DBA

[DBA @imdito]

"...semua itu terkadang tidak sesuai dan tidak seindah seperti yg kita harapkan, namun semua itu tergantung pada diri kita masing-masing bagaimana cara kita memandang dan membuatnya jadi indah"

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, udah pada tau bekum nih?
Baru-baru ini Ketua Komisi XI DPR bilang pemerintah harus lebih agresif ngejar penerimaan pajak supaya kemampuan bayar utang negara tetap terjaga.

sekali lagi dewan perwakilan rakyat
menyuruh pemerintah agar lebih tegas
dan berani dalam mempajaki rakyat

Soalnya utang pemerintah terus naik dan sekarang nilainya sudah tembus ribuan triliun rupiah.

Yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa solusi yang sering dibahas selalu nambah penerimaan pajak?

Padahal di sisi lain masyarakat sudah menghadapi banyak tekanan ekonomi, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sampai daya beli yang belum sepenuhnya pulih.

mereka ini perwakilan rakyat bukan sih?

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

-Para gubernur mengeluh dana kurang
-Para pppk terancam gak di gaji
-Para pemilik MBG udh protes ngk dibayar
- PNS mengeluh efisiensi dimana2
- Pasar saham kehilangan uang
- Masyarakat ngeluh ekonomi susah
- Pedagang ngeluh pasar lesu
- UMKM mulai meredup

Serius ini duit se-Indonesia kemana dah?
Kok kayak semuanya merasa kurang,
Padahal M2 Money BI makin banyak...

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada cerita yang menurut gue paling aneh dan paling ironis yang terjadi di pasar modal Indonesia tahun ini.

Orang terkaya Indonesia Prajogo Pangestu kehilangan kekayaan di atas kertas hampir Rp2.800 triliun
dalam hitungan bulan.
Tapi pabriknya masih jalan.
Karyawannya masih ada.
Bisnisnya bahkan cetak rekor untung tertinggi sepanjang sejarah.

Lalu apa yang sebenarnya terjadi?

Pertama — biar paham, bisnis Prajogo itu apa:

Prajogo punya tiga saham utama yang semuanya adalah satu kerajaan bisnis yang terintegrasi.

TPIA — Chandra Asri Pasifik. Ini pabrik yang mengubah minyak bumi jadi bahan baku plastik.
Botol plastik, pipa air, bumper mobil, kemasan produk semuanya butuh bahan kimia dasar yang namanya polipropilen dan polietilen.

Dan TPIA adalah satu-satunya produsen yang punya alat pemecah nafta di seluruh Indonesia.
Artinya: kalau pabrik manufaktur Indonesia butuh bahan kimia dasar mereka hampir pasti beli dari sini. Tidak ada alternatif lain di dalam negeri.

BREN — Barito Renewables Energy. Ini bisnis energi panas bumi. Di bawah tanah Indonesia ada panas dari aktivitas vulkanik panas itu bisa dipakai untuk nyalain turbin dan menghasilkan listrik bersih 24 jam tanpa henti.

Tidak perlu angin, tidak bisa mati karena mendung. Lewat anak usahanya Star Energy, BREN adalah operator geothermal terbesar di Indonesia dan masuk lima besar di dunia dengan kapasitas 926 megawatt dan kontrak langsung dengan PLN.

CUAN — tambang batubara.
Simpel dan menghasilkan.

Strateginya: punya tambang untuk energi, punya pembangkit geothermal untuk listrik bersih, punya pabrik petrokimia untuk industri.

Dari dalam tanah sampai ke pabrik semua di satu tangan.

Dan ini yang bikin semua orang bingung — kenapa sahamnya bisa naik ribuan persen:

TPIA naik 200% hanya dalam 5,5 bulan dari Desember 2023 sampai Mei 2024 tepat menjelang pengumuman masuk ke indeks MSCI global.

CUAN naik 6.000% dari harga IPO-nya dalam 6 bulan.

BREN naik 11.166% dari harga IPO sebelum akhirnya dicoret dari indeks.

Polanya sama semua:
menjelang masuk ke indeks global harga meledak. Begitu resmi masuk harga mulai turun.

