Alhamdulillah, ada “good news” untuk kita semua. Dua hari ini, 9-10 Juni 2026, Rupiah dan IHSG menguat secara signifikan. Selamat dan terima kasih untuk negara dan pemerintah. Semoga ini merupakan awal dan pertanda baik ~ “a good beginning”.
Kabar baik ini membuktikan apa yang saya sampaikan bulan Mei 2026 yang lalu tidak keliru. Pemerintah, tentunya pemimpin kita Presiden Prabowo Subianto, masih memiliki sumber daya politik dan ekonomi untuk mengatasi tekanan ekonomi yang kita rasakan saat ini. Masih tersedia opsi dan solusi dari otoritas moneter dan fiskal kita.
Pemerintah berhasil menghentikan proses pelemahan Rupiah dan IHSG yang terjadi secara sistematis (berturut-turut) dalam jumlah yang besar. Itulah sebabnya kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia, tentunya bersinergi dengan pemerintah, menjadi salah satu faktor positif dalam menghentikan rontoknya Rupiah dan IHSG. Kalau tidak, pelemahan saham dan mata uang kita bisa “unstoppable”. Pasalnya, sudah menjadi satu antara faktor “real economy”, utamanya situasi fiskal dan APBN kita termasuk beban utang yang melilit, dengan faktor psikologis dan persepsi pasar yang tidak positif.
Ke depan, hari-hari mendatang, kita berharap Pemerintah terus melakukan langkah-langkah stabilisasi ekonomi. Menyehatkan APBN kita. Membatasi dan mengendalikan jumlah utang pemerintah. Mencegah terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang bisa memukul kehidupan rakyat. Memulihkan kembali kepercayaan investor. Meningkatkan komunikasi yang lebih efektif sehingga kebijakan dan langkah pemerintah dimengerti oleh rakyat dan “market”. Menghentikan berbagai spekulasi dan ketidakpastian. Yang tidak kalah pentingnya, melindungi rakyat kita yang sangat terdampak dengan situasi ekonomi, termasuk dampak dari kenaikan harga BBM.
Saya tahu, karena kenyang dalam menangani tekanan ekonomi seperti ini ketika memimpin Indonesia dulu, semua ikhtiar pemerintah ini tentu memerlukan waktu. Perlu dukungan publik yang lebih kuat. Ingat, “in crucial thing, unity”. “In important thing, dialogue” dan diwadahinya keragaman pandangan yang konstruktif. Pikiran yang rasional, kebijakan yang tepat dan aksi-aksi nyata yang serius menjadi sangat penting. *SBY*
Saya, sambil melukis di Magelang, mengikuti perkembangan dan dinamika pasar. Baik pasar modal maupun pasar uang. Memang, kurang menggembirakan.
Tetapi, saya berpendapat, tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. Tentu something must be done. Kita masih memiliki "political & economic resources". Opsi & solusi masih tersedia.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah, dunia usaha, para ekonom dan seluruh pemangku kepentingan "must be on board". In crucial things unity. Mutual trust mesti dibangun bersama.
Mari kita berikan kesempatan dan dukungan kepada pemerintah. Insya Allah Indonesia Bisa. *SBY*
Bangsa Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam tugas mulia sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon.
Kami, saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa;
* Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar
* Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan
* Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon
Negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para pahlawan, menjaga kehormatan prajurit kita, serta memastikan pengorbanan mereka tidak pernah dilupakan.
Mari kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta tidak memberi ruang bagi siapa pun yang berusaha memecah belah kebersamaan dan kerukunan bangsa.
Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Libanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat, termasuk dalam insiden ketiga kemarin, di tempat penugasan mereka.
Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar. Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka (istri, anak dan orang tua) yang hadir di Cengkareng semalam. Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka.
Merasakan ini semua, secara pribadi saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. Indonesia berhak untuk itu. PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka “peacekeeper” dari Indonesia itu terjadi.
Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative). Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah kita, menyusul gugur dan luka-lukanya prajurit Indonesia tersebut, saya ingin menambahkan satu, dua hal.
Satuan pemeliharaan perdamaian PBB, contohnya Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking”. “Peacekeeper” tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”. Mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”.
Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini.
Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda.
Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini. Mengapa?
Ketika menjadi presiden Indonesia dulu, saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Libanon.
Ini ada sejarahnya.
