Pukimak betul kalian ini. Berkelahi dan saling mempermalukan satu sama kalian lalu cipokan didepan kami. Besok-besok jangan lagi gunakan kalimat ‘Kita ini negara hukum’. Kalian menunjukkan ini bukan negara hukum tp ini negara milik nenek klean.
Kalian pasti tahu pemilik x sekarang
itu elon musk
Elon Musk secara teknis miskin
Bukan miskin dalam arti tidak punya apa-apa.
Tapi miskin dalam arti:
uang cash yang dia pegang di rekening itu kurang dari 0,1% dari total kekayaannya.
Orang terkaya di dunia
tapi hampir tidak pegang uang tunai.
Bagaimana bisa?
Karena net worth bukan isi rekening.
Ini yang paling sering bikin orang salah paham.
Ketika media bilang kekayaan Elon Musk 300 miliar dolar itu bukan angka di rekening banknya.
Itu adalah nilai kepemilikan sahamnya di Tesla, SpaceX, xAI, dan X.
Kalau valuasi Tesla naik angka kekayaannya naik.
Tapi uang di rekeningnya tidak bertambah sepeser pun.
Karena sahamnya belum dijual.
Masih berupa ownership kepemilikan di atas kertas.
Dan selama saham itu tidak dijual secara hukum itu bukan penghasilan.
Bukan objek pajak penghasilan.
Dan di sinilah sistem pajak bekerja dengan cara yang tidak pernah diajarkan di sekolah:
Di Amerika dan di hampir semua negara pajak penghasilan dikenakan atas realized income penghasilan yang benar-benar terealisasi.
Gaji, dividen, keuntungan dari penjualan aset.
Kalau saham naik tapi tidak dijual itu unrealized gain. Keuntungan yang belum terealisasi.
Dan di kebanyakan sistem pajak itu tidak kena pajak.
Jadi Elon Musk bisa kekayaannya naik puluhan miliar dolar dalam satu tahun tanpa membayar pajak penghasilan hampir sama sekali secara legal dan sesuai aturan yang berlaku.
ProPublica pernah membongkar data pajak orang-orang terkaya Amerika dan menemukan bahwa beberapa di antaranya membayar effective tax rate yang lebih rendah dari pekerja biasa bergaji menengah.
Bukan karena mereka curang.
Tapi karena sistemnya memang dirancang atau dibiarkan seperti itu.
Cara mainnya lebih canggih dari sekadar tidak jual saham:
Orang super kaya seperti Musk tidak perlu jual saham untuk dapat uang tunai.
Mereka meminjam uang dari bank dengan menjadikan saham sebagai jaminan.
Mekanismenya:
Saham senilai 50 miliar dolar dijadikan collateral
Bank meminjamkan cash puluhan miliar
Pinjaman bukan penghasilan tidak kena pajak
Uang pinjaman dipakai untuk hidup, berinvestasi, membeli perusahaan baru
Cicilan dibayar dari dividen atau pinjaman baru
Saham aslinya tidak pernah dijual nilainya terus naik
Ini yang disebut "Buy, Borrow, Die" strategi
yang sudah lama dipakai kalangan ultra-kaya:
Beli aset produktif.
Pinjam uang menggunakan aset sebagai jaminan. Meninggal dan aset diwariskan ke ahli waris dengan basis pajak yang direset.
Tidak ada pajak capital gains besar yang pernah dibayar sepanjang hidupnya.
Kenapa ini penting untuk dipahami bukan untuk iri, tapi untuk melek:
Orang kebanyakan bekerja untuk menghasilkan gaji. Gaji itu langsung kena pajak penghasilan.
Sisanya dipakai untuk konsumsi atau disimpan di deposito yang bunganya juga kena pajak.
Orang kaya membangun kepemilikan aset.
Aset naik nilainya tanpa kena pajak selama tidak dijual.
Kalau butuh uang pinjam.
Kalau butuh lebih banyak pinjam lebih besar.
Sistem ini bukan rahasia.
Bukan konspirasi.
Ini adalah cara kerja sistem keuangan modern yang memang lebih menguntungkan mereka yang sudah punya aset dibanding mereka yang hanya punya tenaga kerja.
Dan pertanyaan yang sebenarnya lebih penting dari sekadar mengagumi Musk:
Apakah sistem yang memungkinkan orang terkaya di dunia membayar pajak efektif lebih rendah dari guru SD itu adil?
Ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab.
Ada yang berargumen bahwa kekayaan Musk menciptakan lapangan kerja dan inovasi yang menguntungkan semua orang.