Kenapa? Karena MSCI itu ibarat peta navigasi untuk investor global di seluruh dunia yang asetnya mencapai 17 triliun dolar.

Begitu sebuah saham masuk ke indeks MSCI ratusan dana investasi global yang mengikuti indeks itu langsung secara otomatis harus beli saham itu.

Nah, sebelum pengumuman resmi uang pintar masuk duluan. Investor ritel yang baca berita ikut masuk di tengah euforia.
Harga terus naik.
Begitu resmi masuk yang tadi beli duluan mulai jual. Sahamnya koreksi.

Dan ini pukulan pertama yang datang lebih awal dari MSCI:

September 2024 — BREN dicoret dari indeks FTSE Russell dengan satu alasan yang sangat spesifik:

Empat pemegang saham menguasai 97% dari total saham yang beredar.

Artinya yang bisa dibeli oleh publik investor biasa seperti kita hanya 3%.

Bayangkan konser di stadion 50.000 penonton.
Tapi 97% tiketnya sudah diborong duluan oleh empat orang. Dari luar kelihatan stadionnya penuh.

Tapi hampir tidak ada tiket yang bisa dibeli oleh penonton biasa.
Dan ketika ada yang mau jual tiketnya tidak ada yang mau beli di harga wajar karena pilihan pembeli terlalu sedikit.

BREN langsung anjlok hampir 20% dalam satu hari.

Dan ini pukulan terakhir yang paling mematikan Mei 2026:

BREN, TPIA, dan CUAN resmi dicoret dari MSCI Global Standard Index.

Mekanismenya kejam dan otomatis. Dana-dana investasi global seperti iShares MSCI Indonesia ETF, Vanguard Emerging Market Fund, dan ratusan ETF lain

yang mengikuti indeks MSCI tidak punya pilihan selain menjual semua saham Indonesia yang dicoret bukan karena mereka pikir bisnisnya jelek tapi karena mandatnya memang seperti itu.

Hasilnya: ARB berulang.
Turun terus.
Sampai kekayaan Prajogo di atas kertas
dari 46,5 miliar dolar menyusut ke 15 miliar dolar.

Dan ini yang paling ironis dari seluruh cerita ini:

Prajogo sendiri tidak terlalu kena dampak nyata.
Pabrik petrokimianya masih beroperasi.
Pembangkit geothermalnya masih menghasilkan listrik. Tambangnya masih produksi.

Bahkan kuartal pertama 2026 di tengah semua kekacauan ini TPIA justru cetak laba bersih tertinggi sepanjang sejarah.

Kekayaannya turun di atas kertas.
Tapi hidupnya tidak berubah banyak.

Yang benar-benar rugi adalah investor ritel orang biasa yang beli saham ini di harga puncak karena ikut euforia dan terlambat keluar.

Kerugian mereka nyata 70 sampai 80% dari modal yang mereka masukkan.

Dan ini efek domino yang paling tidak adil:

Investor asing yang keluar karena pencoretan MSCI tidak hanya menjual saham-sahamnya Prajogo.

Mereka menjual BCA, BRI, Astra, Telkom semua nama besar yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah free float BREN atau konsentrasi kepemilikan TPIA.

Tapi begitulah cara kerja sentimen pasar.
Kalau image satu pasar sudah jelek dana asing yang sifatnya mengikuti indeks akan keluar dari semua saham di pasar itu. Bukan pilih-pilih mana yang bersih mana yang tidak.

Ibarat satu unit apartemen ketahuan ada masalah struktur tiba-tiba semua penghuni apartemen itu ingin pindah. Padahal unit mereka tidak ada masalah apa-apa.

Hasilnya: IHSG melemah hampir 30% sepanjang 2026. Rupiah mendekati Rp18.000.

Kapitalisasi pasar saham Indonesia hilang Rp1.190 triliun hanya dalam 5 hari trading.

Dan IHSG turun 8,3% terburuk di dunia pada periode yang sama.

Dan ini pertanyaan yang paling penting siapa yang salah:

Prajogo bermain sesuai aturan yang berlaku. Bertahun-tahun sebelumnya BEI menetapkan free float minimum hanya 7,5% dan dia tidak melanggar aturan itu.

