Pemerintah tengah mengkaji terobosan untuk mengatasi persoalan masa tunggu atau antrean haji yang panjangnya bisa mencapai puluhan tahun.
Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf, bilang salah satu wacana yang muncul adalah menerapkan skema ‘war tiket’ dan menghapus sistem waiting list.
Seperti apa usulannya? Simak selengkapnya di utas.
Mohon semua harga penerbangan perintis bisa diadendum dan disesuaikan harganya. Jangan sampai seperti yg sudah2 ( 2020 sd 2023) kenaikan avtur diatas 50% kirim surat permohonan adendum sd 168 kali pun tidak dibalas.
motor kuat gini knapa ga dikasih ke guru2 yang mengajar di pedalaman aja ya yang jalan nya masih rusak dan medannya terjal, kan lebih membutuhkan mereka tuh
Tragedi Alfin Maksalmina, Lapor Penipuan mobil ke Polisi militer 3 Hari Kemudian Hilang, Ditemukan T3was Terkubur di Cikeas
Sebuah kisah tragis dan penuh teka-teki mengakhiri hidup Alfin Maksalmina Windian (28). Pria asal Cibubur, Jakarta Timur ini dilaporkan hilang sejak 11 maret 2026. Dua pekan kemudian tepatnya Rabu (25/3), jasadnya ditemukan dalam kondisi mengemaskan terkubur sedalam tiga meter dilahan kosong kawasan Cikeas, Bogor.
Sebelum hilang, Alfin sempat membeli mobil dari TNI. Namun surat-surat kendaraan itu diduga palsu. Alfin merasa yang ditipu pun melapokan kasus ini ke Polisi Militer. tiga hari setelah laporan itu, alfin pun menghilang, Keluarga pun panik dan akhirnya melaporkan hilangnya Alfin ke Polres jakarta Timur. Selama 14 hari keluarga dan aparat mencari keberadaannya, melibatkan tim Resmob Polda Metro Jaya,upaya membuahkan hasil. Rabu 23/3 malam jenazah alfin ditemukan disebuah lubang sedalam 3 meter diwilayah Cikeas bogor jawa Barat
Breaking: Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto ditandai dengan meningkatnya jumlah deforestasi di Indonesia.
___
Riset lembaga Auriga Nusantara mencatat 433.751 hektare hutan gundul sepanjang 2025. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
TNI PENGECUT!
Andrie Yunus satu orang sipil biasa dengan ide-idenya.
TNI seinstitusi, anggaran ratusan triliun, bersenjata, dan ada PULUHAN prajurit bersiasat mencoba membunuh Andrie.
Bedil gede, tapi TAKUT SAMA IDE!
Jabatan sipil mau, tapi TAKUT SAMA PERADILAN SIPIL!
Hakim: Ada proposal yang dia tawarkan?
Kades: ada
hakim: Berapa?
kades: Rp 30 juta
Hakim: Berapa yang kalian bayar?
Kades: Rp 30 juta.
Hakim: terus kenapa dia dipenjara?
Kades: ga tahu
Jadi ini siapa yang mengadukan, siapa yang memenjarakan? lawak.
https://t.co/tIZzJYXfS7.
GUE BONGKAR SOSOK JAKSA WIRA ARIZONA DI KASUS AMSAL SITEPU
Gue curiga, IG dia sekarang tiba² di-private. Tapi santai, gue udh ngamanin satu foto sblm dia ngumpet. Knp baru sekarang dikunci? Panik gara² mulai disorot netizen? Atau karena harta 2 miliar itu kebuka ke publik?
Bisnisnya belum jelas, alat angkutnya sudah duluan dibeli.
Yg pasti biaya operasi & perawatan mobil & pajak kendaraan bermotor langsung jadi beban biaya bisnis. Sedangkan pendapatan saja belum pasti.
Ini model bisnis ala Konoha
Guys, Feri Amsari lagi ngebedah program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan poin utamanya tuh bukan soal niatnya baik atau nggak, tapi cara jalannya yang dianggap bermasalah secara hukum dan sistem.
Jadi gini… menurut dia, program sebesar MBG ini harusnya punya dasar hukum yang jelas.
Masalahnya?
- Nggak ada undang-undang khusus yang ngatur program ini secara detail.
Yang ada cuma masuk ke anggaran di Undang-Undang APBN.
Padahal angkanya nggak main-main:
- Bisa tembus sekitar Rp1,2 triliun per hari
-atau sekitar Rp300–360 triliun per tahun
Nah, di sini dia mulai nyerang logikanya:
Program segede ini, makan duit ratusan triliun,
tapi:
-Tujuannya nggak dijelasin secara ilmiah
-Mekanismenya nggak transparan
-Nggak ada kajian dampak (kayak RIA / analisis ekonomi)
-Bahkan nggak ada uji coba (pilot project)
Jadi menurut dia:
ini kayak program besar tapi lompat langsung jalan tanpa test dulu
Masalah makin keliatan di lapangan
Dia juga nyorot fakta-fakta kejadian:
-Ada makanan nggak layak (mentah, dll)
-Ada kasus keracunan
- Distribusi nggak rapi
Kenapa bisa dibilang berpotensi langgar konstitusi?
Karena di Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas:
- Negara wajib melindungi hak warga, termasuk:
- hak hidup layak
- hak kesehatan
- perlindungan anak
Tapi kalau program negara justru:
- bikin orang sakit
-distribusinya kacau
-nggak dirancang dengan benar
Maka niat baik aja nggak cukup, bisa dianggap melanggar konstitusi
Dia bilang Indonesia itu problemnya bukan cuma program, tapi sistem politiknya juga:
DPR + pemerintah terlalu sejalan(koalisi besar)
Hampir nggak ada oposisi kuat
Akibatnya:
program pemerintah mudah lolos tanpa kritik serius
Program bagus + eksekusi ngawur = tetap bahaya
Kalau nggak, ya siap-siap aja digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Tapi bukannya Mahkamah Konstitusi juga bisa di sogok ya sekarang???
Sekelas pejabat negara yang dgaji oleh pajak kita ketika ditanya soal pos anggaran lalu jawabannya cuma, “pokoknya ada,” itu sudah cukup menggambarkan betapa rendahnya standar akuntabilitas yang sedang dipertontonkan.
Gini amat negara dikelola 😢
✅Bagi2 100 ribu kupon.
✅Setiap kupon berharga Rp 500 ribu.
✅Pos anggarannya? "Pokoknya ada."
Jika pemegang otoritas administratif tertinggi spt Sekkab dgn arogan dan enteng pakai frasa membunuh akuntabilitas kayak gini, berarti ada sinyal bahwa tertib administrasi negeri ini bisa dgn gampangnya diterabas demi kepentingan2 pragmatis.
Ngeri bener pengelolaan negara ini..
Buat temen-temen pekerja kreatif, ini saran aja, ga usah ambil kerjaan dari pemerintahan. Negara bisa memidanakan elo sewaktu-waktu dengan berbagai macam alasan. Tapi kalo lo emang bernyali tinggi, ya silakan aja.
Same old trick:
"bocoran" dilempar dulu lewat buzzer.
Kalau rame, tinggal cuci tangan dan teriak hoaks.
Kalau pada diem, nanti tinggal disahkan.
Negara yang kerja dengan cara begini pantas disebut negara kampungan, nggak ada tata kelola blas 😒