Ira Puspitasari sangat terkejut ketika Bechi, anak kiai Jombang yang dihukum penjara karena kekerasan seksual, diam-diam bebas lebih awal.
Saksikan video investigasi BBC Eye: https://t.co/suxYUNMxDm
*Aktivis disiram air keras.
*Warga sipil masih terus dibunuh di Papua.
*Ada dugaan kelalaian dalam tenggelamnya kapal KMP Virgo.
*Persoalan kekerasan kpd jurnalis nggak selesai2.
*Angka kematian di pengungsian akibat gempa NTT tembus 94 orang, hampir dua kali lipat dr gempa itu sendri.
*Dll, dll..
Anda sbg menteri HAM malah sibuk ngurus remah2 dgn caption nggak jelas kayak gini.
Anda itu menteri serius nggak sih?
Tulisan opini saya naik cetak di @hariankompas hari ini. Tentang kepastian hukum, mengapa kerusakannya hanya bergerak satu arah dan bergeraknya dari pucuk, serta apa yg terjadi pada bangsa ketika semua orang terpaksa berhitung pendek. Silakan disimak.
https://t.co/W25aKFRYOg
Bismillah… Mendarat di Banda Aceh pagi tadi. Akan keliling ke Pidie Jaya, Takengon, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, bersama teman-teman Aksi Bersama, @humaniesproject, dan TurunTangan. Akan menunaikan beberapa amanah dari donatur dan masyarakat, termasuk Titian Persatuan di Aceh Tengah. Mohon doanya ya….
Bapak diminta gantiin pampers anak. Masangnya miring. Anak bocor. Kasur basah.
Istri dateng, ganti ulang, beresin kasur, ganti sprei.
Bapak berdiri di samping, angkat bahu: "Yaudah kamu aja deh, Ma. Aku emang gak jago ginian."
Bapak merasa itu pengakuan jujur atas kelemahan Bapak. Rendah hati. Bahkan mungkin lucu.
Pak, itu BUKAN kelemahan. Itu STRATEGI. Dan strategi itu punya nama di dunia psikologi: Weaponized Incompetence. Ketidakmampuan yang dijadikan senjata.
Yang satu sukanya pegang mic nyanyi gak jelas
Yang satu sukanya dimanja bapaknya
Masa kecilku dihibur mereka dalam versi kartun, masa dewasaku diobrak-abrik mereka dalam versi live action.
FYI PAJAK YANG HARUS DIBAYAR WNI :
• PAJAK PUSAT
• PPh (Pajak Penghasilan)
• PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
• PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)
• Bea Meterai
• PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan
• PAJAK DAERAH (PROVINSI)
• PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
• BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
• Pajak Air Permukaan
• PAJAK DAERAH (KABUPATEN/KOTA)
• PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan)
• BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
• Pajak Hotel
• Pajak Restoran
• Pajak Hiburan
• Pajak Parkir
• YANG DIBAYAR RUTIN OLEH WNI
• PPh (sesuai penghasilan)
• PPN (setiap belanja barang/jasa kena pajak)
• PBB-P2 (setiap tahun)
• PKB (setiap tahun)
• YANG DIBAYAR SEKALI SAJA (SAAT TERJADI TRANSAKSI)
• BBNKB (saat beli/balik nama kendaraan)
• BPHTB (saat memperoleh rumah/tanah)
• PPnBM (saat membeli barang mewah)
• Bea Meterai (per dokumen tertentu)
• YANG OTOMATIS MASUK DALAM TAGIHAN/HARGA
• PPN
• PPnBM (barang mewah)
• Pajak Hotel
• Pajak Restoran
• Pajak Hiburan
• Pajak Parkir
• Belum termasuk berbagai retribusi daerah, iuran, serta pungutan lain yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing daerah.
TVRI beli lisensi Piala Dunia 2026 pakai duit APBN. Lisensi yg dibeli, mencakup siaran TV, streaming dan radio.
Lalu TVRI menjual lagi ke platform lain?
Ini KPK atau Kejaksaan nggak ada niatan meriksa transaksinya? Atau emang boleh begini?
Gw baru sadar kalau dugaan rantai masalah di balik blackout Sumatra dan pemadaman bergilir di Jawa ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar “gangguan teknis”.
Kalau ditarik benang merahnya, kira-kira alurnya begini:
1. Harga batu bara global turun karena oversupply.
Buat negara eksportir seperti Indonesia, harga yang turun berarti penerimaan negara dari sektor komoditas juga ikut tertekan.