Strategi pompa valuasi lewat momentum masuk indeks bukan fraud.
Dari sudut pandang pemilik bisnis itu bahkan sangat cerdas.

Tapi ada satu blind spot yang fatal:
strategi itu jenius di lingkungan yang standarnya longgar. Begitu standar global datang dan menilai pondasinya tidak cukup kuat.

Sistem juga punya andil. BEI terlambat menaikkan standar free float minimum ke 15% dan itu memberikan ruang bertahun-tahun bagi praktik yang akhirnya tidak memenuhi standar internasional.

Dan investor ritel punya andilnya sendiri membeli karena ceritanya bagus bukan karena bisnisnya dipahami dengan benar.

Harga saham bisa naik karena bisnisnya bagus.
Tapi harga saham juga bisa naik karena narasinya bagus. Dua-duanya bisa bikin untung tapi hanya satu yang bikin aman ketika gonjang-ganjing datang.

Dan pertanyaan yang paling jujur sebelum beli saham apapun: kamu beli karena paham bisnisnya atau karena ikut cerita yang sedang ramai?

Karena yang paling ironis dari seluruh kisah ini: orang kaya pakai strategi yang sangat pintar untuk semakin kaya dan yang nyangkut parah adalah orang biasa yang ikut-ikutan strategi orang kaya itu tanpa benar-benar memahami risikonya.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan analisis Raymond Chin tentang saham kelompok Barito. Ini bukan rekomendasi investasi. Semua keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu.

[aku n hewan @akunhewan]

foto PAK DADAN di mana-mana, terlihat menyedihkan. tapi ironinya, sebetulnya dia gak senaas itu.

sejak dulu sering bilang, hukuman terberat untuk koruptor itu hanya pada saat ditangkap dan jadi berita.

jadi samsak hujatan seindonesia raya, tapi bentar doang.

setelah vonis pengadilan, apapun hukumannya, hidupnya akan kembali enak.

masih bisa menjalani hidup nyaman di lapas, keluarganya tetap bergelimang harta, tau-tau sudah keluar penjara menikmati hasil jarahan yang "telah diamankan" 😄

kelak status residivis koruptor gak akan membuatnya dikucilkan, tetap dihormati lingkungannya karena masih dianggap golongan elit, punya pengaruh, banyak uang, dan banyak teman sesama elit.

masyarakat pun bisa mudah lupa.

bahkan, gak sedikit mantan koruptor bisa kembali menjadi pejabat publik. contohnya ada yang menang pileg dan sekarang jadi wakil ketua komisi VI DPR, ada pula yang dapat jabatan jadi ketua tim pakar danantara.

realitanya memang gak pernah ada sanksi hukum yang tegas dan bisa bikin jera, membuat negara kita selalu jadi surganya para koruptor.

sudah jadi rumus alam, sebuah tempat bisa jamuran karena lingkungan memberi ruang dan segala hal yang dibutuhkannya untuk hidup. :)

[Strootsy @strootsys]

Ini teorinya asli beneran real nyata kah?

Belom lama ini di TL (kalo kamu ngikutin football twt) ada teori katanya kamera siaran tv kompetisi liga Eropa tuh suka ngalihin ke scene lain tiap ada pemain dari Asia yg mau angkat trofi

Terus smalem pas Lee Kangin (PSG) mau nyium trofi UCL, belom angkat trofi bahkan, eh kameranya ganti scene

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[Info Jateng @Jateng_Twit]

Ini gimna? Yang salah yang bikin MBG, kenapa siswa yang posting suruh minta klarifikasi dan Minta maaf?😀

Wes ojo ngeluh menu MBG mbok malah disuruh klarifikasi Pak Militer engko. 😀

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, fakta baru soal kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur baru saja keluar dan ini jauh lebih mengejutkan dari yang gue bayangkan sebelumnya.

Sopir taksi Green SM yang mobilnya mogok di perlintasan rel malam itu baru kerja 3 hari.
Tiga hari.
Dan sebelum tiga hari itu dia hanya dilatih satu hari.