Ada yang berargumen bahwa sistem ini secara struktural memperlebar kesenjangan.
Keduanya punya poin.
Dan keduanya layak untuk diperdebatkan secara serius bukan dihindari karena dianggapiri.
Yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari:
Mindset perbedaannya sederhana tapi dampaknya besar.
Orang yang hanya fokus pada cash akan selalu terbatas pada seberapa banyak mereka bisa menghasilkan per jam atau per bulan.
Orang yang mulai membangun kepemilikan aset saham, properti, bisnis, apapun yang nilainya bisa tumbuh sendiri sedang membangun sesuatu yang bekerja bahkan saat mereka tidur.
Ini bukan nasihat untuk tidak bekerja.
Ini adalah kesadaran bahwa cara orang kaya berpikir tentang uang fundamentally berbeda dari cara kebanyakan orang diajarkan untuk berpikir tentang uang.
Cash itu liquid.
Tapi aset itu leverage.
Dan leverage dalam skala apapun adalah yang membedakan orang yang bekerja untuk uang dan orang yang membuat uang bekerja untuk mereka.
Guys, Jusuf Kalla baru ngomong sesuatu yang menurut gue paling berani soal kasus ijazah Jokowi yang sudah 2 tahun bikin masyarakat ribut.
Dan ada beberapa hal yang keluar dari mulut JK yang perlu semua orang dengar.
Soal Rismon yang mau ketemu JK:
Rismon salah satu tokoh di balik kasus ijazah
Jokowi rupanya pernah minta waktu bertemu JK.
Mau datang bersama tujuh orang.
Mau bawa buku.
JK menolak.
Langsung.
Dan dia tunjukkan bukti chat penolakan itu.
Saya tidak mau campur dengan urusan ini.
Tapi JK juga tidak diam.
Dia marah.
Bukan karena diminta ketemu tapi karena namanya ikut diseret.
Dituduh memberi Rp5 miliar.
Dituduh terlibat dalam konspirasi yang dia bahkan tidak tahu menahu.
Saya kenal pun tidak.
Ketemu pun tidak.
Kasih 5 miliar dari mana?
Dan ini yang paling penting dari semua yang JK katakan:
JK bukan membela Jokowi secara membabi buta.
JK justru memberikan nasihat yang menurut gue paling tepat sasaran dalam seluruh drama ini.
Kenapa tidak kasih lihat?
Kenapa membiarkan masyarakat berkelahi diri sendiri selama 2 tahun?
Dua tahun.
Masyarakat saling tuduh.
Saling teriak.
Demo sana demo sini.
Semua karena satu pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab dengan sangat sederhana:
tunjukkan ijazahnya.
JK tidak bilang ijazahnya palsu.
JK tidak bilang ijazahnya asli.
JK bilang: kenapa dibiarkan?
Dan itu adalah pertanyaan yang paling jujur dan paling relevan dari seluruh perdebatan ini.
Soal hubungan JK dan Jokowi dan ini yang jarang diketahui publik:
JK mengklaim dialah yang membawa Jokowi ke Jakarta.
Dari Solo ke Jakarta.
Memperkenalkan ke Ibu Mega sebagai calon gubernur yang baik.
Tanpa gubernur mana bisa jadi presiden?
Dan JK menjadi wakil Jokowi bukan karena ambisi pribadi.
Justru sebaliknya JK mengaku mau pulang ke Makassar.
Tidak mau terlibat.
Tapi Ibu Mega yang meminta.
Pak Yusuf, saya tidak mau tek kalau bukan Pak Yusuf yang wakilnya.
Bahaya ini.
Orang Golkar diminta oleh PDI-P untuk mendampingi kader PDI-P.
Bukan karena partai.
Bukan karena kepentingan pribadi.
Tapi karena menurut Megawati Jokowi butuh didampingi orang yang berpengalaman.
Dan JK menerima.
Demi negara.
Bukan demi Jokowi.
Yang perlu gue garis bawahi dari seluruh pernyataan JK:
JK tidak membela Jokowi dalam kasus ijazah ini.
JK justru secara tidak langsung mengkritik Jokowi dengan cara yang paling halus tapi paling tajam:
Kalau ijazahnya asli kenapa tidak ditunjukkan dari dulu?
Tidak perlu sidang.
Tidak perlu demo.
Tidak perlu 2 tahun masyarakat ribut.
Cukup satu langkah sederhana yang tidak pernah dilakukan.
Dan ketidakmauan untuk melakukan langkah sederhana itu apapun alasannya adalah yang membuat seluruh drama ini terus berlanjut sampai hari ini.
