bugalu sachet

Suka mie goreng yang masaknya direbus

[Sammy Notaslimboy @NOTASLIMBOY]

Mengerikan nih perkembangan kasus ini… 😱

[Opposisi6890 @Opposisi6890]

𝗜𝗻𝗻𝗮𝗹𝗶𝗹𝗹𝗮𝗵𝗶 𝗪𝗮'𝗶𝗻𝗻𝗮 𝗜𝗹𝗮𝗶𝗵𝗶 𝗿𝗼𝗷𝗶𝘂𝗻.

Almarhum

*𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗨𝗦𝗠𝗔𝗡*

Pengurus Perkumpulan Pensiunan JICT (Pelindo II)
Pegiat Anti Korupsi dan Pencari Keadilan

Kematian tragis yang menyisakan tanda tanya besar.

[Opposisi6890 @Opposisi6890]

Alm pak Ermanto Usman yang Tewas Dibunuh Sempat Dipecat 2 Kali dari JICT karena Terlalu Vokal

Video beliau terakhir Madilog sebelum meninggal

Sampai sekarang tersangka belum ke tangkep !?

[Opposisi6890 @Opposisi6890]

Kalau tidak di viral kan, kemungkinan rapat seperti
Jarang terjadi.

no viral no justice.

[bugalu sachet @ismaaildream]

@sufyanmaan Guide

[bugalu sachet @ismaaildream]

@westhernsea Sedang menjilatkaah😅

[bugalu sachet @ismaaildream]

@samminustakes @bangherwin Mampuss ga tuh

[bugalu sachet @ismaaildream]

@tempodotco Karna Niat yg jahat sehingga memakan kondisi tubuhnya, mau kasihan tapi keliatan serakah

[bugalu sachet @ismaaildream]

@wambohuhu Anomali apa ini?

[bugalu sachet @ismaaildream]

@neVerAl0nely__ Hoax, ini mah macam penggiringan dan provokosiin masyarakat untuk benci presiden...

[Yuk Berisik @sharpandshark]

Quote dari anak muda gen z ini menggetarkan bagaimana kondisi negara ini dan para pejabat hingga anggota DPR RI dan DPRD.

Rakyat yg memilih klen kok malah klen yg memeras, mencekik, biat kebijaka tdk pro rakyat.

Bacot klen nantang-nantang buat kegaduhan menjadi bom waktu.

[bugalu sachet @ismaaildream]

@KompasTV Boikot!

[Zaky Fuad @ZakyFuad689604]

@ARSIPAJA Lanjutkan,biar dunia tahu betapa brengseknya pejabat di negeri ini.

[h_udan @xyscreat19]

@flnnch mari terapkan "HINDARI SKANDAL-SKANDAL ARTIS // BERITA-BERITA TIDAK PENTING MENGENAI PERCERAIAN PARA PUBLIK FIGUR. terus berikan perlawanan terhadap kebijakan yang TIDAK BIJAK

[Cak Khum @CakKhum]

Gengsternya dia sendiri ternyata

Bajingan bajingan lu Noel

[bugalu sachet @ismaaildream]

@ARSIPAJA Ko goblok, bahan mentah buat bikin baterai dikeruk TPI gabisa bikin baterai. Gimanasih pola pikirnyaa🥲

[Acho @MuhadklyAcho]

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

[bugalu sachet @ismaaildream]

@ARSIPAJA Mungkin gasih kalo presiden dihalang2i sama circle bawahannya, jdi dia gatau keadaan rakyatnya langsung.. gila sih itu yaa

[ferizandra @ferizandra]

Dari WAG...

Tangkap Kepala PPATK! Audit Prosedur Pemblokiran Rekening!

🧾 Ringkasan

Pemblokiran 31 juta rekening oleh PPATK adalah skandal hukum terbesar yang terjadi tanpa pengadilan. Tak ada pemberitahuan, tak ada proses hukum, tapi hak ekonomi rakyat dibekukan sewenang-wenang. Presiden pura-pura tidak tahu, Kepala PPATK berkelit, sementara rakyat dirampas tanpa perlawanan. Sudah waktunya: Tangkap Kepala PPATK! Audit prosedur pemblokiran rekening sekarang!
---

🔎 I. Latar Belakang: Kebijakan Sepihak Tanpa Dasar Hukum

Pada Juli 2025, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengumumkan pemblokiran terhadap 31 juta rekening bank, dengan dalih "dormant" dan terkait pencegahan tindak pidana judi online serta TPPU.

Namun hingga kini, tak ada regulasi, surat perintah pengadilan, atau proses hukum resmi yang menyertai tindakan tersebut.

Banyak rekening aktif ikut diblokir.

Rekening warisan, pensiunan, pelaku UMKM ikut terdampak.

Rakyat tidak diberi hak jawab, hak banding, atau informasi yang adil.
---

⚖️ II. PPATK Bukan Penegak Hukum

🔹 Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU:

PPATK adalah lembaga intelijen keuangan, bukan lembaga eksekutor.

Pasal 44 menyatakan: “
PPATK menyampaikan hasil analisis kepada penyidik, jaksa, atau hakim.”

Bukan memutus sendiri dan bukan memblokir sendiri.

🔹 Tidak ada dasar hukum eksplisit yang:

- Memberikan PPATK wewenang membekukan rekening rakyat tanpa proses pengadilan.

- Memungkinkan pemblokiran tanpa keterlibatan aparat penegak hukum.

Artinya: PPATK melampaui kewenangannya.
---

🚨 III. Unsur Tindak Pidana oleh Kepala PPATK

📍 1. Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 3 UU Tipikor)

Menggunakan jabatan untuk merugikan rakyat secara langsung.

📍 2. Perampasan Hak Milik (KUHP Pasal 362 jo. 406)

Menguasai akses ekonomi orang lain tanpa dasar hukum.

📍 3. Pelanggaran Hak Konstitusional Warga (UUD 1945)

Melanggar:

Hak atas properti (Pasal 28G),

Hak atas pekerjaan & usaha (Pasal 27 ayat 2),

Hak atas perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1).
---

🧠 IV. Presiden Tak Bisa Lepas Tangan

PPATK berada langsung di bawah Presiden, sebagaimana tertulis dalam UU TPPU Pasal 39.

Pemanggilan Kepala PPATK oleh Presiden justru mempertegas bahwa Presiden tidak mengawasi kerja lembaga ini secara ketat. Kalau Presiden baru tahu setelah 31 juta rekening dibekukan, itu kelalaian fatal.
---

📢 V. Tuntutan Publik

1. Tangkap dan periksa Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Sebagai pelaku penyalahgunaan wewenang negara.

2. Audit seluruh prosedur pemblokiran rekening.

Termasuk kerja sama PPATK dengan perbankan.

3. Kembalikan hak akses seluruh rekening rakyat yang tidak terlibat tindak pidana.

Berikan ganti rugi terhadap kerugian ekonomi.
---

✊ Penutup: Rakyat Tidak Boleh Diam

Jika uang rakyat bisa dibekukan tanpa hukum, maka siapa pun bisa jadi korban berikutnya.

PPATK tidak boleh menjadi “penguasa bayangan” sistem keuangan negara.
Negara hukum harus tunduk pada proses hukum.
---

[bugalu sachet @ismaaildream]

@kegblgnunfaedh Semuanya kalo pake sambel itu enak bgt!