Apa yang terjadi dalam satu hari pelatihan itu:
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap langsung isi pelatihan itu. Bukan pelatihan mengemudi yang komprehensif. Bukan simulasi darurat.
Bukan prosedur menghadapi situasi kritis.

Isinya: cara menyalakan dan mematikan mobil.
Cara pakai lampu sein.
Cara parkir.
Itu saja.
Satu hari.
Cara nyalain mobil.
Cara matiin mobil.
Cara parkir.

Lalu tiga hari kemudian dia mengemudikan taksi berbasis listrik asal Vietnam itu melewati perlintasan kereta aktif di salah satu titik tersibuk di Bekasi. Mobilnya mogok di atas rel. Dan 14 orang mati.

Kenapa ini bukan hanya soal satu sopir ini soal sistem yang gagal:
Green SM adalah perusahaan taksi online asal Vietnam yang beroperasi di Indonesia.

Armadanya menggunakan kendaraan listrik yang sistem kelistrikan dan fitur-fiturnya berbeda secara fundamental dari kendaraan konvensional.

Kendaraan listrik punya karakteristik yang perlu waktu untuk dipelajari termasuk bagaimana bereaksi di kondisi tertentu, bagaimana sistem keamanannya bekerja, dan apa yang harus dilakukan ketika kendaraan bermasalah di situasi darurat.

Satu hari pelatihan cara nyalain, cara matiin, cara parkir untuk mengemudikan kendaraan jenis baru di jalanan kota besar adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah diizinkan terjadi.

Dan ini bukan hanya soal Green SM.
Polisi sekarang sedang menyelidiki sistem perekrutan dan standar operasional perusahaan taksi online terkait secara keseluruhan.

Pertanyaannya: apakah ini kelalaian satu perusahaan atau ini cerminan dari lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap industri ride-hailing secara nasional?

Pertanyaan yang harus dijawab dan ini yang paling mendesak:

Satu — apakah regulator transportasi Indonesia punya standar minimum pelatihan yang jelas dan terukur untuk pengemudi taksi online?
Bukan hanya syarat SIM tapi berapa jam pelatihan minimum, materi apa yang wajib dicakup, siapa yang mengaudit?

Dua — apakah ada mekanisme verifikasi bahwa standar itu benar-benar dijalankan oleh perusahaan? Atau ini hanya syarat di atas kertas yang tidak pernah dicek?

Tiga — Green SM adalah perusahaan asal Vietnam yang beroperasi di Indonesia.
Apakah ada proses verifikasi bahwa standar operasional mereka memenuhi regulasi Indonesia atau mereka bisa masuk dan beroperasi dengan membawa standar dari negara asal yang belum tentu sesuai?

Empat — kendaraan listrik dengan sistem dan teknologi yang berbeda dari kendaraan konvensional apakah ada regulasi khusus untuk pelatihan pengemudinya?

Atau regulasi kita masih menggunakan framework lama yang dibuat untuk kendaraan berbahan bakar konvensional?

Soal sopir dan ini yang perlu diperlakukan dengan adil:

Polisi menegaskan status sopir saat ini masih sebagai saksi bukan tersangka.
Penyidik masih mendalami berbagai keterangan dan alat bukti sebelum menentukan ada tidaknya unsur pidana.

Dan menurut gue ini penting untuk dijaga.
Sopir ini adalah korban dari sistem yang gagal sama seperti 14 orang yang meninggal malam itu adalah korban dari sistem yang gagal.

Dia diberi pelatihan satu hari untuk mengemudikan kendaraan yang tidak dia kenal sepenuhnya.
Dia dilempar ke jalanan kota besar tiga hari kemudian.

Ketika mobilnya bermasalah di situasi yang tidak pernah disimulasikan dalam pelatihannya tidak ada yang mengajarinya harus berbuat apa.

Tanggung jawab moral yang paling besar ada pada perusahaan yang merekrut tanpa standar yang memadai dan pada regulator yang membiarkan ini terjadi.