2. Muncul kebijakan untuk menekan produksi.
Logikanya sederhana: kalau pasokan dikurangi, harga bisa lebih terjaga.
Di atas kertas masuk akal.
3. Masalah mulai muncul ketika kebutuhan dalam negeri tetap jalan.
PLN tetap butuh batu bara buat menghidupkan PLTU.
Listrik tetap harus nyala.
Pabrik tetap harus beroperasi.
Kebutuhan energi tidak ikut turun hanya karena produksi tambang dikurangi.
Di saat yang sama ada aturan DMO.
4. PLN mendapatkan batu bara dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan jauh lebih murah dibanding harga pasar.
Nah di sinilah insentif mulai bertabrakan.
Dari sudut pandang pengusaha tambang, pilihan bisnisnya jadi cukup jelas.
Jual ke PLN dengan harga yang dibatasi.
Atau jual ke pasar dengan harga yang lebih tinggi.
Kalau selisihnya besar, dorongan untuk mengejar pasar jelas lebih kuat.
Akibatnya pasokan yang dibutuhkan PLN berpotensi makin ketat.
Kontrak makin sulit.
Cadangan makin tipis.
Risiko operasional mulai meningkat.
Dan ketika rantai ini terus berjalan, yang muncul di hilir bukan lagi isu batu bara.
Yang muncul adalah listrik padam.
Masyarakat cuma melihat lampu mati.
Padahal akar masalahnya bisa jadi berasal dari keputusan yang dibuat jauh di hulu.
Yang bikin gw agak kepikiran, keputusan soal kuota produksi, DMO, harga acuan, kontrak pasokan, semuanya terdengar sangat teknokratis.
Tapi efek akhirnya bisa sampai ke rumah rakyat.
Bisa sampai ke pabrik.
Bisa sampai ke UMKM.
Bisa sampai ke orang yang bahkan gak pernah baca berita energi sekalipun.
Kalau dugaan rantai masalah ini memang mendekati kenyataan, berarti yang sedang kita lihat bukan sekadar masalah PLN atau cuaca.
Ini contoh bagaimana satu kebijakan komoditas bisa menciptakan efek domino ke sektor energi.
Negara ingin harga komoditas terjaga.
PLN ingin pasokan aman.
Swasta ingin margin terbaik.
Masyarakat ingin listrik tetap nyala.
Masalahnya, empat tujuan itu tidak selalu berjalan searah.
Dan ketika salah satu bagian mulai bergeser, efeknya bisa merambat ke mana-mana.
Seperti biasa, yang paling jauh dari ruang rapat sering kali jadi yang paling dekat dengan dampaknya.
🚨 THE LEGEND IS BACK!! 🚨
Seruan Aksi #Demo dari Universitas Trisakti!
Jumat, 19 Juni 2026
Jam 10.00 WIB
Titik Kumpul: Tugu Luar Trisakti
Mari kita serukan orasi, menuntut keadilan, nyalakan api perjuangan 🔥 🔥
Sebarkan ke semuanya!
#IndonesiaGelap#MenujuIndonesiaBangkrut
INFO AKSI #DEMO MAHASISWA, BESOK SENIN 15 JUNI 2026‼️
Aksi #demo ada di beberapa kota mulai dari Jakarta, Semarang, Sumatera, dll. Kemungkinan menyusul aliansi mahasiswa/rakyat lain. (banyakpun yg masih melakukan konsolidasi dari berbagai kota lainnya)
#IndonesiaGelap
(1/2)
Bagaimana kalau event lari Jakim Sabtu - Minggu besok dibatalkan karena eskalasi situasi?
Ya nggak apa2, dan kalau 45.000 runner mau marah, marahlah pada negara, bukan pada warga yang terpaksa harus menyatakan sikap dan pendapat di jalanan karena negara ini salah diurus
btw kalian knp cuma nyalahin jabar yaa? ada 1 provinsi kurang ajar lainnya yang belum kalian bully habis2an
provinsi yg isinya Dinasti Politik dr dati 1 sampe dati 2, ya Banten!
Buat perbandingan lain, Transjogja.
APBD DIY hampir setara APBD Tangerang Selatan, tapi DIY bisa bikin Transjogja sedangkan Tangerang Selatan gak ada sama sekali kecuali Angkot dan bus dari developer swasta.