Dan soal tuduhan ke JK sendiri:
Ini yang paling absurd dari kasus ini.
JK — mantan Wakil Presiden dua periode, orang yang punya rekam jejak panjang di pemerintahan dituduh memberi Rp5 miliar kepada pihak yang bahkan tidak pernah dia temui.
Dia tidak perlu panjang lebar membantah. Dia cukup tunjukkan isi chat bahwa dia menolak bertemu Rismon bahkan sebelum tuduhan itu muncul.
Tapi ini juga mengkonfirmasi satu hal yang sudah lama dicurigai banyak orang: kasus ijazah ini sudah tidak murni soal ijazahnya lagi. Sudah jadi alat untuk menyeret nama-nama besar yang tidak ada hubungannya JK, Puan, SBY ke dalam narasi yang semakin tidak jelas arahnya.
Jusuf Kalla sudah berbicara dengan cara yang paling jelas dari semua pihak yang terlibat dalam drama ini.
Pesannya sederhana:
Kalau ijazah itu asli tunjukkan. Selesaikan. Jangan biarkan rakyat ribut dua tahun untuk sesuatu yang bisa dijawab dalam satu hari.
Dan kalau ada yang menggunakan kasus ini untuk menyeret nama orang lain tanpa bukti itu bukan perjuangan kebenaran. Itu fitnah.
JK sudah pilih berdiri di tempat yang jelas.
Sekarang pertanyaannya:
kapan pihak yang paling bisa menjawab pertanyaan ini mau melakukan hal yang sama?
...Pak @prabowo, anda kini harus tegas:
1. Pecat Kapolri
2. Adili Jokowi
3. Lengserkan Gibran
4. Ganti semua menteri antek2 Jokowi
Kalau anda gak lakukan minimal 4 itu, maka jangan salahkan jika perlawanan rakyat akan berubah menjadi amuk rakyat... (``,)
Baru gajian, eh duit cuma numpang lewat.
Baru dapet bonus, eh ada aja pengeluaran mendadak.
Baru terima THR, eh malah harus ganti ban mobil.
Dulu aku selalu merasa seperti ini. Sampai suatu hari, guruku yang mulia mengajarkan mindset yang mengubah hidupku.
~A Thread
Ustadz Adi Hidayat (UAH) terbuka untuk mengadakan pertemuan terbuka, bukan tertutup, dari kalangan mana pun. Di situ bisa disampaikan kalau ada kesalahan UAH di mana saja, dasarnya apa saja, lalu dilakukan kajian keilmuan.
Silahkan.
Hari ini, tepatnya 26 tahun yang lalu tanggal 11 Mei 1998, 10 hari sebelum Soeharto lengser merupakan rangkaian sejarah yang sangat teramat penting bagi bangsa ini.
Cak Nun menerbitkan 'selebaran terang benderang' bertanda Padhangmbulan.
Saya punya kawan yg bina 400rb potential voters terdata lengkap. Rajin bantu fasilitas umum, sebar 500rb amplop. Tetap nggak terpilih. Analisa dia, karena HANYA kasih 50rb per amplop. Ketiban sama caleg lain beda parpol yg 2-3 kali besarnya 😅😭 Sedih kan.
PASIEN BPJS TIDAK BOLEH DIPULANGKAN SEBELUM SEMBUH KARENA MELANGGAR UNDANG-UNDANG‼️
Tolong Postingan ini disimpan dan di Viralkan agar masyarakat bisa mengetahuinya. Kalau tidak diviralkan pasti tidak direspon❗
Jenderal TNI Kehormatan
Mengenai penganugrahan Jendral TNI (HOR) kepada Prabowo Subianto, gw rasa sebetulnya mereka² yg julid itu paham tentang alurnya, ya krn bukan hal yg sulit untuk mendapatkan keterangan tersebut dimana saat ini ada Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yg menjadi Wakil Ketua TPN di 03 yg pada januari 2022 lalu, beliau bersama 3 kepala staf angkatan mendatangi Kemenhan untuk menganugerahi Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Menhan Prabowo Subianto.
Tetapi sayangnya hasrat utk menghasut lebih besar daripada menyampaikan fakta yg sebenarnya.
#PersatuanNasional
Di usia 30 tahunan aku mulai menyesali beberapa kesalahan fatal yg aku perbuat di masa SMA, yg ga bisa aku ulang, tapi pengalamanku
Ini bisa berguna buat kalian, semoga cukup berguna.