Konteks yang lebih besar dan ini yang tidak boleh dilupakan:
Kita sudah bahas sebelumnya tentang perlintasan sebidang yang tidak dijaga, sinyal yang gagal bekerja, infrastruktur kereta yang puluhan tahun tidak diperbaiki menyeluruh.

Rp4 triliun yang baru diumumkan Prabowo setelah 14 orang mati.
Dan sekarang kita tahu ada lapisan masalah lain: perusahaan transportasi yang beroperasi dengan standar pelatihan yang tidak memadai satu hari untuk menyalakan dan mematikan mobil yang kemudian melepas pengemudinya ke jalanan tanpa bekal yang cukup untuk menghadapi situasi darurat.

Ini bukan satu kegagalan.
Ini adalah rangkaian kegagalan sistemik yang bertemu di satu titik malam 27 April 2026 di Stasiun Bekasi Timur.

Perlintasan yang tidak aman.
Sinyal yang gagal.
Taksi yang mogok.
Pengemudi yang tidak siap.
Empat faktor yang masing-masing bisa dicegah dan keempatnya tidak dicegah.

Apa yang perlu terjadi sekarang:

Pertama — investigasi terhadap Green SM harus tuntas dan hasilnya dipublikasikan. Bukan hanya soal malam itu tapi soal seluruh standar operasional, rekrutmen, dan pelatihan mereka.

Kedua — Kemenhub harus segera audit standar pelatihan minimum seluruh perusahaan ride-hailing yang beroperasi di Indonesia. Kalau tidak ada standar minimum yang tegas dan terverifikasi ini akan terjadi lagi.

Ketiga — kendaraan listrik sebagai armada transportasi publik perlu regulasi pelatihan khusus yang berbeda dari kendaraan konvensional. Teknologinya berbeda. Pelatihannya harus berbeda.

Keempat — izin operasional perusahaan transportasi asing yang beroperasi di Indonesia harus disertai verifikasi ketat bahwa standar mereka sesuai regulasi Indonesia bukan sekadar syarat administrasi di atas kertas.

Satu hari pelatihan.
Tiga hari kerja.
Empat belas orang mati.

Sopir itu tidak lahir dengan niat membahayakan siapapun.
Dia adalah seseorang yang mencari nafkah yang kemudian dilempar ke situasi yang sistem tidak pernah mempersiapkannya untuk menghadapi.

Yang harus bertanggung jawab adalah mereka yang membangun sistem itu yang memutuskan bahwa satu hari pelatihan cukup, bahwa tiga hari sudah siap jalan, bahwa tidak perlu simulasi darurat, bahwa tidak perlu standar yang lebih ketat.

Dan pertanyaan yang harus dijawab regulator adalah: sudah berapa lama ini berlangsung di seluruh industri bukan hanya di Green SM?

[jakartalk @Jakartalk]

DKI Jakarta butuh ±Rp253 M buat gratiskan sekolah swasta.
Kalau ditarik ke 38 provinsi di seluruh Indonesia angkanya sekitar Rp9,6 T.

Sementara satu program nasional bisa habis ±Rp1 T per hari, you know what i mean.

Artinya?
Secara hitungan kasar: cukup pause dulu 8–12 hari itu program, maka sudah bisa bantu pendidikan di seluruh Indonesia.

Dan gue yakin sih kalau program itu di stop dulu ga sampai 2 minggu, tapi bisa kasih pendidikan gratis ke seluruh provinsi, pasti rakyat setuju semua.

Tapi balik lagi, semua hanya tentang skala prioritas.

[jakartalk @Jakartalk]

🚨BREAKING: Program MBG dihentikan sementara dan anggaran nya akan di alokasikan untuk sektor pendidikan dan memaksimalkan pembangunan zona industri agar dapat menyerap jutaan tenaga kerja.

Selain untuk memaksimalkan sektor pendidikan dan industri, anggaran MBG juga akan dialihkan untuk sektor kesehatan agar nantinya rakyat bisa benar benar mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari negara.

