Yang membunuh cowok
Yang bikin hamil cowok (walau mau sama mau emh)
Yang miskin tapi nggak bisa nikahin cowok
Yang disuruh belajar cewek
"pelajaran buat cewek²"
Ajarin yang cowok noh
@secretzzdx Belum kawin udah Nget*t, hamil duluan. Kasian keluarganya ikut korban. Kena semua dari Kehormatan, Fisik, Psikis, Duit. Pelajaran buat cewek2x lain jangan mau HS sama cowok sblm kawin. Selain dosa besar juga kerugian duniawi sangat besar. Cowokmah bisa kabur lepas tanggungjawab.
Kementerian itu bukan perusahaan pribadi.
Menteri bukan owner. Pegawai bukan anak buah yang digaji dari kantong dia.
Mereka digaji negara. Menterinya juga. Duitnya dari rakyat.
Jadi kalau ada pejabat/pegawai kementerian bermasalah, cepuin aja udah.
Cobalah simak talkshow-talkshow politik di media saat ini. Ada yang aneh nggak? Ya, para mahasiswa, perwakilan masyarakat, justru berdebat melawan anggota legislatif yang notabene merupakan wakil rakyat. Jadi, para mahasiswa dan perwakilan rakyat itu berdebat di ruang publik melawan wakilnya sendiri.
Benar kata Fatimah Az Zahra, wakil ketua BEM UI. Parlemen seperti kosong, meski Senayan penuh. Alih-alih mewakili rakyat, legislatif yang semestinya mengontrol pemerintah, banyak yang justru menjadi jubir dan perpanjangan para eksekutif.
Ya nggak semua mungkin, ya. Masih ada aleg-aleg yang pro rakyat (semoga). Kalau ada aleg yang membaca status ini, coba tanya jujur di benak Anda: Anda mewakili siapa saat ini?
Saya sih nggak terlalu kaget soal isu sensitif istana yang lagi beredar. Yang justru bikin saya kaget adalah fakta bahwa ternyata Komdigi bisa secanggih itu.
Bisa gerak cepat. Bisa responsif. Bisa menekan platform besar. Bisa bikin akses media sekelas YouTube/Google ikut kena tindakan (walaupun masih bisa diakses lewat VPN h3h3). Bisa bikin pernyataan resmi (padahal target subyek pembahasan di video bukan Komdigi, tapi Komdigi rela nyebokin).
Bahkan bisa sigap ambil langkah hukum dan bisa bypass aturan MK soal pedoman UU ITE yang nggak bisa digugat oleh badan/instansi.
Berarti kemampuan teknisnya ada.
Dan kalau kemampuan itu memang ada, harusnya ruang digital kita bisa jauh lebih bersih dari sekarang.
Harusnya iklan penipuan nggak semudah itu lewat. Harusnya nomor pribadi masyarakat nggak seenaknya dipakai SMS promosi.
Harusnya data kita nggak gampang bocor lalu dipakai buat nawarin pinjaman, j*dol, investasi bodong, sampai lowongan kerja palsu. Harusnya platform-platform digital yang merugikan masyarakat juga bisa ditindak dengan kecepatan yang sama.
Karena ternyata masalahnya bukan karena negara ini nggak punya alat. Alatnya ada. Jalurnya ada. Kapasitasnya ada.
Cuma selama ini kita terlalu sering melihat teknologi negara bekerja cepat ketika yang terganggu adalah kekuasaan, bukan ketika yang dirugikan adalah masyarakat.
Karena ternyata tombolnya memang ada.
Cuma rakyat sering kebagian tulisan:
“mohon menunggu”.
Tapi yaa kita sama-sama paham lah ya, kenapa isu-isu krusial yang lain terkesan sulit diberantas.
Sekelas warung remang-remang saja mesti "koordinasi" dulu biar bisnisnya tetap jalan.
Paham kan ya..
cc:cakraadinegara