Dewasa ini, ga bisa ya kita kalo suka sama orang 100% ataupun benci orang 100%... ada aja nanti yang kita suka 100% jadi menjengkelkan, ada aja nanti kalanya yg kita benci 100% malah nahanin piring nasi kita biar ga kebalik.
Percayalah teman teman lamaku, aku sudah kerja dan alhamdulillah punya gaji. Jadi kalo tiba tiba aku ngechat/nelpon itu pure kangen dan pengen tukeran kabar aja bukan minjem duit. Jauhkanlah pikiranmu dari kata-kata pinjam duit. Anjing laaahhhh
Isi bensin itu turun dari mobil, buka kap dan tutup bensin sendiri. Jangan ngeboss duduk dalam mobil dan gamau turun. Sesimple itu aja kamu gabisa haduh kacauuu
Temen2, waspada sama strategi “kill the messenger” ya.
Di saat ada orang bawa info valid, yg bikin si tertuduh ga bisa ngeles, biasanya si tertuduh akan make strategi itu.
Dia akan memfitnah si pembawa info, dgn nuduh bayaran lah, antek asing lah, dll, agar infonya gak jd valid.
Bayangkan kamu hidup di negara di mana jabatan pemerintahan bukan lagi dipegang oleh ahli di bidangnya, tapi oleh tentara yang masih aktif berdinas. Mereka bukan politisi, bukan ekonom, bukan birokrat tapi mereka punya satu kelebihan: kekuasaan atas senjata.
Kamu mau bekerja sesuai keahlianmu? Posisimu bisa saja diambil oleh tentara yang bahkan tidak punya pengalaman di bidang itu.
Kamu ingin menyuarakan kritik? Pikir dua kali. Mereka yang membuat aturan juga yang punya kewenangan untuk menindak siapa pun yang dianggap “mengganggu ketertiban.”
Kl RUU TNI 2025 disahkan, aturan ini memungkinkan tentara aktif menduduki jabatan sipil TANPA melepas status militernya. Ini bukan hanya tentang perubahan administratif, tp langkah menuju dwifungsi TNI, sebuah sistem yang dulu menempatkan militer sebagai penguasa di segala aspek kehidupan.
Sejarah udah membuktikan: ketika militer terlalu dalam mencampuri urusan sipil, rakyat yang akan kehilangan suaranya. Dan ketika rakyat kehilangan suara, negara ini tak lagi milik kita, tapi milik mereka yang bisa memerintah dengan kekuatan, bukan keadilan.
Dear para jobseeker, anak intern, freshgraduate, korban layoff, karyawan kontrak terus-terusan, korban coretax, dan semua elemen budak corporate.
Please banget, baca dan sebarkan poster ini dan tandatangani petisinya.
Kenapa kita sebagai kelas menengah ngehe yang hidup from paycheck to paychek harus #TolakRUUTNI?
Kita sebagai sipil aja udah susah cari kerja karena persaingan yang gila2an, kadang kalah sama sesama sipil yang punya orang dalam, dengan RUU TNI ini kita lawannya bukan sesama sipil yang punya orang dalam, tapi militer yang punya senjata dan power orang dalem dengan kuasa tertinggi, kita udah kalahlah level bro!
Bayangin kita udah susah payah mengejar lanyard bumn itu, udah lembur mati-matian, ikut training sana-sini, ngejar KPI/OKR demi merangkak tangga karir, pas mau duduk di kursi jabatan yang lebih tinggi, slot sudah tidak tersedia karena udah di isi orang hasil bawaan dari headhunter, head hunter nya ini beneran bisa memburu menembak kita tapinya, yah minimal kepala kita ditendang pake sepatu boots lah kalo gak ketembak, biar jatoh dari kursi karir yang kita idam-idamkan.
Kita juga bisa kehilangan kesempatan berkarir di perusahaan yang kita impikan dengan bare minimum gaji dan fasilitas yang kita harapkan, karena mereka bisa merebut hak kita, ujung2nya cuma kerja di UMKM yang dengan mudah juga digoyang kebijakan atau ditutup usahanya.
Tandatangani & sebarkan petisi #TolakRUUTNI ke @DPR_RI@prabowo@Puspen_TNI di tautan: https://t.co/tDAVVRA0TR
Petisi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dibacakan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, pada Senin (17/3/2025).
Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang hadir dalam pembacaan petisi antara lain Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto; cendekiawan Sukidi Mulyadi; keluarga korban pelanggaran HAM berat Tragedi Semanggi I, Maria Catarina Sumarsih; serta putri proklamator sekaligus Wakil Presiden pertama RI, Halida Hatta.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai revisi UU TNI tidak mendesak untuk dibahas. Menurut mereka, daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi UU TNI yang disampaikan pemerintah kepada DPR pada 11 Maret 2025 bermasalah, karena mengandung pasal-pasal yang dapat mengembalikan militerisme atau dwifungsi TNI.
Rencana pelibatan TNI dalam pemberantasan narkoba juga menjadi sorotan, karena perluasan tugas militer dianggap keliru dan berpotensi membahayakan negara hukum. Menurut mereka, penanganan masalah narkotika seharusnya tetap berada dalam koridor kesehatan dan penegakan hukum yang proporsional.
| Narasi Daily