Ini adalah contoh kabar yang saya nantikan juga ya kak.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Timothy Ronald baru ngomong sesuatu yang dia sendiri mengaku lumayan takut buat ngomongnya.
Dan setelah gue dengerin gue ngerti kenapa.
Permainan di pasar modal Indonesia itu tidak adil untuk retail.
Bukan clickbait.
Itu kata-katanya langsung.
Dan dia kasih konteks yang bikin gue diem lama.

Siapa sebenernya Bandar itu?
Ini yang paling mengejutkan dari semua yang dia ceritain.
Bandar terbesar dari suatu saham di Indonesia bukan hedge fund asing.
Bukan institusi gede.
Bukan siapapun yang lo kira.
Bandar terbesar itu adalah owner emitennya sendiri.

Logikanya simpel.
Siapa yang paling tahu kapan corporate action bakal terjadi?
Kapan ada right issue?
Kapan ada berita bagus yang belum keluar ke publik?
Ya ownernya sendiri.

Dan di Indonesia karena regulasi insider trading praktis hampir nggak pernah ditegakkan seperti di Amerika mereka bisa manfaatin itu.
Beli saham pakai nama orang lain, KTP orang lain, akun sekuritas orang lain.
Nomini setahun paling Rp1 juta.
Murah banget buat main miliaran.
Cara kerja Bandar ini yang harus lo pahami.

Timothy breakdown dua tipe bandar.
Tipe pertama Bandar Ngampok.
Naikin harga setinggi-tingginya, buang semua barang ke retail di puncak, selesai.
Sahamnya tinggal puing.

Tipe kedua Bandar Pintar.
Ini yang lebih berbahaya karena keliatan normal.
Cara mainnya begini dia beli di harga 700, naikin ke 2.600, jual semua.
Profit gede.
Saham turun ke 1.000.

Tapi dia nggak pergi.
Dia masuk lagi di 1.000 pakai profit yang tadi.
Terus dia pupuk pelan-pelan beli sedikit di 1.000, retail ikut masuk, dia beli lagi di 1.300, retail ikut lagi, di 1.400 dia beli lagi.

Dia nggak perlu modal gede buat naikin dari 1.000 ke 3.000. Retail yang ikut-ikutan itu yang jadi bahan bakarnya.

Dan siklus ini berulang terus akumulasi, distribusi, akumulasi, distribusi.
Selama emitennya mau maintain, permainan ini bisa jalan bertahun-tahun.

Soal pompom lo selama ini salah kaprah.
Banyak yang kira pompom artinya influencer suruh beli, harga naik, dia ikut untung.
Salah.
Pompom yang sesungguhnya adalah bandar udah beli dulu di harga bawah, udah naikin harganya sendiri, baru suruh retail beli di harga yang udah tinggi itu.
Retail jadi exit liquidity tempat bandar buang barangnya.

[Piotr Jakubowski @piotrj]

Yes bener, jaringannya lebih kecil.

Setelah 6 tahun membangun jaringan sensor kualitas udara Nafas, kami harus mengambil keputusan yang sangat berat.

Kami harus mengecilkan jaringan kami.

Bukan karena datanya tidak penting. Tapi karena pendanaan untuk jaringan ini tidak cukup. Kami sudah berusaha keras. Cari funding, cari sponsor, cari cara supaya jaringan ini bisa terus jalan. Tapi kenyataannya, membangun infrastruktur publik seperti ini butuh dukungan yang jauh lebih besar dari yang bisa kami tanggung sendiri.

Karena itu, kami mengubah jaringan sensor Nafas menjadi sebuah Yayasan - @yayasannafas . Artinya jaringan ini sekarang milik publik. Dan kalian bisa ikut menjaganya.

Ada 3 cara kalian bisa bantu:

1. Donasi langsung lewat Kitabisa (link di tweet berikutnya)
2. Sponsori satu sensor. Bisa patungan bareng komunitas kalian.
3. Ajak perusahaan kalian untuk sponsori kampanye kualitas udara.

Kalau kalian tertarik sponsori sensor atau kampanye, DM saya langsung - bisa disetup untuk sensor2 tertentu.

Kami sudah kasih yang terbaik selama 6 tahun ini. Sekarang kami butuh bantuan keluarga digital kami.

Kalau kalian nggak bisa donasi, bantu share ke orang yang mungkin bisa.

