Stratup pertanian yg gagal:
- TaniHub
- Crowde
- eFishery
- Aruna
- Chilibeli
- Brambang
- Bananas
- Pitik Digital
- Dan masih banyak lagi
Tingkat kegagalan startup pertanian cukup besar, dikarenakan tantangannya lebih berat dan kompleks.
Begini penyebabnya:
Bagaimana rupiah mau kuat?
Ketika pemilihan deputi gubernur BI saja jauh dari meritokrasi
Masih ingat? Ada 3 kandidat:
1) Dicky Kartikoyono, pengalaman 31 tahun di BI
2) Solikin M. Juhro, pengalaman 32 tahun di BI, ahli moneter, banyak nulis jurnal dan buku
3) Thomas Djiwandono, S1 Sejarah, pengalaman 1,5 Wamenkeu dan puluhan tahun jd keponakan presiden
Tau kan endingnya yang terpilih siapa?
Matinya kepakaran.
Makmurnya koncoisme dan familiisme
21/
Kasus @ibamarief membuat pertanyaan itu makin relevan.
Dalam persidangan kasus Chromebook, muncul soal gaji Ibam sebagai konsultan yang disebut mencapai sekitar Rp163 juta per bulan.
Angka itu bahkan di atas gaji resmi menteri.
Di sinilah akal sehat publik terusik.
Nggak semua pemain yang dicintai publik Old Trafford itu harus menang Ballon d'Or atau punya ratusan gol. Kadang, fans cuma butuh pemain yang mau 'mati-matian' berlari di lapangan demi Badge di dada.
Bukan Ronaldo atau Rooney, inilah 6 Cult Heroes Manchester United yang punya tempat paling spesial di hati fans. Kenapa mereka begitu dicintai? Mari kita bahas. 🧵👇🔴
Hei orang-orang Kemendikbud!!!!
SERIOUSLY gak ada satu pun yang mau spill siapa PPK pengadaan CHROMEBOOK itu?!?!?!
Sebagai orang yang pernah kerja di kementerian dan sekarang memilih pindah ke luar negeri for good. GUE TAU banget busuk, licik, dan inkompetennya budaya birokrasi di sana. DAN GW AKAN SPILL.
Dan yang paling bikin sedih: rakyat selalu dikorbankan.
INI YANG GUE LIAT SENDIRI SELAMA KERJA DI KEMENTERIAN:
1. Tanda tangan peserta rapat sering dipalsuin biar SPPD cair. Iya, palsu. Udah rahasia umum.
2. PPT rapat antar kementerian? Banyak yang cuma copas-comot dari internet atau sumber lain tanpa dikaji serius. Yang penting rapat jalan dan anggaran habis.
3. Orang-orang pintar yang pulang S2 dari luar negeri malah sering dianggap “terlalu pintar”, gak disukai atasan, dan akhirnya cuma disuruh ngerjain administrasi receh.
4. Yang naik jabatan cepat? Penjilat. Bukan yang kompeten.
5. Notulensi rapat strategis sering dilempar ke anak magang atau honorer yang bahkan belum tentu ngerti istilah dan konteks pembahasannya. Jadi gue gak heran kalau di kasus ini katanya hasil SK bisa diplintir sana-sini.
6. Banyak banget rapat dan “kajian” yang sebenernya cuma formalitas buat ngabisin anggaran. Output nihil. Yang penting ada dokumentasi kegiatan.
7. Kwitansi dan stempel palsu buat cairin uang perjalanan dinas? Ada.
8. Pencapaian dr kementerian itu hanya sebatas “realisasi anggaran” atau penyerapan anggaran jd output yang berdampak ke masyarakat itu GA JELAS. Coba deh cek LAKIP tiap kedeputian isinya kosong.
9. Tiap acara kementrian, selalu ada GRATIFIKASI dr pihak ketiga. Dan hadiah2 itu masuk kantong org2 kementerian.
10. Tiap perjadin hotel, tiket, invoice gocar pengeluaran semua DI MARK UP. Mereka suka edit2 invoice di canva.
11. Banyak bangettt pegawai yang MAIN JUDOL.
12. Dst
CC:threadabdi
Pernah denger pesugihan yang tumbalnya nggak bisa digantiin pake nyawa orang asing, sampai akhirnya ngebantai sekeluarga? Di Surabaya, ada satu istana mangkrak karena pemiliknya ditenggelamin ke dasar laut sama iblis pesugihannya sendiri.
Lolos dari hutan Ngawi, kita ngira kota besar bakal ngasih rasa aman. Malam itu, kita masuk ke rumah tempat arwah keluarga itu masih nyari raga pengganti.
@bacahorror@IDN_Horor@ceritaht #bacahorror #bacahoror #suduttakkasat #ceritahoror #threadhoror #ceritaserem #asupanhorror #mistis #misteri #horor
Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.
Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.
Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:
Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.
Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.
Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.
Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.
Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.
Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.
Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.
Bukan insiden tunggal ini pola:
Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.
"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."
"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."
"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."
Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."
"Maksa banget," kata Indira.
Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.
Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.
Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.
Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.
Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.
Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:
Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.
Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,
bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.
Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.
Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:
Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.
Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.
Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.
Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.
Dua tulisan “beda banget” ini atas bawah di satu halaman :)
Aku seneng baca debat gini karena medium tulisan = mikir, bukan hanya modal pokoknya :)
Buat teman-teman yg di medsos cakap menulis, punya perspektif kritis, coba deh menulis di media massa.
Gak cuma 2, tp puluhan Dirjen dan Direktur dicopot dr jabatan trs dijadiin Plt (Pelaksana Tugas) !
Tp 2 org itu (Dir. SD dan Dir. SMP) lebih krusial karena mereka anggota tim teknis dan menolak chromebook.
Netizen mana tau fakta ini. Pokoknya Nadiem dikriminalisasi !
@detikativeID@saekokuroko Betul min, dan nadiem sebenarnya memperkaya diri sendiri, tapi diselimuti dgn gojek, mens reanya masuk. Lagian kalau benar kenapa harus takut? Jurist tan noh suruh nadiem rayu biar pulang.. aneh emang framing Nadiem g salah, udah jelas dia salah itu.
@dexglenniza Nadiem tidak sama dgn Pak Tom, nadiem ada mens reanya, dan dia udah deal2an dgn google begitu ditawari jadi mendikbud oleh pria solo. Sementara kalau pak tom dianggap salah, 6 menteri seblumnya juga salah dong.
gak sih...
nadiem memang reseh kok.
sengaja ga bayar tukin dosen di dikbud.
peduli setan, dg kondisi dia skrg.
gausah ngomongin keadilan, kalau sejak dari pikiran dia ga adil.
Sedang menahan diri untuk komentar, tapi kok ya gemes.
Sudah ada 2 Direktur (PNS) sudah dapat vonis, M dan SW.
Seakan-akan, cuma 2 nama saja (NM & IA) dalam kasus ini.
🙂
Ada banyak PNS baik, pintar, lurus, sederhana, jadi pejabat terima gaji tunjangan apa adanya. Ditekan oleh menteri² yg datang² semaunya, diancam pecat kl ga ikuti maunya, direndahkan, diremehkan. Trus lu bilang yg gaji ratusan juta itu pengabdian?
CUIH!!!