Pada bulan Agustus 2006 terjadi perang antara Israel dan Libanon. Korban berjatuhan utamanya di pihak Libanon. DK PBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut. Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, saya mengusulkan agar beliau, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar “emergency meeting” guna mendesak PBB untuk segera bertindak.
Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur. Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Libanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain.
Dalam pertemuan itu pula, saya menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari “peacekeeping mission” di perbatasan Israel dan Libanon. Artinya, setelah terjadi “ceasefire” atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut.
Saya masih ingat, karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa kita belum siap, segera saya menelepon Presiden Perancis Jacques Chirac, dengan tujuan Indonesia ingin membeli kendaraan tempur VAB buatan Perancis untuk segera bisa dikirim ke Libanon. Alhamdulillah, Perancis bersedia dan bahkan proses pengirimannya berlangsung secara cepat karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government). Memang waktu itu kita tidak melibatkan pihak swasta.
Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, tiga bulan kemudian (November 2006) sudah bisa berangkat ke Libanon. Untuk diketahui, 3 orang anggota kabinet Presiden Prabowo adalah bagian dari kontingen Indonesia tersebut, yaitu Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan.
Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen kita bertugas di Libanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Mungkin, ini yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia.
Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air. *SBY*
Tulisan Bapak @SBYudhoyono ini menghadirkan perspektif negarawan yang jernih di tengah situasi global yang penuh ketegangan. Dengan pengalaman panjang dalam resolusi konflik dan kepemimpinan militer, beliau tidak hanya membaca dinamika perundingan Amerika–Iran secara strategis, tetapi juga mengingatkan dunia bahwa perang bukan sekadar soal kekuatan, melainkan soal kalkulasi rasional, kepentingan rakyat, dan tanggung jawab sejarah.
Di tengah ego, ambisi, dan tekanan geopolitik, pesan beliau tentang makna “war of necessity” dan harga kemanusiaan yang harus dibayar menjadi refleksi penting bagi para pemimpin dunia. Suara Indonesia yang menyerukan kehati-hatian, akal sehat, dan keberpihakan pada perdamaian adalah kontribusi moral yang sangat relevan bagi masa depan dunia.
HARI-HARI YANG MENENTUKAN SEJARAH AMERIKA DAN IRAN: PERANG ATAU DAMAI?
Jenewa kota yang indah, damai dan saat ini hawanya sejuk. Namun, jam-jam ini, hari-hari mendatang, kota yang penuh legenda ini bisa menjadi saksi sejarah. Bisa melahirkan sebuah “game change” yang berimplikasi besar pada perkembangan dunia.
Di penghujung Februari 2026 ini, tengah berlangsung sebuah perundingan dan negosiasi yang sangat penting. Juru runding Amerika Serikat tengah melakukan pertemuan tidak langsung (melalui mediator) dengan juru runding Iran. Banyak kalangan yang tengah menunggu hasil negosiasi itu, utamanya bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah. Sukses atau gagal? Bawa kedamaian, atau sebaliknya menyulut terjadinya peperangan yang dahsyat?
Semua tahu bahwa negosiasi, utamanya menyangkut masa depan proyek nuklir Iran itu sesuatu yang sangat rumit dan tidak mudah untuk membangun opsi yang bisa diterima kedua belah pihak. Kepentingan kedua negara sangat berbeda. Ketika perundingan tengah berlangsung, di kawasan Timur Tengah sedang berhadap-hadapan dua negara yang siap berperang. Para juru runding juga harus cerdas membaca pikiran kedua pemimpin yang memberikan mandat pada mereka, Presiden Trump dan Ayatullah Khamenei. Membangun “harmoni” antara juru runding dengan para bosnya mungkin juga sesuatu yang tidak mudah.
Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam resolusi konflik, baik pada tingkat nasional maupun internasional, saya mesti mengatakan bahwa sebuah negosiasi itu sangat melelahkan. Perlu kesabaran, kecerdasan, dan keuletan. Siap untuk berkompromi serta bersedia untuk sebuah “take and give”. Keinginan dan sasaran yang digariskan oleh kedua pemimpin negara juga harus sangat dimengerti.
Khusus negosiasi Amerika-Iran ini, saya mengamati bahwa kedua pemimpin mereka, Donald Trump dan Ali Khamenei memiliki “uniqueness”. Keduanya memiliki ego, ambisi dan juga “personal interest”. Trump khawatir kalau sampai gagal, reputasi serta “legacy” indah yang ingin diraih bisa hancur berantakan. Ali Khamenei juga khawatir kalau sengketa sengit dengan Amerika ini, jika nasibnya naas, bisa berakhir dengan pergantian rezim dan “he must go”. Berarti, ini merupakan “survival interest” buat pemimpin Iran itu.
