jayeng

indonesia raya
indonesia jaya
bersatu kita teguh..bercerai kita runtuh

[𝖄𝖀𝕯𝕳𝕬 𝕾𝕳𝕬𝕹𝕹𝖄 @YudhaShanny2]

KORUPSI SUBUR KARENA KITA SENDIRI.
Selama pangkat, jabatan, harta jadi ukuran kehormatan, selama itu korupsi hidup.
Lantai istana makin licin. Basah liur para penjilat.
Berani mulai dari "tangkap yang sekitar kita"?

[narkosun @narkosun]

Nelson Mandela paham sekali…

[jayeng @ipmocoz]

@KompasTV @Rosi_KompasTV Negara lain lg memikirkan bgmana bisa hidup diplanet lain ,negara ini msh berpolemik masalah ijasah,,kapan mo maju n sejahtera?

[A P @ArusPolitik_]

Gak Usah Heran!
Pejabat Di Sumpah Dengan Kitab Suci Saja Masih KORUPSI!!

Mantan ketua MK, Arief Hidayat cerita pengalamannya ngobrol dgn hakim dari negara skandinavia saat kongres MK sedunia di Madrid

👴🏻: "Negara anda 98% ateis, kok gada korupsi?"

👨🏻‍⚖️: "Urusan dunia diselesaikan sebaik-baiknya di dunia"

👴🏻: "Saya terpukul krn negeri saya 98% religius tapi justru rusak kayak sekarang ini"

[jayeng @ipmocoz]

@MARQUEZ__93 Makanya drpd memberatkan anggaran negara yg hasil pajak rakyat, sngat bagus langsung eksekusi HUKUMAN MATI

[jayeng @ipmocoz]

@KPK_RI
@prabowo

[HUMOR JON TAMPAN @HumorJonTampan]

GINI AMAT YA JADI WNI?

1. APBN minus, solusinya naikin pajak.
2. Banyak pejabat korupsi, solusinya naikin gaji.
3. Hukum diperjualbelikan, solusinya gaji hakim naik 300 persen.
4. Ekonomi lesu, solusinya bangun Kopdes.
5. Pendidikan suram, solusinya MBG.
6. Kemiskinan naik, solusinya otak-otak indikator BPS.
7. Pengangguran meledak, solusinya janji buka 19 juta lapangan kerja baru.
8. Harga kebutuhan pokok naik, solusinya rakyat disuruh berhemat.
9. Indonesia gelap dan suram, solusinya disuruh cari/pindah ke negara lain.

#Ngik

[jayeng @ipmocoz]

@yusuf_dumdum Ok um itu klo 1 ato 2 bang,,,tp hampir rata2 pada korup brrti bukan oknum lg tp.......

[jayeng @ipmocoz]

@Jateng_Twit Sama2 institusi korup !

[herwin @bangherwin]

Kenapa PLTMH Kedungrong bisa bertahan belasan tahun tanpa kerugian sementara PLN rugi terus?

Karena PLTMH Kedungrong tidak punya komisaris-komisaris titipan dan direktur-direktur boneka yang bergaji ratusan juta perbulan.

[MANTO @KangManto123]

Kami warga indo mengusulkan agar anggota DPR diganti AI juga...

[Bex🚩🚩 @Olikotor_]

Namanya Mbah Mien Sri Wahyuni (74), warga Desa Kalierang, Kec Selomerto, Kab Wonosobo.
Tiba2 ditagih BRI 2,5 M karena kredit.
Gk pernah ajukan kredit, gk punya rekening BRI, ATM Buku rekening.
Di dokumen dia ada pengajuan kredit lewat notaris.
Lapor ke polisi, 3 tahun mandeg.

[jayeng @ipmocoz]

@Olikotor_ Bank @BANKBRI_ID bagus tp oknum2 pegawainya banyak yg BAJINGAN N PREMAN !