Dear: anak muda gen z akhir yg sedang berusia 16-18 tahunan, ini sedikit saranku buat kalian
Dalam beberapa tahun terakhir kemampuan manusia untuk fokus berkurang drastis. Penelitian di University of California menunjukkan bahwa anak-anak hanya bisa fokus 19 detik, setelah itu buyar. Sedangkan orang dewasa mentok di 3 menit.
Kenapa?
Begini....
Sikap Resmi Muhammadiyah soal Rempang
Proyek Rempang Eco City sangat bermasalah ternyata payung hukumnya baru disahkan pada tanggal 28 Agustus 2023 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023.
Demikian pernyataan bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rilisnya, Rabu (13/9/2023).
Ketua LHKP Ridho Al-Hamdi dan Ketua MHH Trisno Raharjo mengatakan, penggusuran masyarakat Rempang Kepulauan Riau adalah bukti pemerintah gagal laksanakan mandat konstitusi .
”Pemukiman dan warga tercatat telah ada sejak 1834, tempat tinggal dan pemukiman itulah yang saat ini mau digusur untuk proyek Rempang Eco-City,” kata Ridho Al Hamdi.
Rempang Eco City sekarang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menimbulkan demonstrasi warga dan kekerasan aparat.
Menurut Ridhol Al Hamdi, proyek ini tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang terdampak. Hampir setiap pembangunan Proyek Strategis Nasional pemerintah selalu mobilisasi aparat secara berlebihan yang berhadapan dengan masyarakat.
Pengadaan tanahnya terindikasi kerap merampas tanah masyarakat yang tidak pernah diberikan hak atas tanah oleh pemerintah.
Atas dasar itu, LHKP dan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengecam kebijakan publik pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau demi kepentingan industri swasta.
Pola pelaksanaan kebijakan yang tanpa konsultasi dan menggunakan kekuatan kepolisian dan TNI secara berlebihan bahkan terlihat brutal, pada 7 September 2023, ini sangat memalukan.
”Pemerintah terlihat ambisius membangun proyek bisnis dengan cara mengusir masyarakat yang telah lama hidup di Pulau Rempang, jauh sebelum Indonesia didirikan,” tuturnya.
Tanggapi Mahfud MD
LHKP dan MHH PP Muhammadiyah menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyatakan bahwa “tanah di Pulau Rempang itu belum pernah digarap” sangat keliru.
Faktanya, masyarakat di sana telah ada sejak tahun 1834. Menko Polhukam tampak jelas posisinya membela kepentingan investor swasta dan menutup mata pada kepentingan publik, termasuk sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di pulau tersebut.
LHKP dan MHH menilai penggusuran di Pulau Rempang ini menunjukkan kegagalan pemerintah menjalankan mandat konstitusi Indonesia. Dalam UUD 1945 disebutkan, tujuan pendirian negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
”Negara gagal menjalankan pasal 33 yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” katanya.
Melalui penggusuran paksa itu, negara mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka berupa Proyek Eco City seluas 17.000 hektare.
Karena itu, LHKP dan MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdiri bersama berbagai elemen gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang sudah turut bersolidaritas menyatakan sikap: Pertama, meminta presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN.
Kedua, Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik.
Ketiga, mendesak pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati serta mengedepankan perspektif HAM, mendayagunakan dialog dengan cara-cara damai yang mengutakaman kelestarian lingkungan dan keadilan antar generasi.
Sejarah proyek ini bermula tahun 2001, Pemerintah Kota Batam datang ke Jakarta mengajukan pengembangan Kawasan Rempang berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan Kota Batam.
Mereka mengundang pengusaha nasional dan investor dari Malaysia dan Singapura dengan PT Mega Elok Graha, grup Artha Graha milik Tommy Winata dipilih untuk mengelola dan mengembangkan kawasan tersebut selama 30 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun.
Tahun 2007 proyek Rempang Eco-City ini diketahui masyarakat secara luas dan mendapatkan penolakan.
Pada Juli 2023, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group dari Cina untuk investasi sebesar 11,5 miliar USD dalam pembangunan pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang, sebagai bagian dari konsep Rempang Eco City.
Meskipun proyek ini memiliki potensi besar untuk menarik investasi Rp 318 triliun hingga 2080, rencana ini menyebabkan warga tergusur, termasuk permukiman warga asli dan 16 kampung tua yang telah ada sejak 1834. (*)
Editor Sugeng Purwanto
Baca di https://t.co/rQyfsiuLuu
#Rempang #RempangMelawan #rempanggalang #Muhammadiyah
Foto Antara