Banyak pihak yang memprediksi atau menyimpulkan jika perundingan ini gagal, maka perang besar pun akan segera meletus. Ibaratnya kondisi sudah matang. Tinggal menunggu komando Trump dan Khamenei.
Pendapat saya, terjadinya perang yang seolah diniscayakan itu, bisa iya, bisa tidak. Apalagi kalau para jenderal di kedua belah pihak, terus mengawal pengambilan keputusan para pemimpinnya. Trump dan Khamenei tidak akan gegabah dalam memerintahkan tentaranya untuk berperang. Terlalu tinggi risiko dan harga yang harus mereka bayar kalau keputusannya salah.
Ada catatan penting bagi seorang “commander-in-chief” untuk mengambil jalan perang guna memenuhi kepentingan nasionalnya.
Pertama, apakah perang itu harus dilaksanakan atau masih ada opsi yang lain? Inilah yang sering disebut “war of necessity” dan “war of choice”. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menentukan berperang atau menempuh jalan lain.
Kedua, negara siap berperang kalau kalkulasi rasionalnya menjamin bahwa perang dapat dimenangkan. Baik Trump maupun Khamenei harus bisa meyakinkan dirinya sendiri, dengan menggunakan logika dan akal sehatnya, bahwa perang yang ia pilih memang akan bisa dimenangkan. Karena perang terkait dengan nasib dan masa depan rakyat yang dipimpinnya, yang memberikan mandat dan kepercayaan, suara mereka mesti didengar. Pertimbangan dan saran para jenderal dan petinggi militer juga mesti diindahkan, jangan terkubur dengan ego pemimpin yang kelewat tinggi.
Bagi Amerika yang boleh dikatakan terus sesumbar untuk menghancurkan Iran (meskipun belakangan Iran juga mengobarkan dan menjanjikan ancaman), perlu dipikirkan dalam-dalam sebelum mengambil keputusan untuk berperang. Maksud saya, jangan-jangan bagi Amerika menang perangnya sulit dicapai, kemudian “exit” atau mengakhiri peperangan juga tidak mudah dilakukan. Ingat kembali pengalaman pahit ketika melakukan peperangan di Vietnam, Irak dan Afghanistan. Ingat, Iran adalah Iran. Iran bukan Irak dan bukan Afghanistan.
Terakhir, ada pesan dari seorang warga Indonesia dan juga warga dunia melalui media ini. Bukan hanya untuk Presiden Trump dan Ayatullah Khamenei, tetapi juga untuk seluruh pemimpin politik di dunia yang di tangannya ada sebuah tombol untuk memulai peperangan.
Begini pesan saya.
Para perwira dan para prajurit itu juga punya jiwa, punya keyakinan, punya akal sehat, dan tentunya punya harapan. Kalau soal berkorban untuk nusa dan bangsa, tentara selalu siap mengorbankan jiwa dan raganya. Hal itu tidak perlu diragukan. Selama 30 tahun saya mengabdi di dunia militer, lima tahun saya pernah bertempur untuk Sang Merah Putih. Namun, sukses sebuah peperangan juga ditentukan oleh apa yang ada dalam hati dan pikiran para prajurit. Ada kalimat indah yang mesti diingat oleh para pemimpin politik – presiden atau perdana menteri – “Soldiers will not fight and die, unless they know what they fight and die for” (Prajurit tidak bertempur dan siap untuk mati, kecuali mereka tahu untuk apa mereka bertempur dan mati) *SBY*
Dalam agenda saya ke Aceh, saya juga meninjau salah satu SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang terdampak. Ini merupakan SPAM terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kondisi normal atau sebelum terjadi bencana debitnya bisa mencapai 200 liter per detik dan menyambung 20 ribu saluran rumah tangga.
Kita ingin SPAM ini berfungsi kembali seperti sedia kala, kebutuhan air bersih bisa tersedia dengan baik, masyarakat juga tidak punya masalah terkait dengan air bersih untuk kesehatan dan utamanya bagi ketersediaan air RSUD Muda Sedia.