[jayeng @ipmocoz]

@ozgeppn 76901
64

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Mahfud MD dan Ahok baru ngobrol bareng di satu forum dan menurut gue ini adalah percakapan paling jujur dan paling berani tentang satu masalah yang selalu ada tapi tidak pernah benar-benar diselesaikan di Indonesia.

Korupsi.
Dan kenapa sampai hari ini masih amburadul.

Dan jawabannya menurut keduanya sangat sederhana tapi sangat menyakitkan untuk diakui.

Semuanya tergantung satu orang.
Presiden.
Mau atau tidak.
prabowo mau beresin ini atau tidak

Pertama — Mahfud bilang ini dengan sangat keras:

"Hanya orang bodoh yang mengatakan tidak ada dugaan korupsi di situ.
Kalau dikelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya."

Mahfud tidak bicara soal MBG saja.
Dia bicara soal pola yang sudah dia lihat selama puluhan tahun di dalam sistem di DPR, di eksekutif, di penegakan hukum.

Korupsi di Indonesia bukan anomali.
Bukan kecelakaan.
Ini sudah menjadi sistem yang berjalan dengan sangat teratur dan sangat terstruktur.

Dan ini yang paling mengerikan korupsi di DPR bahkan terjadi sebelum uangnya ada:

Mahfud menjelaskan pola yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan hampir tidak pernah dibahas secara terbuka.

Ketika menyusun APBN anggota DPR bisa menerima pesanan mata anggaran dari bupati, gubernur, atau pihak manapun yang ingin proyeknya masuk ke RAPBN.

Caranya: seseorang minta tolong anggota DPR untuk memasukkan proyek tertentu senilai misalnya Rp100 miliar. Anggota DPR minta 7% di muka.
Uang belum ada.
Anggaran belum disahkan.
Tapi uang 7 miliar sudah berpindah tangan.

"Anggaran belum ada, korupsinya sudah ada.
Sudah muncul."

Dan begitu anggarannya jadi ada lagi permainan di penunjukan rekanan, di pengadaan barang, di pengawasan. Berlapis-lapis. Dari hulu ke hilir.

Dan ini tentang sistem ij jaringan mafia hukum yang Mahfud ungkap:

Di dunia penegakan hukum Indonesia ada yang disebut sistem ij.

Sebelum sebuah kasus masuk ke pengadilan sudah diatur dulu hasilnya.

Polisinya diatur.
Pasalnya ditentukan.
Naik ke jaksa diatur lagi.
Naik ke hakim diatur lagi.
Semua sudah dinegosiasikan sebelum sidang pertama bahkan dimulai.

"Oleh sebab itu kunci utama memang ada pada Presiden. Kalau presiden mau apapun bisa."

Mahfud bicara bukan sebagai pengamat dari luar.
Dia bicara sebagai orang yang pernah ada di dalam sistem itu. Yang tahu persis bagaimana jaringannya bekerja.

Dan ini tentang akar masalahnya yang Ahok dan Mahfud sama-sama sepakati:

Ahok menyebut satu kata yang menurut dia menjadi akar dari semua masalah republik ini.

Korupsi.

"Kalau kita mau beresin bangsa ini dasarnya itu enggak boleh ada korupsi. Cuma itu. Sebetulnya itu akarnya."

Dan Ahok membandingkan dengan Singapura dan New Zealand bukan karena mereka kaya sumber daya alam. Justru sebaliknya.

New Zealand lebih banyak dombanya daripada manusianya. Tapi investasi mengalir ke sana karena satu hal: pemerintahnya bersih dan hukumnya jalan.

"Uang itu enggak kenal primordialisme.
Kamu hukum jelas, kamu enggak malakin gua, kamu adil saya taruh duit sama kamu."

Dan Mahfud menambahkan dengan data yang sangat spesifik: kekayaan alam hanya menyumbang 23% dari kemajuan sebuah bangsa.
44% ditentukan oleh satu hal saja hukum.

