, tidak jadi tersangka sama sekali, sedangkan Ibam dituntut 15 tahun penjara, denda Rp16,9 miliar, dan tambahan 7,5 tahun penjara jika tidak bisa bayar.
Dan kami sudah pasti tidak bisa bayar, Rp16,9 miliar itu dari salah paham surat saham, dan hanya "patut diduga" tanpa adanya bukti aliran dana sama sekali.
Tapi kebenaran sudah terungkap lewat fakta-fakta di persidangan.
Dari semua kebenaran yang terungkap, perkara Chromebook untuk kasus Ibam ini sebenarnya sederhana.
Ibam sebagai konsultan, sudah netral, profesional, tanpa kewenangan, tanpa kuasa, namun dikambinghitamkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengadaan.
Kita tentu berharap proses hukum berjalan secara adil, jernih, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.
Namun tuntutan 22,5 tahun yang tidak masuk akal dan penuh ketidakadilan seperti menampar harapan kami tersebut. Kekuatiran kami terhadap adanya kriminalisasi terstruktur semakin dalam.
Kini harapan kami tertumpu pada teman-teman sekalian yang membaca pesan kami.
Tolong, suarakan ketidakadilan ini.
Kepada Presiden Prabowo, kepada Komisi III DPR, kepada siapapun yang kita tahu punya kepedulian dan kemampuan menyediakan perlindungan hukum dari kriminalisasi.
Sembilan hari menuju putusan. Kita masih bisa jadikan perkara ini preseden baik bagi semua profesional yang ingin berbakti bagi negara dengan keahlian mereka.
Bahwa tetap bisa ada perlindungan hukum dari kriminalisasi bagi seluruh pekerja pengetahuan yang ingin bantu Indonesia.
Sudah hampir 1 tahun berlalu sejak gua dapat "info A1" itu. Berharap bahwa itu tidak benar, namun kenyataan berkata lain.
https://t.co/kUumPNxqJ0
Sekarang, Mas Ibam menghadapi tuntutan 15 tahun penjara. Plus, 7,5 tahun jika tidak bisa membayar denda. Total 22,5 tahun.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Mas Ibam tidak lakukan sama sekali.
Sedangkan yang jelas salah, hukumannya hanya sedikit. Sinting!
Selama ini saya mengikuti proses persidangan Mas Ibam dari layar kaca. Dengan bukti sejelas itu, serta kesaksian dan bukti yang dihadirkan, adalah sebuah kesalahan fatal apabila hakim tidak menyatakan Mas Ibam bebas dari segala tuntutan.
> nolak offer perusahaan luar negeri, milih TURUN gaji demi bantu negara
> hasilnya: dituntut 22,5 tahun penjara tanpa bukti aliran dana
emang kaga usah lagi dibantu ini negara
Lagi-lagi inkompetensi Jaksa. Kalau apa yg ibu riri ini katakan semua benar, keknya memang perlu direformasi ini kejaksaan.
Bayangin, duit hasil capital gain saham dianggap jadi barang bukti dia korupsi. Perolehan sahamnya aja dari awal udah jelas kalau itu dari dia semasa jadi pegawai di $BUKA. Saham yg emang dikhususkan untuk internal perusahaan yg mau tebus. Dan lo tau kan saham ini gerak naik turunnya gimana pas tahun itu?
Eh tau2 dijadikan barang bukti dia korupsi. Padahal ga ada aliran dana dari pihak terafiliasi sama sekali. Memang baiknya hindari project yg kemungkinan bakal berpotensi hukum di masa depan sih.
22.5 YEARS DEMANDED FOR A MAN WHO CAME BACK TO INDO TO SERVE THE COUNTRY 😳
This is wat we could get from “mengabdi untuk negara”. It can take EVERYTHING from us and give NOTHING back.. 15 yrs in prison, potentially 22.5, because a prosecutor refuses to accept basic stock vesting concept.
The verdict in two weeks changes nothing as the damage to public trust in Indo’s justice system is already IRREVERSIBLE.
Kasus Ibrahim Arief (Ibam) dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini banyak dibaca oleh banyak orang sebsgai sebuah skenario klasik: elite birokrasi sengaja mengorbankan aktor luar untuk menutupi korupsi internal.
Sebagai konsultan teknis swasta tanpa jabatan struktural, Ibam justru dituntut 15 tahun penjara plus pengganti Rp16,9 miliar, tuntutan yang jauh lebih berat daripada dua pejabat eselon yang mengakui menerima suap dari vendor.
Pelajaran yang bisa kita ambil pada kasus ini:
1. Profesional teknis dari luar sistem sangat rentan untuk dijadikan kambing hitam agar elite internal lolos dari sorotan saat proyek besar bocor.
2. Batas kewenangan formal hanyalah ilusi dalam penegakan hukum selektif yang sudah dirancang untuk melindungi lingkaran kekuasaan birokratis.
3. Saran profesional meskipun netral, tetap mudah untuk dipelintir dan dijadikan narasi “pengarahan” agar narasi korupsi punya target eksternal.
4. Aset pribadi masa lalu tetap bisa dijadikan sebagai “bukti” korupsi untuk memperkuat skenario pengorbanan.
Tanpa reformasi radikal yang mematahkan kartel birokrasi, semangat berkontribusi pada program publik hanyalah jebakan berbahaya bagi siapa pun di luar lingkaran kekuasaan.