Itu sudah sangat berarti. 🙏

[MBG Jelek @menuembegejelek]

🚨 Pernyataan Sikap Kami atas Video ini 🚨

Kawan-kawan, Handai Tolan. Coba perhatikan mulai dari menit 5:41. Kacau ini presiden. Mental dendamnya kentel banget. Kemampuannya dalam mencerna kritik sangat buruk. Amat sangat buruk.

"Berarti kamu butuh MBG ya? Soalnya katanya MBG gak penting. Banyak orang-orang pintar di Jakarta yang bilang kalau MBG gak penting. Buang-buang anggaran."

Woy, Gendut. Kalau sedari awal 'blueprint' MBG itu menyasar anak-anak sekolah yang nasibnya seperti Yamisa, KAMI JAMIN, gelombang kritik dan protes ngga akan semasif seperti sekarang. Nilai gizi perporsi bakalan lebih bagus, anggaran yang dipakai juga nggak bakalan setekor sekarang.

Masalahnya adalah, den, presiden, MBG udah berjalan setahun lebih, sektor yang dikorbankan sudah banyak, anggaran udah kebuang triliunan rupiah, tapi pendistribusiannya masih sangat carut marut. Masih banyak siswa/i kayak Yamisa yang belum kebagian, tapi di lain sisi siswa/i yang ortunya mampu, yang biaya SPP sekolahnya ada di level menengah sampai mahal, malah kebagian, dan bentuk menu yang disajikan terkesan melecehkan kemampuan ekonomi mereka.

Mosok koyok ngono rak paham sih, Ndut?

Tolong hentikan narasi dan berbicara pada khalayak publik perihal banyak orang pintar yang menolak MBG. Tidak ada yang menolak MBG apabila program ini berlandaskan kajian dan riset yang kuat, roadmap yang mateng, dan target kategori penerima manfaat yang sangat jelas. Dengan terus-menerus menarasikan kritik terhadap MBG sebagai bentuk penolakan, maka bukan tidak mungkin kalau kami mengecap presiden sebagai dalang konflik warga vs warga, rakyat vs rakyat.

"Ya kan untuk bisa merata kami perlu waktu."

Alah, omong kosong. Kalau pelaksana program sedari awal mau untuk melakukan riset yang lebih dalam terlebih dahulu, mengizinkan para ahli untuk turut terlibat, waktu dan biaya tidak akan banyak terbuang seperti sekarang. Dan tidak akan ada anak-anak sekolah seperti Yamisa, yang terlambat mendapatkan haknya.

[MinDos @dosenkesmas]

🚨MBG Scam?! Mark up harga oleh mitra/yayasan MBG?!

Poin Temuan
- Negosiasi alot dan rumit dengan Mitra/yayasan MBG
- Tidak mau ada "Hitam di atas Putih" dan Kunci Harga
- Disiapkan 2 ton beras, endingnya cuma 1 ton
- Deal sama bosnya 15K, admin minta 14.5K, Kepala Gudang 14K (ampuuuuun, 1 item 3 kali nego)

Gongnya: Dibayar 15K, Invoicenya 16.5K

[TSM 💰 @thesmallmoney]

Liat nih @IDX_BEI

Sehari naik +300% ga disuspen, ga ada drama2 MSCI pula 🥱

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

Gojek dan Grab kasih harga BEDA ke tiap orang.

Rute sama. Waktu sama. Harga beda.

Gue bandingin sama temen kemarin. Dia Rp23rb. Gue Rp31rb. SAMA PERSIS rutenya.

Ini bukan bug. Ini ALGORITMA.

Mereka tau siapa yang mau bayar lebih mahal.

Gue nemu cara biar bikin harga Gojek/Grab lebih murah dan bikin gue hemat ratusan ribu tiap bulan.

Gini caranya:

[Tanyarlfes @tanyarlfes]

💚 Hah emang iyaa?? Kalo iya gilee si, ngebangun bareng-bareng malah berakhir kayak gini

[Market Rebellion @RebellioMarket]

There is a time to go long, a time to go short, and a time to go fishing.