Dan ini tentang kenapa korupsi tidak bisa diberantas — menurut Ahok:

Ahok tidak muter-muter. Dia langsung.

"Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh.

Mereka berpikir: rakyat mau apa?
Semakin bodoh, semakin miskin semakin gua berkuasa."

Dan dia melihat kebijakan-kebijakan yang ada sebagai bukti dari logika itu.

Kenapa tidak kasih laptop dengan koneksi internet ke setiap anak sekolah?

Kenapa tidak kasih akses pendidikan setara dengan anak-anak di Kanada atau Amerika?

Karena rakyat yang cerdas adalah ancaman bagi mereka yang ingin tetap berkuasa.

Ahok bilang dia tidak bisa nuduh secara langsung.
Tapi keyakinannya sudah jelas.

Dan ini tentang solusi yang Ahok tawarkan yang paling konkret dan paling tidak pernah dilakukan:

Ahok punya dua usulan besar yang menurut dia bisa mengubah Indonesia secara fundamental.

Pertama royalti sumber daya alam yang adil.
Bukan bagi saham.
Bukan bagi untung yang bisa dimanipulasi. Tapi bagi hasil fisik.

Kalau pengusaha angkat 100 ton emas
dari desa saya 10 ton milik desa.
Rakyat desa tahu persis berapa yang diangkat karena mereka yang mengawasi.
Dan desa punya aset nyata yang bisa dikembangkan.

Kedua subsidi langsung berbasis NIK dengan voucher digital. Setiap keluarga yang penghasilannya di bawah UMP dapat voucher listrik, pangan, dan kebutuhan dasar.

Voucher tidak bisa dijual, tidak bisa dipindahtangankan, dan hangus kalau tidak dipakai dalam sebulan.
Tidak ada lagi subsidi yang bocor ke orang yang tidak berhak.

"Semua utang bisa lunas.
Semua rakyat miskin bisa dijamin. Asal mau."

Dan ini tentang mengapa ini tidak pernah dilakukan yang paling menyakitkan:

Mahfud menyebut satu istilah yang menurut gue paling tepat menggambarkan kondisi politik Indonesia:
saling sandera.

Perjalanan karir politik seseorang di Indonesia hampir selalu terhubung dengan jaringan kepentingan yang saling melindungi.

Ketika seseorang naik ke puncak kekuasaan dia sudah terlanjur punya utang politik ke banyak pihak. Dan utang itu dibayar dengan membiarkan korupsi berjalan.

Bukan karena presidennya tidak tahu.
Bukan karena tidak mampu.
Tapi karena tidak bisa.
Atau tidak mau.

"Semboyan-semboyan dan pidato-pidato yang keras itu kadangkala di bawahnya tidak jalan.

Tidak bisa ada penegakan hukum yang sungguh-sungguh karena jaringannya sudah gila."

Dua orang yang paling berani bicara tentang korupsi di Indonesia yang sama-sama pernah ada di dalam sistem, yang sama-sama pernah merasakannya dari dalam menyimpulkan hal yang sama.

Kuncinya ada di presiden.
Bukan di KPK.
Bukan di DPR.
Bukan di masyarakat sipil.

Karena presiden yang mengangkat Jaksa Agung. Presiden yang mengontrol KPK.
Presiden yang menentukan siapa yang naik ke eselon 1. Presiden yang bisa mengeluarkan Perpu.
Presiden yang bisa memutus jaringan korupsi dari atas.

Kalau presiden sungguh-sungguh mau apapun bisa.

Dan kalau tidak jalan itu bukan karena tidak bisa. Tapi karena tidak mau.

Rakyat yang membayar harganya setiap hari.

[Dianawati Seri @SeriDianawati]

Kenapa undang undang perampasan aset susah di ketok palu,Krn mrk Anggita @DPR_RI ga mau menjerat diri mrk sendri ,sama aj bunuh diri

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.