Saya juga langsung mengecek ketersediaan air bersih di RSUD Muda Sedia. Pada sejumlah fasilitas airnya sudah deras dan bersih, namun masih butuh waktu untuk investigasi serta identifikasi titik rusak lainnya. Selain itu Pak Menteri PU dan jajaran juga berupaya untuk membersihkan rumah sakit ini dari lumpur secara manual dengan cangkul dan sekop karena tidak bisa dimasuki alat berat.
Alhamdulillah, secara umum IGD beroperasi dengan baik, ruang-ruang rawat inap juga sebagian sudah beroperasi, namun demikian masih butuh waktu. Kita kawal terus Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, dan Pemda untuk berusaha dalam memperbaiki kondisi, dan membangun kembali sejumlah fasilitas yang memang sudah harus diganti dan tidak bisa lagi beroperasi.
Sekali lagi terima kasih kepada Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dody Hanggodo, Bupati Aceh Tamiang, Bapak Armia Fahmi; Direktur RSUD, Bapak dr. Andika Putra, Ibu Sekjen Kementerian PU; Dirjen Cipta Karya, Ibu Dewi Chomistriana; Sekretaris Ditjen Prasarana Strategis, Essy Asiah, beserta jajaran Forkopimda.
Dari Karang Baru, saya bergerak menuju Lubuk Sidup, Aceh Tamiang (22/1). Di lokasi ini, saya meninjau dua pekerjaan @KemenkoInfra, yaitu prototipe Hunian Tetap Modular seluas 18 meter persegi untuk 163 kepala keluarga, serta Jembatan Gantung Lubuk Sidup sepanjang 250 meter yang menghubungkan dua desa di dua kecamatan. Pekerjaan ini merupakan hasil kolaborasi @KemenkoInfra bersama berbagai pihak.
Dalam kesempatan ini, saya juga menyerahkan bantuan beras sebesar 50 ton. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban warga Lubuk Sidup, yang merupakan salah satu desa dengan dampak bencana yang cukup berat.
Di titik ini sebelumnya terdapat jembatan besar dan permanen, namun hancur akibat bencana; benar-benar roboh dan tidak tersisa. Akibatnya, jalur transportasi dan logistik dari Desa Lubuk Sidup dan Desa Aras Sembilan yang sangat vital pun terputus. Untuk membangun kembali jembatan permanen tersebut, masih dibutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang.
Saat ini, gabungan tim kami tengah membangun jembatan gantung. Dalam hal ini, saya memberikan atensi khusus agar keselamatan menjadi prioritas utama, serta memastikan dilakukan pengujian sebelum jembatan digunakan. Pemerintah tentu memiliki program dan target yang harus dicapai, namun kami juga bersyukur karena begitu banyak elemen masyarakat non-pemerintah; baik dari berbagai organisasi sosial maupun dunia usaha, yang turut terpanggil sebagai bagian dari solidaritas kemanusiaan.
Terima kasih kepada teman-teman Vertical Rescue, Eiger, Pak Danbrig, Pak Danki, Pak Dandim, rekan-rekan BPBD, Pak Camat, dan Pak Kepala Desa atas kerja kerasnya dalam membantu mengurangi kesulitan masyarakat di Aceh Tamiang.
Masih di Aceh Tamiang, bersama Menteri PU Bapak Dody Hanggodo, saya meninjau pembangunan Hunian Sementara Modular Tamiang 2 yang berkapasitas lebih besar dibandingkan hunian yang telah diresmikan sebelumnya. Hunian ini dirancang untuk menampung hingga 156 kepala keluarga atau 624 jiwa, dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari musala, MCK, dapur, hingga area komunal multifungsi.
Pembangunan hunian ini dikerjakan oleh WIKA dengan melibatkan sekitar 500 pekerja, termasuk tenaga kerja lokal. Proses pengerjaan dilakukan hingga 22 jam per hari dalam tiga shift. Mudah-mudahan hunian ini sudah dapat digunakan sebelum bulan Ramadan.
Ke depan, kami berharap pemulihan akses air bersih serta berbagai fasilitas pendukung kehidupan; termasuk pendidikan, fasilitas umum, dan rumah ibadah; dapat berlangsung semakin cepat. Kami juga berharap seluruh upaya ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat setempat.
Tiga tahun ini, saya mengikuti perkembangan dunia. Terlebih dinamika global bulan-bulan terakhir ini.
