Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?
Abaikan hiasan dinding kantor seskab.
Fokus ke caption tweet kemensos. it's very concerning.
Menteri ngucapin terima kasih ke Seskab (eselon 2) krn meluangkan waktu untuk menerima laporan perkembangan pekerjaan.
Menteri lapornya ke Presiden lah. Seskab mah sekretaris biasa.
Ini seskab jadinya selevel wapres bahkan lebih.
Berapa banyak missing information selama ini yg terjadi karena menteri di-gatekeep ga bisa lapor langsung ke presiden?
5,8 miliar itu baru hotel…
Belum transportasi
Belum pengamanan
Belum konsumsi
Belum yang lain-lain
Mungkin kalau ditotal bisa jadi habis lebih dari 10 M sekali jalan…
Miris sekali rasanya…
Pemda dan Kementerian disuruh efisiensi
Ada yang programnya ga jalan karena kekurangan dana.
Sampai ada yang tunjangan PNS dipotong atau tidak diberikan sama sekali
Tapi yang dari atas malah jor-joran perjalanan dinas dengan pengeluaran fantastis.
Itu kita omongin PNS
Belum lagi kita ngomongin rakyat biasa yang lagi pusing sama biaya hidup akibat melemahnya mata uang rupiah.
Atau gen milenial dan gen Z yang masih nganggur dan belum dapat kerjaan pasti.
Jelas, rakyat dan pegawai yang sedang mengalami kesulitan ekonomi pasti kesal dengan fakta seperti itu.
Source gambar: https://t.co/0CRjwJWvi0
indonesia bukan cuma diisi umat islam yang bayar pajak.
ada kristen, katolik, hindu, buddha, konghucu, penghayat, dan warga lain yang ikut membiayai apbn lewat pajak, ppn, cukai, dan pungutan negara.
jadi kalau kurban pakai apbn, masalahnya bukan semata “sah atau tidak sah secara syariat”.
masalah besarnya: bolehkah uang publik lintas agama dipakai untuk membangun citra ibadah pribadi satu pejabat?
negara harus adil. jangan jadikan anggaran rakyat sebagai panggung kesalehan personal
@toptobs Nyeri hate euy! Eta bobotoh mun ku batur dikitukeun ge pasti kabeh aral. Komo ku sesama bobotoh. Batur nu geus hese hese naekeun citra bobotoh wani mawa budak ka stadion dirusak ku runtah nu jiga kitu.