Sebagai seseorang yang puluhan tahun memperhatikan dan mendalami geopolitik, perdamaian dan keamanan internasional, serta sejarah peperangan dari abad ke abad, terus terang saya khawatir. Cemas dan khawatir kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga.
Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun, saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah. Tapi, day by day, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit. Situasi dunia menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945) memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini. Misalnya, munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang, terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran termasuk penyiapan ekonomi dan mesin perangnya, serta geopolitik yang benar-benar panas. Sejarah juga mencatat, bahwa meskipun sudah ada tanda-tanda nyata bakal terjadinya perang besar, tetapi sepertinya kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata untuk mencegah peperangan itu tidak terjadi. Mengapa?
Mungkin bangsa-bangsa sedunia tidak peduli, atau tidak berdaya, atau mungkin tidak mampu untuk mencegahnya. Secara pribadi saya berdoa kepada Tuhan, semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi. Banyak studi yang mengatakan bahwa jika terjadi perang dunia, perang total dan perang nuklir, maka kehancuran dunia tak bisa dihindari. Korban jiwa bisa mencapai lebih dari 5 milyar manusia. Tidak ada peradaban yang tersisa dan musnahnya harapan manusia.
Tapi tidak cukup dengan doa satu, dua orang. Andaikata 8,3 milyar manusia penghuni bumi juga berdoa secara khusyuk, Tuhan tak begitu saja mengabulkan kalau manusia dan bangsa-bangsa sedunia tidak bekerja dan berupaya untuk menyelamatkan dunianya.
Sesempit apa pun, masih ada waktu dan cara untuk menyelamatkan bumi dan dunia kita. Mari kita berbicara dan berupaya. Ingat kata-kata Edmund Burke dan Albert Einstein yang intinya mengatakan bahwa kehancuran dunia bukan disebabkan oleh orang-orang jahat, tetapi karena orang-orang baik membiarkan orang-orang jahat menghancurkan dunia. Atau juga, kalau yang baik-baik diam, yang jahat akan menang.
Saran dan usulan saya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil inisiatif mengundang para pemimpin dunia untuk berembuk di Persidangan Umum PBB yang sifatnya darurat (Emergency UN General Assembly). Agendanya adalah langkah-langkah nyata untuk mencegah terjadinya krisis dunia dalam skala yang besar, termasuk kemungkinan terjadinya perang dunia yang baru.
Saya tahu, boleh dikata saat ini PBB tidak berdaya dan tidak berkuasa. Tetapi, janganlah sejarah mencatat PBB melakukan pembiaran dan juga doing nothing.
Mungkin saja, seruan para pemimpin sedunia itu “bagai berseru di padang pasir”. Artinya, tak akan diindahkan. Tetapi, mungkin juga itu awal dari kesadaran, kehendak, dan langkah-langkah nyata dari bangsa-bangsa sedunia untuk menyelamatkan dunia yang kita cintai ini. Ingat, if there is a will, there is a way. *SBY*
Dari lbu Kota Nusantara saya menuju Malang, Jawa Timur, untuk kembali mendampingi Presiden Republik Indonesia Bapak @prabowo, dalam peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pendidikan adalah instrumen utama pembangunan bangsa, kesejahteraan, sekaligus fondasi demokrasi. Melalui sekolah unggulan seperti Taruna Nusantara, negara menyiapkan generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci menuju peradaban bangsa yang maju dan berdaulat.
Saya juga hadir bersama para kolega di Kabinet Merah Putih yang merupakan alumni SMA TN, hadir Menteri Luar Negeri Mas Sugiono seangkatan saya, kemudian Mensesneg Mas Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indra Wijaya, Kepala BMKG, Prot. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D., dan berbagai alumni lainnya yang juga mengabdi dan berkarya pada bidangnya masing-masing.
Kehadiran para alumni yang kini memimpin di level nasional menjadi bukti nyata bahwa Taruna Nusantara telah melahirkan kader-kader strategis bangsa.
Presiden menyampaikan bahwa SMA Taruna Nusantara sejak awal didirikan untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa agar dibina secara akademis, karakter, dan kepemimpinan, sehingga kelak menjadi kader nasional yang berguna bagi rakyat dan negara. Pemerintah terus memperluas jaringan sekolah unggulan ini. Setelah Kampus Magelang, Malang, dan Cimahi, kampus SMA TN juga akan hadir di kawasan IKN; Minahasa, Sulawesi Utara; dan Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Bapak Presiden menegaskan bahwa sekolah-sekolah ini tidak hanya mencetak siswa berprestasi, tetapi membentuk pemimpin masa depan yang berakhlak, jujur, cinta tanah air, dan siap mengabdi di seluruh bidang kehidupan bangsa. @KemenkoInfra tentu mendukung penuh pengembangan infrastruktur pendidikan unggulan ini, karena pembangunan manusia adalah fondasi utama bagi cita-cita kita Indonesia Emas 2045.
Dalam sambungan video call, saya berkomunikasi langsung dengan tim @KemenkoInfra di Posko Kecamatan Karangbaru, Desa Kampung Dalam, Aceh Tamiang pada Minggu pagi (28/12). Fokus utama kita saat ini adalah memastikan pendistribusian logistik bantuan kemanusiaan dari @KemenkoInfra bersama berbagai pihak berjalan lancar untuk menjangkau 8 kecamatan dan 34 desa yang terdampak paling parah.
Tugas kami di @KemenkoInfra adalah mengawal percepatan pembangunan infrastruktur dasar yaitu jalan yang putus, jembatan yang hancur, hingga hunian warga yang rusak. Termasuk memastikan akses air bersih, obat-obatan, dan sembako terus mengalir bagi masyarakat.
Terima kasih atas dedikasi luar biasa seluruh relawan di lapangan. Di saat seperti ini, tidak ada yang lebih baik selain bersatu sebagai sesama anak bangsa. Tetap semangat, tetap sabar. Insya Allah, Aceh akan segera bangkit kembali pasca-bencana.
Pagi ini (31/12), saya bersama Menhan Bapak Sjafrie Sjamsoeddin terbang ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, untuk selanjutnya mendampingi Presiden @prabowo memastikan pemulihan pascabencana, salah satunya dengan meninjau Jembatan Bailey Sungai Garoga, Tapanuli Selatan.
Di penghujung akhir tahun 2025, pemerintah akan terus bekerja untuk memastikan seluruh proses pemulihan pascabencana berjalan dengan baik, infrastruktur kembali berfungsi, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, serta bangkit lebih kuat ke depan.
Sumber: Biro Pers - Sekretariat Presiden
Di hari terakhir tahun 2025, dari Halim Perdanakusuma saya bertolak bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menuju Bandara Silangit, Sumatera Utara. Setibanya di sana, saya bertemu Gubernur Sumut @bobbynasution_ dan Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat.
Kami mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung progres pemulihan pascabencana, termasuk Jembatan Bailey Sungai Garoga di Tapanuli Selatan yang merupakan penghubung vital bagi aktivitas dan mobilitas warga.
Menutup tahun ini, pemerintah lintas sektor terus bekerja dan bersinergi, memastikan infrastruktur kembali berfungsi dan kehidupan masyarakat pulih sepenuhnya. Kami ingin memastikan masyarakat dapat menyongsong tahun baru dengan harapan untuk bangkit lebih kuat.
Saya turut mendampingi Presiden @prabowo meninjau langsung pembangunan Jembatan Bailey Sungai Garoga di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Sinergi aparat dan masyarakat dalam mempercepat infrastruktur darurat ini sangat luar biasa.
Di penghujung tahun ini, @KemenkoInfra terus berkoordinasi memastikan pemulihan pascabencana bidang infrastruktur berjalan optimal. Semoga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan menyongsong 2026 dengan semangat baru! 🇮🇩
Setelah lari pagi di Kampus Ul, saya menuju Cibinong, Bogor untuk hadir dan menyapa keluarga besar Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA). SKMA adalah organisasi pendidikan tertua kehutanan di Indonesia sejak 1908 dan IKA SKMA sendiri lahir pada 1955 di Bogor.
Dalam acara ini hadir sahabat seperjuangan yang juga Ketua Umum IKA-SKMA, Bapak Dr. Irwan, Kapusdiklat Kemenhut, Ibu Kus Damayanti, dan Bupati Bogor, Bapak Rudy Susmanto beserta jajaran. Acara ditutup dengan menanam pohon di taman Siliwangi.
Di tengah semangat kebersamaan ini, saya juga menyampaikan rasa duka dan simpati mendalam bagi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah terdampak bencana. Saat ini bantuan terus disalurkan dan @KemenkoInfra memastikan fasilitas publik atau infrastruktur kembali berfungsi.
Sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya terus memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat. Namun, ada satu hal yang ingin saya tekankan bahwa tidak ada gunanya kemajuan ekonomi jika harus merusak bumi dan hutan kita dan kita membangun infrastruktur bukan hanya untuk hari ini, tapi sebagai warisan yang sehat untuk anak cucu kita.
Maju terus IKA-SKMA! Mari tetap menjaga "moralitas" dalam mengawal lingkungan hidup kita. Jejakmu hijaukan bumi birukan langit!
Demikian ringkasan perjalanan pemikiran dan data kita kembali ke masa dua puluh tahun lampau. Dalam tulisan ini saya tutup dengan kutipan, “Dirimu adalah apa yang kamu baca”.
Ketika membaca hal tak berdasar atau salah menerjemahkan data, lalu menjadi bahan tulisan,
maka keduanya tak diragukan akan memproduksi kesalahan. Itulah kiranya, hikmah yang bisa
saya petik. Untuk mencegah ke-chaos-an karena salah menafsirkan data, maka saya menghimbau agar dalam membaca lalu menyimpulkan rangkaian suatu data kita perlu juga
punya pemahaman konteks lini masa dan rangkaian kejadian-kejadian selama periode tersebut. Semoga kita terhindar dari kesalahan diri sendiri, marilah kita bijak dalam dalam menerjemahkan tabel dan data numerik yang tervalidasi dan terpublikasi. Untuk kawan-kawan di @walhinasional bagaimana anda mempertanggung jawabkan fitnah yang sekarang terjadi di tengah masyarakat kepada bapak SBY yang seolah-olah telah memberikan lahan/hutan seluas 55 juta hektar kepada korporasi karena data yang kalian publish tidak tuntas dan tidak valid.
STOP Fitnah: Meluruskan Interpretasi Data @walhinasional dan Auriga Terkait Pengelolaan
Sumber Daya Hutan selama Periode 2004-2014
Di lini masa media sosial baru-baru ini, beredar satu foto yang berasal dari tulisan Walhi dan Auriga Nusantara, di tahun 2022 lalu. Di halaman ke-7 tulisan tersebut, tersemat sebuah gambar berjejer foto Presiden ke-2, Soeharto, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo, yang di
bawahnya menampilkan angka-angka luasan hutan, kawasan hutan tanaman, hingga perkebunan sawit dan pertambangan. Sekilas gambar tersebut tampak valid, dengan adanya keterangan berisi sumber data rujukan tabel tersebut, kian membuat pembaca merasa bahwa
tulisan tersebut memang sahih.
Yang membuat saya mengernyitkan alis adalah Auriga dan Walhi menulis bahwa selama sepuluh tahun periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tahun 2004-2014, menyerahkan penguasaan lahan seluas 55 juta hektar atau 5,5 juta hektar per
tahun kepada korporasi. Namun, benarkan semua angka-angka tersebut?
Kita wajib mempertanyakannya, salah satu tujuannya adalah untuk melatih kita membaca data dengan benar, sesuai konteks, situasi kehidupan ekonomi, perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah, dan yang terpenting adalah bahwa apa yang kita tuliskan
hendaknya berlandaskan sanad yang jelas.
Penguatan Kebijakan Kehutanan dan Pro Iklim Presiden SBY
Penguatan kebijakan tata kelola hutan dan kehutanan di era kepresidenan SBY diantaranya adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4/2005 tentang Pemberantasan Illegal Logging,
Inpres Nomor 10/2011 dan 6/2013 tentang moratorium ijin di atas ekosistem gambut dan mangrove, dan tentu saja terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan serta peraturan perundangan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki dan menguatkan sistem perencanaan dan pengusahaan hutan.
Presiden SBY yang pada tahun 2014
atas kepemimpinan kebijakan lingkungan dan iklim (terutama soal hutan dan pertumbuhan hijau) mendapat penghargaan UNEP “Champions of the Earth 2014 – Policy Leadership”, menjadi bukti bahwa ucapan beliau sejalan dengan
tindakan dan kebijakan di tingkat nasional yang menjadikan hutan dan kehutanan sebagai back bone upaya nasional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Saya kira kita semua ingat, dan tidak ada salahnya juga saya mengingatkan bahwa, selama sepuluh tahun SBY memimpin, ada tujuh kerangka kebijakan pro-iklim SBY, (lihat gambar)